Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa praktik pengawasan organisasi APIP berada pada sisi complain/kepatuhan saja yang bersifat mencari kesalahan, yaitu melalui audit tujuan tertentu dengan metode Investigasi. Dalam perkembangan praktik pengawasan internal, konsep pengawasan lebih mengutamakan memberikan nilai tambah bagi organisasi, dan konsep pengawasan yang dicita-citakan menurut UU 30/2014 yaitu bersifat preventif. Pelaksanaan pengawasan yang bersifat preventif dapat diwujudkan melalui pembentukan unit kepatuhan internal dan pelaksanaan audit hukum. Dari sisi implikasi hukum hasil pengawasan APIP, maka penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, namun apabila penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung unsur pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana.

---

ABSTRACT
This study aimed to analyze the APIP supervision strategy and legal implications for the results of APIP supervision related to the abuse of authority conducted by the state agency officer in accordance with Law No 30 of 2014 on Government Administration. Then methodologies of the study are through legislation, conceptual and historical approaches. By using those methods, it can be seen that APIP organizational oversight practice is on the compliance side only that is seeking error, through the audit of certain objectives by the method of Investigation. In the development of internal supervision practice, the concept of supervision prioritizes adding value to the organization, and the concept of supervision aspired under Law 30 2014 is preventive. Implementation of preventive supervision can be realized through the establishment of internal compliance units and the implementation of legal audits. In terms of legal implications of APIP results, abuse of authority by government officials should be solved administratively first, but if the abuse of the authority contains criminal elements of threat, bribery and deception to gain unauthorized gain, then on suspicion abuse of authority is resolved through criminal.

Abstrak :
ABSYTRAK
Masalah pokok disertasi ini adalah mengenai persepsi dosen di wilayah Jakarta terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam 0rganisasi. 0rganisasi terdiri dari tiga kelompok yaitu organisasi kenegaraan, niaga, dan kemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan antara masing-masing elemen internal dan linglcungan ekstemal organisasi dengan perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi.

Perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi (dalam disertasi digunakan juga istilah korupsi) merupakan perilaku karyawan yang bekerja dalam organisasi, karena itu teori dasar yang penulis gunakan adalah teori perilaku keorganisasian Teori yang sesuai antara lain adalah teori perilaku keorganisasian Keith Davis dan John W. Newstrom dalam bukunya Human Behavior at Work: Organizaiional Behavior. Dinyatakan bahwa perilaku keorganisasian adalah studi dan aplikasi pengetahuan mengenai bagaimana karyawan bertindak dalam organisasi. Perilaku keorganisasian dipengaruhi oleh elemen-elemen internal yaitu manusia (people), struktu (structure), dan teknologi (technology), serta elemen-elcrnen lingkungan eksternal yaitu suprastruktur dan kemasyarakatan. Di dalam penelitian kelima elemen tersebut merupakan variabel-variabell yang berhubungan dengan variabel penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi. Berdasarkan variabel-variabel tersebut penulis tentukan indikator-indikator penelitian yang akan menjadi butir-butir pertanyaan kuesioner.

Populasi penelitian adalah pengajar perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang berjumlah sekilar 8000 orang di wilayah Jakarta. Dengan menggunakan tabel Rea dan Parker, penulis tentukan jumlah sampel sebanyak 360 orang. Secara purposive penulis pilih bidang/jurusan administrasi, hukurn, manajemen, ilmu po1itik, dan psikologi yang ada pada 12 (dua belas) Universitas dan sekolah tinggi yang menjadi kelompok rcsponden Dari 360 lembar kuesioner yang didistribusikan, kucsioner yang kembali sejumlah 329 lembar.

Tcmuan penclitian menunjukkan bahwa terjadi dan meluasnya penyahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi adalah berhubungan erat dengan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal organisasi, yailu: kepuasan kerja, disiplin, nilai-nilai, kepemimpinan atasan, penghargaan, golongan kepangkatan, budaya organisasi, karir, karakteristik pekerjaan, tertib administrasi, teknologi informasi jaringan, sistcm infomasi keuangan, kepemimpinan presiden, pengawasan fungsional, pengawasan dan hukum, birokrasi publik, pengawasan eksternal, pengawasan internal, kesenjangan ekonomi, pencucian uang, dwifunngsi, dan feodalisme.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa korupsi atau penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi adalah tcrmasuk bidang perilaku keorganisasian yang dapat dikembangkan melalui penelitian-penelirian bidang lain. Permaslahan korupsi memang merupakan permasalahan yang luas dan rumit, karena itu sesuai dengan pendekatan bidang perilaku keorganisasian yang merupakan kombinasi antardisiplin yaitu: Psikologi (Psikologi Keorganisasian), Sosiologi (Sosiologi Keorganisasian), Antropologi (Budaya Organisasi), llmu Politik (Kekuasaan), Sojarah (Sejarah Organisasi dan Manajemen), dan Ekonomi (Teori Keputusan).

Dalam hal implikasi kebijakan, hasil penelitian dapat digunakan untuk keperluan penyusunan kebijakan agar dapat dilakukan pcngelolaan organisasi yang baik (goodgovernance) pada organisasi kenegaraan, niaga, maupun kcmasyarakatan.

Abstrak :
Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Dalam hasil penelitan ini ditemukan bahwa penyalahgunaan wewenang Notaris untuk keuntungan pribadi pada kasus ini dilakukan oleh Notaris MN dengan cara menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak dan membeli secara langsung objek perjanjian pada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) Nomor 13 tanggal 27 Oktober 2005 yang dibuat dihadapannya. Perbuatan Notaris MN melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN sehingga  dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Selain sanksi administratif, Notaris MN juga seharusnya dikenakan sanksi perdata jika RA mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Umum. Notaris sebagai pihak yang mengerti hukum dan melayani masyarakat tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan keadaan dalam pelaksanaan jabatannya. Judicial Review pasal 73 ayat (2) UUJN sebaiknya dilakukan untuk menghilangkan sifat final sanksi teguran lisan dan tertulis agar dapat memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk mencari keadilan dengan mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat.

---

By the fact that there is a lot of Notary in Indonesia, not all of them have an equal quality and integrity. This thesis is about Notary MN that using her abuse of authority for her owns benefit and the consequnces of her behavior by offering a loan to one of her client based on The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta Number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017. The form of this research is using juridical normative method with descriptive analysis as the type of this research. This research has found that the abuse of authority has Notary MN done by offering a loan to one the parties and directly bought the land object in the Sale and Purchase Binding Agreement number 13 on October 27^th2005 that made before the Notary. For her behavior, Notary MN has violating article 16 paragraph (1) a of the Notary Act causing The Notary Supervisor Assembly of DKI Jakarta gave her a written warning as administrative sanctions. Besides administrative sanctions, Notary MN should as well get tort accusation in public courts as civil sanctions. Notary as the society servant who known the law well should not using her abuse of authority and situation in while performing her position. Judicial Reviewing article 73(2) Notary Act ought to be done to eliminate the final clause in verbal and written sanction to make sure that the law could give the same opportunity to the aggrieved party.

Abstrak :
Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya. Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri. Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.

---

The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators. The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways. The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization. In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members.

Abstrak :
Setelah terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada pengaturan bahwa pejabat yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat memulihkan kerugian keuangan negara tersebut paling lama 10 hari setelah terbitnya hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah. Setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian keuangan negara, maka seharusnya unsur pidana korupsinya hilang. Namun UU 30/2014 tersebut tidak kompatibel dengan UU Tipikor Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana yang menciptakan ketidakpastian hukum terhadap pejabat pemerintahan. Penelitian ini mengkaji status penyalahgunaan wewenang setelah pejabat pemerintah memulihkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menemukan bahwa Pertama, pengaturan mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara tidak seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, apabila kerugian keuangan negara telah dipulihkan maka unsur pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi sesuai pengertian kerugian negara yang harus nyata dan pasti. Selain itu penelitian ini menemukan dibandingkan pemidanaan konsep sanksi berat, tuntutan ganti kerugian harusnya menjadi prioritas utama dan ditambah dengan denda sebagai pengoptimalan pemulihan kerugian keuangan negara. ......After the issuance of Law No. 30 of 2014 there is an arrangement that officials who abuse authority that incurs financial losses of the state can recover the financial losses of the country no later than 10 days after the issuance of the results of the supervision of the government's internal supervisory apparatus. After government officials recover the financial losses of the state, then the criminal element of corruption should be lost. However, Law 30/2014 is not compatible with The Tipikor Law Article 4 which states that the return of state financial losses does not remove the criminal that creates legal uncertainty against government officials. The study examined the status of abuse of authority after government officials recovered state losses. This research uses normative juridical method by doing statute approach and case approach and conceptual approach. The results of the study found that First, the arrangement of the mechanism of recovery of state financial losses is not uniform so as to cause legal uncertainty. Second, if the financial losses of the state have been recovered then the criminal element in Article 2 and Article 3 of the Tipikor Law is not met in accordance with the understanding of state losses that must be real and certain. In addition, this study found that compared to criminalizing the concept of severe sanctions, indemnity claims should be a top priority and coupled with fines as optimization of the recovery of state financial losses.

Abstrak :
ABSTRAK
Tugas akhir ini merupakan laporan kegiatan penulis dalam upaya membantu menyelesaikan kasus penyalahgunaan wewenang yang terjadi di PT X, yang dikaitkan dengan upaya meningkatkan pola pendisiplin mencegah berulangnya kejadian yang sama.

Kasus yang terjadi melibatkan 2 orang Manajer Pemasaran dan seorang Direktur Operasi dan mempakan penyalahgunaan wewenang, pencurian order perusahaan, pencurian know how perusahaan, dan memakai fasilitas perusahaan untuk kepenlingan priibadi/kelompok yang rnengakibatkan kerugian dan atau rnengurangi keuntungan perusahaan. Kasus ini melanggar peraturan dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang ditandatangani pada tanggal 24 Desember 2002, yang secara legal berlaku untuk seluruh karyawan PT. X termasuk manajemen PT. X, dengan sanksi PHK, dan bisa dikembangkan menjadi kasus pidana pencurian atau korupsi (tindakan kriminal).

Pemberian sanksi berupa Surat Peringatan Pertama, mempunyai dampak pada organisasi , karena para oknum adalah orang-orang yang memiliki posisi tinggi di PT. X yang seharusnya menjadi panutan (role model) bagi para bawahannya.

Untuk usulan pemecahan, kami mengusulkan untuk memutasi mereka ke anak perusahaan lain atau ke perusahaan induk di bagian yang memang dipemntukkan unluk kmyawan dengan kinerja kurang. Selain itu hams dijaga agar peraturan serta sanksinya dapat di jalankan dengan efektif.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya memberikan perlindungan bagi Pejabat Pemerintahan dari kriminalisasi terkait penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugasnya. Karena di dalam ketentuan pasal 21 terdapat pengaturan mengenai pengujian penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selama ini jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan langsung ditarik ke ranah hukum pidana, padahal banyak kasus yang sudah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi sejatinya hanyalah kesalahan administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah statute approach, conceptual approach, case approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara bersifat melawan hukum pidana. Kemudian hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pasal 3 Undang-undang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Untuk itu saran yang diberikan penulis adalah terhadap kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan harus mengedepankan prinsip premium remidium yaitu dengan mendahulukan proses hukum dalam hukum administrasi Negara sebagaimana ditentukan oleh pasal 20 dan 21 UUAP. Sedangkan hukum pidana diletakkan sesuai dengan khittahnya yaitu sebagai senjata pamungkas yang harus dipergunakan dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas ultimum remidium. Selain itu dalam proses pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan pasal 3 Undang-undang Tipikor hakim harus mempertimbangkan parameter-parameter penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara agar hakim tidak prematur menentukan bahwa suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada jatuhnya pemidanaan, akan tetapi harus mempertimbangkan apakah ada unsur niat jahat (mens rea) yang mendahului perbuatan tersebut.

---

ABSTRACT
Law Number 30/2014 on Government Administration should provide protection for Government Officials from criminalization related to abuse of power in carrying duties out. Because in the Article 21, there are arrangements the authority to investigate abuse of power carried out by civil servants through the State Administrative Court (PTUN). To date, if there are alleged abuse of power in official, it is directly drawn to the realm of criminal law, even though many cases that have been tried in the corruption court are actually administrative errors. This study is a descriptive normative research using secondary data. The approach use statute approach, conceptual approach, and case approach. The result shows that not all acts of abuse of power in administrative law oppose criminal law. Then the judge has mistakenly applied the law of Article 3 of the Corruption Law in conjunction with article 55 paragraph (1) of the first Criminal Code in conjunction with article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in the decision Number 17 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. For this reason, the author advises that cases of alleged abuse of power by civil servant must prioritize the premium remidium principle by prioritizing legal processes in state administrative law as determined by Article 20 and 21 Law No. 30/2014 on Government Administration (UUAP). Whereas the criminal law is placed in accordance with its principles as the ultimate weapon that must be used in law enforcement efforts in accordance with the principle of ultimum remidium. In addition, in the process of proving the element of abusing power Article 3 of the Law Corruption judge must consider the parameters of abuse of power in state administrative law so that the judge does not prematurely determine that an act violates the provisions of legislation as an act of abuse of power leading to the fall of punishment, but must consider whether there is a mental element of the crime (mens rea) that precedes the action.

Abstrak :
Terminologi penyalahgunaan wewenang telah dikenal dalam hukum pidana, namun hingga saat ini belum memiliki pengertian yang jelas. Hal ini mengakibatkan disparitas putusan hakim dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan wewenang dalam berbagai kasus, khususnya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan meneliti bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan menurut hukum administrasi negara merupakan perbuatan yang melawan hukum pidana. Penelitian ini menyarankan para penegak hukum memahami konsep-konsep yang berlaku dalam hukum administrasi negara, serta merekomendasikan Mahkamah Agung membuat satu yurisprudensi tetap yang dapat dijadikan acuan hakim ketika menafsirkan unsur menyalahgunakan kewenangan untuk menghindari disparitas putusan pengadilan dan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan tindakan administrasi negara.

---

Abuse of authority terminology has been recognized in criminal law, but until now it has not had a clear understanding. This resulted in disparities in the interpretation of the judge's decision about element of abuse of authority in many cases, especially corruption. This study aims to examine the form of abuse of authority that can be qualified as an unlawful act pursuant to Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption, by analyzing the Supreme Court's decision related to the abuse of power in corruption. This research is a descriptive and normative research. The results of the study showed that not all actions are considered as abuse of authority by administrative law is a criminal act against the law. This study suggests the law enforcement agencies to understand the concepts that apply in administrative law, and also recommending the Supreme Court made a permanent jurisprudence that can be used as a reference when interpreting elements of abuse of authority to avoid disparity court decisions and prevent over criminalization against government officials in making the administrative action and decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACT
The rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget.