Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Segala data atau keterangan berkaitan dengan Wajib Pajak harus dijaga dan dirahasiakan pejabat pajak dalam rangka rahasia jabatan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 'Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan'. Permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak dan bagaimana penyelesaian tentang Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut seharusnya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak tidak boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena melanggar rahasia jabatan dan bertentangan dengan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila memang terjadi tunggakan pajak bisa dilakukan penagihan melalui teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga pelelangan harta Wajib Pajak bukan dengan pengumuman. Pengumuman bisa berdampak negatif terhadap perekonomian yang mengakibatkan target penerimaan negara dari pajak tidak dapat tercapai. Apabila pengumuman sudah dilakukan maka Wajib Pajak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pejabat pajak dan terhadap pejabat pajak bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang.

---

Tax official usually keep the tax payers data in secret due to their professional oath, as stated in Regulation No. 28/2007 Article 34 (1) on the Taxation Definition and Procedures, 'All government official are forbidden to divulge information on the tax payer's to other party in their official capacity to uphold the law'. The main problem discussed in this paper is to acknowledge the application of Article 34 (1) Regulation No. 28/2007 on the Taxation Definition and Procedures, in the settlement of tax arrears and the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak (Tax General Directorate). The research method used is literature research, in order to obtain complete and integrated information regarding the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak. The research concludes that Dirjen Pajak is not allowed to divulge the Tax Evader's List to the public, since it is against their professional oath and the Tax Definition and Procedures Regulation. Tax cases such as tax arrears should be solved by claiming the tax owed through giving a reprimand, letter force, foreclosure and auction of the tax payer's property. The publication of the Tax Evader's List could have a negative impact to the nation's economy, and it will decrease the government's tax income. The publication of such a list will also generate lawsuits for the tax officials, resulting in sentence according to the law."

"Penelitian ini mengambil obyek emiten saham perbankan yang masih terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang aktif diperdagangkan yang melakukanm pengumuman pembagian deviden di tahun 2007, yang berdasarkan sampling terdapat 11 emiten perbankan yang melakukan penhgumuman pembagian deviden tsb.Dari hasil penelitian ini, pengumuman pembagian deviden untuk masing-masing emiten bisa memberikan dampak positif dan negatif."

"Skripsi ini menganalisis legalitas penggunaan lagu dalam aplikasi Spotify untuk hiburan karaoke massal komersial serta perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Karaoke adalah suatu hiburan yang menyanyikan lagu-lagu dengan diiringi musik berbentuk rekaman. Industri karaoke ini kian berkembang hingga menciptakan berbagai konsep baru, salah satunya karaoke massal. Karaoke Massal merupakan suatu konsep karaoke dimana puluhan bahkan ratusan orang bernyanyi bersama-sama sambil mengikuti lirik yang ditampilkan di sebuah layar. Penyelenggara karaoke massal umumnya memanfaatkan aplikasi Spotify untuk memperdengarkan lagu serta menampilkan lirik kepada pengunjung. Penyelenggara karaoke massal umumnya juga mematok tiket masuk atau minimal pembelian makanan dan/atau minuman bagi pengunjung sehingga memberikan keuntungan bagi penyelenggara. Pemanfaatan lagu untuk memperoleh keuntungan merupakan bentuk dari Penggunaan Secara Komersial yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tindakan memperdengarkan lagu kepada pengunjung dalam karaoke massal juga tergolong sebagai Pengumuman ciptaan yang merupakan hak ekonomi pencipta. Penggunaan lagu dalam aplikasi Spotify untuk hiburan karaoke massal komersial tanpa memperoleh izin dan membayar royalti adalah tindakan yang ilegal. Penggunaan lagu untuk hiburan karaoke massal komersial harus memperoleh izin dari pencipta berupa lisensi pengumuman serta membayar royalti. Lisensi dan royalti merupakan bentuk perlindungan hukum hak cipta dan hak terkait yang diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

---

This thesis analyzes the legality of using songs in the Spotify application for commercial mass karaoke entertainment as well as legal protection for authors, copyright holders, and related rights owners. This thesis was prepared using doctrinal research methods. Karaoke is an entertainment that involves singing songs accompanied by recorded music. The karaoke industry is increasingly developing to create various new concepts, one of which is mass karaoke. Mass Karaoke is a karaoke concept where tens or even hundreds of people sing together while following the lyrics displayed on a screen. Mass karaoke organizers generally use the Spotify application to play songs and display the lyrics to visitors. Organizers of mass karaoke generally also set entrance tickets or minimum purchases of food and/or drinks for visitors, thereby providing a profit for the organizer. The use of songs to gain profit is a form of Commercial Use regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The act of playing songs to visitors in mass karaoke is also classified as publishing works which is the economic right of the creator. Using songs in the Spotify application for commercial mass karaoke entertainment without obtaining permission and paying royalties is illegal. The use of songs for commercial mass karaoke entertainment must obtain permission from the creator in the form of a performing license and paying royalties. Licenses and royalties are a form of legal protection for copyright and related rights given to authors, copyright holders, and related rights owners."

"ABSTRAKThis thesis investigates market reactions to mergers and acquisitionsannouncements and methods of payments by cash and stocks to bothAcquiring/Surviving company and Target based on daily stock (abnormal) returnswhose stocks are listed in the Jakarta Stock Exchange. It utilizes market efficiencyframework specifically the event study methodology by observing 28 samples ofIndonesian public companies for period 2004-2010 with an estimation period of250 days and an event window of 71 days [-lO,6O]. This research employs theSingle Index Market Model as the expected return model due to the assumptionthat the individual stock return is the function of the index/market return.

---

AbstractThesis ini menganalisa reaksi pasar terhadap pengumuman merger dan akuisisidan metode pembayaran dalam bentuk kas dan saham terhadap perusahaanPengakuisisi dan Diakuisisi yang sahamnya terdaftar di PT Bursa Efek Indonesiadengan menggunakan imbal hasil (tidak normal) harian. Thesis ini memanfaatkankerangka pasar yang efisien khususnya metodologi studi kejadian denganmelakukan observasi terhadap 28 sampel dari perusahaan publik untuk periode2004-2010 dengan periode estimasi sebanyak 250 hari dan perfode kejadian 7]hari [-10, 60]. Penelitian ini menggunakan the Single Index Market Model untukmendapatkan espektasi imbal hasil dengan asumsi bahwa imbal hasil darimasing-masing saham adalah fungsi dari imbal hasil indeks atau pasar saham."

"Penelitian ini membahas tentang reaksi pasar terhadap perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam rentang waktu 2002-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi cumulative abnormal return saham sebelum dan sesudah penerbitan obligasi dan untuk mengetahui variabel apa yang paling mempengaruhi reaksi pasar dalam penerbitan obligasi. Variabel tergantung dalam penelitian ini diproksikan dengan cumulative abnormal return saham, variabel penentu yang digunakan adalah Price to book value dan free cash flow. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah firm size, Debt to equity ratio, dividend payout ratio, rating obligasi dan kepemilikan peruahaan.Hasil penelitian membuktikan bahwa penerbitan obligasi berpengaruh secara signifikan terhadap reaksi pasar. Hasil pengujian tersebut memberikan nilai statistik F yang tinggi hingga diperoleh nilai signifikansi nyata. Nilai F yang diperoleh adalah sebesar 4.907 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 pada model 1 dan dan nilai F sebesar 5.074 signifikan sebesar 0,000 pada model 2. Nilai ini berada di bawah taraf signifikansi 5 0,05 dan 10 0,10 . Berdasarkan adjusted R square nilai pengaruh yang diberikan oleh variable bebas terhadap CAR adalah sebesar 36.3 pada model 1 dan 37.3 pada model 2.Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara serentak memilliki pengaruh yang signifikan dengan CAR secara statistik. Secara individu terdapat dua variabel yang berpengaruh secara signifikan. Variabel yang paling berpengaruh pada model 1 adalah PBV dengan signifikansi 0.001 dan memiliki hubungan positif dengan reaksi pasar dan rating obligasi signifikan sebesar 0.015 dan memiliki hubungan positif. Pada model 2 variabel independen yang berpengaruh adalah PBV dengan signifikansi 0.005 dan berpengaruh positif, rating obligasi dengan signifikansi 0.007 dan dividend payout ratio signifikan secara negatif sebesar 0.065.

---

This research examines about stock reaction to bond issuance announcement in listed company in Indonesia Stock Exchange within 2002 2014. The aim of this research is to identify cumulative abnormal return before and after bond issuance announcement and to identify which is the most significant variables of stock reaction in bond issuance announcement. Dependent variable is cumulative abnormal return. Independent variables are Price to book value and free cash flow. Controlling variables are firm size, Debt to equity ratio, dividend payout ratio, bond rating and ownership structure. Methode of the research is event study.The results show that in general there is significant relation of bond issuance announcement to stock reaction. The statistic F hypothesis is 4.907 with signifancy 0.000 in model 1 and F hypothesis is 5.074 with signifancy 0.000. it is below the significancy of 5 and 10 . According to adjusted R square the significant value from dependent variables to CAR is 36.3 in model 1 and 37.3 in model 2 . On the other hand, there are two independent variable that significantly affect the reaction. The first one is price to book value with significancy 0.005 and the second one is bond rating with significancy 0.007"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pemenang lelang lelang Hak Tanggungan apabila benda lelang yang dijual dengan lelang berbeda dengan yang ada pada pengumuman lelang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd) Sehubungan dengan topik ini, penulis menganalisis perlindungan hukum dari pemenang lelang dan tanggung jawab Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai Penjual lelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan antara objek lelang dalam kenyataan dan dalam iklan dapat mengakibatkan pembatalan lelang. Perlindungan hukum bagi Pemenang Lelang dalam kasus ini adalah pengadilan Menghukum penjual untuk membayar semua kerusakan material dan imaterial yang diderita oleh pemenang lelang. Petugas Lelang berdasarkan Pasal 11 PMK-94 dalam melakukan wewenang mereka juga memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan lelang yang mereka pimpin, tetapi mereka masih dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian selama tindakan mereka dapat dibuktikan di pengadilan. Dan penjual yang tindakannya terbukti di pengadilan sepenuhnya bertanggung jawab atas tuntutan pidana dan / atau tuntutan hukum perdata. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pejabat Lelang dan Kreditor sebagai penjual lelang memeriksa dengan saksama data dan dokumen lelang dan lebih memperhatikan persiapan lelang.

---

This thesis discusses the legal protection of the winning bidder of Mortgage Rights auction in the case that the auction object put up for sale by auction is different from that in the auction advertisement (a case study of Manado District Court's decision Number : 123/Pdt.G/2018/PN.Mnd)In relation to this topic, the writer analyses the legal protection of the winning bidder of the auction and the responsibility of the auctioneer and the creditor as the seller of the auction. The research uses a normative juridical method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the difference between the auction object in reality and in the advertisement may results in the annulment of the auction. The legal protection for the Winning Bidder in this case is the court Punish the seller to pay for all material and immaterial damages suffered by the winning bidder. Auctioneer based on Article 11 of the PMK-94 in doing their authority also has responsibility for the conduct of the auctions they lead, but they can still be liable for errors and negligence as long as their actions can be proven in court. And the seller whose actions are proven in court is fully liable for criminal prosecution and/or civil lawsuits. Therefore, the writer suggests that the auctioneer and the creditor as the seller of the auction examine closely auction data and documents and give more attention to auction preparation."

"Penelitian yang ada menemukan hasil beragam mengenai perbandingan volatilitas antara investasi konvensional, syariah, dan ESG. Beberapa menemukan bahwa investasi syariah dan ESG memiliki risiko lebih rendah dibandingkan investasi konvensional. Sementara penelitian lainnya menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ketiganya. Penemuan terdahulu menjabarkan berbagai faktor sebagai penyebab volatilitas. Pengumuman seperti pengumuman kebijakan suku bunga bank sentral adalah salah satu faktor yang memengaruhi volatilitas di pasar. Dalam penelitian ini, akan diteliti apakah pengumuman kebijakan suku bunga Bank Indonesia berpengaruh secara sama atau berbeda terhadap volatilitas IHSG, ISSI, dan Sri Kehati. Model EGARCH akan digunakan dalam regresi penelitian ini. Selain periode secara keseluruhan, penelitian ini juga akan meneliti periode covid dan pra covid. Hasil yang didapatkan menemukan hasil beragam mengenai efek pengumuman kebijakan suku bunga Bank Indonesia terhadap volatilitas ketiga indeks. Penelitian ini juga menemukan bahwa efek pengumuman kebijakan suku bunga Bank Indonesia selama masa covid relatif lebih signifikan.

---

Existing research finds mixed results regarding volatility comparisons between conventional, sharia and ESG investments. Some find that Islamic and ESG investments have lower risks than conventional investments. Meanwhile, other studies have found that there is no difference between the three. Previous findings describe various factors as causes of volatility. Announcements such as central bank interest rate policy announcements are one of the factors that influence market volatility. In this research, we will examine whether the announcement of Bank Indonesia's interest rate policy has the same or different effect on the volatility of the JCI, ISSI and Sri Kehati. The EGARCH model will be used in the regression of this research. Apart from the period as a whole, this research will also examine the covid and pre-covid periods. The results obtained found mixed results regarding the effect of Bank Indonesia's interest rate policy announcements on the volatility of the three indices. This research also found that the effect of Bank Indonesia's interest rate policy announcement during the Covid period was relatively more significant."