Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap surat sanggup yang dipegang oleh kreditor konkuren konversi merujuk perkara PKPU dalam putusan homologasi nomor 127/PDT.SUSPKPU/ 2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Simpulan penelitian ini adalah penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris digunakan sebagai alat membentuk suara mayoritas dalam rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor yang berelevansi mencederai kepentingan kreditor dan notaris mempunyai peran penting dalam penerbitan surat sanggup untuk menghindari penggelapan hukum dalam perkara PKPU. Saran dalam penelitian ini, pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam putusan PKPU sementara, memasukkan ketentuan bahwa surat sanggup yang diajukan sebagai piutang kreditor kepada pengurus dapat diakui apabila diterbitkan dihadapan notaris.

---

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) has been the option to create a loan restructuring. The existing legal loophole inside the bankruptcy law, create a room of such scenario to execute the PKPU in order to achieve the companys goal. The issuance of promissory notes become the tool to reach the objective of PKPU. This research discusses the relevancy of the issuance of promissory notes without notarys role which impact the interest of accounts payables creditor/vendors and the important of notarys role related to the receivable verification process of promissory notes which held by the concurrent conversions creditor pursuant to the homologation verdict number 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST. The research method applied is a normative legal research, with analytical descriptive as the typology research. This research is used secondary data and document study as the data collection tools. The conclusion of this research concludes that the issuance of promissory note without notarys role used as the tool to create a majority vote in creditors meeting that will approve the composition plan proposed by debtor which impact the interest of the creditor and notary have a significant role to avoid legal embezzlement. The suggestion related this research is when the panel of judges granting a PKPU petition, in temporary PKPU verdict shall include a provision related to promissory notes, it may be claim as creditors receivables if the said promissory notes was issued before the notary.