Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sudibyo
Abstrak :
ABSTRAK
Sampah yang dihasilkan oleh penduduk di Jakarta pada dasarnya telah ditangani oleh instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang dalam penanganan sampah di Jakarta adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang bekerjasama dengan beberapa instansi lain. Tetapi tetap masih ada persoalan yang muncul, yaitu masih tetap ada sampah yang menumpuk. Hal ini merupakan salah satu indikator suatu daerah di Iakarta dikatakan kumuh.

Hal terdepan yang langsung terkait dengan masalah tersebut diatas adalah sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah. Untuk mempelajari sistem pengumpulan dan pengangkutan di Iakarta, BPPT 1992 rnenyarankan agar langsung diambil contoh kasus dengan luasan suatu kelurahan.

Untuk itu, maka diperlukan data-data lapangan yang menyangkut timbulan sampah berdasarkan kuantitas atas perbedaan lahan. Tata guna lahan yang ada pada daerah studi, Kelurahan Pejaten Timur, terbagi atas 3 yaitu perumahan, perkantoran dan komersial. Disamping itu juga diadakan pengamatan lapangan untuk mengetahui waktu yang diperlukan kendaraan pengangkut sat-u ritasi dan kapasitas satu ritasi. Timbulan yang didapat dari hasil pengamalan untuk perumahan berkisar antara 2,29 1/orang/hari - 2,80 I/orang/hari. Sedang untuk perkantoran 3,90.10-1 H13/ mz/ hari dan perdagangan (komersial) 9,44.10" m3/mf/hari. Sedangkan untuk ritasi truk jika manual hanya didapat 1 ritasi dan dengan bantuan shovel (mekanik) didapat 2 ritasi.

Karenanya dalam perencanaan digunakan metode pengangkutan non kontainer dengan mekanik yang mengambil sampah di 12 Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) dengan kebutuhan 6 truk dan 5 shovel. Pengumpulan dilakukan dengan metode individual tak langsung yang membutuhkan 95 gerobak untuk melayani seluruh Kelurahan Pejaten Timur. Frekwensi pengumpulan dan pengangkutan dilakukan 3 kali seminggu.
1996
S34554
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saiful Amri
Abstrak :
Tahun 2017 Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok memiliki tingkat pengumpulan dan tingkat pengangkutan sampah yang belum terlayani secara merata atau baru sebesar 47% yang terlayani. Riset ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pengumpulan, dan tingkat pengangkutan menggunakan permodelan spasial. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari instansi pemerintah, wawancara, dan survey lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu model spasial yaitu analisis jaringan dengan metode travelling salesman problem untuk pengoptimalan rute pengangkutan sampah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Sukmajaya memiliki 4 tipe pelayanan pengangkutan, yaitu TPS fisik, TPS non fisik, door to door, dan perdagangan jasa. Tingkat pelayanan pengangkutan dan pengumpulan sampah pada tahun 2019 adalah sebesar 57%. Rute truk yang menghasilkan emisi terbanyak adalah adalah rute truk 11. Jauhnya jarak antara 1 lokasi pengangkutan dengan lokasi lain, serta melayani 3 perumahan dengan sistem door to door yang memperbesar jarak perjalanan sehingga emisi ikut meningkat. Pengoptimalan pada skenario 1 mampu meningkatkan tingkat pengangkutan menjadi 61,64% dan mengurangi jarak tempuh kendaraan, produksi emisi gas karbon dan penggunaan solar rata-rata sebesar 3,63%. Pada skenario 2 mampu meningkatkan tingkat pengumpulan menjadi 100%. ......In 2017 Sukmajaya District, Depok City has a level of waste collection and transport rates only 47% are served. This research aims to increase the level of waste collection and waste transport using spatial modeling. Data collection in this study was carried out using secondary data from government agencies, interviews, and field surveys. This research was conducted using one of the spatial models namely network analysis with the traveling salesman problem method for optimizing waste transportation routes. The results showed that Sukmajaya District had 4 types of transportation services, namely physical TPS, non-physical TPS, door to door, and trade in services. The level of waste transportation and collection services is 57%. Truck routes that produce the most emissions are truck routes 11. The distance between 1 transportation location and other locations, as well as serving 3 housing with a door to door system that increases the travel distance so that emissions also increase. Optimization with first scenario carried out were able to increase waste transport to 61,64% and rate reduce vehicle mileage, production of carbon gas emissions and the use of gasoline by an average of 3,63%. Second scenario were able to increase waste collection to 100%.
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edwin Rinaldo
Abstrak :
Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor- faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat. ......Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rokhayati Siringo
Abstrak :

Banyak rumah tangga di perkotaan menggunakan perangkat elektronik. Perangkat tersebut dapat membantu kegiatan mereka dan membuat hidup mereka lebih nyaman. Akibatnya jumlah sampah elektronik semakin meningkat.  Sampah elektronik tersebut mengandung material yang berharga dan bahan-bahan berbahaya, sehingga memerlukan pengelolaan yang memadai. Pengelolaan sampah elektronik yang tidak baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan pada manusia. Sejak tahun 2017, pemerintah DKI Jakarta memiliki program pengumpulan sampah elektronik rumah tangga tetapi hasil pengumpulannya masih sedikit. Keberhasilan program pengumpulan ini dipengaruhi oleh perilaku pembuangan sampah elektronik penduduk Jakarta. Studi ini dilakukan untuk mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program resmi pengumpulan sampah elektronik. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengetahuan tentang sampah elektronik, aksesibilitas terhadap fasilitas, persepsi tentang sektor informal, serta sikap dan dukungan terhadap program pengumpulan sampah elektronik, berpengaruh pada intensi perilaku pengumpulan sampah elektronik. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta.  Sebanyak 290 responden berpartisipsi dalam survey untuk pengambilan data.  Namun hanya 272 yang memberikan jawaban lengkap dalam kuesioner yang diajukan. Data dianalisis dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil analisis menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang memiliki pengaruh positif pada intensi pengumpulan sampah elektronik. Pertama, pengetahuan tentang sampah elektronik memiliki pengaruh terbesar, yaitu dengan nilai koefisen sebesar 0,64. Selanjutnya, diikuti oleh sikap dan dukungan terhadap program, dan aksesibilitas terhadap fasilitas dengan koefisien masing-masing sebesar 0,318 dan 0,189. Sebaliknya, persepsi terhadap sektor informal memiliki pengaruh negatif pada intensi perilaku pengumpulan, dengan koefisien sebesar -0,370. Untuk meningkatkan kinerja program pengelolaan sampah elektronik, diperlukan suatu kebijakan khusus mengenai pengumpulan sampah elektronik dan menyebarluaskan informasi tentang program pengumpulan sampah elektronik ke masyarakat. Selain itu desain fasilitas pengumpulan sampah elektronik perlu diperhatikan agar dapat menampung jenis perangkat elektronik kecil rumah tangga, serta ditempatkan di lokasi yang dekat dengan masyarakat sehingga mereka dapat menjangkaunya dengan mudah. 

 


Many households in urban areas use electronic devices.  It helps them doing their cores and makes their life more comfortable.  As a result, the amount of electronic waste (e-waste) has increased significantly. E-waste contains valuable materials as well as hazardous substances therefore it needs a proper treatment. Handling e-waste improperly will cause environmental pollution and health problems. Since 2017, the Government of DKI Jakarta has a program to collect e-waste from the households but the collection rate is low. The result of the collection program depends on residents e-waste disposal behavior. This study aims to examine several underlying factors behind residents participation in the formal e-waste collection program. It analyses how knowledge of e-waste, accessibility to facilities, perceptions of informal sectors, and also attitude and support for the collection program will affect the recycling intention. This research was conducted in Bendungan Hilir sub-district of Central Jakarta. As many as 290 respondents participated in the survey for data collection. However, only 272 participants gave complete responses in the questionnaires. This study employed the Partial Least Square (PLS) to analyze the data. The results showed that three factors have positive relationship with e-waste collecting intention. First, knowledge has the greatest direct effect with a coefficient of 0.64. It then followed by attitude and support to the program, and accessibility to facility, with coefficients value of 0,318 and 0,189, respectively. On the contrary, perception of informal sectors negatively affects collecting intention, with a coefficient of -0,370. To improve the programs performance, the government needs to enact a particular regulation regarding e-waste collection and disseminate the e-waste collection program to the public. In addition, the design of e-waste drop box should be able to accommodate small electronic devices, and the facilities should be stationed near the community so they can access it easily.

 

Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Uiniversitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library