Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap proses dalam pelaksanaan kegiatan produksi obat di industri farmasi harus dilakukan validasi. Validasi proses dilakukan dengan tujuan untuk memastikan setiap proses yang dilalui dalam produksi dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Proses filling dari produk suspensi oral di PT. Guardian Pharmatama memerlukan validasi ulang karena proses filling telah berjalan selama 5 tahun. Volume pengisian termasuk salah satu parameter kritis pada proses filling dan pengemasan produk suspensi oral sehingga data volume filling sangat diperlukan untuk validasi proses filling dengan tujuan untuk memastikan bahwa volume yang didapat memiliki variasi data yang kecil atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan untuk satu batch produksi.

---

Every process in the implementation of drug production activities in the pharmaceutical industry must be validated. Process validation is carried out with the aim of ensuring that every process that is passed in production can get results that are in accordance with specifications. The filling process of oral suspension products at PT. Guardian Pharmatama requires revalidation because the filling process has been running for 5 years. Filling volume is one of the critical parameters in the filling and packaging process for oral suspension products so filling volume data is needed to validate the filling process with the aim of ensuring that the volume obtained has small data variations or does not have a significant difference for one production batch."

"

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menjabat mengurusi dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat dapat dimungkinkan untuk berhenti dan/atau diberhentikan atas alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang. Ketika Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dan/atau diberhentikan terjadi kekosongan jabatan sehingga organisasi Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan optimal. Undang-Undang tidak mengatur mengenai peran Gubernur terkait pemilihan wakil gubernur, jangka waktu pengisian jabatan Wakil Gubernur, dan akuntabilitas Wakil Gubernur terpilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, disertasi dan kamus sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Dalam hal ini Kepala Daerah atau Gubernur tidak memiliki kewenangan penting terkait pengisian jabatan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Jangka waktu yang diatur dalam pengisian jabatan adalah 18 bulan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selanjutnya, tidak ada perbedaan mengenai pertanggung jawaban Wakil Kepala Daerah yang dipilih melalui proses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang melalui pemilihan Kepala Daerah. 

---

Governor and / or Vice Governor who are in charge of managing and serving the community may be able to stop and / or be dismissed for reasons stipulated in the law. When the Governor and / or Vice Governor stops and / or dismissed a vacancy occurs so that the Regional Government organization cannot run optimally. The Act does not regulate the role of the Governor regarding the election of the Vice Governor, the period of filling in the position of Vice Governor, and accountability of the elected Vice Governor through the Regional People`s Representative Council. This research method is normative juridical. Normative juridical, namely the author analyzes the problem by using articles in a statutory regulation and various literatures such as books, journals, theses, dissertations and dictionaries as references in writing this research. In this case the Governor does not have important authority regarding the deployment of the Vice Governor position under Law 10 of 2016. The period stipulated in filling in the position is 18 months under Law 10 of 2016. Furthermore, there is no difference regarding accountability Vice Governor chosen through the process of the Regional People`s Legislative Assembly and through the election of Regional Heads.

"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan regulasi di bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah bagaimana dampak kebijakan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap persaingan usaha di bidang distribusi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Indonesia.Regulasi yang diteliti dalam Tesis ini adalah regulasi sebelum berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 44 Prp/1960 dan UU No. 8/1971, dan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001 yaitu UU No. 22/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.Tujuan Tesis ini adalah untuk mengukur dampak kebijakan di sektor Minyak dan Gas Bumi baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No. 22/2001 terhadap 7 (tujuh) indikator persaingan yaitu pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi BBM, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar yang terkait.Untuk mengukur pengaruh suatu regulasi terhadap persaingan, analisis dalam Tesis ini menggunakan panduan yang disusun oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Panduan tersebut terdiri dari seperangkat pertanyaan dalam "Competition Checklist" yang digunakan pada tahap evaluasi awal dan Competition Assessment Toolkit yang digunakan pada tahap evaluasi menyeluruh. Selanjutnya, hasil yang diperoleh berdasarkan panduan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan untuk menguji masing-masing indikator persaingan antara regulasi sebelum dengan regulasi sesudah berlakunya UU No. 22/2001.Berdasarkan perbandingan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya UU No. 22/2001, persaingan usaha di bidang distribusi penjualan BBM di SPBU di Indonesia berlangsung lebih baik dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Regulasi setelah berlakunya UU No. 22/2001 berdampak positif terhadap pelaku usaha lama, perusahaan baru, harga dan produksi untuk BBM Non Subsidi, kualitas dan keragaman barang dan jasa, inovasi, pertumbuhan pasar dan pasar terkait. Salah satu dampak negatif regulasi tersebut terhadap persaingan adalah terkait dengan harga dan produksi untuk BBM Bersubsidi. Hal ini dikarenakan dibatalkannya salah satu ketentuan dalam UU No. 22/2001 mengenai penerapan mekanisme pasar dalam penentuan harga BBM oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

---

The background of this Thesis was the deregulation of Oil and Gas Policy in Indonesia. The main concern of this Thesis was the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward Business Competition in Fuel Distribution at Gas Station in Indonesia.The regulations studied in this Thesis are regulations before the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 44 Prp Year 1960 and Law Number 8 Year 1971, and the regulations after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, i.e. Law Number 22 Year 2001 and Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003.The purpose of this Thesis is to measure the impact of Oil and Gas Policy, both before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001, toward 7 (seven) competition indicators, i.e. incumbent, new entrants, fuel price and production, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market.In order to measure the impact of regulation toward competition, this analysis utilized OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development's guideline. This guideline consist of a set of questions namely Competition Checklist which used in initial evaluation and Competition Assessment Tool Kit which used in full evaluation. Futhermore, the result based on those guideline and questions will be analyzed by using a comparative approach method to evaluate each competition indicators between regulations before and after the promulgated of Law Number 22 Year 2001.On the basis of comparation of each competition indicators, it is concluded that after the Law Number 22 Year 2001 came into effect, the business competiton in fuel distribution at Gas Station in Indonesia is better than when the previous regulations applied. Law Number 22 Year 2001 confer positive impact on incumbent, new entrants, fuel price and production of Non Subsidized Fuel, quality and variety of product and service, innovation, market growth and related market. One of the negative impact of those regulation toward the competition is related to fuel price and production of Subsidized Fuel. It caused by the nullification of one of the rule in Law Number 22 Year 2001 by Constitutional Court Verdict on Case Number 002/PUU-I/2003 concerning the implementation of market mechanism in determining Fuel Price."

"ABSTRAKStudi Analisis Biaya Pengisian LPG pada Stasiun Pengisian LPG dilakukan untuk mengetahui biaya pengisian LPG 3 kg yang layak / wajar diterima oleh SPPBE / SPBE. Hal ini dikarenakan sejak dilaksanakannya program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2007, besaran biaya pengisian LPG yang ditetapkan oleh Pertamina belum pernah mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 300 / Kg. Penelitian ini merinci CAPEX dan OPEX SPPBE existing PT X sebagai dasar melakukan perhitungan analisis keekonomian hingga didapatkan IRR sebesar 11,09 % dan NPV sebesar Rp 487.289.285. Dengan mengasumsikan WACC sama dengan MARR maka WACC = MARR = 17,34% dan selisih MARR dan IRR yang layak sebesar 4% didapatkan nilai IRR yang layak sebesar 21,34% dan NPV sebesar Rp. 9.431.120.721. Dengan IRR yang layak tersebut diperoleh biaya pengisian LPG yang layak / wajar sebesar Rp. 426 / Kg, apabila dibandingkan dengan biaya pengisian LPG yang ditetapkan oleh Pertamina sejak tahun 2007 hingga saat ini yaitu Rp. 300 / Kg, biaya pengisian LPG perlu dinaikkan Rp. 126 / Kg yaitu naik 42 %. Hasil analisis sensitivitas menggunakan random number generator based on monte carlo calculation bahwa perubahan kapasitas pengisian LPG berpengaruh lebih besar dari pada perubahan biaya pengisian LPG terhadap IRR yaitu sebesar 52,1% dan perubahan kapasitas pengisian LPG berpengaruh lebih besar dari pada perubahan biaya pengisian LPG terhadap NPV yaitu sebesar 52,1%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pertamina dalam penetapan biaya pengisian LPG Tabung 3 Kg dan masukan bagi Pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait pengaturan penetapan biaya pengisian LPG

---

ABSTRACTThe study The Analysis of LPG Filling Fee at LPG Filling Station is conducted to find out the Filling Fee of 3 kg LPG that is acceptable by SPPBE/SPBE. This is because since the implementation of the conversion program from kerosene to LPG in 2007, the amount of LPG filling fee set by Pertamina has never changed from Rp. 300 / Kg. This study will give details of CAPEX and OPEX of SPPBE/SPBE owned by PT X as the basis of calculating the economic analyses to obtain the IRR as much as 11,09 % and the NPV as much as Rp 487.289.285. Assuming WACC is equal to MARR so WACC = MARR = 17,34 % and the difference between MARR and acceptable IRR is 4 %, it is obtained the acceptable IRR as much as 21,34 % and the NPV as much as Rp. 9.431.120.721. With the acceptable IRR, it is obtained acceptable LPG filling fee as much as Rp. 426 / Kg, when compared to the LPG filling fee set by Pertamina since 2007 until today which is Rp. 300 / Kg, LPG filling fee needs to be raised by Rp. 126 / Kg which is 42 %. The results of a sensitivity analysis using random number generator based on monte carlo calculation show that the effect of changing the capacity of LPG filling is greater than the effect of changing the LPG filling fee on IRR, which is equal to 52.1% and the effect of changing the LPG filling capacity is greater than the effect of changing the LPG filling fee on NPV which is equal to 52, 1%. The results of this study are expected to be the recommendation for Pertamina in determining the Filling Fee of 3 kg LPG and suggestion for the Government in establishing the regulations related to setting up LPG filling fee."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kebocoran pengisian saluran akar dari 3 macam tehnik pengisian, yaitu tehnik kondensasi lateral (k.l), kondensasi vertikal gutta-percha panas (k.v.g.p) dan kondensasi lateral gutta-percha panas (k.l.g.p). Sembilan puluh akar gigi dengan saluran akar tunggal dan lurus, dipreparasi secara step-back sesuai-panjang kerja 9 mm dengan file terbesar No.60, dan kemudian dilakukan secara step-back sampai No.80. Foramen apikal ditembus dengan file No.25 untuk mendapatkan keseragaman diameter. Masing-masing tehnik dilakukan pada 30 akar gigi. Kebocoran pengisian saluran akar diukur dengan perembesan zat warna (tinta cina hitam), dengan interval waktu rendaman 1 hari dan 15 hari. Perendaman dengan tinta cina dilakukan setelah semen saluran akar mengeras dan sementara itu sampel direndam dalam aquadest selama 48 jam. Evaluasi dilakukan dengan stereomikroskop dan sebelumnya sampel dibelah memanjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran tehnik k.l.g.p. lebih kecil secara bermakna. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu kebocoran pengisian yang terkecil pada tehnik k.l.g.p, kemudian tehnik k.l. dan tehnik k.v.g.p. yang paling besar Pengaruh lama perendaman, sama pada semua tehnik pengisian."

"Pengisian Formulir Rencana Studi yang ada saat ini menggunakan media pembacaan data scanner yang menggunakan lembaran kertas dengan format scanner khusus. Format scanner yang merupakan format masukan data numerik dan alphanumerik diisi dengan pensil 2B dan selanjutnya pembacaan data dilakukan oleh pembaca optis (optical reader). Sistem Pengisian Formulir Rencana Studi Melalui Telepon Pribadi ini menggunakan teknik DTMF (Dual Tone Multi Frequemy) pada data dari telepon pribadi ke antannuka komputer. Data yang dari pesawat telepon berupa sinyal DTMF yang dikodekan dan sinyal tersebut dikodekan kembali oleh sistem antar muka komputer menjadi data digital 4 bit yang selanjutnya dibaca dan diproses oleh komputer yang berhubungan langsung dengan sistsm data base akademik yang ada. Data FRS diisikan melalui tombol telepon yang dapat berupa data numerik maupun alphanumerik dengan teknik pengkodean tertentu. Fefifikasi data yang dimasukkan dapat dimonitor oleh pengguna jasa layanan sistem Pengisian Formulir Rencana Studi Melalui Telepon Pribadi melalui ucapan buatan terpogram seperti pada mesin layanan otomatis yang langsung dapat didengar di pesawat telepon. Pada tugas akhir ini dibuat sistem Pengisian Forimulir Rencana Studi Melalui Telepon Pribadi. Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri dari komputer pribadi dan sistem antarmuka komputer ke jaringan telepon. Perangkat lunak terdapat pada komputer pribadi sebagai pengolah data dan pada sistem antarmuka sebagai pengontrol sistem antarmuka komputer."