Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN. ......The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu permasalahan kependudukan rangkap terjadi apabila seorang Wajib Pajak Luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dalam satu tahun pajak. Mr. X adalah seorang warga negara Malaysia yang memperoleh keuntungan atas penjualan saham PT A yang tidak diperdagangkan di bursa non-listed company sehingga dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan tersebut di Indonesia. Namun, pajak penghasilan tersebut dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga menimbulkan pajak kurang bayar dalam SPT Tahunan Mr. X Tahun Pajak 2010. Atas ketidaksesuaian pengenaan pajak penghasilan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010, maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan status residensi Mr. X yang sebenarnya agar pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dirinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Mr. X terbukti sebagai Wajib Pajak Luar Negeri berdasarkan pengujian atas ketentuan tie breaker rule dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda P3B antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian, atas keuntungan penjualan saham non bursa efek yang diterima Mr. X dari Indonesia hanya dikenakan pajak penghasilan di Malaysia sesuai dengan hukum domestik perpajakan Malaysia. Saran yang dapat diberikan adalah diperlukan pemahaman akan P3B atau tax treaty bagi pemeriksa pajak, terutama mengenai kewajiban perpajakan untuk WPLN. Selain itu, Mr. X dapat mengajukan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP agar ia hanya menjadi residen di 1 satu negara saja.

---

ABSTRACT
One of the dual residence problems occurs when a Foreign Tax Payer receives or obtains income from Indonesia within one tax year. Mr. X is a Malaysian citizen who gains a capital gain on the sale of PT A rsquo s non trading shares in stock exchange non listed company so that the income tax is imposed on such profits in Indonesia. However, the income tax is calculated based on the applicable tax law for Domestic Tax Payers, thereby incurring the underpayment tax in Mr. X rsquo s Annual Income Tax Return for Tax Year 2010. On the inconsistency of the imposition of income tax as stated in Tax Assessment Letter Income Tax Year 2010, it is necessary to conduct research to determine the status of residency of Mr. X in order that the taxes imposed in accordance with the provisions that apply to him. This research uses descriptive qualitative method with qualitative data analysis technique. The results of this research are Mr. X is proven as a Foreign Tax Payer based on the test of the provision of tie breaker rule in Tax Treaty between Indonesia and Malaysia. Then, the profit of the sale of non stock exchange shares received by Mr. X from Indonesia is only subject to income tax in Malaysia in accordance with Malaysian domestic tax law. The suggestions to be given are the need of understanding of P3B or tax treaty for tax inspector, especially regarding tax obligation for foreign taxpayer. In addition, Mr. X may apply for deregistration of Taxpayer Identification Number NPWP so that he will only be a resident in 1 one country only.

Abstrak :
Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan atas penerimaan bruto dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek tersebut bersifat final yang besarnya 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Kebijakan ini seperti teristimewakan dalam situasi harga-harga saham cenderung menaik (Bullish market). Sebaliknya, dalam situasi harga-harga saham cenderung menurun (Bearish market), maka kebijakan tersebut menjadi diskriminatif {tidak adil) karena pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut bersifat final. Kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini menimbulkan permasalahan dalam situasi Bearish market karena para investor pasti mengalami kerugian (capital loss), sedangkan kerugian operasional tersebut tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelumnya (Loss Carryback) atau ke tahun-tahun berikutnya (Loss Carryforward) yang tidak mengalami kerugian operasional, dan juga tidak bisa di-"restitusi"-kan (Unrefundable). Metode yang digunakan untuk menelaah/meninjau dampak atau pengaruh kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dilakukan adalah ; penelitian literatur (tinjauan pustaka), penelitian lapang untuk mencari/mengumpulkan data/informasi laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana, dan menganalisis laporan keuangan Perusahaan Reksa Dana untuk tahun 1999 yang dibandingkan dengan tahun 1998. tahun 1997, dan tahun 1996. Dari hasil telaah/tinjauan yang dilakukan terdapat beberapa kejanggalan yang menimbulkan ketidak adilan yaitu ; dalam transaksi penjualan saham yang merugi (capital loss) para investor masih harus membayar Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional perusahaan (investor) tidak bisa dikurangkan dari penghasilan, dan total kerugian hingga akhir tahun fiskal tidak bisa dikompensasikan ke tahun-tahun sebelum atau sesudah diderita kerugian, dan tidak bisa dimintakan pengembalian pajak yang telah dibayar kepada pemerintah (restitusi). Idealnya, kebijakan terhadap dasar pengenaan Pajak Penghasilan haruslah berupa penghasilan neto (laba bersih sebelum Pajak Penghasilan) yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut, hal ini sesuai dengan definisi penghasilan yang diberikan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.10 Tahun 1994 yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Definisi penghasilan yang tertuang dalam ketentuan tersebut telah sesuai dengan definisi atau pengertian yang diyakini oleh masyarakat perpajakan Internasional seperti yang diberikan oleh the S-H-S Income Concept. Selanjutnya, tambahan kemampuan ekonomis tersebut haruslah dapat terukur dan tidak membedakan jenis sumber dari tambahan kemampuan ekonomis yang dimaksud sehingga keadilan secara horizontal dapat diterapkan (equal treatment for the equals), dan tarif pajak yang dikenakan terhadap objek pajak penghailan haruslah bersifat umum atau seragam/sama untuk setiap wajib pajak (tax payer) dan tidak menerapkan Schedular Taxation. Tarif pajak penghasilan yang diyakini mengandung unsur keadilan secara vertikal haruslah berupa tarif progresif, sehingga setiap wajib pajak yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis yang tidak sama (jumlah atau ability to pay-nya) akan menanggung beban pajak yang tidak sama pula yang besarnya sebanding dengan ketidaksamaannya tersebut (Unequal treatment for the uriequals). Idealisasi lainnya dalam kebijakan pengenaan pajak penghasilan tersebut haruslah memungkinkan setiap wajib pajak untuk melakukan pengkreditan pajak, atau restitusi pajak (refundable), atau kompensasi kerugian baik ke depan maupun ke belakang (Loss carryback or Loss carryforward). Dengan demikian, salah satu saran atau rekomendasi yang dapat penulis kemukakan adalah agar Pemerintah merubah ketentuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dari yang bersifat Final menjadi tidak Final.

Abstrak :
Bank sebagai institusi keuangan mempunyai peran penting dan dampak terhadap kestabilan sistem keuangan. Untuk itu, pengawasan terhadap sektor perbankan dan kesehatan suatu bank merupakan hal yang krusial. Ketika suatu bank mengalami permasalahan yang membahayakan keberlangsungan usahanya dan tidak dapat diselesaikan, hal ini menyebabkan bank tersebut menjadi bank gagal. Skripsi ini membahas mengenai penanganan Bank Gagal, terutama pada proses penjualan saham bank sebagai langkah akhir penanganan yang dilakukan oleh LPS. Pembahasan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIII/2015 terkait penjualan saham Bank Mutiara, dimana LPS mempertanyakan kekuasaannya untuk menjual saham milik masyarakat yang terdapat dalam Bank Mutiara mengingat bank berbentuk Perusahaan Terbuka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa LPS tidak berwenang untuk menjual saham milik masyarakat, karena meskipun jumlah sahamnya telah terdilusi sebagai akibat diambil alihnya bank oleh LPS, keberadaan saham masyarakat tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagai saran, penulis mengajukan diperbaruinya peraturan terkait penjualan saham bank gagal yang lebih terinci dengan memperhatikan hak pemegang saham masyarakat pada suatu bank yang berbentuk Perusahaan Terbuka. ......Banks as financial institutions have an important role and impact on the stability of the financial system. For this reason, supervision of the banking and health sector of a bank is crucial. When a bank experiences problems that endanger the sustainability of its business and cannot be resolved, this causes the bank to become a failed bank. This thesis discusses the handling of Bank Fails, especially in the process of selling bank shares as the final step in handling the LPS. The discussion was conducted on the decision of the Constitutional Court No. 53 / PUU-XIII / 2015 related to the sale of Bank Mutiara shares, which are LPS to question its power to sell shares in the community contained in the Pearl Bank considering the bank in the form of a public company. The method used is legal research with a normative juridical approach based on the analysis of legal norms with data collection methods based on legislation and related legal literature. The conclusion of this thesis is that LPS is not authorized to sell shares owned by the public, because even though the number of shares has been diluted as a result of the taking over of banks by LPS, the existence of public shares is stillrecognized and protected by law. As a suggestion, the authors propose an update of regulations relating to the sale of failed bank shares in more detail by paying attention to the rights of community shareholders in a bank that in the form of a public company.

Abstrak :
Definisi penghasilan yang dapat dipakai sebagai objek pajak baIk yang dapat memenuhi asas keadilan maupun yang secara adminsitratif dapat dilaksanakan pemungutannya adalah tambahan kemampuan ekonomis, baik secara stelsel kas maupun stelsel akrual, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan. Tambahan kemampuan ekonomis ini mengandung arti penghasilan neto. Tariff pajak yang mencenninkan Azas Keadilan Vertikal adalah tarif pajak yang progresif, di mana tingkat progresivitas tarif pajak tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 sangat mengutamakan target penerimaan pajak berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan temyata mengabaikan faktor keadilan. Secara yuridis yang dipakai untuk mengatur perlakuan pajak dan tarif-tarif pajak yang berbeda dengan ketentuan Undang - Undang Pajak Penghasilan sendiri adalah Pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Produk-produk hukum yang berdasarkan Pasal 4 ayat 2 tersebut seperti Peraturan-Peraturan Pemerintah bahkan Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Ialu menjadi berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang sendiri. Oleh karena itu, ketentuan seperti Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan a$as-asas yang dianut oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan disarankan untuk dibatalkan dan diganti dengan ketentuan yang sepenuhnya sejaian dengan azas,vzas yang dianut oleh Undang-Undang, khususnya azas keadilan.