Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini dilatarbelakangi oleh makin banyaknya pengungsi anak yang ditimbulkan oleh konflik sosial di daerah asalnya Mereka meninggalkan daerah asalnya dengan harapan di daerah baru akan diperoleh keamanan dan keselamatan jiwa mereka Namun. persoalannya tidak sekadar memperoleh daerah aman dan diri, mereka selamat tetapi juga mengingat usia mereka yang masih tergolong anak-anak bahwa mereka membutuhkan pendidikan, kesehatan. dan penanganan masalah psikologis mereka. Bahwasanya kesediaan Pesantren As-Syafi'iyah dan Pesantren Ahsanu 'Amala dalam proses pemberdayaan pengungsi anak merupakan ambil alih tanggung jawab dari pemerintah oleh lembaga tersebut. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pendidikan yang mengusung ciri keislaman, sekaligus juga lembaga yang memiliki berbagai persoalan untuk bertahan hidup, maka dari sudut itu tentu raja proses pemberdayaan pengungsi anak pada kedua lembaga tersebut menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dengan key informan, dan Focus Group Discussion (FGD). Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah-pilah dan direduksi sesuai dengan tujuan penelitian. Dari data tersebut kemudian peneliti melakukan analisis terhadap hasil temuan penelitian, dan membuat perencanaan sosial berkaitan dengan pemberdayaan pengungsi anak. Studi menemukan bahwa proses pemberdayaan pengungsi anak yang dilakukan di kedua pesantren berbeda satu dengan yang Iainnya, meskipun keduanya sama-sama menekankan pada proses pendidikan, baik di Pesantren As-Syafi'iyah maupun di Pesantren Ahsanu'Amala, pengungsi anak selain mendapat pendidikan formal dengan kurikulum nasional dan muatan lokal mereka pun mendapat kegiatan ekstrakurikuler. Di Pesantren As-Syafi'iyah, pengungsi anak mendapat pendidikan formal dan duduk di bangku kelas sesuai saat mereka bersekolah di daerah asalnya. Kegiatan ekstrakurikuler di As-Syafi'iyah seperti berkebun, membudidayakan ikan lele, keterampilan kewanitaan, juga olahraga. Tampaknya, dari segi pemberdayaan pendidikan pengungsi anak, Pesantren As-Syafi'iyah telah berhasil melakukannya. Meskipun, kurikulum yang diberikan masih melupakan muatan cinta damai, persaudaraan, dan toleransi. Pengungsi anak di pesantren yang masih mengelompok berdasarkan sesuku atau daerah asal kurang ditangani. Sehingga muncul kelompok anak dan daerah tertentu yang merasa kuat dan melakukan tekanan pada anak-anak dari daerah lain. Di Pesantren Ahsanu'Amala, pengungsi anak pun memperoleh pendidikan formal. Namun, karena ketidakmampuan pihak pengelola dalam mencari dana, kondisi pemberdayaan pendidikan kurang berjalan dengan baik Apalagi beberapa santri-pengungsi anak-menganggap apa yang diberikan oleh pesantren bukan merupakan sesuatu yang khas. Malahan ada anggapan bahwa pesantren hanya memanfaatkan (tenaga) mereka untuk mencari uang. Kegiatan ekstrakurikuler pun tidak berlangsung. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah pemberdayaan pengungsi anak pada aspek kesehatan dan aspek psikologis anak. Kedua pesantren tidak mempunyai jadwal rutin untuk memeriksakan anak ke dokter atau puskesmas. Pertolongan kesehatan hanya diberikan ketika anak memang betul-betul sakit. Demikian juga, aspek psikologis kurang diperhatikan sehingga pesantren tidak mampu melihat kondisi kejiwaan tiap-tiap pengungsi anak.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat Aceh berimplikasi terhadap pemenuhan hak ndash; hak pengungsi anak etnis Rohingya di Aceh ndash; Indonesia. Masyarakat Aceh memiliki budaya yang biasa dikenal dengan budaya peumulia jamee atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai budaya memuliakan tamu. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk normatif. Bahan yang akan digunakan adalah bahan primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dengan informan di lokasi penelitian, dan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini akan menjelaskan bagaimana budaya peumulia jamee yang sudah terbentuk sejak lama dalam masyarakat dapat memenuhi hak - hak pengungsi anak. Dengan melihat teori norma tingkah laku conflict of conduct norm dari Sellin, penelitian ini akan menejelaskan bagaimana perbedaan budaya antara penggungsi etnis rohingya dengan budaya penduduk lokal berdampak pada pemenuhan hak anak pengungsi. Pemenuhan hak pengungsi anak etnis rohingnya seperti pemenuhan hak untuk keberlangsungan hidup survival right , pemehuhan hak perlindungan protection right , dan pemenuhan hak tumbuh kembang development right terpenuhi dengan adanya budaya peumulia jamee yang dipraktekkan oleh penduduk Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur.

---

This research aims to describe how Acehnese local culture implicate to the fulfillment of child refugee`s rights in Aceh Indonesia. The people of Aceh have a local culture commonly referred as peumulia jamee, which means a form of honor in Indonesian language. This normative research puts emphasis on fulfillment of child refugee`s rights for Rohingya child refugees in shelter camps. The study collected primary, secondary, and tertiary data from literature review. Results of this research explain how the ancient local culture can provide protection for refugee children and help fulfill their basic human rights. Looking at Sellin 39 s conflict of conduct norm theory, this study will explain how cultural differences between Rohingya refugee`s culture and local cultures influence the fulfillment of the rights of child refugee. The fulfillment of Rohingya child refugee`s right such the survival right, protection right, and development rights fulfilled by the peumulia jamee culture which is practiced by the villagers of Desa Bayeun, Kecamatan Rantau, East Aceh.

Abstrak :
Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi terkait Status Pengungsi 1951, Indonesia merupakan salah satu negara transit bagi para pengungsi. Mereka merupakan tanggung jawab dari UNHCR. Pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan ini menghadapi permasalahan seperti waktu tunggu yang lama dan keterbatasan sumber daya. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak bagi perkembangan psikososial pengungsi anak. Dalam penelitian ini membahas gambaran pembentukan identitas pengungsi anak yang dihadapkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan dan apa saja yang berkontribusi pada pembentukan identitas mereka. Penelitian ini menggunakan kerangka kesejahteraan dan perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan informan sebanyak 15 orang, dengan 5 orang pengungsi anak, 5 orang guru, dan 5 keluarga dari pengungsi anak yang diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat membentuk identitas anak dalam situasi sesulit apapun, apabila terdapat dukungan dan interaksi dari beberapa pihak seperti keluarga dan lingkungan sekitar, maka anak tidak akan mengalami kebingungan identitas. ...... Although Indonesia has not ratified the Convention Relating to the Status of Refugees, also known as the 1951 Refugee Convention, Indonesia is one of the transit countries for refugees. Refugees in Indonesia are the responsibility of UNHCR because the Indonesian government is not obliged to meet their needs. These stateless refugees encounter the problem of long time obscurity and scarcity of resources before being placed into their destination country. This situation is feared to affect the psychosocial development of refugee children. This study discusses about identity formation of refugee children in a difficult situation and what contributes to it. This study uses Child Safeguarding and Promoting Welfare Framework. This study uses qualitative approach with descriptive research with 15 informants 5 refugee children, 5 teachers, and 5 family of the refugee children. Result of this study shows that in order to form the identity even amidst the most difficult situation, if there is support and interaction from family and environment, children will not suffer from identity confusion.

Abstrak :
Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri. ......As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children.