Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme di Indonesia merupakan ancaman terhadap keamanan dan dapat mengancam eksistensi sebuah negara sehingga pelibatan militer dibenarkan dalam penanganannya sesuai amanat Undang-undang. Saat ini peran penanganan terorisme oleh militer dilakukan oleh satuan khusus, TNI AD juga memiliki satuan Raider yang tergelar di Kotama dan dinilai sebagai organisasi yang memiliki kemampuan  dalam menanggulangi terorisme seperti halnya Yonif Para Raider 431 Kostrad. Pembentukan organisasi Yonif Para Raider 431 Kostrad dalam penanggulangan terorisme, khususnya penindakan terorisme dipengaruhi oleh aspek sumber daya manusia, struktur organisasi dan hubungan kerja serta kepemimpinan organisasi yang mengacu pada orientasi kerja, orientasi bawahan dan efektivitas kerja.

---

Terrorism in Indonesia is a threat to security and can threaten the existence of a country so that the involvement of the military is justified in handling it according to the mandate of the law. Currently, the role of handling terrorism by the military is carried out by a special unit, the army also has a Raider unit which was deployed in Kotama and is considered an organization that can tackle terrorism like 431^st Infantry Batallion Para Raider. The formation of the 431^st Infantry Batallion Para Raider organization in countering terrorism, especially the action against terrorism is influenced by aspects of human resources, organizational structure, and working relations as well as organizational leadership which refers to work orientation, subordinate orientation and work effectiveness."

"Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan inovasi penyediaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau lebih dikenal sebagai pinjaman online sebagai pemenuhan kebutuhan dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produk jasa keuangan secara online dengan berbagai para pihak tanpa perlu saling mengenal. Akan tetapi, adanya penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan semakin menjamur menjalankan bisnisnya melalui aplikasi pinjaman online di Google Play Store. Penelitian ini akan membahas mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penindakan Aplikasi Pinjaman Online Ilegal di Google Play Store. Pemecahan pokok permasalahan akan dilakukan dengan penelitian hukum yuridis-empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa interoperabilitas antara pihak Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Satgas Waspada Investasi (SWI), dan Google Indonesia tidak berdasarkan pada teori sentralisasi pemerintahan sehingga menghasilkan tindakan hukum yang tidak efektif dan tidak efisien.

---

The Financial Services Authority develops innovations in providing Information Technology-Based Borrowing-Lending Services or better known as online loans to fulfill needs and help the public to improve online financial service products with various parties without the need to know each other. However, online loan providers who are not registered and licensed with the Financial Services Authority are increasingly running their business through online loan applications on the Google Play Store. This study will discuss the role of the Financial Services Authority in prosecuting Illegal Online Loan Applications on the Google Play Store. The main problem solving will be carried out by juridical-empirical research. This study concludes that interoperability between the Financial Services Authority, the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Investment Alert Task Force (SWI), and Google Indonesia is not based on the theory of centralization of government, resulting in ineffective and inefficient legal actions."

"Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran serta Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jabar dalam penindakan terorisme terhadap kelompok teroris Rijal Dzurrohman yang terjadi di rumah apung Waduk Jatiluhur Kabupaten Purwakarta pada Desember 2016. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan Keterlibatan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jabar oleh Kasatgaswil Jabar Densus 88 AT sebagai tim tindak pada penindakan terorisme kelompok Rijal Dzurrohman, memiliki peran serta yang kompleks yang terbagi dalam 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan Pra penindakan (Pre Assault), kegiatan aksi penindakan (Assault in Action), dan kegiatan setelah penindakan (After Assault). Dari keterangan narasumber dan dokumetasi kegiatan diperoleh bahwa tim tindak Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat dalam melakukan perannya secara mayoritas sudah sesuai dengan prosedur dan berhasil, hanya saja karena penindakan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh tim tindak Detasemen Gegana dan dengan situasi diatas peraiaran darat (danau) yakni rumah apung, maka ada beberapa kekurangan yakni dari segi pengalaman personil, yang tentunya berdampak pada psikologis dan mental anggota, belum adanya pelatihan terstruktur dengan desain rumah apung, peralatan yang digunakan seperti body vest yang tidak adaptif, serta SOP (standar operasional prosedur) tentang cara bertindak yang belum terkonsep dengan baku mengenai situasi tersebut.

---

This study aims to determine the role of the West Java Police Mobile Brigade Gegana Detachment in combating terrorism against the terrorist group Rijal Dzurrohman that occurred in the floating house of Jatiluhur Reservoir, Purwakarta Regency in December 2016. This research uses a qualitative method to explain the involvement of the West Java Police Mobile Brigade Gegana Detachment by the Head of the West Java Regional Police Densus 88 AT as an action team in the action against terrorism of the Rijal Dzurrohman group, has complex participation which is divided into 3 stages of activities, namely Pre-action activities (Pre Assault), Assault in Action activities, and after-action activities (After Assault). From the information of the resource person and the documentation of the activities, it was found that the West Java Police Mobile Brigade Gegana Detachment action team in carrying out its role was largely by the procedure and was successful, it's just because this action was the first time carried out by the Gegana Detachment action team and with a situation above groundwaters ( lake) namely floating house, so there are some shortcomings, namely in terms of personnel experience, which of course has an impact on the psychology and mentality of the members, there is no structured training with floating house designs, the equipment used such as non-adaptive body vests, and SOP (standard operating procedures ) about how to act that has not been conceptually standardized about the situation."