Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemeliharaan pompa tidak optimal membuat kinerja kapasitas pompa berkurang, mempengaruhi pengoperasian pompa. Tahun 2013 diperoleh + 25 % pompa di Jakarta rusak, tahun 2014 sekitar + 27 % pompa rusak. Tujuan penelitian mendapatkan faktor dominan, penyebab, dampak, cara penanganan pemeliharaan dan pengoperasian sistem pompa. Permasalahan diakibatkan faktor pemeliharaan, pengoperasian dan lingkungan. Metode menggunakan analisa risiko sesuai PMBOK 2013 dan analisis statistik dengan SPSS. Hasil penelitian didapat 9 faktor risiko dominan dengan level risiko menengah.Variabel yang berpengaruh yaitu Kondisi Sungai/Laut dan Dokumentasi pompa. Salah satu cara penanganan dan pengelolaan risiko adalah mengevaluasi SOP pemeliharaan dan pengoperasian pompa sehingga kinerja pompa optimal

---

ABSTRACT
The maintenance of pump isn?t optimized, make the performance of pump capacity is decreases and affecting the operation. In 2013 has + 25% pump is broken and in 2014 has + 27%. Research purposes to get the dominant factors, causes, effects, handling the maintenance and operation. Problems caused by factors of maintenance, operation and environment. Using methods, PMBOK 2013 and SPSS. Research has 9 the dominant factors with the level of risk medium. Variabel are river condition and pump history. How to handling in risk management is to evaluate the SOP maintenance and operation of the pump to be optimized

Abstrak :
Skripsi ini membahas perbandingan antara prosedur serta persyaratan pendaftaran kepemilikan dan pengoperasian pesawat udara sipil di Indonesia dengan Amerika Serikat. Prosedur pendaftaran dan pengoperasian pesawat udara di setiap negara memiliki persamaan dan perbedaan menurut hukum positif negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan teknologi penerbangan, pengaturan mengenai hukum penerbangan juga turut berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam lalu-lintas transportasi udara. Departemen Perhubungan baik di Indonesia (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) maupun Amerika Serikat (Departemen Transportasi dan Federal Aviation Administration) berperan dalam melakukan pengawasan kegiatan operasi pesawat udara dalam hal perekonomian dan keselamatan penerbangan. Masing-masing Lembaga memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjaga kelancaran kegiatan angkutan udara di negaranya.

---

This paper discusses comparisons between the procedure and requirements for registration of ownership and operation of civil aircraft in Indonesia and the United States. The registration and operation of aircraft procedure in each country have similarities and differences according to the positive law of each country. Along with the development of aviation technology, the provision of aviation law also evolving to fit the needs of people in traffic air transport. Department of Transportation both in Indonesia (Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) and the United States (Department of Transportation and Federal Aviation Administration) play a role in overseeing the operations of aircraft in terms of economy and safety of the flight. Each Institute has a different approach in maintaining the operation of air transport within the country.

Abstrak :
Skripsi ini berisi tentang analisis risiko pada pengoperasian forklift di PT XYZ tahun 2014. Tujuannya adalah untuk menilai tingkat risiko dalam mengoperasikan forklift. Metode identifikasi hazard menggunakan Task Risk Assesment, sedangkan untuk analisis risiko dilakukan dengan menggunakan metode analisis risiko semikuantitatif dengan kriteria penilaian risiko (consequence, exposure, dan likelihood) berdasarkan AS/NZS 4360:2004. Tahapan pengoperasian forklift dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu pengisian bahan bakar, pengecekan, mengangkat, memindahkan dan meletakkan lalu berhenti dan parkir. Tahapan yang memilki risiko terbesar terdapat pada tahapan memindahkan dan meletakkan. Hasil analisis tingkat risiko yang didapatkan dari setiap langkah kerja pengoperasian forklift yaitu tingkat risiko very high sebanyak 3 (12%), substantial sebanyak 3 (12%), priority 3 sebanyak 10 (40%), dan acceptable sebanyak 9 (36%). Rekomendasi yang diberikan adalah melakukan manajemen risiko, investigasi kecelakaan dan faktor manusia dalam kecelakaan serta keilmuan lainnya secara berkelanjutan, pembuatan SOP (standard operating procedure), melakukan tindakan kontrol, memberikan pelatihan, membuat jalur forklift, menambah safety sign dan menambah lampu yang berputar (seperti lampu emergency) pada forklift. ......This thesis contains a risk analysis on the operation of a forklift at PT XYZ in 2014. Goal is to assess the level of risk in operating the forklift. Hazard identification method using Task Risk Assessment, while for risk analysis is undertaken by semi-quantitative method that uses risk assessment criteria (consequence, exposure, and likelihood) based on AS / NZS 4360:2004. Stages of forklift operation is divided into several stages like refueling, checking, lifting, moving and put down then stop and parking. Stages that have the greatest risk are the stages moving and put down. The analysis result of the level of risks that is obtained from each step of the operation of forklift work is very high risk level there are 3 (12%), substantial there are 3 (12%), priority 3 there are 10 (40%), and acceptable there are 9 (36%). The recommendation given is to conduct risk management, accident investigation, human factors in accidents and other scientific continuously, make a SOP (standard operating procedure), the control action, provide training, create pathways forklift, adding safety sign and a rotating lights (such as emergency lights) on the forklift.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kerjasama pengoperasian sistem peluncuran udara, disebut juga Air Launch System, yang telah menjadi suatu aktivitas yang signifikan dalam era komersialisasi ruang angkasa saat ini. Air Launch System adalah system peluncuran bergerak dari udara atau pesawat udara. Adanya keinginan pihak Rusia dan Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan Biak sebagai Intermediate Based pengoperasian Air Launch System yang memerlukan persiapan dan antisipasi dari aspek hukum. Pengoperasian sistem peluncuran udara (Air Launch System) dalam Hukum Internasional masih membutuhkan prosedur dan undang-undang tambahan yang pasti. Selain itu, adanya tanggung jawab negara yang akan terus melekat terhadap Launching State dan Registry State apabila peluncuran tersebut menimbulkan kerugian terhadap negara lain. ...... Air launch system operation becomes a significant activity in the era of outer space commercialization nowadays. Air launch system is a mobile launch system from the air or from the aircraft. Initially, this system was developed from an armed aircraft system. The willingness of Russia to cooperate with The Republic of Indonesia by using Biak as an intermediate based on Air Launch System operation that will require preparation and anticipation of the legal aspects has not been regulated in the International Law. The Air Launch System operation in the International Law requires a certain procedure and additional law concerning the Air Launch System operation. Moreover, the state responsibility will always be borne by the launching state and state of registry in the event of damage towards another state due to such operation.

Abstrak :
Pada kapal dengan jenis High Speed Craft yang mampu melaju sampai 25 knots, tingkat reliabilitas sangat diperhitungkan. Dengan tingkat kecepatan tinggi maka dibutuhkan pula tingkat reliabilitas dan unjuk kerja kapal yang prima. Pemeliharaan dan pengoperasian kapal dilakukan untuk menjaga reliabilitas kinerja kapal pada armada PT. PTK. Pemeliharaan kapal yang tidak optimal membuat kinerja kapal yang tidak sesuai sehingga sangat berpengaruh dalam pengoperasian kapal. Penelitian ini bertujuan mendapatkan risiko dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan kapal PT. PTK di perairan Indonesia Timur. Pemeliharaan kapal yang baik dapat mempengaruhi pengoperasian kapal untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu analisa berbasis risiko akan dilakukan pada penelitian ini dan diharapkan mendapatkan cara penanganan pemeliharaan dan pengoperasian kapal yang efektif dan efisien. ......On the ship type of High Speed Craft are being capable of driving up to 25 knots, the level of reliability must be very calculated. With that high rate of speed, it needs a high excellences level of reliability and performance vessel. Maintenance and operation of the ship is done to maintain the reliability of the performance of vessels in the PT. PTK?s fleet. Maintenance of the ship is not optimal to make the performance of the boat that did not fit so very influential in the operation of the vessel. This study aims to get the risks in the operation and maintenance of PT. PTK?s ships in the eastern Indonesias operating area. Good boat maintenance can affect the operation of the ship to function as it should. Therefore the risk-based analysis will be carried out in this study and is expected to get a way of handling the maintenance and operation of the vessel which is effective and efficiency.

Abstrak :
Penerapan prinsip-prinsip Teknik Industri tidak hanya berada di sektor manufaktur saja. Melalui Laporan Praktik Keinsinyuran (LPK) ini dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menyusun tim pengoperasian, perawatan, serta turn around Kilang CO2 Removal milik PT. Pertamina Eksplorasi dan Produksi (PEP) yang berlokasi di Subang, Jawa Barat. Kontrak pekerjaan tersebut dilakukan sejak tahun 2013 dan berakhir di tahun 2016. Dalam LPK ini akan dijelaskan peranan seorang engineer Teknik Industri dalam mendesain proses kerja dari awal hingga selesai. Dalam LPK terdapat Struktur Organisasi pelaksanaan kontrak kerja dengan lampiran berupa Kontrak Kerja; Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP); Syarat Teknis dan Komersial (STK); Process Flow Diagram Kilang CO2 Removal; Piping and Instrument Diagram; Hasil Berita Acara Penjelasan Lelang Kontrak Pengoperasian, Perawatan, dan turn around Kilang CO2 Removal; Laporan Harian Operasional dan Perawatan Kilang CO2 Removal; dan Laporan Keselamatan Kerja, Kesehatan, Lindung Lingkungan (Laporan K3LL). Dengan memahami lingkungan kerja yang ada dan perhatian terhadap risiko tercemarnya lingkungan akibat gas CO2, maka tim manajemen dapat menyelesaikan program dengan baik. Di masa yang akan datang, permintaan akan jasa pelayanan manajemen pengoperasian dan perawatan suatu kilang atau instalasi kilang pemrosesan melalui pola alih daya. Oleh karenanya, peranan seorang engineer Teknik Industri akan lebih dibutuhkan dengan meningkatnya pemahaman terhadap manajemen pengoperasian dan perawatan kilang atau isntalasi proses produksi lainnya. ...... The application of the Industrial Engineering principles is not only in the manufacturing sector. This Engineering Practice Report explains how these principles are employed to manage the operation, maintenance, and turn around the CO2 Removal Plant, owned by P.T. Pertamina Exploration and Production (PEP), located in Subang, West Java, Indonesia. The service contract was carried out between 2013 to 2016. This report explains the roles of an Industrial Engineer in designing of process management from start to finish. The report covers the organization structures for implementing the contract of work which is followed by several copies of document, such as the Contract of Work; Instructions to Procurement Participants; Technical and Commercial Requirement; Process Flow Diagram of the CO2 Removal Plant; Piping and Instrument Diagram (P&ID); Minutes of Meeting during Auction for the Contract of Work for the operation, maintenance, and turn around the CO2 Removal Plant; Daily Report of Operation and Maintenance; and the Report of Health, Safety, Security, and Environment (HSSE). By understanding the work environment and paying attention to the risk of environmental pollution due to CO2 gas, the management team were able to finish the work as stated on the Contract of Work. In the future, the demand for the outsource service for operation and maintenance management for the chemical processing plants or other processing plants will increase significantly. Therefore, there will be a strong global demand for the Industrial Engineer who understand the management aspect of operation and maintenance of the processing plants.

Abstrak :
Krisis Energi Listrik di Indonesia ditandai dengan seringnya pemadaman bergilir di sebagian besar wilayah negeri ini khususnya daerah di luar pulau Jawa Situasi tersebut menuntut PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola ketenagalistrikan di Indonesia mengambil langkah langkah strategis untuk segera mengurangi bahkan menghapus kondisi krisis energi listrik Untuk itu PLN menetapkan langkah strategis Program Percepatan Diversifikasi Energi PPDE 10 000MW yakni dengan membangun pembangkit listrik baru guna menutupi kekurangan pasokan listrik yang terjadi di tanah air Selain pemenuhan tuntutan atas defisit energi PLN Grup juga mendapat tantangan efisiensi biaya PLN dituntut untuk dapat mengoperasikan pembangkit listrik yang dimilikinya dengan Low Cost meskipun harga listrik di Indonesia tidak lebih mahal dibandingkan negara negara tetangga PLN harus mampu setidaknya memproduksi listrik dengan biaya yang lebih rendah dari biaya yang selama ini dikeluarkan PLN dan hal ini mendorong PLN untuk melakukan beberapa perubahan strategi bisnis dalam pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik yang dimilikinya Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang mekanisme Outsourcing yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengoperasian dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap program PPDE 10 000MW Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1 Mekanisme Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan PLTU Tahap Supporting antara PT IP dan PT CDB telah memenuhi syarat syarat yang diatur oleh Undang undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen 19 tahun 2012 Tentang Syarat syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain 2 Dengan analisa keuangan biaya dalam pengoperasian PLTU 10 000MW khususnya biaya Kepegawaian menunjukkan bahwa skema kontrak OM dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Program 10 000MW tersebut telah memenuhi tuntutan efisiensi dan efektifitas

---

Power and energy shortage in Indonesia is marked by frequently power cuts in most of Indonesian cities especially outside Jawa island This situation has demanded PLN to take strategic steps through electrification acceleration program known as the 10 000 megawatt MW fast track program The program is to build new power plant to cover the power shortage Furthermore PLN has to deal with in cost efficiency PLN must reduce their cost to operate power plants with low cost It also requires several change in PLN rsquo s business strategies especially in operation and maintenance of power plants Purpose of this research is to describe the outsourcing mechanism in Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program 10 000MW Steam Power Plat Operation dan Maintenance Agreement Researcher comes to conclusion 1 Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program between PT IP and PT CDB comply with Law Number 13 Year 2013 concerning Labor and Ministerial Decree No 19 Year 2012 2 analysis of personnel cost in operational of 10 000 MW coal fired steam power plant has proven that Agreement of Operation and Maintenance Steam Power Plant of 10 000 MW Fast Track Program is efficient and effective.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan hasil penilaian sisa umur layan pedestal crane dalam kondisi telah melewati batas umur layan desain di PT. A dengan melakukan analisa terhadap pemenuhan peraturan perundang undangan serta standar internasional yang sesuai dengan pedestal crane. Terdapat 7 langkah tahapan dalam melakukan penilaian sisa umur layan pedestal crane dengan metode masing- masing di setiap tahapan. Tahapan diawali dengan penentuan mekanisme kerusakan dan penelaahan dokumen teknis pedestal crane yang selanjunya untuk menentukan variable availability dan variable reliability. Jika variable availability tidak terpenuhi maka pedestal crane direkomendasikan untuk tidak dioperasikan. Sampel pada penelitian ini yaitu 2 pedestal crane dengan tag number B-PR-CR dan BE-CR, diperoleh hasil bahwa pedestal crane B-PR-CR masih aman digunakan selama 18 tahun kedepan dengan kapasitas maksimal sebesar 7.12 ton pada radius 5.49 meter dan pedestal crane BE-CR masih aman digunakan selama 44 tahun kedepan dengan kapasitas maksimal sebesar 8 ton pada radius 5.8 meter. ...... The purpose of this research is to identify method and results of pedestal crane residual life assessment with conditions exceeded of service life design at PT. A by analyzing the fulfillment of legislation and international standards in accordance with the pedestal crane. There are seven steps in assessing the remaining life of pedestal crane service with each method of each stage. The stage begins with determining the damage mechanism and reviewing the pedestal crane technical documents to determine of availability variables and reliability variables. The sample in this research are 2 pedestal cranes with tag number B-PR-CR and BE-CR, the results showed that the B- PR-CR pedestal crane was still safe to use for the next 18 years with 7.12 tons a maximum capacity at 5.49 meters of radius and pedestal BE-CR cranes are still safe to use for the next 44 years with 8 tons a maximum capacity at a 5.8 meters of radius.

Abstrak :
Kereta modern secara umum memiliki karakteristik yang lebih unggul dibandingkan kereta konvensional. Beberapa tahun terakhir, telah beroperasi kereta berteknologi modern seperti MRT serta pembangunan LRT dan HSR. Dengan pesatnya perkembangan teknologi perkeretaapian tersebut, maka diperlukan peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian perkeretaapian modern agar tetap memiliki daya saing. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis standar kompetensi sumber daya manusia pada pengoperasian kereta api sesuai dengan regulasi saat ini, menganalisis kebutuhan standar kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian kereta modern, serta menganalisis kesiapan regulator dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk menangani pengoperasian kereta modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi prinsip dari Work Breakdown Structure (WBS), gap analysis, benchmarking, dan Analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) standar kompetensi SDM pada pengoperasian kereta api sesuai dengan regulasi saat ini dalam bentuk WBS Dasar, (2) terdapat tambahan fungsi dasar (unit kompetensi) untuk setiap fungsi utama yang mencakup aspek keselamatan, TIK, dan budaya kerja, sehingga menghasilkan kebutuhan standar kompetensi sumber daya manusia dalam pengoperasian kereta modern yang dibuat dalam bentuk WBS Pengembangan, serta (3) analisis SWOT menunjukkan upaya penyiapan sumber daya manusia yang menangani pengoperasian kereta modern cukup kuat secara internal dan memiliki banyak peluang dari pihak eksternal. Peluang terbesar berasal dari adanya kebutuhan dari pihak operator dan industri terhadap SDM untuk perkeretaapian modern. Kekuatan yang ada dari sisi diklat adalah jumlah SDM regulator, kompetensi SDM regulator, anggaran diklat, proses belajar mengajar, dan sistem supply-demand SDM. Sebagian besar unsur input-process-output-outcome dari balai diklat yang teridentifikasi pada penelitian ini merupakan kelemahan dari regulator. Kelemahan terbesar yang dialami adalah kualitas sarana dan prasarana diklat untuk mendidik SDM perkeretaapian modern yang belum memadai. Kapasitas sarana dan prasarana diklat, kurikulum dan silabus diklat, serta jumlah dan kecukupan kompetensi dari SDM instruktur terkait perkeretaapian modern pun masih menjadi kelemahan. Kelemahan utama dari sisi regulasi berasal dari belum siapnya SKKNI untuk mengatur standar kompetensi SDM perkeretaapian modern. ......Modern trains generally have characteristics that are superior to conventional trains. In recent years, modern trains such as the MRT have been operating as well as the construction of the LRT and HSR. With the rapid development of railway technology, it is necessary to increase the skills of human resources (HR) in the operation of modern railways to remain competitive. The purpose of this study is to analyze the competency standards of human resources in train operations in accordance with current regulations, analyze the need for human resource competency standards in operating trains on modern trains, and analyze the readiness of regulators in preparing competent human resources to handle the operation of modern train. The research method used in this study adopts the principles of Work Breakdown Structure (WBS), gap analysis, benchmarking, and SWOT analysis. The results of this study are: (1) HR competency standards in train operations are in accordance with current regulations in the form of Basic WBS, (2) there are additional basic functions (competency units) for each main function which include aspects of safety, ICT, and work culture, resulting in the need for competency standards for human resources in the operation of modern trains made in the form of WBS Development, and (3) SWOT analysis shows that efforts to prepare human resources to handle modern train operations are quite strong internally and have many opportunities from external parties. The biggest opportunity comes from the need from operators and industry for human resources for modern railways. The strengths that exist from the education and training side are the number of regulatory HR, regulatory HR competencies, training budgets, teaching and learning processes, and the HR supply-demand system. Most of the input-process-output-outcome elements identified in this research are the weaknesses of the regulator. The biggest weakness experienced is the inadequate quality of training facilities and infrastructure to educate human resources for modern railways. The capacity of training facilities and infrastructure, training curriculum and syllabus, as well as the number and adequacy of the competence of human resource instructors related to modern railways, are still weaknesses. The main weakness in terms of regulation stems from the unpreparedness of SKKNI to regulate competency standards of modern railway human resources.