Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Apartemen berkembang menjadi pilihan hunian terutama bagi kalangan menengah ke atas, kecenderungan ini terjadi disebabkan oleh besarnya pertumbuhan masyarakat kelas atas dengan penghasilan tinggi yang memiliki keinginan terhadap hunian yang dapat memenuhi gaya dan kebutuhan hidupnya. Apartemen memiliki atribut-atribut yang berperan dalam mendukung fungsi apartemen sebagai hunian serta merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan penghuni untuk menyewa apartemen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penghuni apartemen terhadap atribut pembentuk kualitas hunian seperti unit yang merupakan area privat, koridor yang merupakan area semi privat dan fasilitas merupakan area publik. Survei dilakukan pada apartemen di Kemang Village dengan kuisioner dengan sampel berupa penghuni apartemen sebanyak 60 penghuni. Kemudian dilakukan analisis deskriptif yang terdiri atas uji reliabilitas dan validitas, uji frekuensi dan uji regresi. Perbandingan antara dua apartemen menunjukkan atribut view memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan penghuni, diikuti dengan atribut ruang seperti layout dan luas pada apartemen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penghuni merasakan kesediaan membayar lebih tinggi dari segi view berdasarkan willingness to pay.

---

ABSTRACT Apartment grows into residential choice especially for the upper middle class group. This tendency is caused by the the upper middle class with high incomes want for dwelling can meet their needs and lifestyle. Apartment attributes has a role in supporting the function of residential apartments as well as a factor considered in occupants decision to rent apartment. This study was conducted to determine the level of satisfaction of the residents on apartment attributes that respresent the quality of dwelling units that constitute the private area, a corridor which is a semi-private area and the public area facilities. Survey carried out in an apartment in Kemang Village with a questionnaire with a sample of residents of the apartment as much as 60 occupants. Then conducted a descriptive analysis consisting of reliability and validity test, frequencytest and regression test. Comparison between two apartment shows the attributes in the form of view have a significant influence on occupant satisfaction, followed by dwelling unit space and layout configuration in the apartment. The results also showed that the occupants feel a higher willingness to pay in terms of view based on willingness to pay.

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya engembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party.

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya pengembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party.

Abstrak :
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap tanah bersama,benda bersama bagian bersama dimana perhimpunan penghuni rumah susundiberikan kewenangan untuk mengelola tanah bersama, benda bersama dan bagianbersama tersebut. Dalam tesis ini dijabarkan mengenai pemanfaatan bagianbersama oleh PT Intersatria Budi Perkasa Mulia berupa akses masuk dan keluardari satuan rumah susun miliknya pada Apartemen Casablanca Mansion dimanaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Casablanca menutupakses tersebut dengan membangun dinding gypsum yang mengakibatkan hakakses PT Intersatria Budi Perkasa Mulia menjadi terganggu. Untuk itu, penulismeneliti bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki perhimpunan penghuniterhadap pengelolaan bagian bersama pada rumah susun serta bagaimanaperlakuan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik satuan rumah susun yang jugamerupakan pelaku pembangunan rumah susun terhadap bagian bersama tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa perhimpunanpenghuni dalam melakukan pengelolaan bagian bersama tetap harus mengacukepada pertelaan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga segala tindakanyang bersifat mengurangi bagian bersama merupakan suatu tindakan yangmenyalahi ketentuan. Selain itu, sekalipun penghuni rumah susun merupakanpelaku pembangunan rumah susun tetapi ia tetap dianggap sebagai penghunisatuan rumah susun yang memiliki hak untuk menjadi anggota dan tunduk padaperaturan yang diberlakukan oleh perhimpunan penghuni rumah susun.Kata kunci: rumah susun, penghuni, perhimpunan penghuni, pelakupembangunan, bagian bersama

---

Law Protection to the Owner of the Apartment Unit whichis also the Developer of the Apartment from the Act of theResidents Association for the Use of Shared Part in theApartment Juridical Review to the Decision of SupremeCourt Number 187 K Pdt. 2016 This thesis discusses about law protection to the owner of apartment unit which isalso the developer of the apartment itself. Law Number 20 of 2011 concerningApartment and Government Regulation Number 4 of 1988 concerning Apartment,describe the rights owned by the resident of apartment unit to the shared lands,shared goods and shared part in which the residents association is granted therights to manage such shared lands, shared goods and shared parts. This thesisanalyzes the use of shared part by PT Intersatria Budi Perkasa Mulia for entry andexit access from its apartment units in Apartment Casablanca Mansion where thePerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian of Apartment Casablanca Mansionas the residents association had closed such entry and exit access by constructingthe gypsum wall which caused the access right of PT Intersatria Budi PerkasaMulia was interfered. By this thesis, the author reviews on how is the authority ofthe residents association in managing the shared part in the apartment and alsohow is the treatment which shall be received by the resident which is also thedeveloper of the apartment to such shared part. From the review, it is known thatthe residents association in managing the shared part shall always refer to thedescription as built drawing which was validated by the government so that allactions in the form of reducing the shared part will be considered as violating theprovision. Further, even though the resident is also the developer of apartment,they have the rights to be treated as a regular resident which having the right tobecome a member and subject to the applicable policies determined by theresidents association.Keywords apartment, resident, residents association, developer, shared part

Abstrak :
The process of rapid urbanization without handling the problem of housing in the city of Bandung, causing the development of slum villages (slum) and wild (squatter), among others located in the Southern District of District Neglasari Padasuka Bandung. This region increasingly crowded and the population in the area is difficult to control. In addition, economic growth in this area do not visit showed better growth. Housing conditions and environmental quality is also becoming more and more drastic decline. This can not be tolerated and require handling concepts and comprehensive improvement. Results of research conducted, showing that there are various problems and constraints related to the existence of slums and illegal viewed from the aspect of land use, the status and legality of land, physical and environmental conditions and the settlement of social and economic conditions of the inhabitants. Slum improvement and wild is very dependent on government support provided through policies, including the existence of strict sanctions for every violation. In addition, it is important to involve community participation in the process of slum improvement to the village there is a feeling of belonging to the existence of the environment

Abstrak :
Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum. Peranan Notaris itu sendiri dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diantaranya PP nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri perumahan rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Ketidakjelasan peraturan -peraturan tersebut dalam mengatur peranan Notaris sehingga dapat berpotensi salah penafsiran dan benturan kewenangan antara Notaris dan Pemerintah. ......In each apartment there are parts that are common property, namely the common, shared objects and common land. Management and use of parts - parts that belong together must be arranged and conducted by an organization that is authorized and responsibilities namely Flats Residents Association. Flats Residents Association formation is done by deed and articles of household Flats Residents Association. Where there is a close relationship with the Notary Public Officer. The role of Notary itself can be seen in some of the rules that govern the Flats Residents Association that is PP nomor 4 Tahun 1988 of Flats, Decree of the Minister of public housingt Number 06/KPTS/BKP4N/1995 Guidelines for Preparation of Deed of Incorporation, Articles of Association and Bylaws Flats Residents Association and Regulation of the Minister of Public Housingn number 15/Permen/M/2007 About Governance Establishment Simple Tenant Association Owned Flats. Obscurity that role in regulating Notaries so that it can potentially incorrect interpretation and conflicts of authority between the Notary and the Government.

Abstrak :
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka waktu tinggal di lingkungan rumah susun itu tergantung perjanjian sewanya. Karena penghuninya tidak tetap, maka untuk menbentuk Perhimpunan Penghuni mengalami kesulitan. Dikuatirkan penghuni yang dipilih menjadi pengurus sebelum masa jabatanya berakhir bahkan sebelum mulai bekerja penghuni tersebut pindah tempat tinggal karena masa sewanya berakhir. Padahal untuk proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun, salah satu syaratnya harus melampirkan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni. Dengan demikian para pemilik atas satuan rumah susun baik di Tanah Abang maupun di Pulo Mas sampai saat ini belum dapat melakukan peralihan hak milik mengingat salah satu syaratnya belum terpenuhi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mengatur peralihan hak milik atas satuan rumah susun.