Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengingat pentingnya struktur permodalan dalam hal bank menjalankan kegiatan usahanya, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (PBI No. 14/26/PBI/2012). Peraturan tersebut pada intinya mengatur bahwa kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor bank dibatasi berdasarkan modal inti yang dimiliki bank tersebut. Pembatasan kegiatan usaha bank didasarkan atas pengelompokkan bank berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki. Akibat dikeluarkannya peraturan ini, maka seluruh bank di Indonesia harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan kategori modal inti yang dimiliki. Salah satu upaya penyesuaian modal inti dengan kegiatan usaha yang dijalankan bank adalah dengan melakukan merger bank. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan PBI No. 14/26/PBI/2012 dan merger bank sebagai upaya peningkatan modal inti sebagai akibat penerapan peraturan tersebut, serta akibat hukumnya kepada berbagai pihak.

---

Given the importance of the capital structure of bank in terms of conducting its business activities, Bank Indonesia issued Regulation No. 14/26/PBI/2012 on Business Activities and Office Network Based On Core Capital of Bank (PBI No. 14/26/PBI/2012). The regulation essentially requires that the business activities and the establishment of a bank office network are restricted to the core capital owned by the bank. Restrictions on banking activities are based on the grouping of banks based on the amount of core capital of bank. The implication of the issuance of this regulation is that all banks in Indonesia must adjust their business activities with the categorization of banks based on core capital. One of the efforts to adjust the requirement of core capital is by performing a bank merger. This thesis discusses the PBI No. 14/26/PBI/2012 and bank mergers as an effort to increase the core capital as an implication of the regulation, as well as the legal consequences to the various parties"

"Sebagaimana diatur berbagai negara termasuk Indonesia, modal saham dari suatu perseroan dapat disetorkan menggunakan bentuk nontunai seperti benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Dalam satu sisi, fleksibilitas ini mempermudah kegiatan ekonomi dan iklim berinvestasi suatu negara, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan risiko bahkan potensi kerugian terutama bagi pihak ketiga apabila modal saham tidak disetorkan secara riil oleh pemegang saham atau tidak mencerminkan nilai ekonomis aktualnya. Hal ini menarik karena nilai permodalan suatu perseroan terbatas di atas kertas mungkin saja tidak sama dengan nilai riil dari objek yang menjadi sarana penyetoran modal. Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan studi kepustakaan untuk meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL yang membahas mengenai penyetoran modal dengan cara konversi piutang menjadi modal saham yang tidak dilakukan penyetoran secara riil, termasuk bagaimana akibat hukumnya terhadap akta peningkatan modal yang bersangkutan dan tanggung jawab notaris yang membuat akta tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta peningkatan modal yang tidak diikuti penyetoran modal secara riil seharusnya menjadi batal demi hukum karena tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penyetoran lunas untuk penerbitan saham baru. Pengaturan penyetoran modal secara nontunai di Indonesia belum melindungi kepentingan pihak ketiga secara optimal karena tidak ada verifikasi bukti setor modal dari para pemegang saham dan notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari setiap bukti penyetoran modal yang diberikan oleh penghadap pembuat akta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme penyetoran modal secara nontunai perlu diatur dengan lebih spesifik demi melindungi pihak ketiga serta menyeimbangkan kemudahan berusaha dengan kepastian serta perlindungan hukum.

---

As regulated by various countries including Indonesia, a company’s shares capital can be paid up using non-cash contributions such as movable/immovable, tangible/intangible objects. On one hand, this flexibility eases a country’s economic activities and investment climate, but on the other hand, also pose risks and potential loss especially for third parties if the capital is not actually paid up or does not reflect the actual economic value. This is particularly interesting because the value of a company’s capital on paper may not reflect the real value of the object used as capital contribution. The author uses doctrinal research method supported by library research to examine Jakarta Selatan District Court’s Decision Number 327/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL which discussed capital contribution by conversion of receivables into shares without actual capital injection, including the legal consequences towards the deed and the responsibility of the notary executing the deed. The study’s result shows that the capital increase deed not followed by actual capital payment/contribution should be null and void due to incompliance with regulations mandating payment in full for issuance of new shares. Non-cash capital contribution provisions in Indonesia have not optimally protected the interests of third parties due to the absence of third-party verification on the capital injection evidence submitted by the shareholders, and notary is not responsible for the material accuracy on capital contribution evidence provided by the party(ies). This research also shows that non-cash capital contribution mechanism needs to be more specifically regulated to protect third parties and balance ease of doing business with legal certainty and protection."

"ABSTRAKPerseroan mempunyai kewajiban untuk setiap pengeluaran saham baru dalam rangka peningkatan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Namun, dalam praktiknya bukan dikenal sebagai kewajiban tetapi sebagai hak pemegang saham pre-emptive right . Namun untuk melaksanakan kewajiban penawaran tersebut, UUPT tidak memberikan pengaturan tentang mekanisme penawaran tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mencakup persyaratan dan prosedur pengeluaran saham baru dalam perseroan terbatas, cara dan bentuk penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham, dan kapan waktu penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan harus dilakukan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa dan mencari jawaban/solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan-permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan-permasalahan, lalu menganalisa pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mencari dan memberikan jawaban/solusi dari kekosongan hukum tentang mekanisme penawaran tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang tidak ada aturan dalam UUPT mengenai mekanisme penawaran, namun UUPT memberi kesempatan kepada perseroan untuk mengatur hal lain dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, ditemukan bahwa majelis hakim selalu mencari bukti tertulis dari suatu penawaran. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa suatu penawaran sebaiknya dibuat dalam bentuk surat tercatat dan dilakukan sebelum pelaksanaan pengeluaran saham dalam rangka peningkatan modal.

---

ABSTRACTCompany has an obligation to, at every issuance of new shares to increase the captital, offer in advance to the shareholders in proportion to the same class of shares. However, in practice it is not known as an obligation, but as the right of shareholders pre emptive right . Nonetheless, in performing the obligation of offering, UUPT does not regulate the mechanism of the offering. The problems that will be discuss in the thesis are including the requirement and procedure of issuance of new shares, the method and form of the offering to subscribe new shares issued by the company to the shareholders, and the timing to perform the offering to subscribe new shares issued. The objectives of this thesis are to analize and look for the answers solutions to those problems. In order to get the answers solutions to those problems, the research method used is the normative legal research method, with with a analytical description research typology that is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as is without doing analysis and make conclusions that apply to the public. Writer collects come courts rsquo decisions that relevant to the problems and the analizes the legal consideration of the panel of judges to look for and provide the answers solutions of the legal vacuum about the mechanism of the offering. The result of this thesis, found that there is no rule in UUPT about the mechanism of the offering, however UUPT provides an opportunity for the company to arrange other matters in its articles of association. Based on the results of the analysis of court decisions, found that the panel of judges are always looking for the written evidence of an offering. So, the writer draw a conclution that an offering should be better be made in form of a registered mail and be done before the implementation of the issuance of new shares to increase the capital."