Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
Putri Letitiya Kusuma Aisyah
"
[ABSTRAK
Sebagai salah satu unsur penting dalam jaring pengaman sistem keuangan khususnya dibidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 mengharuskan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan LPS meningkatkan Nilai Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menganalisis kemungkinan penurunan Nilai ...
"
Universitas Indonesia, 2016
S61807
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anastasia Evelyn Soetanto
"
Skripsi ini membahas mengenai permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. kepada PT. Kagum Karya Husada dan Henry Husada. PT. Kagum Karya Husada merupakan debitor dari PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk. Sedangkan Henry Husada adalah penjamin perorangan yang mengikatkan dirinya untuk menjamin pelunasan utang-utang PT. Kagum Karya Husada. Majelis Hakim menerima permohonan PKPU dengan pertimbangan bahwa Henry Husada telah menyatakan melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya sebagai penjamin dalam Akta Perjanjian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Antaridadi
"
ABSTRAK
Dalam hukum perdata Indonesia belum diatur secara pasti lembaga jaminan, untuk pesawat udara dan status hukumnya. Padahal berdasarkan keriyataan dan perhitungan diatas kertas usaha penerbangan komersiil di Indonesia akan semakin maju dan memang dituntut untuk maju guna mewujudkan wawasan nu-. antara balk dalam bidang sosial budaya, ekonorni dan pertahanan keamanan. Dalam bidang pertahanan keainanan armada penerbangan sipil - merupakan cadangan yang sangat potensial. Untuk mewujudkan usaha penerbangan komersiil yang baik, dengan berpegang pada dalil yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aziz Suganda
"
ABSTRAK
Masalah Pokok Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan dalam rangka perjanjian pinjam meminjam uang. Namun demikian, perkembangan kebutuhan masyarakat akan kredit tidak dapat lagi ter tampung oleh lembaga jaminan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dalam praktek lahir lembaga-lembaga jaminan lain yang tidak diatur dalam undang-undang, namun sesuai dengan perasaan hukum dan kebutuhan masyarakat. Lembaga fiducia sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dalam praktek karena kebutuhan masyarakat, mendapat sambutan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bandung: Citra Umbara, 2005
346.08 IND u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dedy Yudhistira
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan dalam
sebuah putusan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat pembahasan
mengenai tanggung jawab pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin
perorangan dalam pemenuhan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang
debitor atas perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak kreditor dan kaitannya
dengan hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan. Dalam prakteknya
pihak debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah penjamin
perorangan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, ditemukan oleh kurator bahwa
aset penjamin perorangan tidak cukup untuk melunasi ...
"
2016
T47093
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alicia
"
Dugaan Bank Indonesia atas adanya tindak pidana perbankan yaitu kredit fiktif yang dilakukan oleh SW sebagai pemegang saham pengendali PT. BPR. TS menyebabkan PT. BPR TS dicabut ijin usahanya. Pencabutan ijin usaha oleh Bank Indonesia mengakibatkan beralihnya kewenangan pengurus dan pemegang saham beralih kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk itu, LPS akan melakukan tindakan pengembalian dana nasabah serta melikuidasi bank. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai pengembalian dana nasabah PT. BPR TS yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26386
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Asri Yunita
"
Penelitian ini menganalisis piutang pasien rawat jalan dalam hal nominal, lama pembayaran dan lama pelunasan, menggunakan metode deskriptif analitik. Subyek penelitian adalah seluruh dokumen kontrak kerjasama dan 3.587 nota transaksi yang terdapat pada kartu piutang tahun 2010.
Hasil penelitian, bahwa nominal piutang rawat jalan tahun 2010 sebesar Rp11.012.911.833 dengan saldo piutang yang belum tertagih hingga akhir Desember 2010 sebesar 7,3%. Rata-rata lama pembayaran 55 hari , dan lama pelunasan 76 hari. Uji statistik membuktikan adanya ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2012
T30046
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
I Gusti Lanang Indra Panditha
"
ABSTRAK
Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atau
perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga diminta
untuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bank
apabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambil
alih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukum
dari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,
sehingga kepemilikannya harus ...
"
2011
T37687
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fadhel Muhammad
"
Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dan dilakukan atas kewenangan jabatannya yang sah. Dalam hal penahanan harus dilakukan, tetapi untuk meminimalisir kerugian pada tersangka atau ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
