Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti dari perolehan hak atas tanah di pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berbeda dengan keterangan ganti rugi yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia yang diberikan oleh negara kepada pemilik tanah dalam suatu bentuk ganti rugi karena tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di daerah Kota Pekanbaru digunakan untuk suatu bentuk penguasaan fisik dalam suatu bidang tanah dan juga sebagai bentuk peralihan penguasaan fisik bidang tanah yang masih berstatus tanah negara. Peralihan yang dilakukan dalam suatu bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukan merupakan suatu bukti perolehan hak atas tanah melainkan hanya dalam peralihan penguasaan fisik. Tidak diaturnya pengaturan tentang penggunaan dan pengaplikasian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) mengakibatkan banyaknya salah penafsiran dalam penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Contoh realistisnya adalah masih banyak dari masyarakat Provinsi Riau yang mengartikan bahwa dengan memegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka mereka sudah memegang suatu bukti perolehan hak atas tanah, yang padahal tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai bentuk penguasaan fisik dan bentuk peralihan suatu tanah negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan dan peran dari suatu Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap suatu bidang tanah khususnya di Daerah Provinsi Riau. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat ekspalanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

---

ABSTRACT This thesis discusses the position of the Certificate of Compensation (SKGR) as evidence of the acquisition of land in the province of Riau Pekanbaru city government. In contrast to the description of compensation adopted by several regions in Indonesia were granted by the State to landowners in a form of compensation for land used for public purposes. Letter of Indemnity (SKGR) in Pekanbaru City area used for some form of physical mastery in a field of soil as well as an intermediate form of physical control of parcels of land are still a state land. The transition is done in a form of Letter of Indemnity (SKGR) is not a proof of acquisition of land, but only in the transition of physical mastery. That the exclusion of regulations on the use and application of Certificate of Indemnity (SKGR) resulted in many misinterpretations in the use of Certificate of Indemnity (SKGR). Example of realistic is still a lot of people Riau Province which means that by holding a Certificate of Compensation (SKGR) then they already hold a proof of acquisition of land, which when none other not only as a form of physical control and an intermediate form a ground state , This thesis research aims to determine the usefulness and role of a Certificate of Compensation (SKGR) on a plot of land particularly in the province of Riau. This thesis is a normative legal research ekspalanatoris. Data used is secondary data.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1684 atas nama Het Gouvernement van Nederlands Indie. Selain itu, sebelum diterbitkan sertipikat tersebut telah dibangun Rumah Negara Golongan II yang telah ditempati penghuni berdasarkan Surat Izin Penghunian. Maka dari itu, terbitnya Sertipikat tersebut telah membuat penghuni merasa hak prioritasnya terlanggar. Pada akhirnya Putusan MA No. 48 PK/TUN/2016 memenangkan Ny. Hadi Susanti Idris selaku penghuni dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional. Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) pokok pembahasan yakni kedudukan Surat Izin Penghunian dalam kaitannya dengan penguasaan fisik atas tanah bekas Eigendom Verponding, analisis hukum terkait penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional, dan implikasi pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 287/Selong atas nama Departemen Pendidikan Nasional terhadap Rumah Negara Golongan II yang berdiri diatasnya. Adapun untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini maka Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normative dengan analisis kualitatif. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemegang Surat Izin Penghuni tidak dapat dikatakan memiliki prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, Kemudian, mengenai penerbitan Sertipikat sudah sesuai prosedur yang ditentukan. Serta terkait dengan implikasi pembatalan sertipikat terhadap bangunan diatasnya adalah pada saat itu belum terdapat mekanisme penghapusan barang berupa rumah negara karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

---

ABSTRACT
This thesis examines the problems of the Issuance of the Right to Usage over land Certificate Number 287/Selong of the Departemen Pendidikan Nasional, the certificate was issued on former Eigendom Verponding state land number 1684 on behalf of the Het Gouvernement van Nederlands Indie. In addition, before the certificate was issued, the state employee house II had been already built by Departemen Pendidikan Nasional and some people had already lived in there based on Residential Permit. Therefore, due to the issuance of the certificate, the residents assume that their priority rights had been violated. Then, the Supreme Court Decision No. 48 PK/TUN/2016 wins the residents and nullify the Certificate of Rights of Usage over land Number 287/Selong in the name of the Department of National Education. This study consists of 3 (three) main topics, which are the position of the Resident Permit in relation to occupation of the former Eigendom Verponding land, legal analysis related to the issuance of Certificate of the Right of usage over land Number 287/Selong in the name of the Departemen Pendidikan Nasional, and the implications of nullification of certificate number 287/Selong in the name of the department of National Education over state employee house II which stands on it. As for conducting research on resolving the problems, the author uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this study is that the resident permit holders does not has the priority in submiting land rights application, then, the issuance of the certificate had been already complied to the procedure. Regarding to the implications of the nullification of the certificate against the building above, there was no procedure regarding the removal of state employee house as a state's goods, due to a legally binding court decision.

Abstrak :
Penelitian dengan judul diatas memperoleh kepastian bahwa konversi terhadap tanah eks hak barat (tanah eigendom) telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980, akibat dari konversi tersebut adalah hak atas tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut telah dikuasai langsung oleh negara. Selama bidang tanah tidak dipergunakan oleh negara untuk kepentingan umum, maka pemegang hak dapat langsung mengajukan permohonan hak baru atas tanah eks barat (tanah eigendom) dalam rangka memperoleh alat bukti kepemilikan berupa sertipikat yang nantinya berfungsi sebagai jaminan akan perlindungan hukum dan penunjang utama dalam aspek kepastian hukum apabila dikemudian hari terjadi sengketa kepemilikan terhadap tanah eks barat (tanah eigendom) tersebut. Adapun penguasaan fisik terhadap tanah eks barat (tanah eigendom) harus didasarkan dengan alas hak yang benar dan kuat dengan berdasarkan pada ketentuan PP No.24 Tahun 1997.

---

Research with the above title assurance that the conversion of the western land rights (land eigendom) has expired since 24 September 1980, as a result of such conversion is the former western land rights (land eigendom) has been directly controlled by the state. During the plot is not used by the state for the public interest, then the rights holders can immediately apply new rights on land the former west (land eigendom) in order to obtain evidence of ownership in the form of a certificate that will serve as a guarantee of legal protection and the main support in the rigidity the law for the future ownership disputes over land the former west (land eigendom) is. As for the physical control of the former western land (land eigendom) should be based with the right base is correctly and securely with based on the provisions of Regulation 24 of 1997.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menyimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah harus beralaskan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak yang menjadi pemegang hak. Adapun sengketa Tanah Surapati 29/33 di Kota Bandung, suatu bidang tanah yang telah terdaftar berdasarkan UUPA pada SHGB No. 43/Ds. Balubur, dimulai sejak peristiwa G.30.S/PKI yang berdampak suatu penguasaan fisik atau okupasi militer yang mengambilalih tanah berikut bangunan milik perserorangan. Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa penguasa fisik yang saat ini menempati tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melwan hukum, sekalipun sudah beritikad baik dengan merawat dan membayar kewajiban pajak atas tanah tersebut yang telah dikuasai sejak 1966 hingga sekarang. Sementara Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk memberikan suatu rekomendasi atas hak prioritas kepada ahli waris pemegang hak sebelumnya yang terdaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sehingga demikian demi keadilan dan kemanusiaan, dinamika politik tidak menghapus hak-hak keperdataan seseorang. ......This thesis analyzing how the national agrarian law (land law) regulates the aspect of physical tenure of land, which is required in relation to register the land, become the matter that being expected, as the land dispute that mentioned in Supreme Court Decision No. 978 K/PDT/2014, dated 26 August 2014. This research includes legal normative study or bibliography study using secondary data source. The result shows that physical tenure of land needs to have the legal rights of such land. The procedure to obtain the rights of land must comply with the prevailing law, so with its legal certainty to secure the rights of the subject that act as the right holder. While the land dispute of Tanah Surapati 29/33 located in Kota Bandung, an area of land that registered under national land law (Law No. 5/1960, known as UUPA) on Guna Bangunan certificate No. 43/Ds. Balubur, has started on the accident of G.30S/PKI that resulted in physical tenure or military occupancy that took over the land with its building which eventually belongs to private person. On the abovementioned Supreme Court decision, the judges panel had decided that the current physical tenure are not duly the law therefore such act must conclude as unlawful act, despite the good will to take care and paid the tax for such land since their tenure on 1966 until now. While the National Land Bureau (BPN) are ordered to give recommendation of "priority right" for the heirs of the registered rights holder to apply for land rights for such land. Therefore, in matter of justice and humanity, the dynamic political situation are not degrading the private rights of any person.