Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris YM di Kabupaten Cirebon mengundurkan diri sebagai rekanan dari PT. Summit Oto Finance (SOF) cabang Kuningan, Jawa Barat karena tidak mau membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba. Notaris YM mengundurkan diri setelah menerima berkas-berkas permohonan pembuatan akta fidusia yang berjumlah lebih dari 200 permohonan. Dengan pengunduran diri “di tengah jalan” seperti itu serta terdapat perjanjian rekanan antara notaris dan perusahaan pembiayaan, tentu pengunduran diri tersebut akan memiliki akibat hukum tertentu. Permasalahan tesis ini adalah pengaturan UUJNP terhadap notaris yang mengundurkan diri (menolak) untuk membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba, kemudian tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran dirinya sebagai notaris rekanan PT.SOF Kuningan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi literatur disertai dengan melakukan wawancara dengan notaris YM.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengaturan UUJNP terhadap notaris yang menolak membuatkan akta atas perjanjian yang mengandung riba adalah mempersilakan hal tersebut, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP juncto Pasal 3 huruf b UUJNP. Tanggung jawab hukum notaris YM terkait pengunduran diri tersebut antara lain segera mengembalikan berkas-berkas yang telah diterimanya kepada PT. SOF Kuningan. Selain itu,  notaris YM telah membuka diri terhadap PT.SOF Kuningan apabila ada kerugian materiil maupun imateriil.

---

Notary YM in Cirebon Regency terminated his partnership agreement with PT. Summit Oto Finance (SOF) Kuningan branch, West Java because he is unwilling to make notarial deed for contracts that contain usury. Notary YM terminated the agreement after he received files of application for fiduciary registration which amounts to more than 200 applications. With the unfinished-job termination and there is also partnership agreement beetwen the notary and the finance company, of course such termination will have certain legal consequences. The Issue of this thesis is regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury, and notary YM's legal responsibility related to his resignation. The form of research used is juridical-normative. The typology of this research is descriptive-analytical. The data collection tool used is a literature study supplemented by conducting interview with notary YM. This study uses a qualitative approach. Regulation of UUJNP regarding notary who refuses to make notarial deed for contracts that contain usury is allowing this, based on Article 16 point 1 letter e UUJNP juncto Article 3 letter b UUJNP. The legal responsibility of notary YM regarding the resignation was returning the files he received to PT. SOF Kuningan and notary YM has opened himself to PT. SOF Kuningan if there are material or immaterial losses."

"ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satuorganisasi internasional di wilayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalahmembentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Masalahkeanggotaan yang tercantum di dalam ASEAN Charter, sebagai instrumenpokoknya, tidak terlalu diatur dengan jelas. Bahkan masalah pengunduran dirikeanggotaan dari ASEAN tidak terdapat pengaturannya di dalam ASEAN Charter.Dengan tidak adanya pengaturan mengenai pengunduran diri ini, maka timbulpersoalan mengenai apakah pengunduran diri tersebut dapat dilakukan. Secarajelas Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa apabilatidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjianinternasional, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Akan tetapi,terdapat perdebatan mengenai hal ini dimana teori kedaulatan negara turut andildalam perdebatan ini.

---

ABSTRACTAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international organization

in the Southeast Asia region, which was established at first to build a peace zone

in the Southeast Asia region. The ASEAN Charter, which is the constitution of

ASEAN, did not stipulate a clear provision on the membership issue. Moreover,

the issue of withdrawal was not at all mentioned in the ASEAN Charter. Thus,

without any provision on the withdrawal from ASEAN, an issue transpires on

whether the withdrawal itself can be conducted. The Vienna Convention on the

Law of Treaties 1969 stipulated that when there is no provision on withdrawal in a

treaty, then there is no possibility of withdrawal from that treaty. However, there

is still a debate on this in which the theory of state sovereignty took part in this

debate."

"Tingginya angka pengundurn diri perawat manajer di RSAB Harapan Kita adalah masalah serius dan sangat berhubungan dengan kepuasan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan kerja perawat manjer di ruang rawat inap RSAB dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pengambilan data secara potong lintang, di mana pengukuran kepuasan kerja perawat manajer sebagaivariabel terikat yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Penelitian dilakukan untuk menganalisa hubungan variabel bebas yaitu : usia, lama kerja, tingkat pendidikan dan karakteristik pekerjaan yaitu: penghargaan, beban kerja dan kebijakan organisasi padawaktu yang bersamaan. Uji Kai Kuadrat digunakan untuk mengukur hubungan antar karakteristik individu dan pekerjaan dengan kepuasan kerja perawat manajer. Untukmelihat variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja perawat manajer digunakan uji multivariat regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat manajer sejumlah 80 orang yang bekerja di ruang rawat inap RSAB, dan sampel berjumlah 66 perawat manajer. Instrumen yang digunakan adalah modifikasi teori Smith dalam bentuk kuesioner. Kuesioner telahdiuji validitas dan realibilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna antara karakteristik individu: usia, lama kerja, tingkat pendidikan dan karakteristik pekerjaan: beban kerja dan kebijakan organisasi dengan kepuasan kerja perawat manajer di mana p value <0,05. Variabel bebas yang paling berpengaruh adalah beban kerja dan kebijakan organisasi di Mana p value < 0,05. Berdasarkan hasil penelitian teridentifikasikan faktor yang paling berhubungan dengan kepuasan kerja perawat manajer adalah faktor beban kerja dan kebijakan organisasi di mana p value <0,05.

---

The Maternity and Child Harapan Kita Hospital Jakarta has a serious problem related to high turnover of nurse?s managers and it could related to job satisfaction.

The objective of this study is to obtain the description of job satisfaction of nurse's managers at the Maternity and Child Harapan Kita Hospital and the related factors.

This study is descriptive analitical design with cross sectional data collection. The Chi Square is to measure the correlation between nurse's managers characteristic

(age, length of job experience, educational background) and job characteristics (reward system, work load, and organisation policy).

Population of this study were the nurse?s managers at Maternity and Child Harapan Kita Hospital. The number of sample is 66 nurse?s managers. Instrument was developed from Job Description Index of Smith, through 54 quesioners which has been tested for it's validity and realibility.

The result of the study shown the correlation between nurse's managers characteristic and job characteristic with nurses manager's job satisfaction (p value <0,05)

The study shown that factor & which mostly related to Nurse Managers Job Satisfaction are nurse work-load and organisation policy.

"

"ABSTRAKTugas akhir ini merupakan kegiatan penulis dalam upaya mengatasi persoalan yang dikeluhkan manajemen PT DNS, Tbk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa portal keuangan dan konsultan teknologi solusi yang pertama di Indonesia. Uraian mengenai profil perusahaandapat ditemukan pada bagian III dan struktur organisasi pada lampiran 1.Perkembangan teknologi yang pesat membuat kebutuhan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi (TI) semakin tinggi, sementara persediaan tenaga ahli TI di pasar tenaga kerja sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat ketidakseimbangan danketimpangan tenaga kerja di bidang TI.Penerapan perubahan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi model telah diterapkan dalam upaya untuk mendapatkan tenaga kerja TI yang potensial di pasar kerja yang kompetitif.Tetapi sistem rekrutmen berbasis kompetensi tarsebut tidak dapat mencegah meningkatnya labor tum over baik tahun 2001 maupun semester 1 tahun 2002 (lihat lampiran 1 data pengunduran diri PT DNS, Tbk.)Menanggapi keluhan manajemen PT. DNS, Tbk penulis mengajukanbeberapa pemikiran :a. Melakukan seleksi berdasarkan kompeténsi akan sia-sia bila jumlah pekerja yang meninggalkan perusahaan tetap tinggi. Apakah sistem ini tepat untuk diterapkan ?b. Tingginya pengunduran diri dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti gaji, kondisi perusahaan, tidak cocok dengan atasan atau kebutuhan perkembangan yang tidak terpenuhi.c. Rendahnya loyalitas pekerja bisa saja bersumber dari berbagai faktor, sehingga diperlukan analisis untuk mengidentifikasi akar permasalahan.Hasil umpan balik wawancara akhir (Exit Interview), PT DNS, Tbk, menunjukkan bahwa pekerja meninggalkan perusahaan lebih disebabkan perusahaan tidak menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan mendapatkan tawaran atau kesempatan yang lebih baik (lihat hal 28-29)Digunakannya Model Kompetensi sistem HR selain mernudahkan proses perubahan dalam meningkatkan kinerja pekerja baru secara maksimal diharapkan mampu memperpanjang masa kerja pekerja lama (Lucia 8: Lepsinger, 1999). Lebih lanjut Lucia dan Lepsinger (1999)menambahkan bahwa Model kompetensi merupakan kerangka acuan dalam pengelolaan SDM, yang digunakan dalam proses seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian karya maupun perancangan karir. Pendekatan metode ini dibangun berdasarkan kombinasi dari pengetahuan, ketrampilan dan karakterislik peran yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan untuk tampil secara efektif dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik (Parry, dalam Cooper, 2000).Hasil survei pendapat pekerja menunjukkan bahwa model kompetensi rekrutmen dan penilaian karya disetujui untuk diherapkan. Tetapi pekerja tidak menyetujui kebijakan aktivitas pengelolaan pelatihan. (lihat table 4.2. hal. 20).Hasil analisis dari data exit intervzbw juga ditemukan beberapa opini yang mengatakan bahwa, misi dan visi PT DNS, Tbk perlu ditinjau kembali dan disosialisasikan, agar pekerja sebagai bagian dari organisasi mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan dan perusahaan juga dapat mengetahui apa yang dibutuhkan pekerja untuk memberikan kontribusi dan kinerja kepada perusahaan.Dari hasil analisis data di atas, dibentukan bahwa sumber peningkatan jumlah pekerja yang mengundurkan diri lebih disebabkan karena perusahaan tidak menyediakan program pelatihan bukan karena ketidakpuasan alas gaji, kondisi kerja maupun hubungan denganatasan.Hasil analisis umpan balik dari pekerja menyatakan bahwa mereka mendukung sistem rekrutmen dan sistem penilaian karya berbasis kompebensi. Oleh karenanya sistem tersebut dapat menjadi acuan untuk mengembangkan sistem pelatihan berbasis kompetensi. Rekomendasi untuk mengatasi masalah ini sebagai berikut: Pertama, merencanakan strategi pelatihan bagi pekerja secepat mungkin. Kedua, menyarankan Competency Based Model-HR System untuk digunakan sebagai kerangka acuan peugeloiaan sumber daya rnanusia secara keseluruhan. Ketiga, meninjau kembali Critical Success factors (CSFs) dan Key Performance Indicator (KPIS) untuk mendukung tujuan organisasi maupun tujuan individu, yang memberikan arah dalam pencapaian kinerja. Keempat, membangun komitmen untuk mengajak setiap oranguntuk berperan aktif."

"Penulisan ini menganalisis bagaimana pengajuan surat pengunduran diri dapat dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja serta hak-hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, khususnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemutusan hubungan kerja merupakan akhir dari hubungan kerja yang terjadi akibat suatu kondisi tertentu sehingga mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Selain itu, pemutusan hubungan kerja pertanda sebagai awal dari berakhirnya sumber penghasilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, ketika pemutusan hubungan kerja terjadi, terdapat hak-hak normatif wajib diberikan oleh pengusaha. Baik pengusaha maupun pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terkadang prosedur pemutusan hubungan kerja tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap pekerja. Pada duduk perkara yang terjadi di dalam Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, baik pekerja maupun pengusaha tidak melaksanakan prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga beberapa hak pekerja menjadi tidak terpenuhi. Dalam memutus hubungan kerja seharusnya hakim juga perlu lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar hak-hak pekerja tetap terjamin.

---

This paper analyzes how the application of a resignation letter can be categorized as termination of employment and workers' rights when termination occurs, especially in relation to the termination of employment in the Court of Industrial Relations at Medan District Court No. 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn . The paper was written using a doctrinal research method. Termination of employment is the end of employment relationships that occurs due to certain conditions, thus ending the rights and obligations between workers and entrepreneurs. In addition, the termination of employment marks the beginning of the end of workers' income sources to meet the daily needs of life. Therefore, when the termination of employment occurs, there are normative rights that must be given by the employers. Both employers and workers can cut off employment. However, sometimes the termination procedure is not carried out in accordance with the procedures that have been regulated in the legislation. This could result in injustice for workers. In the case that occurred in verdict 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, both workers and employers didn’t carry out the termination procedure in accordance with the applicable regulations hence some workers' rights were not fulfilled. In making a decision for  termination of employment, judges should also pay more attention to the applicable legal provisions so that workers' rights remain guaranteed. "