Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengesampingan putusan memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas tindak lanjutnya. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah yaitu pemaknaan finalitas dan kekuatan mengikat putusan dalam pembentukan undang-undang, serta fleksibilitas tindak lanjut putusan dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan komparasi negara Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia. Hasil penelitian menunjukan makna final berarti tidak ada mekanisme hukum untuk menguji kembali putusan dan mengikat bersifat erga omnes atau mengikat umum, tapi sekaligus bersifat non-self implementing. Selanjutnya, kajian terhadap putusan MK tahun 2003-2013, ditemukan 15 putusan pengesampngan dengan karakteristik: (1) diundang 7 putusan dan tidak diundang 8 putusan; (2) eksplisit 5 putusan dan implisit 10 putusan; (3) berlasan 5 putusan dan tanpa alasan 10 putusan. Perbandingan negara lain, tidak terdapat pengaturan konstitusi yang mewajibkan mutlak selalu mengikuti putusan, sedangkan secara doktrinal Austria dan Jerman membolehkan pengesampingan, sedangkan Italia, Jerman, dan Turki melarang pengesampingan. Rasionalisasi pengesampingan: (1) pembentuk undang-undang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk undangundang, sehingga dapat memberikan kembali validitas norma yang telah inkonstitusional; (2) pengesampingan merupakan wujud checks and balances antara cabang kekuasaanyaitu; (3) terjadinya keadaan sosial dan kebutuhan hukum baru dimasyarakat yang tidak sesuai lagi dengan putusan. Ketika terjadi pengesampingan putusan, haruslah berdasarkan argumentasi yang komperhensif dan rasional.

---

The ignore response to decision raises discourse about the responds flexibility. This study aims to answer research questions, the meaning of finality and binding force of decisions in lawmaking, then the response flexibility to decisions in lawmaking. The research method is normative juridical research through literature study with comparative countries of Austria, Italy, Germany, Turkey, and Russia. The results show that the final meaning means that is no legal mechanism to review the decisions and erga omnes or binding generally to all legal subjects, but also limited by non-self implementing. Based on study to Constitutional Court decisions from 2003-2013, from 15 decisions are found with characteristics: (1) 7 invited decisions and 8 not invited decisions; (2) 5 explicit decisions and 10 implicit decisions; (3) 5 decisions with reason and 10 decision without reason. Comparison to other countries, no requirement to absolutely follow the decision, while doctrinally Austria and Germany allow ignore, but Italy, Germany, and Turkey prohibit ignore. The rationalization ignore: (1) the legislators have constitutional authority to form laws, so it is constitutional to give again the validity of unconstitutional norms; (2) ignore is a form of checks and balances between branches of power; (3) development social situation and new legal needs no longer in line with the decision. When the ignore of decision happened, it must be based on comprehensive and rational arguments."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui legislasi nasional. Akan tetapi, produk hukum hasil ratifikasi perjanjian internasional bukan merupakan produk legislasi meskipun secara hierarki kedudukannya dikategorikan sebagai undang-undang. Hal ini disebabkan, sifat undang-undang ratifikasi itu sendiri terutama dalam hal substansi, yaitu adanya perbedaan karakteristik dengan undang-undang yang berlaku pada umumnya. Atas hal itu, pengujian terhadap undang-undang ratifikasi sepatutnya tidak dapat dilakukan mengingat persoalan yang dapat ditimbulkan. 

---

This research attempts to analyze normatively the jurisdiction of Constitutional Court in doing constitutional review towards ratification act. As we know, the need of cooperation between countries is increasing significantly in variant aspects. In order to adopt and implement every single agreement that has been agreed in bilateral, regional, and multilateral level, Indonesia needs to ratify through national legislation. However, the product of ratification of international treaty is not legislation product law even though it is equally extended to the act based on hierarchy.  This caused by the nature of ratification act itself mainly in the substances area, in which comprehensively different with characteristics of common act applied.  Therefore, the examination of ratification act could not be done since it may disclose problematic decision."

"ABSTRAKBanyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan constitutional preview rancangan undang-undang. Skripsi ini meneliti mengenai urgensi penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia serta alternatif mekanismenya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang dilihat dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia ditunjukkan dengan adanya kelemahan constitutional review di Indonesia yang dapat diatasi dengan penerapan constitutional preview rancangan undang-undang. Constitutional preview rancangan undang-undang merupakan bentuk pencegahan pengundangan rancangan undang-undang yang inkonstitusional, upaya optimalisasi penegakan supremasi konstitusi, serta upaya optimalisasi perlindungan hak dan kewenangan konstitusional. Alternatif mekanisme penerapannya mencakup lembaga penguji yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Majelis Permusyawaratan Rakyat; pemohon yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah, serta perorangan Warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, dan lembaga negara; waktu pengujian yakni pada tahap pembahasan atau antara tahap pembahasan dengan tahap pengesahan dalam pembentukan undang-undang.

---

ABSTRAKThe large number of acts that were declared unconstitutional by the Constitutional Court MK indicated that there were problems in the formulation of acts in Indonesia. There is no mechanism specifically aimed at reviewing whether a bill is coherence with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia UUD NRI 1945 . One of the leading discourses is the application of constitutional preview of bill. This thesis examines the urgency of constitutional preview of bill in Indonesia and the alternative mechanisms for its application. The method used in this research is juridical normative using secondary data viewed with conceptual approach, statute approach, and comparative approach. The result of this research shows that the urgency of constitutional preview of bill in Indonesia is indicated by the weakness of constitutional review in Indonesia which can be overcome by the application of constitutional preview of bill. It is a prevention of the unconstitutional bill promulgation, the step to strengthen the supremacy of constitution, and the step to optimize the constitutional rights and authorities protection. Alternative mechanisms of its application include the examining institution, namely the Constitutional Court MK , House of Representatives DPR , or People rsquo s Consultative Assembly MPR the applicants, namely the president, the House of Representatives DPR and the Regional Representative Council DPD , as well as Indonesian Citizen, indigenous peoples, legal entity, and state institution and the review time that is at the discussion phase or in between phase of discussion with the phase of signing of the bill. "

"Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi dan legitimasi normatif putusan-putusan MK-RI akan menjadi lemah. Untuk itu, penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan konsepsi penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara teoritis maupun praktis, dan menawarkan suatu pendekatan baru dalam penafsiran konstitusi yang mampu menjawab permasalahan yang dikaji. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini berfokus pada empat hal penting. Pertama, penjelasan mengenai konsepsi penafsiran purposif Aharon Barak berikut keunggulannya dalam upaya mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi yang holistis, integratif, dan dinamis. Kedua, argumentasi penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus diterapkan oleh MK-RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, analisis penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan MK-RI Periode 2015-2018 terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Keempat, relevansi penafsiran purposif Aharon Barak bagi upaya mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK-RI, berikut konstruksinya. Keempat pokok permasalahan tersebut dikaji dengan mengacu pada tiga teori utama, yakni: teori konstitusi, teori penafsiran konstitusi, dan teori penafsiran purposif Aharon Barak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, sejarah hukum, dan kasus. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian disertasi ini menyimpulkan bahwa penafsiran purposif Barak bersifat eklektik yang holistis, integratif dan dinamis serta memiliki keunggulannya tersendiri dibandingkan penafsiran konstitusi lainnya dalam aliran orisinalisme, nonorisinalisme, maupun eklektisisme. Adapun penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus diterapkan oleh MK-RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 didasarkan pada alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal itu hendaknya dilakukan dengan pendekatan penafsiran yang holistis, integratif, dan dinamis. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan MK-RI yang menegaskan perlunya penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif dan dinamis. Hanya saja penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh MK-RI Periode 2015-2018 belum menjamin akan terwujudnya suatu penafsiran yang holistis, integratif, dan dinamis. Berdasarkan analisis sebanyak 225 putusan MK-RI terkait pengujian konstitusional dari tahun 2015-2018 dengan menggunakan penafsiran purposif Aharon Barak, masih ditemukan sebanyak 74 putusan MK-RI yang belum memenuhi prinsip penafsiran holistis, integratif, dan dinamis. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis dengan mengembangkan penafsiran purposif Aharon Barak. Meskipun penafsiran purposif Aharon Barak ini relevan untuk dikembangkan di Indonesia, namun perlu diselaraskan dengan konteks sistem hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Pendekatan ini bertumpu pada tiga komponen utama, yaitu semantik, tujuan (tujuan subjektif, objektif, dan Pancasila), dan diskresi yudisial yang dapat mengakomodir ragam metode penafsiran konstitusi pada umumnya. Dengan demikian, hasil penafsiran konstitusi oleh MK-RI akan memiliki landasan justifikasi dan legitimasi yang kuat secara normatif.

---

Constitutional interpretation based on Pancasila must be performed by the Constitutional Court of Indonesia (MK-RI) in reviewing laws against the 1945 Constitution. It requires a holistic, integrative, and dynamic interpretation approach. If it does not run well, it will produce a partial, non-integrative, static, and/or wild decision. It implicates that normative justification and legitimacy of the Constitutional Court's decision to be weak. Therefore, this dissertation research explains the constitutional interpretation concept based on Pancasila theoretically and practically, and then to propose a new approach in constitutional interpretation to solve the research problems. There are four main issues in this dissertation research. First, the conception of Aharon Barak’s purposive interpretation and its advantages to realize a holistic, integrative, and dynamic approach in constitutional interpretation. Second, argument of the constitutional interpretation based on Pancasila must be applied by the MK-RI in reviewing laws against the 1945 Constitution. Third, analysis of constitutional interpretation based on Pancasila in law consideration of some decision of MK-RI during 2015-2018 is related to judicial review of 1945 Constitution. Fourth, relevancy of Aharon Barak's purposive interpretation to realize a holistic, integrative, and dynamic constitutional interpretation approach based on Pancasila in examining laws against the 1945 Constitution at the MK-RI and its construction. The four main problems are studied by referring to three main theories: theory of constitutional, theory of constitutional interpretation and theory of purposive interpretation of Aharon Barak. The research method used is normative legal research by law philosophy, legal history, and case study approach. Meanwhile, data analysis was carried out descriptively and qualitatively. This research concludes that Barak's purposive interpretation is eclecticism that is holistic, integrative, and dynamic as well as it has special advantages compared to other constitution interpretation in originalism, non- originalism, and eclecticism. Interpretation of the constitution based on Pancasila must be applied by the MK-RI in judicial review of the 1945 Constitution based on philosophical, juridical, and sociological reasons by applying a holistic, integral, and dynamic interpretation approach. This statement is in line with the opinion of MK-RI to confirm the need of that approach when they interpret the 1945 Constitution. However, the constitutional interpretation carried out by the MK-RI during 2015-2018 did not assure the realization of a holistic, integrative, and dynamic interpretation. Based on Aharon Barak's purposive interpretation to analyze 225 of MK-RI decisions related to the constitutional review during 2015- 2018, there were 74 Constitutional Court decisions that have not fulfil the holistic, integrative, and dynamic interpretation principles. For this reason, this study proposes the interpretation of the constitution based on Pancasila in holistic, integral, and dynamic approach by developing Aharon Barak's purposive interpretation. However, this interpretation should be harmonized by the Indonesian legal system which is based on Pancasila. This approach is based on three main components, which are semantic, purposes (subjective, objective, and Pancasila), and judicial discretion that is able to accommodate variety of constitutional interpretation methods in general. Thus, the results of the constitutional interpretation by the MK-RI will have a strong normative justification and legitimacy basis."

"Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi dan legitimasi normatif putusan-putusan MK-RI akan menjadi lemah. Untuk itu, penelitian disertasi ini mengangkat permasalahan konsepsi penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara teoritis maupun praktis, dan menawarkan suatu pendekatan baru dalam penafsiran konstitusi yang mampu menjawab permasalahan yang dikaji. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini berfokus pada empat hal penting. Pertama, penjelasan mengenai konsepsi penafsiran purposif Aharon Barak berikut keunggulannya dalam upaya mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi yang holistis, integratif, dan dinamis. Kedua, argumentasi penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus diterapkan oleh MK-RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Ketiga, analisis penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan MK-RI Periode 2015-2018 terkait pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Keempat, relevansi penafsiran purposif Aharon Barak bagi upaya mewujudkan suatu pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 di MK-RI, berikut konstruksinya. Keempat pokok permasalahan tersebut dikaji dengan mengacu pada tiga teori utama, yakni: teori konstitusi, teori penafsiran konstitusi, dan teori penafsiran purposif Aharon Barak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum, sejarah hukum, dan kasus. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian disertasi ini menyimpulkan bahwa penafsiran purposif Barak bersifat eklektik yang holistis, integratif dan dinamis serta memiliki keunggulannya tersendiri dibandingkan penafsiran konstitusi lainnya dalam aliran orisinalisme, nonorisinalisme, maupun eklektisisme. Adapun penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus diterapkan oleh MK-RI dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 didasarkan pada alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hal itu hendaknya dilakukan dengan pendekatan penafsiran yang holistis, integratif, dan dinamis. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan MK-RI yang menegaskan perlunya penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif dan dinamis. Hanya saja penafsiran konstitusi yang dilakukan oleh MK-RI Periode 2015-2018 belum menjamin akan terwujudnya suatu penafsiran yang holistis, integratif, dan dinamis. Berdasarkan analisis sebanyak 225 putusan MK-RI terkait pengujian konstitusional dari tahun 2015-2018 dengan menggunakan penafsiran purposif Aharon Barak, masih ditemukan sebanyak 74 putusan MK-RI yang belum memenuhi prinsip penafsiran holistis, integratif, dan dinamis. Untuk itu, penelitian ini mengajukan pendekatan penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila secara holistis, integratif, dan dinamis dengan mengembangkan penafsiran purposif Aharon Barak. Meskipun penafsiran purposif Aharon Barak ini relevan untuk dikembangkan di Indonesia, namun perlu diselaraskan dengan konteks sistem hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila. Pendekatan ini bertumpu pada tiga komponen utama, yaitu semantik, tujuan (tujuan subjektif, objektif, dan Pancasila), dan diskresi yudisial yang dapat mengakomodir ragam metode penafsiran konstitusi pada umumnya. Dengan demikian, hasil penafsiran konstitusi oleh MK-RI akan memiliki landasan justifikasi dan legitimasi yang kuat secara normatif.

---

Constitutional interpretation based on Pancasila must be performed by the Constitutional Court of Indonesia (MK-RI) in reviewing laws against the 1945 Constitution. It requires a holistic, integrative, and dynamic interpretation approach. If it does not run well, it will produce a partial, non-integrative, static, and/or wild decision. It implicates that normative justification and legitimacy of the Constitutional Court's decision to be weak. Therefore, this dissertation research explains the constitutional interpretation concept based on Pancasila theoretically and practically, and then to propose a new approach in constitutional interpretation to solve the research problems. There are four main issues in this dissertation research. First, the conception of Aharon Barak’s purposive interpretation and its advantages to realize a holistic, integrative, and dynamic approach in constitutional interpretation. Second, argument of the constitutional interpretation based on Pancasila must be applied by the MK-RI in reviewing laws against the 1945 Constitution. Third, analysis of constitutional interpretation based on Pancasila in law consideration of some decision of MK-RI during 2015-2018 is related to judicial review of 1945 Constitution. Fourth, relevancy of Aharon Barak's purposive interpretation to realize a holistic, integrative, and dynamic constitutional interpretation approach based on Pancasila in examining laws against the 1945 Constitution at the MK-RI and its construction. The four main problems are studied by referring to three main theories: theory of constitutional, theory of constitutional interpretation and theory of purposive interpretation of Aharon Barak. The research method used is normative legal research by law philosophy, legal history, and case study approach. Meanwhile, data analysis was carried out descriptively and qualitatively. This research concludes that Barak's purposive interpretation is eclecticism that is holistic, integrative, and dynamic as well as it has special advantages compared to other constitution interpretation in originalism, non-originalism, and eclecticism. Interpretation of the constitution based on Pancasila must be applied by the MK-RI in judicial review of the 1945 Constitution based on philosophical, juridical, and sociological reasons by applying a holistic, integral, and dynamic interpretation approach. This statement is in line with the opinion of MK-RI to confirm the need of that approach when they interpret the 1945 Constitution. However, the constitutional interpretation carried out by the MK-RI during 2015-2018 did not assure the realization of a holistic, integrative, and dynamic interpretation. Based on Aharon Barak's purposive interpretation to analyze 225 of MK-RI decisions related to the constitutional review during 2015-2018, there were 74 Constitutional Court decisions that have not fulfil the holistic, integrative, and dynamic interpretation principles. For this reason, this study proposes the interpretation of the constitution based on Pancasila in holistic, integral, and dynamic approach by developing Aharon Barak's purposive interpretation. However, this interpretation should be harmonized by the Indonesian legal system which is based on Pancasila. This approach is based on three main components, which are semantic, purposes (subjective, objective, and Pancasila), and judicial discretion that is able to accommodate variety of constitutional interpretation methods in general. Thus, the results of the constitutional interpretation by the MK-RI will have a strong normative justification and legitimacy basis"

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi Manusia, menegakkan supremasi konstitusi, menjalankan checks and balances, memenuhi esensi pendirian mahkamah konstitusi di dunia, menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara utuh, dan secara empiris banyak kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan penambahan kewenangan tersebut hanya bisa dilakukan dengan amandemen undang-undang dasar.

---

ABSTRACT

, This thesis mainly discusses two problems: the urgency of giving the

jurisdiction for constitutional court of Republic of Indonesia over constitutional complaint; and how the jurisdiction is supposedly given. This thesis concludes that: constitutional court should have jurisdiction over constitutional complaint in order to implement the principles of ‘rule of law’, protect human rights, uphold the supremacy of constitution, maintain checks and balances function, fulfill the

essence of establishing constitutional court, and completely implement the function of constitutional review, and empirically there has been many cases in constitutional court of Republic of Indonesia that contain constitutional complaint substance; and the only way to give the jurisdiction to constitutional court of Republic of Indonesia is to amend the constitution.]"

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi Manusia, menegakkan supremasi konstitusi, menjalankan checks and balances, memenuhi esensi pendirian mahkamah konstitusi di dunia, menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara utuh, dan secara empiris banyak kasus yang bersubstansi pengaduan konstitusional sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan penambahan kewenangan tersebut hanya bisa dilakukan dengan amandemen undang-undang dasar.

---

ABSTRACT

, This thesis mainly discusses two problems: the urgency of giving the

jurisdiction for constitutional court of Republic of Indonesia over constitutional

complaint; and how the jurisdiction is supposedly given. This thesis concludes

that: constitutional court should have jurisdiction over constitutional complaint in

order to implement the principles of ‘rule of law’, protect human rights, uphold

the supremacy of constitution, maintain checks and balances function, fulfill the

essence of establishing constitutional court, and completely implement the

function of constitutional review, and empirically there has been many cases in

constitutional court of Republic of Indonesia that contain constitutional complaint

substance; and the only way to give the jurisdiction to constitutional court of

Republic of Indonesia is to amend the constitution.]"