Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Modal merupakan salah satu komponen yang sangat esensial dalam mendukung pengembangan usaha, apapun skalanya, baik usaha besar, menengah apalagi kecil. Bagi usaha besar masalah pendanaan dapat diatasi melalui pinjaman dan bank atau menjual sahamnya ke pasar modal. Tapi bagi usaha kecil, akses untuk mendapat bantuan modal dan bank relatif sulit.

Untuk mempercepat pertumbuhan usaha kecit dan membuatnya menjadi usaha yang tangguh, salah satu usaha yang dilakukan adalah memben kemudahan untuk memperoleh, bantuan modal. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, dengan Surat Keputusan Nomon 1232/KMK.O1 3/1 989 yang kemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Nomor 316/KMK.016/1994 telah mewajibkan seluruh BUMN untuk menyalurkan laba yang diperolehnya sebesar 1% sampai dengar, 5 % guna menibanitu permodalan usaha kecil.

Bantuan yang sudah dimulai pada tahun 1990, menunjukkan nilai yang besar. Penggunaan sumber-sumber ekonomi yang demikian besar, apabila tidak dikelofa secara baik akan menimbulkan pemborosan.

Untuk melihat lebih dekat mengenaí penyaluran dana pembinaan usaha kecil oleh BUMN, dalam karya akhir ini kami mencoba membahas mengenai efisiensi penyaluran dana pembinaan tersebut oleh PT JM (Persero) dan PT WK (Persero) perlode sampia dengan tahun 1996.

Mitra binaan JM dan WK meliputi beibagai jenis usaha yang tersebar di berbagai daerah. Bantuan yang diberikan kepada mitra binaan tersebut meliput hibah berupa pendidikan dan pelatihan, bantuan pemasaran dan bantuan modal kerja.

Dari penelitian yang dilakukan temyata bantuan pendidikan dan pelatihan yang diberikan belum terarah kepada mitra binaan. Sebagian hibah untuk pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada lembaga pendidikan yang penggunaannya diserahkan kepada lembaga pendidikan tersebut dan sebagian lagi digunakan untuk melatih usaha kecil yang bukan merupakan mitra binaan. Akibatnya mitra binaan yang memerlukan pendidikan dan polatihan mengenai aspek teknis produksi dan aspek manajenal tidak memperolehnya.

Bantuan pemasaran yang diberikan dalam bentuk mengikut sertakan mitra binaan dalam pameran-pameran telah membantu usaha kecil dalam memperkenalkan produk yang dihasilkannya ke pasar dan mitra binaan tersebut menjadí tahu apa yang díinginkan oleh konsumen terhadap produk yang dihasilkannya.

Bantuan modal kerja yang merupakan alokasi paling besar atas dana pembinaan usaha kecil, telah disalurkan ko berbagal jenis usaha kecil di berbagalidaerah. Untuk mendapatkan bantuan modal kerja, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan relatif mudah, bunga yang dibebankan atas pinjaman tersebut jauh lebih rendah dibandingkan bunga bank, serta untuk mendapatkannya tidak disyaratkan untuk menyerahkan jaminan kebendaan. Kemudahan-kemudahan tersebut telah mengudang banyak usaha kecil

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh penyaluran kredit perbankan dalam skala nasional dan pada sektor lapangan usaha terhadap struktur modal perusahaan. Data dalam penelitian ini terdiri dari 110 perusahaan non keuangan yang tercatat dalam BEI periode 2004 hingga 2011. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan kredit memiliki hubungan signifikan positif terhadap struktur modal perusahaan. Di sisi lain variabel determinan struktur modal seperti ukuran perusahaan, tangibel aset dan profitabilitas serta dari perkembangan pasar obligasi juga memiliki pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto(PDB). ......This study analyzes the effect of banking credit supply in national scale and in economic activities sector towards corporate capital structure. The data included of 110 non financial listed companies on the Indonesian Stock Exchange during 2004-2011. Results of research showed that availability of credit has positive significant relationship to corporate capital structure. On the other hand determinant variable of capital structure such as firm size, asset tangibility and profitability as well as from the bond market development also has an influence on the capital structure of the company. However there is no significant effect on GDP Growth.

Abstrak :
Penyaluran kredit di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya suku bunga kredit, suku bunga SBI, lending capacity, GDP, Indeks Produksi, Indeks Harga Konsumen, rasio modal terhadap asset, NPL. Data yang digunakan adalah data triwulan yang berasal dari BPS, Bank Indonesia, dan CEIC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat variabel yang memiliki pengaruh terkuat dari tingkat koefisiennya. Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Dari hasil yang didapat ternyata GDP dan lending capacity memiliki koefisien yang terbesar yaitu 1,873 dan 0,7084. ......Credit distribution in Indonesia can be influenced by several factors, including interest rates, SBI, lending capacity, GDP, Production Index, Consumer Price Index, the ratio of capital to assets, NPL. The data used are quarterly data is derived from BPS, Bank Indonesia, and CEIC. The purpose of this study is to look at the variables that have the strongest influence on the rate coefficient. Regression were used in this study is the Ordinary Least Square. From the results obtained it turns out GDP and has a lending capacity of the largest coefficient is 1.873 and 0.7084.

Abstrak :
Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility pada BUMN bersifat wajib atau mandatory. Sebagaimana diatur dalam Permen BUMN No. PER- 05/MBU/2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa prosedur penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, efektivitas penyaluran PKBL, dan pelaporan keuangannya. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis data primer dan sekunder berdasarkan peraturan undang-undang dan standar yang berlaku. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa prosedur penerapan PKBL Bank Mandiri telah sesuai dengan yang ditetapkan Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Sedangkan, untuk kinerja PK yang diukur dengan efektivitas penyaluran dana dan efektivitas kolektabilitas piutang pinjaman memiliki nilai yang rendah. Penyaluran dana BL juga memiliki tingkat efektivitas yang rendah. Rendahnya tingkat kolektabilitas pinjaman dikarenakan Bank Mandiri memberikan pinjaman kepada usaha yang memiliki risiko tinggi, sedangkan rendahnya tingkat penyaluran dana PKBL dikarenakan Bank Mandiri terlalu berfokus terhadap bidang tertentu saja. Namun dari segi pelaporan keuangan PKBL, Bank Mandiri telah mengacu pada standar ketentuan yang berlaku. ......Implementation of CSR activities on BUMN is mandatory, as set in Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. This study aims to analyze the distribution procedures of PKBL, PKBL distribution effectiveness, and financial reporting. The analytical methods used in this study is a qualitative method, which primary and secondary data analysis are based on the laws and regulations standards. The conclusion that can be drawn from this study is PKBL adoption procedure has been established according to Permen BUMN No. PER-05/MBU/2007. Meanwhile, PK performance as measured by the effectiveness of fund distribution and collectability of loan receivable is relatively low. BL fund distribution also has a low level of effectiveness. Low level of lending collectability is due to Bank Mandiri's tendency to lend its fund to high risk business. In the other hand the ineffectiveness of PKBL fund distribution is because the bank is too focused on a particular field. However, in terms of financial reporting CSR, Bank Mandiri complies to the applicable standards.

Abstrak :
Mutu obat harus terjamin sepanjang jalur penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Semua pihak yang terlibat dalam penyaluran obat dan/atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat dan mempertahankan integritas rantai penyaluran selama proses distribusi. Ketentuan cara penyaluran obat dan/atau bahan obat diatur dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang harus diterapkan oleh PBF sebagai pelaku yang memiliki izin dalam distribusi obat. Oleh karena itu, untuk memastikan mutu obat dan/atau bahan obat tetap terjaga, perlu diketahui implementasi dari SOP mengenai pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 yang dituliskan berdasarkan CDOB. Hasil observasi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat regular di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 dibandingkan dengan SOP dan CDOB terkait, dan dilakukan gap analysis dari hasil perbandingan tersebut. Dalam tugas khusus ini, SOP terkait pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran di PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) tahun 2020 dan sudah diimplementasikan dengan baik. ...... The quality of medicines must be guaranteed along the distribution or distribution route according to the requirements and intended use. All parties involved in the distribution of drugs and/or medicinal substances are responsible for ensuring the quality of drugs and/or medicinal substances and maintaining the integrity of the distribution chain during the distribution process. Provisions for distributing medicines and/or medicinal substances are regulated in Good Distribution Practice (GDP) which must be implemented by pharmaceutical wholesaler as actors who have permits in the distribution of medicines. Therefore, to ensure that the quality of drugs and/or medicinal substances is maintained, it is necessary to know the implementation of the SOP regarding procurement, receiving, storage and distribution at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 which is written based on GDP. The results of observations of the procurement, receiving, storage and distribution of regular medicines at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 were compared with the relevant SOP and CDOB, and a gap analysis was carried out from the comparison results. In this report, the SOPs related to procurement, receiving, storage and distribution at PT Kimia Farma Trading & Distribution Jakarta 2 are in accordance with the 2020 Good Distribution Practice (GDP) and have been implemented well.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sistem pengendalian internal dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), mulai dari prosedur penyaluran, peran dari pihak terkait, pengendalian fasilitas kredit yang sudah diberikan, hingga pencegahan dan penyelesaian kredit macet (Non Performing Loan). Penelitian ini dilakukan pada Bank BTN Cabang Depok dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mendapat kesimpulan bahwa sistem pengendalian penyaluran KPR yang dilaksanakan Bank BTN Cabang Depok telah berjalan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Selain itu, Bank BTN Cabang Depok telah menerapkan sistem pengendalian manajemen perbankan dengan baik, sehingga penerapannya dapat dijadikan acuan bagi penyaluran KPR oleh Bank Umum lainnya. Namun demikian, Bank BTN Cabang Depok masih dapat meningkatkan kinerjanya melalui optimalisasi penggunaan sistem informasi dan meningkatkan kehati-hatian dalam proses penilaian debitur untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. ......The main purpose of this research is to analyze the control system of mortgage loan distribution, including the distribution procedure, job descriptions of responsible parties, loan control, prevention and resolution of Non-Performing-Loan. The study is conducted in Bank BTN Cabang Depok and using descriptive qualitative method. We could take a conclusion that Bank BTN Cabang Depok has complied the regulation of Bank Indonesia in delivering their mortgage loan. Besides, Bank BTN Cabang Depok has also apllied the control system of banking management. Their practice in mortage loan can be a benchmark for other Banks in the same field. However, there are still room for improvement for Bank BTN Cabang Depok. They may consider to optimizing the usage of information system, and improvement in debtor assessment process to minimize the bad loans.

Abstrak :
ABSTRACT
Salah satu Gardu Induk yang ada di wilayah PT. PLN Pelayanan Area Tanjung Priok adalah Gardu Induk Kemayoran. Besarnya jumlah dan variasi gangguan pada Gardu Induk Kemayoran selama satu tahun terakhir relatif tinggi dengan rata-rata 2 kali terjadi gangguan dalam sebulan. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, dilakukan analisis terhadap indeks keandalan setiap penyulang pada Gardu Induk Kemayoran. Metode yang dilakukan yaitu menghitung nilai SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), SAIDI (System Average Interruption Duration Index), dan CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), dan Energi Not Served (ENS). Hasil perhitungan dan analisis didapatkan nilai SAIDI, SAIFI dan CAIDI Gardu Induk Kemayoran masing-masing yaitu 1,54 kali/tahun, 2,97 jam /tahun dan 1,93 jam/gangguan dengan nilai energi yang tidak tersalurkan sebesar 95850,98 kWh.

---

ABSTRACT
One of the substations in the area of ​​PT. PLN Tanjung Priok Service Area is the Kemayoran Substation. The amount and variation of disturbances at the Kemayoran substation during the past year is relatively high with an average of 2 interruptions occurring in a month. To improve customer service, an reliability index of each feeder is conducted at the Kemayoran Substation. The method used is calculating the SAIFI (System Average Interruption Frequency Index), SAIDI (System Average Interruption Duration Index), and CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index), and Energy Not Served (ENS). Calculation and analysis results obtained SAIDI, SAIFI and CAIDI Kemayoran substation values ​​are 1.54 times/year, 2.97 hours/year and 1.93 hours/disturbance with the value of energy that is not channeled at 95850.98 kWh

Abstrak :
Kegiatan pembangunan dan aktivitas tambang memiliki efek positif terhadap perekonomian, namun kegiatan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Meskipun kegiatan usaha bank tidak secara langsung berdampak negatif terhadap lingkungan, penyaluran kredit kepada bank terhadap proyek maupun kegiatan usaha tersebut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tersebut, pemerintah menginisiasikan keuangan berkelanjutan yang salah satunya wajib dijalankan oleh bank dalam penyaluran kredit. Untuk mendukung aktivitas keuangan berkelanjutan di Indonesia, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada bank untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Muatan terkait penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) sudah menerapkan keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Salah satu aktivitas penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank X adalah menyalurkan kredit terhadap sektor yang berkelanjutan. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang berfokus terhadap penerapan prinsip dan norma dalam hukum positif. Skripsi ini akan membahas terkait pengaturan penyaluran kredit bank dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan di Indonesia dan kebijakan penyaluran kredit berdasarkan keuangan berkelanjutan pada Bank X setelah UU P2SK. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pemerintah Indonesia sudah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat unsur keuangan berkelanjutan dalam penyaluran kredit. Kemudian, terdapat kebijakan Bank X yang selaras dengan penyaluran kredit dengan memerhatikan keuangan berkelanjutan yang terdapat  dalam UU P2SK. ......Development activities and mining operations had a positive impact on the economy, however, both activities had a negative impact on the environment. Even though banking activities didn’t directly cause a negative environmental impact, the credit loan to those projects made the bank contribute to the environmental damages. To minimize the environmental damage by credit loan activities, the government has initiated sustainable finance which is mandatory for banks on credit loan activities. To support sustainable activities in Indonesia, the Indonesian government has issued laws that are directed toward to financial services sector to implement sustainable finance in credit loans. The provisions related to credit distribution considering sustainable finance are stipulated in the Banking Law Number 7 of 1992 and recently enacted in Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (Law P2SK). As one of the largest banks in Indonesia, PT Bank X (Persero) Tbk. (Bank X) has already implemented sustainable finance in its credit loan activities. One of the activities carried out by Bank X in credit distribution with consideration for sustainable finance is providing credit to sustainable sectors. This thesis, therefore, employs the doctrinal research method, which focuses on applying principles and norms in positive law. The thesis discusses the regulation of bank credit distribution considering sustainable finance in Indonesia and the policies for providing credit based on sustainable finance at Bank X after the enactment of Law P2SK. The conclusion of this thesis is Indonesian government has issued various regulations that incorporate elements of sustainable finance in credit distribution. Furthermore, Bank X has policies that align with the provisions of sustainable finance in credit distribution under Law P2SK.