Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris YM di Kabupaten Cirebon mengundurkan diri sebagai rekanan dari PT. Summit Oto Finance (SOF) cabang Kuningan, Jawa Barat karena tidak mau membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba. Notaris YM mengundurkan diri setelah menerima berkas-berkas permohonan pembuatan akta fidusia yang berjumlah lebih dari 200 permohonan. Dengan pengunduran diri “di tengah jalan” seperti itu serta terdapat perjanjian rekanan antara notaris dan perusahaan pembiayaan, tentu pengunduran diri tersebut akan memiliki akibat hukum tertentu. Permasalahan tesis ini adalah pengaturan UUJNP terhadap notaris yang mengundurkan diri (menolak) untuk membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba, kemudian tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran dirinya sebagai notaris rekanan PT.SOF Kuningan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur disertai dengan melakukan wawancara dengan notaris YM.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan UUJNP terhadap notaris yang menolak membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba adalah mempersilakan hal tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP juncto Pasal 3 huruf b UUJNP. Tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran diri tersebut antara lain segera mengembalikan berkas-berkas yang telah diterimanya kepada PT. SOF Kuningan. Selain itu,  notaris YM telah membuka diri terhadap PT.SOF Kuningan apabila ada kerugian materiil maupun imateriil.

---

Notary YM in Cirebon Regency terminated his partnership agreement with PT. Summit Oto Finance (SOF) Kuningan branch, West Java because he is unwilling to make notarial deed for contracts that contain usury. Notary YM terminated the agreement after he received files of application for fiduciary registration which amounts to more than 200 applications. With the unfinished-job termination and there is also partnership agreement beetwen the notary and the finance company, of course such termination will have certain legal consequences. The Issue of this thesis is regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury, and notary YM's legal responsibility related to his resignation. The form of research used is juridical-normative. The typology of this research is descriptive-analytical. The data collection tool used is a literature study supplemented by conducting interview with notary YM. This study uses a qualitative approach. Regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury is allowing this, based on Article 16 point 1 letter e UUJNP juncto Article 3 letter b UUJNP. The legal responsibility of notary YM regarding the resignation was returning the files he received to PT. SOF Kuningan and notary YM has opened himself to PT. SOF Kuningan if there are material or immaterial losses."

"ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satuorganisasi internasional di wilayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalahmembentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Masalahkeanggotaan yang tercantum di dalam ASEAN Charter, sebagai instrumenpokoknya, tidak terlalu diatur dengan jelas. Bahkan masalah pengunduran dirikeanggotaan dari ASEAN tidak terdapat pengaturannya di dalam ASEAN Charter.Dengan tidak adanya pengaturan mengenai pengunduran diri ini, maka timbulpersoalan mengenai apakah pengunduran diri tersebut dapat dilakukan. Secarajelas Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa apabilatidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjianinternasional, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Akan tetapi,terdapat perdebatan mengenai hal ini dimana teori kedaulatan negara turut andildalam perdebatan ini.

---

ABSTRACTAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international organization

in the Southeast Asia region, which was established at first to build a peace zone

in the Southeast Asia region. The ASEAN Charter, which is the constitution of

ASEAN, did not stipulate a clear provision on the membership issue. Moreover,

the issue of withdrawal was not at all mentioned in the ASEAN Charter. Thus,

without any provision on the withdrawal from ASEAN, an issue transpires on

whether the withdrawal itself can be conducted. The Vienna Convention on the

Law of Treaties 1969 stipulated that when there is no provision on withdrawal in a

treaty, then there is no possibility of withdrawal from that treaty. However, there

is still a debate on this in which the theory of state sovereignty took part in this

debate."

"Tingginya angka pengundurn diri perawat manajer di RSAB Harapan Kita adalah masalah serius dan sangat berhubungan dengan kepuasan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan kerja perawat manjer di ruang rawat inap RSAB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pengambilan data secara potong lintang, di mana pengukuran kepuasan kerja perawat manajer sebagaivariabel terikat yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Penelitian dilakukan untuk menganalisa hubungan variabel bebas yaitu : usia, lama kerja, tingkat pendidikan dan karakteristik pekerjaan yaitu: penghargaan, beban kerja dan kebijakan organisasi padawaktu yang bersamaan. Uji Kai Kuadrat digunakan untuk mengukur hubungan antar karakteristik individu dan pekerjaan dengan kepuasan kerja perawat manajer. Untukmelihat variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat manajer digunakan uji multivariat regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat manajer sejumlah 80 orang yang bekerja di ruang rawat inap RSAB, dan sampel berjumlah 66 perawat manajer. Instrumen yang digunakan adalah modifikasi teori Smith dalam bentuk kuesioner. Kuesioner telahdiuji validitas dan realibilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna antara karakteristik individu: usia, lama kerja, tingkat pendidikan dan karakteristik pekerjaan: beban kerja dan kebijakan organisasi dengan kepuasan kerja perawat manajer di mana p value <0,05. Variabel bebas yang paling berpengaruh adalah beban kerja dan kebijakan organisasi di Mana p value < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasikan faktor yang paling berhubungan dengan kepuasan kerja perawat manajer adalah faktor beban kerja dan kebijakan organisasi di mana p value <0,05.

---

The Maternity and Child Harapan Kita Hospital Jakarta has a serious problem related to high turnover of nurse?s managers and it could related to job satisfaction.

The objective of this study is to obtain the description of job satisfaction of nurse's managers at the Maternity and Child Harapan Kita Hospital and the related factors.

This study is descriptive analitical design with cross sectional data collection. The Chi Square is to measure the correlation between nurse's managers characteristic

(age, length of job experience, educational background) and job characteristics (reward system, work load, and organisation policy).

Population of this study were the nurse?s managers at Maternity and Child Harapan Kita Hospital. The number of sample is 66 nurse?s managers. Instrument was developed from Job Description Index of Smith, through 54 quesioners which has been tested for it's validity and realibility.

The result of the study shown the correlation between nurse's managers characteristic and job characteristic with nurses manager's job satisfaction (p value <0,05)

The study shown that factor & which mostly related to Nurse Managers Job Satisfaction are nurse work-load and organisation policy.

"

"ABSTRACTPengunduran diri merupakan salah satu mekanisme PHK yang mensyaratkan faktor kesukarelaan dalam tindakan pekerja/buruh. Namun, pada sejumlah kasus, pengunduran diri nyatanya tidak didasarkan atas inisiatif pekerja/buruh melainkan dilatarbelakangi oleh tindakan pengusaha yang menempatkan pekerja/buruh pada situasi sulit sehingga tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut pengaturan mengenai PHK dan implementasinya di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial terhadap kasus pengunduran diri pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak sukarela dalam putusan no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, dan no. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal. Penelitian dalam skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan membandingkan 3 (tiga) putusan, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang dimaksud akan dianalisa lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif. Dari segi pengaturan, ketentuan mengenai PHK akibat pengunduran diri pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak sukarela belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tataran teoritis sebenarnya terdapat 4 (empat) prinsip/teori/doktrin yang dapat dipergunakan untuk melengkapi peraturan di Indonesia. Di sisi lain, pada penerapannya, Hakim dalam putusan-putusan yang diteliti cenderung membatasi pertimbangan hukumnya pada pembuktian di persidangan dan kurang aktif melakukan penemuan hukum dalam kondisi minimnya peraturan. Dengan demikian, diperlukan peraturan yang komprehensif mengenai pengunduran diri pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak sukarela dan sosialisasi teknik menggali latar belakang pengunduran diri pekerja/buruh kepada Hakim seperti melalui persangkaan.

---

ABSTRACTResignation is one of the mechanisms for terminating employment relations that requires voluntary factor in the employees action. However, in a number of cases, the resignation was actually not based on the initiative of employee, but was motivated by the employers action who put employee into difficult situation so that he/she had no choice but to resign. Therefore, it is necessary to further examine the regulations regarding termination of employment and their implementation at the Industrial Relations Court level toward cases about the employees involuntary resignation in decision no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, and no. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal. The research is a normative juridical research by comparing 3 (three) court decisions, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and interview. Data used in this research are secondary data which consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary data would be further analyzed by qualitative approach. In terms of regulations, the provisions regarding termination of employment due to the employes involuntary resignation has not been regulated in legislations. Theoretically, there are actually 4 (four) principles/theories/doctrines that could be used to complement regulations in Indonesia. On the other hand, at the level of implementation, the Judge in the decisions examined tends to limit its legal considerations on proof at trial and is less active in making law within the lack of regulations. Thus, a comprehensive regulation is needed regarding the employees involuntary resignation matter and train the Judge how to recognize a dismissal instead of voluntary resignation by applying several techniques such as making a presumption."

"ABSTRAKDewasa ini, perusahaan-perusahaan besar di dunia tidak lagi hanya mementingkan keuntungan yang bisa didapatkan, namun juga memperhatikan bagaimana caranya agar perusahaan dapat memberikan kontribusinya untuk pembangunan yang berkesinambungan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena tuntutan dari dunia global, namun timbul dari etika bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan sesuatu kepada para stakeholder atau pemegang kepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kode etik persusahaan terhadap pelaksanaan filantropi perusahaan di salah satu perusahaan manufaktur, PT. SPPI, sebagai salah satu bagian dari Siam Cement Group yang merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Thailand dan memiliki fokus terhadap kegiatan CSR dan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah sekitar, khususnya di mana perusahaannya berada. Di mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kode etik memiliki pengaruh terhadap filantropi perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada niat pengunduran diri karyawan. Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2016 dengan metode deskriptif single cross section dan melibatkan 101 responden yang merupakan karyawan dari PT. SPPI. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan structural equation modelling SEM.

---

ABSTRACTThese days, world rsquo s biggest companies do not only concern on getting profit, but also focus on how the companies could still give contributions for suistanable development in their surroundings. This happens not only because of demands from the global world, but also emerges from business ethic of the companies in which the companies have responsibility to give something to the stakeholders. This study is aimed to identify the influence of company rsquo s ethic code towards company philanthropy action in one of manufacturing companies, PT. SPPI, as a part of Siam Cement Group, a multinational company originated from Thailand and focused on CSR and continuous development in their surroundings. The results of this study are ethic code has influence on company philanthropy and eventually impacted on turnover intention of employee. This study is done on November December 2016 with single cross section descriptive method, and involving 101 respondents which are employees of PT. SPPI. The researcher used structural equation modeling SEM as data processing technique."