Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan bebas visa kunjungan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2015 telah menyebabkan adanya beberapa masalah yang mempengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Permasalahan yang muncul didominasi oleh penyalahgunaan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu atau over stay yang dilakukan para WNA. DKI Jakarta sebagai wilayah menjadi pusat bisnis memiliki jumlah pelanggaran over stay cukup tinggi yang terdapat di setiap wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat dimensi yang terdapat dalam implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Bhuyan, Jorgensen, & Sharma (2010). Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis keempat dimensi dalam implementasi kebijakan tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan belum terlaksana dengan baik karena kebijakan yang dihasilkan telah menyebabkan peningkatan pelanggaran keimigrasian, tidak tercapainya asas timbal balik dan tidak sesuai dengan kebijakan selektif keimigrasian. Pada implementasinya Imigrasi telah melakukan upaya melalui peran kepemimpinan, melibatkan aktor lain, dan memanfaatkan penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK). Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan seperti lambatnya kinerja Imigrasi DKI Jakarta dalam memproses permohonan izin tinggal orang asing, ketidaksesuaian data SIMKIM, dan pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan kepada orang asing.

---

The visa exemption policy implemented by the Indonesian government since 2015 has caused several problems that affect the quality of policy implementation. The issues that arise are dominated by the misuse of stay permits for visits or overstay by foreigners. DKI Jakarta, as a business center area has a high number of overstay violations in each region. This thesis aims to analyze the four dimensions contained in the implementation of policies developed by Bhuyan, Jorgensen, & Sharma (2010). The researcher used a quantitative approach with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature studies. Based on the results of the analysis of the four dimensions in the policy implementation, it can be stated that the visa exemption policy has not been implemented properly because the resulting policy has led to an increase in immigration violations, the principle of reciprocity is not achieved and is not following the selective immigration policy. In its implementation, Immigration has made efforts through leadership roles, involving other actors, and utilizing the use of technology in supervising foreigners who use Visit Stay Permits (ITK). However, there are still some problems found, such as the slow performance of the DKI Jakarta Immigration in processing requests for residence permits for foreigners, discrepancies in SIMKIM data, and budget reductions that have an impact on the quality of supervision carried out on foreigners."