Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Modal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalam mendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar, menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasi melalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagi usaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit.

Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadi usaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah memben kemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yang kemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994 telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnya sebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil.

Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yang besar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidak dikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan.

Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha kecil oleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensi penyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK (Persero) perlode sampia dengan tahun 1996.

Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar di berbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliput hibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modal kerja.

Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihan yang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untuk pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yang penggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagian lagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan. Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenai aspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya.

Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakan mitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalam memperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebut menjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yang dihasilkannya.

Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas dana pembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil di berbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untuk mendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan. Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil

Abstrak :
Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility pada BUMN bersifat wajib atau mandatory. Sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No. PER- 05/MBU/2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, efektivitas penyaluran PKBL, dan pelaporan keuangannya. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data primer dan sekunder berdasarkan peraturan undang-undang dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa prosedur penerapan PKBL Bank Mandiri telah sesuai dengan yang ditetapkan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Sedangkan, untuk kinerja PK yang diukur dengan efektivitas penyaluran dana dan efektivitas kolektabilitas piutang pinjaman memiliki nilai yang rendah. Penyaluran dana BL juga memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Rendahnya tingkat kolektabilitas pinjaman dikarenakan Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada usaha yang memiliki risiko tinggi, sedangkan rendahnya tingkat penyaluran dana PKBL dikarenakan Bank Mandiri terlalu berfokus terhadap bidang tertentu saja. Namun dari segi pelaporan keuangan PKBL, Bank Mandiri telah mengacu pada standar ketentuan yang berlaku. ......Implementation of CSR activities on BUMN is mandatory, as set in Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. This study aims to analyze the distribution procedures of PKBL, PKBL distribution effectiveness, and financial reporting. The analytical methods used in this study is a qualitative method, which primary and secondary data analysis are based on the laws and regulations standards. The conclusion that can be drawn from this study is PKBL adoption procedure has been established according to Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Meanwhile, PK performance as measured by the effectiveness of fund distribution and collectability of loan receivable is relatively low. BL fund distribution also has a low level of effectiveness. Low level of lending collectability is due to Bank Mandiri's tendency to lend its fund to high risk business. In the other hand the ineffectiveness of PKBL fund distribution is because the bank is too focused on a particular field. However, in terms of financial reporting CSR, Bank Mandiri complies to the applicable standards.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana bank kepada konsumen yang dicerminkan oleh karakteristik bank seperti loan growth rate (LGR), ukuran bank (SIZE), equity ratio (ER), capital adequacy ratio (CAR), dan deposit growth rate (DGR) terhadap non-performing loan (NPL) pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2009-2014. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LGR, SIZE, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL, sedangkan ER dan DGR tidak memiliki pengaruh yang signifikan. ...... This study aims to analyze of bank lending to consumer through bank?s characteristic, such as loan growth rate (LGR), bank?s size (SIZE), equity ratio (ER), capital adequacy ratio (CAR), and deposit growth rate (DGR) towards non-performing loan (NPL). The test were conducted with regression of panel data. The regression results indicate significance for LGR, SIZE, and CAR. There were no significance was found for ER and DGR.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi. ...... This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas. The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions. In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor.