Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Keprihatinan terhadap penggunaan obat-obat terlarang oleh para petugas polisi. Para petugas polisi merupakan bagian dari masyarakat dan akan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, baik dan buruk. Penggunaan obat-obat terlarang merupakan sebuah keprihatinan, karena dapat merusakan kemampuan seorang petugas untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan tepat, mempertinggi kemungkinan korupsi, menggambarkan pelanggaran etika dan hukum kepercayaan, merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan integritas mereka.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni bertujuan mengetahui motivasi penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di jajaran Polda X. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan wawancara secara mendalam dan tidak berstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anggota polisi sebagai penegak hokum justru melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Melalui penelitian kualitatif terhadap 6 kasus ditemukan bahwa faktor yang paling dominan adalah gaya hidupnya yang berhubungan dengan aktivits rutin.

Teori aktivitas rutin manunjukkan bahwa mempelajari kejahatan maka harus mempertimbangkan tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan, yakni : (a) Pelaku yang memang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahtan, (b) adanya sasaran yang cocok, dan (c) Ketidakhadiran sistem penjagaan yang cakap dan canggih, seperti masyarakat ketetanggaan yang siap siaga, dan system alarm untuk mencegah kejahatan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa seorang oknum kepolisian yang melakukan prilaku menyimpang dikarenakan kama gaya hidup, aktivitas rutin yang mana sehari-hari bertugas sebagai penyidik.

---

ABSTRACT
Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity.

This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ?X? local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities.

Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime. Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator. , Concern over drugs by police officers. Police officers are part of the society and behove to reflect the norms and the values of community, whether good or not. The consumption of illegal drugs is a concern, by reason of can be damaging the ability of the an officer to carry out their duties effectively and appropriately, increasing possibility of corruption, describes the ethical and legal breach of trust, undermine public trust in the police and their integrity. This study is a qualitative research which aims to know the motivation of drug abuse by unscrupulous police in ‘X’ local police. This study focuses more on the case study is an in-depth interviews and unstructured. In addition this study aims to explain the factors that cause law enforcement officers as it violates the abuse of narcotics. Through a qualitative study of 6 cases found that the most dominant factor is the lifestyle associated with routine activities. Routine activities theory suggests that studying the crime then it should consider three elements that can affect the ease of emergence of crime, that is ; (a) perpetrator who are motivated to commit a crime, (b) presence of a suitable target, and (c) absence of surveillance systems and a skilled and sophisticated, like a neighborhood community that is ready alert, and alarm system to prevent crime. Based on these studies indicated that an unscrupulous police behavior as deviant because of lifestyle, routine activities of daily which served as an investigator. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang dikaitkan dengan hukum kesehatan dan studi di RSKO Jakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika ditinjau dari hukum kesehatan dan proses rehabilitasi di RSKO Jakarta. Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta untuk mengetahui bagaimana proses-proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlunya sosialisasi, pengawasan dan sanksi bagi pihak yang belum menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan rehabilitasi narkotika di waktu yang akan datang.

---

ABSTRACT
This thesis is about the process of rehabilitation for drug abusers who is associated with health law studies in RSKO Jakarta. In this research, the problems are the regulation for the rehabilitation of drug abusers in terms of health law and the procesof rehabilitation in RSKO Jakarta. The purpose of this thesis writing is to study and further discuss on how to rehabilitate the drug abusers, and to find how those rehabilitation processes are undertaken. This research method is the qualitative with descriptive design. This research concludes the need for socialization, supervision and sanction for those who do not follow the rules of law governing narcotics and also related to drug rehabilitation in the future.

Abstrak :
Ganja menjadi narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia dengan proporsi sebanyak 41,4 persen (Puslitdatin BNN, 2022)bahkan di dunia (UNODC, 2022). Tingginya angka penyalahgunaan ganja menjadi salah satu pertimbangan PBB memasukkan ganja sebagai tanaman yang berbahaya dan Indonesia pun memasukkan ganja ke dalam golongan I Narkotika. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, tanaman ganja yang dianggap berbahaya dan hampir tidak memiliki manfaat mulai dilirik untuk dilihat pemanfaatannya. Hinggal tahun 2023, sudah lebih dari 50 negara di dunia telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Penelitian-penelitian pun telah banyak dilakukan di seluruh dunia. Melihat perkembangan di dunia, wacana legalisasi ganja medis mulai didorong oleh komunitas-komunitas dan sebagian masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan penelitian, ganja efektif pada terapi pada penyakit-penyakit seperti multiple sclerosis, nyeri neuropatik kronis, mual dan muntah akibat kemoterapi dan epilepsy, antiemetik, stimulan nafsu makan pada penyakit kanker dan AIDS, dan penyakit kronis lainnya (Vickery & Finch, 2020)(Arkell et al., 2023). Namun pemerintah Indonesia Indonesia masih konsisten menggolongkan ganja sebagai tanaman berbahaya. Aspek kesehatan masyarakat, sosial budaya dan keamanan menjadi aspek yang dekat dengan wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. Manfaat dan dampak buruk kesehatan, persepsi masyarakat terhadap tanaman ganja, kedekatan sejarah budaya Indonesia dengan tanaman ini serta ancaman penyalahgunaan ganja yang meningkat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam wacana legalisasi ganja medis. Memperkuat  regulasi dan membukan kesempatan yang luas untuk penelitian menjadi langkah penting yang dapat diambil untuk menentukan akan dibawa kemana legalisasi ganja medis di Indonesia. ......Cannabis is the most abused narcotic in Indonesia with a proportion of 41.4 percent (Puslitdatin BNN, 2022) even in the world (UNODC, 2022). The high rate of cannabis abuse is one of the UN considerations for including cannabis as a dangerous plant and Indonesia also includes cannabis in group I Narcotics. However, with the development of increasingly advanced science and technology, the cannabis plant, which is considered dangerous and has almost no benefits, has begun to be looked at for its utilization. Until 2023, more than 50 countries in the world have legalized the use of cannabis for medical purposes. Publication research has been carried out all over the world. Looking at developments in the world, the discourse on the legalization of medical cannabis has begun to be pushed by communities and some people who need it. Based on research, cannabis is effective in therapy in diseases such as multiple sclerosis, chronic neuropathic pain, nausea and vomiting due to chemotherapy and epilepsy, antiemetics, appetite stimulants in cancer and AIDS, and other chronic diseases (Vickery & Finch, 2020) (Arkell et al., 2023). However, the Indonesian government of Indonesia is still consistent in classifying cannabis as a dangerous plant. Aspects of public health, social culture and security are aspects that are close to the discourse on the legalization of medical cannabis in Indonesia. The health benefits and harms, public perception of the cannabis plant, the proximity of Indonesian cultural history to this plant and the increasing threat of cannabis abuse are things that can be considered in the discourse on the legalization of medical cannabis. Strengthening regulations and opening up broad opportunities for research are important steps that can be taken to determine where medical cannabis legalization will take in Indonesia.

Abstrak :
Masalah dewasa ini merupakan masalah yang perkembangannya sangat memperihatinkan melanda generasi muda. Pemakai narkotika, bukan orang jauh yang tak dikenal, ataupun orang jahat yang menjadi incaran polisi, tapi seringkali pengedar dan penggunanya adalah keluarga kita sendiri. Tidak berhenti sampai di sana, adik atau kakak pelaku penyalahguna narkotika malahan mempengaruhi anggota keluarga lain. Hal ini pula yang terjadi pada keluarga Bapak Sani yang mempunyai dua orang anak yang semuanya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses yang sesungguhnya dari terlibatnya kakak beradik dalam penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil contoh kasus pada keluarga Sani di Kelurahan Borju Atas Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan mempelajari life history pelaku. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Joe dan adiknya Yono beserta kedua orang tuanya Bapak Sani dan Ibu Atun. Sedangkan life history dilakukan terhadap Joe dan Yono, sebagai informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi suatu proses pembelajaran sosial (social learning) yang dilakukan Joe terhadap Yono sebagai kakak beradik melalui interaksi dengan cara face to face communication (komunikasi langsung). Joe (kakak) mengajari Yono (adik) teknik menggunakan narkotika dan cara menghemat dana untuk membeli narkotika. Kondisi-kondisi yang mencakup frekuensi, intensitas, durasi dan prioritas hubungan sosial yang terjadi pada Yono terhadap Joe, telah membuat Yono menjadi pengguna narkotika. Ada beberapa tahap yang dilalui keduanya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pertama, Joe terlebib dahulu menggunakan narkotika. Sebagai kakak, Joe dekat dengan adiknya, Yono (Tahap Peer Group). Dari sana muncul keisengan-keisengan Yono untuk mencoba narkotika (The Experimental Stage). Selanjutnya, di antara kakak beradik ini semakin akrab. Keduanya lebih dekat dan intensitas pertemuannya pun lebih tinggi (The Social Stage). Keduanya secara aktif mulai mencari obat untuk mendapat emosi tertentu dan efek tertentu (The Instrumental Stage). Kemudian mereka masuk pada tahap The Habitual Stage, yakni tahap pembiasaan. Hingga pada akhirnya mereka sampai pada tingkat total (The Compulsive Stage), kedua kakak beradik ini menjadi pecandu yang sulit untuk dibongkar dan diketahui oleh kedua orang tuanya.

Abstrak :
Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, fase penanganan awal merupakan fase yang paling krusial, karena merupakan fase yang sangat penting dalam menentukan “nasib” tersangka, apakah akan ditahan, direhabilitasi atau dibebaskan. Pada fase ini juga terjadi penggunaan diskresi yang paling intensif oleh Penyidik Polri, yaitu ketika Penyidik Polri menggunakan kewenangannya untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian tahap pertama dengan menggunakan metode survei terhadap 124 Penyidik Polri, diketahui bahwa Penyidik Polri memang masih tidak konsisten dalam penggunaan kewenangan diskresinya. Setelah dilakukan penelitian tahap kedua dengan menggunakan metode empiris, diketahui bahwa penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri hanya mempedomani ketentuan yang tertulis dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, dan kurang mempedomani teori dasar diskresi sebagaimana dikemukan oleh para ahli hukum yang pada intinya menegaskan bahwa diskresi adalah merupakan ide atau gagasan tentang moral, yang letak kedudukannya ada pada zona abu-abu antara hukum dan moral, dalam penggunaan diskresi semestinya lebih mengutamakan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum, dan harus mendasarkan pada akal sehat serta itikad baik. Akibatnya, penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri cenderung lebih mengejar kepastian hukum dari pada mewujudkan keadilan, lebih mengutamakan pertimbangan hukum dari pada pertimbangan moral, dan cara berpikirnya lebih berorientasi pada hukum positif dari pada hukum alam. Hal itulah yang diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan hunian di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia. Ketika hasil penelitian empiris dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode normatif, diketahui bahwa pengunaan diskresi oleh Penyidik Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum atau perundang-undangannya, aspek aparat penegak hukumnya, sarana pendukung penegakan hukumnya, maupun kondisi masyarakat dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, agar penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi lebih baik, maka perlu dilakukan upaya penataan ulang terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut. ......In the process of investigating crimes of narcotics abuse, the initial handling phase is the most crucial phase, because it is a very important phase in determining the "fate" of the suspect, whether they will be detained, rehabilitated or released. In this phase, the most intensive use of discretion by the Indonesian National Police Investigators also occurs, namely when the Indonesian National Police Investigators use their authority to carry out other actions according to the law that are responsible or action according to their own judgment as regulated in the Criminal Procedure Code and the Police Law. Based on the results of the first stage of research using a survey methode of 124 National Police Investigators, it is known that Indonesian National Police Investigators are still inconsistent in the use of their discretionary authority. After carrying out the second stage of research using empirical methods, it was discovered that the use of discretion by Indonesian National Police Investigators only guided the provisions written in the Criminal Procedure Code and the Police Law, and did not follow the basic theory of discretion as put forward by legal experts who essentially emphasized that discretion is moral ideas, which are located in the gray zone between law and morals, in the use of discretion should prioritize moral considerations over legal considerations, and must be based on common sense and good faith. As a result, the use of discretion by Indonesian National Police Investigators tends to pursue legal certainty more than realizing justice, prioritizes legal considerations over moral considerations, and their way of thinking is more oriented towards legal positivism than natural law. This is thought to be one of the causes of excess in detentions and prisons throughout Indonesia. When the results of the empirical research were analyzed further using normative methods, it was discovered that the use of discretion by Indonesian National Police Investigators was influenced by various factors, such as legal or statutory aspects, aspects of law enforcement officers, supporting facilities for law enforcement, or the condition of society and the culture of the community. Therefore, in order for the use of discretion by Indonesian National Police Investigators in investigating crimes of narcotics abuse to be better, efforts need to be made to reorganize the various factors that influence this.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan rehabilitasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memenuhi hak atas kesehatan terkhusus hak rehabilitasi untuk korban narkotika. Lebih lanjut dilihat bagaimana peraturan yang ada dan persepsi dan pengalaman pihak penyedia layanan, pasien/korban, beserta keluarganya terhadap layanan rehabilitasi narkotika. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-legal. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi pada RSKO Jakarta dan Yayasan Karitas Sani Madani. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan terhadap rehabilitasi narkotika, serta diperlukan pengaturan khusus bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh layanan rehabilitasi.

---

ABSTRACT
This research is about how implementation of rehabilitation based on Indonesian laws and regulations to fulfills the right to health especially for the drugs victim. Furthermore, it also examines the point of view and experiences from provider of rehabilitation service, patient victims, with their family regarding the drugs rehabilitation service. This research conducted with a socio legal method. The data is obtained through literary research and field research by interviewing and observing rehabilitation center for drugs abuse, which are Jakarta hospital for drugs addict Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta and drugs foundation Yayasan Karitas Sani Madani . The result of this research imply that specific regulations of the health assurance for drugs rehabilitation, is needed along with the specific regulations for the unfortunates ones to get the access of rehabilitation service.

Abstrak :
Salah satu upaya mengatasi permasalahan overcapacity lapas adalah dengan mengusahakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka mengoptimalkan pemberian rehabilitasi, melalui Peraturan Bersama Rehabilitasi 2014 dibentuklah Tim Asesmen Terpadu yang bertugas melakukan asesmen medis dan hukum terhadap pelaku, lalu memberikan rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku. Namun, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35/2009) tidak mengatur kewajiban asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu sebagai syarat pemberian rehabilitasi. Selain itu, tidak terdapat pengaturan secara jelas mengenai kekuatan pembuktian hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Melalui penulisan ini, akan diteliti mengenai bagaimana kedudukan Tim Asesmen Terpadu dalam UU No. 35/2009 serta kekuatan pembuktian hasil asesmennya dan pengaruhnya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yakni melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tim Asesmen Terpadu tidak memiliki kedudukan dalam UU No. 35/2009 karena pembentukannya yang hanya didasarkan pada Peraturan Bersama yang bukan termasuk sebagai peraturan perundangundangan sehingga membuat kedudukan Tim Asesmen Terpadu lemah dalam proses penegakkan hukum. Kemudian, hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu dapat digunakan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, tetapi kekuatan hasil asesmen tersebut tidak mengikat hakim dalam mengambil putusan. ......One of the efforts to overcome the problem of prison overcapacity is to provide rehabilitation for drug abuse offenders. In order to optimize the provision of rehabilitation, through the 2014 Joint Regulation on Rehabilitation, an Integrated Assessment Team was formed to conduct medical and legal assessments of offenders, and provide recommendations for rehabilitation for offenders. However, Law No. 35/2009 on Narcotics (Law No. 35/2009) does not regulate the obligation of assessment by the Integrated Assessment Team as a condition for providing rehabilitation. In addition, there is no clear regulation regarding the evidentiary power of the Integrated Assessment Team's assessment results. This paper will examine the position of the Integrated Assessment Team in Law No. 35/2009 as well as the evidentiary power of the assessment results and their influence on the judge's consideration in making a decision. This research method is juridical-normative by using primary data and secondary data, namely through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Integrated Assessment Team has no position in Law No. 35/2009 because its formation is only based on a Joint Regulation which is not included as a statutory regulation, making the Integrated Assessment Team's position weak in the law enforcement process. Then, the results of the assessment conducted by the Integrated Assessment Team can be used as documentary evidence or expert testimony, but the strength of the assessment results does not bind the judge in making a decision.

Abstrak :
Pelaksanaan Metode Rehabilitasi Therapeutic Community Dan Kambuhnya Relapse bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNNOleh Bayu PriadamtamaProgram Studi KriminologiFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas IndonesiaABSTRAKBalai Besar rehabilitasi menjadi salah satu program dan wadah yang memberikan pelayanan dalam menanggulangi ancaman bahaya dari penyalahgunaan narkotika, Balai Rehabilitasi bertugas untuk memberikan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental bagi para penyalahguna narkotika. Adapun metode rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memulihkan penyalahguna narkotika agar tidak kembali menggunakan narkotika atau relapse adalah dengan menggunakan metode Therapeutic Community. Metode ini dipilih oleh Balai Besar Rehabilitasi karena diprediksi dapat mengurangi Relapse hingga 80 dan tentunyanya harus mengikuti tahapan durasi waktu tidak sedikit. Untuk metode ini minimal dilakukan selama 3 bulan dan mendapatkan hasil maksimal metode Therapeuric Community membutuhkan waktu 5-7 tahun bagi penyalahguna narkotika. Hanya saja Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor hanya menetapkan jangka waktu 6 bulan untuk proses pemulihan dan perbaikan terhadap penyalhguna narkotika. Maka dengan demikian, penulisan TKA ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan metode Therapeutic Community , dengan mempertimbangkan profile Relapse di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. ...... The Implementation Method of Rehbilitation Therapeutic Community and Relapse for Drug Abuse by National Anti Narcotics Agency In Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor by Bayu PriadamtamaSarjana Reguler CriminologyUnivercity of IndonesianThe Panti Rehabilitation Program and became one of the containers that provide service in tacking the dangers of drugs abuse. As a Unit of execution in serving the drugs abuse, the Balai Besar Rehabilitasi served to restore and Improe the physical and menthal condition for the drugs abuse. As for Social rehabilitation methods that aim to restore the drugs abuse to all of people are not to back use the drugs or relapse is to use methods 'Teharapeutic Community'. This methods was chosen by the Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor because can reduce up to 80 relapse and certainly should follow the stages of the duration time. For the methods at least peformed 3 month and get maximum results methods of ' Therapeutic Community' takes 5 until 7 years for drugs abuse. Its just the Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor just settled a period of 6 months to the process of recovery and repair against the drugs abuse. At the end the papper of this TKA implementation methods of rehabilitation 'Therapeutic Community', taking into the profile to the Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor.