Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengaruh persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi. Pengungkapan sukarela diukur melalui metode skoring indeks pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian Adharini (2006). Sedangkan skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi diperoleh melalui metode skoring yang digunakan dalam penelitian Hermawan (2009). Dengan memakai sampel penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2009 - 2010, menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Efektifitas dewan komisaris tidak terbukti memberikan efek moderasi terhadap kedua variabel tersebut. Sedangkan efektifitas komite audit memperkuat pengaruh negatif hubungan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela. ......This paper empirically examines the effect of family ownership to voluntary disclosure with the effectiveness of the board commisioners and audit committee as moderating variables. Voluntary disclosure score is measured by index of voluntary disclosure used in Adharini (2006). Effectiveness score of the board commisioners and audit committee obtained by scoring method used in Hermawan (2009). Using hand-collected data from manufacturing firm on BEI in the year 2009 - 2010, shows that level of family firms is negatively associated with the level of voluntary disclosure. Effectivity of board of commissioners does not give moderation effect. But effectivity of audit committee strengthen the negative effect between family ownership and voluntary disclosure.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh tingkat keluasan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan terhadap earnings response coefficient yang menggambarkan hubungan antara laba dengan imbal hasil saham. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa pengumuman laba dan pengungkapan sukarela bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham. Hipotesis ini menjelaskan bahwwa investor akan menggunakan seluruh informasi dalam laporan tahunan bersama dengan laba yang dilaporkan perusahaan untuk membuat keputusan investasi. Pengujian hipotesis ini menggunakan model regresi antara imbal hasil saham dengan perubahan laba. Sampe yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di BEI pada periode 2009-2010. Penilaian pengungkapan sukarela dilakukan dengan menggunakan metode disclosure index. Sedangkan item pengungkapan sukarela dikembangkan berdasarkan Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) dengan penyesuaian pada Kep-134/BL/2006 dan KNKG 2006. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa pengungkapan sukarela dan laba bekerja secara bersama-sama dalam mempengaruhi imbal hasil saham seperti yang telah dibuktikan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait earnings response coefficient. Uji sensitivitas dengan periode yang berbeda memberikan hasil yang berbeda dalam penelitian ini.

---

This study examines the impact of voluntary disclosure level in annual report on earnings response coefficient which defines the relationship between earnings and return. The study hypothesizes that the informativeness of earnings and voluntary disclosure is working complementay to affect return. This hypothesis assumes that investor will the information provided in annual report together with information in earnings to make an investment decision. To test the hypothesis, current stock returns are regressed against curent earnings changes. The sample consist of 84 manufacturing companies listed in BEI with period on 2009-2010. The amount of voluntary disclosure is measured using disclosure index. Meanwhile, checklist of voluntary disclosure items developed by Soeripto (1992), Botosan (1997), Sitanggang (2002), Lementis dan Weetman (2004), Adhariani (2005), Hossain dan Hammami (2009) and also adjusment with Kep-134/BL/2006 and KNKG 2006. The findings of the test of the differences support the hypothesis that voluntary disclosure and informativeness of earnings work together to affect return that have been identified in previous studies regarding earnings response coefficient. The findings give different result in different holding period.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap true firm performance dengan menggunakan efektivitas dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi. Pengujian hipotesis diukur dengan menggunakan regresi fixed effect untuk data panel dengan sampel sebanyak 312 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh secara nonlinear terhadap true firm performance yang diproksikan dengan Adjusted ROE. Adanya efektivitas dewan komisaris turut memperkuat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap true firm performance.

---

This research aims to know the effect of voluntary disclosure on true firm performance with board of commissioner effectiveness as moderating variable. Hypothesis testing used fixed effect method for data panel with sample of 312 firm-year observations manufacturing companies that are listed at Indonesian Stock Exchange in 2012-2014. The result of this study shows that voluntary disclosure has a nonlinear significant effect on true firm performance. This relationship is stronger for firms with higher board of commisioner effectiveness score.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana PT Garuda Indonesia mengelola risiko reputasinya melalui pengungkapan sukarela. PT Garuda Indonesia Tbk., maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, telah mengalami sejarah panjang pasang surut dalam industri penerbangan. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola reputasinya selama krisis reputasi. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi dengan penambahan unsur reputasi berupa program anti korupsi digunakan sebagai dasar evaluasi. Penelitian ini menggunakan analisis konten kuantitatif dan kualitatif yang diaplikasikan pada laporan tahunan PT Garuda Indonesia tahun 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, dan 2019 sebagai metode dan instrumen penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat berada di puncak reputasinya, perusahaan lebih fokus pada pengungkapan tentang kualitas barang dan jasa. Sedangkan ketika timbul risiko reputasi, elemen kualitas manajemen lebih sering ditemukan. Studi ini juga menemukan bahwa ketika risiko reputasi terjadi, perusahaan menggunakan strategi “bolstering”, "shifting the blame", "corrective action", dan "compensation" untuk memperbaiki reputasinya. ......This study aims to evaluate how PT Garuda Indonesia Tbk. manages its reputation risk through voluntary disclosures. PT Garuda Indonesia Tbk., the largest airlines company in Indonesia has experienced a long history of ups and downs in the aviation industry. Thus, it is very interesting to evaluate how the company manage its reputation throughout the reputation crisis. Reputation Risk Management Framework with the addition of reputation element in the form of anti-corruption element is applied as the basis of evaluation. This paper uses a quantitative and qualitative content analysis on PT Garuda Indonesia's annual reports for the year of 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, and 2019 as the research method and instrument. The key finding shows that while at the peak of its reputation, the company focuses more on disclosures about the quality of goods and services. Meanwhile, when experiencing a reputation threat, the quality of management is more often exposed. The study also finds that when the reputation threat occurs, the company uses “bolstering”, “shifting the blame”, “corrective action”, and “compensation” to repair its reputation.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan good corporate governance dan pengungkapan sukarela dapat mempengaruhi tingkat asimetri informasi perusahaan serta bagaimana kepemilikan keluarga mempengaruhi asosiasi tersebut. Good corporate governance dinilai berdasarkan indeks yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, sedangkan untuk pengungkapan sukarela menggunakan score berdasarkan dengan checklist pengungkapan yang digunakan oleh Chau dan Gray (2010). Pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda yang menggunakan sampel sebanyak 233 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance dan pengungkapan sukarela tidak berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi. Namun good corporate governance mempengaruhi positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Kepemilikan keluarga terbukti tidak terpengaruh terhadap hubungan antara good corporate governance dengan asimetri informasi, good corporate governance dengan pengungkapan sukarela serta pengungkapan sukarela dengan asimetri informasi. This study aims to determine good corporate governance and voluntary disclosure can effect information asymmetry level also how family ownership effects the association. Good corporate governance is measure based on an index issued by Indonesian Institute for Corporate Directorship, while voluntary disclosure using a score based on the disclosure checklist that used by Chau and Gray (2010). Hypothesis testing is came out using multiple linear regresion model with sample of 233 companies listed on Bursa Efek Indonesia during 2008. The results of the this study show that good corporate governance and voluntary disclosure do not affect the level of information asymmetry. But good corporate governance has positive and significant influence on voluntary disclosure level. Family ownership is proven not affected the association between good corporate governance and information asymmetry level, good corporate governance and voluntary disclosure, and also voluntary disclosure and information asymmetry level.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana strategi legitimasi dilakukan PT. Semen Indonesia Tbk dalam rangka memperbaiki legitimasi akibat pembangunan pabrik Rembang yang ditengarai merusak lingkungan. Masalah penelitian muncul akibat pengungkapan perusahaan yang kurang memadai sehingga muncul serangkaian aksi protes. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi perusahaan dalam menghadapi krisis legitimasi. Penelitian ini juga menggunakan data pengungkapan yang bersifat web-based dan diolah dengan software Nvivo 12 Pro yang masih jarang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, terutama strategi-strategi memperbaiki legitimasi. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan triangulasi data kualitatif dan data kuantitatif, yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data kualitatif dalam penelitian ini merupakan hasil olah data dengan menggunakan software NVivo 12 Pro dari media pengungkapan seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, websites, berita online, dan akun media sosial perusahaan. Data kuantitatif dalam penelitian ini antara lain: jumlah kata, jumlah kalimat, dan persentase pengungkapan. Temuan dalam penelitian ini adalah strategi "membantah", "justifikasi", "membuat sistem pemantauan", "mengganti personel", "merevisi praktik", dan "menghindari kepanikan" digunakan perusahaan. Strategi "meminta maaf" tidak dilakukan karena perusahaan tidak merasa bersalah. Media yang dominan digunakan adalah pernyataan melalui berita online. Penggunaan media sosial dan sustainability report justru sangat sedikit memperlihatkan upaya legitimasi, membuktikan perusahaan tidak dapat mengoptimalkan seluruh media pengungkapan yang tersedia dalam menghadapi isu yang beredar di masyarakat. ......This study aims to evaluate how the legitimacy strategy was carried out by PT Semen Indonesia Tbk to repair the legitimacy due to the construction of the Rembang plant which was suspected of damaging the environment. Research problems arose due to inadequate company disclosures, resulting in a series of protests. This research has a contribution to understanding further how the company's strategy in facing the crisis of legitimacy. This research also uses web-based disclosure data and is processed with Nvivo 12 Pro software that has never been done before. This research uses legitimacy theory, especially strategies to repair legitimacy. This study uses case studies with triangulation of qualitative data and quantitative data, all of which are secondary data. Qualitative data in this study is the result of data processing using NVivo 12 Pro software from disclosure media such as annual reports, sustainability reports, websites, online-based newspaper, and corporate social media accounts. Quantitative data in this study include the number of words, number of sentences, and percentage of disclosures. The findings in this study were the strategy of "deny", "justify", "create monitors", "replace personnel", "revise practices", and "avoid panic" were used by companies. The strategy of "excuse" is not used because the company does not feel guilty. The dominant media used is a statement through the online-based newspaper. The use of social media and sustainability report shows very minimal legitimacy efforts, meaning the company hasn't optimized all the disclosures media available.

Abstrak :
Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak diteliti diantaranya karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Peningkatan keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak di beberapa negara mendorong OECD untuk memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menguji komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014 - 2015. Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan Botosan 1997 yang terdiri dari empat komponen pengungkapan yaitu non-keuangan, proyeksi informasi, analisis dan pembahasan manajemen dan ikhtisar keuangan lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan. Komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak di perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif kecil.

---

Previous study has examined the determinants of voluntary disclosure such as firm characteristics, corporate governance mechanism and ownership structure. Increasing women 39 s representation on board and level of voluntary disclosure by using data set of Indonesia listed firm for the year 2014 2015. Level of voluntary disclosure are measured by voluntary disclosure index of Botosan 1997. The disclosure instrument provides four components of disclosure non financial, projected information, management and discussion analysis and summary of five year performance. This study finds no relationship between woman on board and level of voluntary disclosure. The proportion woman on board in manufacturing firms in Indonesia are relatively small.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan sukarela emisi gas karbon. Faktor-faktor yang diteliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, direksi asing, sertifikasi EMS ISO 14001 dan social pressure. Penelitian ini menggunakan 555 observasi dari 185 sampel perusahaan publik yang bergerak dalam industri utama dan industri manufaktur di Indonesia selama periode tahun 2013-2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, rata-rata tingkat pengungkapan emisi gas karbon masih tergolong rendah yaitu sebesar 6,82 . Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu emisi gas karbon di Indonesia. Hasil penelitian juga menemukan bahwa sertifikasi EMS ISO 14001 dan social pressure berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela emisi gas karbon. Kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan direksi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela emisi gas karbon.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the determinants of carbon emission disclosure. Determinant factors analyzed in this study are institutional ownership, foreign ownership, foreign directors, EMS ISO 14001 certification and social pressure. This study uses 555 observations from 185 samples of public companies in major industries and manufacturing industries in Indonesia during the period 2013 2015. This study shows that in Indonesia, the average rate of carbon emissions disclosure is 6.82 . It is indicates that the awareness about carbon emission issue is still low. The results also found that EMS ISO 14001 certification and social pressure significantly influence the level of voluntary carbon emissions disclosure. Institutional ownership, foreign ownership and foreign director have an insignificant effect on the carbon emission disclosure level.

Abstrak :
Repatriasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela atau yang disingkat dengan PPS diatur dalam Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Aturan turunan dari Undang-Undang ini dibuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022. Kementerian keuangan mencatat bahwa nilai repatriasi aset yang akan dibawa oleh wajib pajak senilai Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan repatriasi aset luar dari luar negeri ke dalam negeri pada Program Pengungkapan Sukarela. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kifonis. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan repatriasi aset pada Program Pengungkapan Sukarela dan faktor penghambat dalam menjalankan repatriasi aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder. Hasil dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pada proses kurang dipersiapakan dengan baik, evaluasi kebijakan pada hasil secara persentase lebih tinggi dari pada program tax amnesty, evaluasi kebijakan pada dampak memberikan penerimaan dalam waktu yang cepat dan pemerintah dapat menggunakan dana repatriasi yang ada di SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, manfaat jangka pendek kebijakan menghasilkan penerimaan negara dalam waktu yang cepat dengan biaya yang minim. Terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan yang dijalankan diwaktu yang tidak tepat karena pandemi COVID-19, asset wajib pajak yang tidak liquid ditambah lagi bayang-bayang resesi global akibat pandemi, program yang kurang menarik bagi wajib pajak, kurangnya kepastian hukum atas kebijakan Program Pengungkapan Sukarela, serta kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang belum stabil akibat pandemi. ......Repatriation of taxpayer assets in the Voluntary Disclosure Program or abbreviated as PPS is regulated in Chapter 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and ratified on 29 October 2021. Derivative regulations from this Law were made in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 196/PMK.03/2021 and Decree of the Minister of Finance Number 52/KMK.010/2022. The Ministry of Finance noted that the value of asset repatriation to be brought by taxpayers is IDR 13.7 trillion. Therefore, this study evaluates the policy of repatriating foreign assets from abroad to within the country in the Voluntary Disclosure Program. The researcher uses the policy evaluation theory put forward by Theodoulou and Kifonis. The purpose of this study is to evaluate the asset repatriation policy in the Voluntary Disclosure Program and the inhibiting factors in carrying out asset repatriation by the Directorate General of Taxes. This study uses a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection techniques were obtained through library research and field studies. Field studies were carried out by means of in-depth interviews with relevant stakeholders. The results of the policy evaluation show that the policy evaluation process is not well prepared, the policy evaluation results in a higher percentage than the tax amnesty program, the policy evaluation on the impact of providing revenue in a fast time and the government can use repatriation funds in SBN to meet APBN financing needs, short-term benefits of policies generate state revenue in a fast time with minimal costs. There are also obstacles faced by the Directorate General of Taxes, namely policies implemented at the wrong time due to the COVID-19 pandemic, taxpayer assets that are not liquid plus the shadow of a global recession due to the pandemic, programs that are less attractive to taxpayers, lack of legal certainty over the Voluntary Disclosure Program policies, and economic and political conditions in Indonesia that have not been stable due to the pandemic.