Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rosalia Nansih Widhiastuti
"ABSTRAK
Industri perbankan di Indonesia telah mengalami beberapa kali deregulasi, mulai dari deregulasi 1 Juni 1983 yang terkenal dengan liberalisasi dunia perbankan , PAKTO 88 hingga PAKMEI 1993 tentang peningkatan penilaian kesehatan bank. Dari deregulasi-deregulasi yang telah digulirkan tersebut, yang merupakan deregulasi yang paling mendasar dalam industri perbankan adalah PAKTO 88. Dengan adanya kemudahan izin mendirikan bank, para investor pun mulai berlomba mendirikan bank-bank baru. Hal ini tentunya lelah merubah struktur pasar industri perbankan di Indonesia. Perubahan struktur pasar ini akhirnya akan mempengaruhi kinerja.
Smirlock (1985) pernah melakukan penelitian tentang hubungan antara struktur pasar dengan kinerja pada industri perbankan di Amerika. Dia mengajukan dua hipotesa Pertama, Efficient Structure Hypothesis (ESH) yang mengatakan bahwa profit yang tinggi disebabkan oleh efisiensi bank-bank yang menjadi pemimpin, kedua Traditional Structure Hypothesis (SCP) yang mengatakan bahwa profit yang tinggi disebabkan oleh pasar yang terkonsentrasi. Penelitian Smirlock ini telah diikuti oleh peneliti-peneliti Iain, misalnya Clark (1987), Whalen (1987) dan sebagainya. Hasil peneliti-peneliti tersebut ada yang mendukung ESH dan ada yang mendukung SCP.
Penelitian ini pada dasarnya adalah mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Smirlock, hanya ada beberapa modifikasi sebagai penyesuaian terhadap kondisi di Indonesia. Lebih jauh lagi penelitian ini juga akan melihat dampak PAKTO 88 lerhadap hubungan antara struktur pasar dengan profitabilitas, baik secara nasional maupun per kelompok bank.
Hasil analisa hubungan antara struktur pasar dengan profitabilitas pada industri perbankan secara nasional , menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia mendukung SCP. Selain itu ditunjukkan juga bahwa aset dan rasio giro terhadap deposit berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas. Jika dilihat per kelompok bank, kelompok bank pemerintah mendukung SCP, ada suatu indikasi bahwa aset bank pemerintah kurang produktif. Kelompok bank swasta besar tidak mendukung kedua hipotesa tersebut, koeiisien MS yang negatif mengindikasikan bahwa kelompok bank swasta besar belum efisien, aset berpengaruh secara positif terhadap profit. Kelompok bank swasta menengah cenderung mendukung SCP (kelihatan jelas jika profit diukur dengan ROE) dan cenderung menentang ESH (jika profit diukur dengan ROA maupun ROR), rasio giro terhadap deposit serta aset berpengaruh secara positif terhadap profit.
Analisa pengaruh PAKTO terhadap hubungan antara struktur pasar dengan profitabilitas menunjukkan bahwa secara nasional adanya PAKTO telah menurunkan kualitas aset. Pada kelompok bank pemerintah mengindikasikan adanya perubahan bentuk persaingan ke persaingan bukan harga (koefisien CR negatif), pengaruh giro menurun, pengaruh aset terhadap ROE berubah menjadi positif. Pada kelompok bank swasta besar jika profit diukur dengan ROA maupun ROA, tidak menunjukkan adanya perubahan, tetapi jika profit diukur dengan ROE ada suatu indikasi menumnnya kualitas aset. Pada kelompok bank swasta, menengah adanya PAKTO telah menurunkan pengaruh market growth terhadap ROA, pengaruh proporsi giro terhadap ROE juga menurun.
Hasil analisa perbandingan hubungan antara struktur pasar dengan profitabilitas antar kelompok bank menunjukkan bahwa selama periode 1984-1993, dari segi market share, bank pemerintah paling efisien dan bank swasta menengah paling tidak efisien (jika profit diukur dengan ROA maupun ROR). Dari segi aset, untuk kelompok bank swasta besar dan menengah mengindikasikan aset berpengaruh secara positif terhadap profit, sedangkan pada kelompok bank pemerintah, aset berpengaruh secara negatif terhadap profit. Pada periode sebelum PAKTO, bank pemerintah paling efisien dan bank swasta menengah paling tidak efisien. Dari segi aset, bank swasta besar dan menengah menunjukkan aset pengaruh aset terhadap profit positif, sedangkan pada bank pemerintah, pengaruhnya negatif. Pada periode setelah PAKTO, bank pemerintah paling efisien,kualitas aset bank pemerintah dan bank swasta menengah lebih bagus dibanding bank swasta besar.
"
1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Julius Dermawan
"ABSTRAK
Dana masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang vital bagi bank. Berbagal
upaya dilakukan oleh manajemen bank untuk mencapai suatu posisi dana yang terbaik
bagi pendanaan usahanya. Kesalahan dalam pengelolaan dana masyarakat akan
mengakibatkan permasalahan yang senus dalam operasi bank.
Sejak deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983 yang dikenal dengan PAKJUN 1983
dan berbaga kebijakan serta undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah
itu, telah mendorong perbankan nasional Indonesia berada dalam suatu era kehidupan
yang sangat dinamis. Banyaknya jumlah bank yang tumbuh secara tidak langsung
mengakibatkan persaingan antar bank dalam merebut pasar dana masyarakat menjadi
semakin tinggi. Untuk menghadapi persaingan tersebut setiap bank menggunakan
berbagai teknik pemasaran yang berbeda balk dengan memanfaatkan jaringan distribusi
yang dimiliki, kualitas jasa dan pelayanan dan berbagai pendekatan Iainnya. Sedangkan
untuk mengukur tingkat keberhasilan usaha tersebut, manajemen bank juga
menggunakan berbagai key indicator yang berbeda pada masing bank.
Sebagai salah satu baglan dan industri perbankan nasional. Bank BNI juga tidak terlepas
dari lingkungan persaingan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai konsep
pemasaran, bank BNI menjadi saiah satu bank yang mempunyai share terbesar di
Indonesia. Dengan basis bisnis yang masih didominasi oleh bisnis perkreditan, sumber
dana khususnya dana masyarakat menjadi bagian yang penting dalam kebijakan bianis
Bank BNI. Seiring dengan berkembarignya bisnis perkreditan terutama pada sektor
korporasi telah menjadikan usaha penghimpunan dana menjadi semakin penting. Untuk
menjamin posisi likuiditas usaha dalam pembiayaan bisnis perkreditan, Bank BNI juga
tidak luput dari persaingan dalam penghimpunan dana khususnya dana masyarakat.
Oleh karena itu segala upaya dilakukan untuk mengarnankan posisi likuiditas yang antara
lain dengan memanfaatkan jaringan distribusi melalui cabang-cabang untuk menghimpun
dana masyarakat. Upaya penghimpunan dana masyarakat pada Cabang ABC
merupakan suatu bukti kongkrit dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan untuk
memacu prestasi cabang dalam mencapai tujuan penghimpunan dana tersebut, target
posisi dana nienjadi indikator utama bagi Bank BNI. Pencapaian atas target yang telah
ditetapkan melalui Corporate Plan menjadi ukuran kinerja cabang dalam melakukan
penghimpunan dana masyarakat.
Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika krisis ekonomi mulal merebak dan
menggoncang perekonomian nasional. Knsis yang diawali dengan jatuhnya nilai tukar
mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amenka tersebut, telah menjadi awal yang
buruk bagi perbankan nasional. Kondisi yang kemudian membawa perbankan ke dalam
kondisi krisis telah mengakibatkan bank menghadapì berbagai perrnasalahan kongkrit,
antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, Negative Spread, Non Peforming
Loan yang tinggl, dan berbagai masalah lainnya. Keadaan ¡ni menjadi semakin serius
karena pertumbuhan dana masyarakat pada Cabang ABC temyata mengalami lonjakan
yang luar blasa. Namun disisi lain bermuara pada permasalahan profitabilitas dan
likuiditas. Dari gambaran tersebut dl atas timbul pertanyaan apakan penilaian kinerja
pennghimpunan dana masyarakat dengan semata-mata mempertimbangkan target
pencapalan masih relevan sebagal indikator pengukuran kInerja.
"
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mutia Zalika Asdianti
"Koperasi dapat menghimpun dana dari luar anggota melalui modal penyertaan. Namun, dengan adanya modal penyertaan pada Koperasi ini justru dipergunakan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai alat untuk menghimpun dana sebanyak-banyaknya dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dan dana tersebut disalurkan kepada perusahaan yang memiliki afiliasi dengan pengurusnya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penghimpunan dana melalui modal penyertaan di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan bagaimana penyaluran dana yang dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada kepada Usaha Grup Cipaganti. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber. Berdasarkan penulisan ini penulis simpulkan penghimpunan dana melalui modal penyertaan pada KCKGP telah menyalahi ketantuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi berupa pemodal seharusnya turut menangung resiko, sementara KCKGP menjanjikan  keuntungan tetap berupa bunga yang tinggi per bulan dan pengembalian dana. KCKGP menyalurkan dananya terhadap beberapa perusahaan pada Grup Cipaganti yang berbentuk perseroan terbatas dalam bentuk pinjaman. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf b  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang hanya memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada penelitian ini penulis memberikan saran kepada koperasi untuk tidak menjanjikan keuntungan tetap pada modal penyertaan karena setiap usaha tidak selalu mendapatkan keuntungan, serta apabila Koperasi ingin menyalurkan dana kepada perseroan terbatas, Koperasi dapat menyalurkan dana dalam bentuk penyertaan modal. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat yang akan menyertakan modal kepada Koperasi untuk memperhatikan kewajaran bentuk keuntungan dan prospek usaha agar terhindar dari kerugian.

Cooperatives can raise funds from outside members, especially the general public through cooperative equity participation. However, the regulation on cooperative capital participation is actually used by Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) as a tool to raise funds as much as possible by promising high profits to be distributed to companies that have affiliation with the cooperative’s administrators. The formulation of the problem in this thesis are how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada raise funds through cooperative capital participation and how Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada  distribute the funds to Cipaganti Group Company. Author used juridical-normative research method in this thesis, which conducting documents study that supported by interviewing informants or interviewees. Based on this study, author conclude that raising funds through cooperative capital participation in KCKGP has violated the provisions of Article 7 PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi, which investors should have share the risk. Meanwhile, KCKGP promised fixed profits per months and refunds after the agreements expired. KCKGP distributed its funds to several companies in Cipaganti Group, which companies in Cipaganti Group in the form of limited liability company. Such action is not in accordance with Article 1 point 1, Article 18 paragraph 1, Article 19 paragraph 1 letter b PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, which cooperatives only provide loans to members, nominee members, other cooperatives and their members. In this study, author advises cooperatives not to promise fixed profits on cooperative capital participation because every business does not always benefit, and if cooperatives want to distribute funds to limited liability companies, cooperatives can distribute funds in the form of equity participations. Author also provides advice to the public who wants to put in funds to cooperatives through capital participation  should have pay attention to the reasonableness of the form of profits and business prospects in order to avoid losses."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Hadiyani
"Paket 27 Oktober 1988 memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membuka bank?bank baru, sedangkan Paket 20 Desember 1988 membuka kesempatan luar negeri untuk berpartjspas menyempurnakan struktur- kelembagaan dalam sistem keuangan di Indonesia dengan memperluas peranan lembaga?lembaga keuangan dengan usaha modal ventura, perdagangan surat berharga, dan pembiayaan konsumen.
Dengan dikeluarkannya Pakto dan Pakdes tahun 1988, maka membuka peluang bagj dunia perbankan untuk meningkatkan operasionalnya karena banyak kemudahan diberikan. Kemudahan? kemudahan tersebut mengakibatkan semakin banyak jumlah bank dan kantor bank baru yang dibuka, dengan demikian bank-bank mulai bersaing ketat dengan meningkatkan berbagai bentuk produk dan pelayanan.
Setiap pemain dalam industri perbankan berusaha mengantisipasi perkembangan dan persaingan dengan berbagai cara. Demikian pula PT. Bank Tabungan Negara (persero) berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya yang dimilikìnya agar tetap mampu bertahan didalam industri perbankan. Dengan demikian, PT. Bank Tabungan Negara perlu bekerja keras dalam meningkatkan kinerja agar mampu bersaing dengan rekan perbankan lainnya.
Fungsi pemasaran diharapkan dapat mendefinisikan target konsumen dan model?model yang kompetitif, sehingga mampu memuaskan kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Untuk mengembangkan fungsi pemasaran yang sukses, bank harus mempunyai rencana dan strategi yang tepat untuk memuaskan setiap kelompok nasabah.
Dalam bisnis perbankan, konsep mendapatkan dana masyarakat seoptimal mungkin dan menyalurkan kredit sebaik mungkin adalah tantangan yang utama bagi fungsi pemasaran. Mendapatkan calan nasabah, baik individu maupun lembaga yang mempunyal dana lebih dan bersedia menanamkan dananya ke Bank Tabungan Neqara bukanlah pekerjaan yang mudah. Begitu pula dalam hal menyalurkan dana yang tersedia ke dalam kredit pemilikan rumah serta kredit konsumsi dengan jaminan tanah dan bangunan, bank?bank pesaing memasarkan produk sejenisnya melalui model?model pemasaran yang spesifik.
Persaingan yang ketat ini perlu diantisipasi oleh Bank Tabungan Negara dengan memperkuat fungsi pemasaran melalui berbagai teknik dan model pemasaran yang terencana, serta didukung oleh berbagai usaha untuk memangkas persyaratan yang menghambat penyaluran kredit secara optimal.
Dalam tulisan ini, pembahasan meliputi strategi pemasaran di Bank Tabungan Negara dalam usaha menghimpun dana pihak ketiga, terutama dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Strategi pemasaran di Bank Tabungan Negara dalam rangka pemberian kredit pemilikan rumah, kredit konsumsi dengan jaminan rumah dan tanah, serta kredit konstruksi Pembangunan perumahan. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafizh Amrullah
"ABSTRACT
This thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policytowards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the fundsinstitutions. The research method conducted on this thesis is based on normativejuridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervisionpower over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperatingwith several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia,BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Otherthan that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financialinstitutions where it activities focuses on funding the savings of the society and ormember of the institution itself, and it may be in form of limited liability companyor a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by theMinistry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings andLoan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperativeand SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself,the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary toactively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesisrecommends to make every license of any funding activity in any form ofinstitution should be from one single institution to avoid the scamming based onlicense which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

ABSTRAK
Tesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap GrupPandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana.Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridisnormatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan pengatur danpengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama denganbeberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK,dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK jugamemiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikrodimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atauanggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembagakeuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkanoleh Kementrian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelahmenganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yangdiambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasaperlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut,skiprsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatanpenghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusitunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan olehsalah satu lembaga negara yang berwenang."
2017
S69914
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Clinton Antonius
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh Pandawa Group. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan hanya oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah Bank, Manajer Investasi, Pialang Berjangka, Kantor Pos, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun saat ini, masih banyak pihak-pihak yang melakukan penghimpunan dana masyarakat secara melawan hukum. Akibatnya banyak masyarakat yang dirugikan. Salah satunya seperti yang dilakukan Pandawa Group. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan analisa terhadap Surat Perjanjian antara Pandawa Group dan Nasabah yang menjadi tolak ukur, apakah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penulisan ini, dapat dipahami bahwa karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan Pandawa Group pada dasarnya memiliki beberapa persamaan dengan karakteristik penghimpunan dana yang dilakukan oleh beberapa lembaga keuangan yang diizinkan oleh Undang-Undang. Namun, kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Pandawa Group ini bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat harus waspada dalam memilih instrumen keuangan yang tepat untuk menyetorkan dananya.

ABSTRACT
This thesis discusses about the activities of accumulating public funds in Indonesia, especially on community fund raising activities conducted by Pandawa Group. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Law. Fund raising activities in Indonesia can basically be done only by the parties authorized by the Act. Some of these institutions include Banks, Investment Managers, Futures Brokers, Post Offices, Pension Funds, Insurance Companies, Micro Finance Institutions, and Savings and Loans Cooperatives.But nowadays, there are still many parties who do the unlawful public fund raising. As a result many communities are harmed. One of them as the Pandawa Group. In writing this thesis, the authors will analyze the Letter of Agreement between Pandawa Group and Customer which become benchmarks, whether the fund raising activities conducted Pandawa Group has been in accordance with the legislation in Indonesia. In this thesis, it is understood that the characteristics of fundraising undertaken by the Pandawa Group basically have some similarities to the fundraising characteristics undertaken by some financial institutions permitted by law. However, the fund raising activities carried out by Pandawa Group is contrary to the legal provisions in Indonesia. In this case, the public should be vigilant in choosing the right financial instrument to deposit the funds."
2017
S69983
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sekar Ayu Amalia Putri
"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana operasional yang dikeluarkan organisasi pengelola zakat, seperti biaya marketing dan promosi, biaya gaji pegawai, biaya administrasi umum, dan biaya pengembangan organisasi, serta diversifikasi komponen penghimpunan dana terhadap total penghimpunan dana OPZ di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari audited financial report 28 organisasi pengelola zakat di Indonesia, baik dari BAZ maupun LAZ, dalam periode 2017 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan data panel regression dengan model random effect. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, keseluruhan jenis dana operasional yang dikeluarkan OPZ seperti biaya marketing dan promosi, biaya gaji pegawai, biaya administrasi umum, dan biaya pengembangan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap total penghimpunan dana OPZ. Sedangkan, diversifikasi komponen penghimpunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total penghimpunan dana organisasi pengelola zakat. Disamping itu, ditemukan juga hasil bahwa lokasi kantor OPZ yang berlokasi di Jabodetabek signifikan mempengaruhi tingkat penghimpunan dana, dan OPZ jenis BAZNAS dan ORMAS Nasional menjadi dua jenis OPZ dengan tingkat pengaruh yang tinggi terhadap penghimpunan dana OPZ. Dari hasil tersebut, diharapkan OPZ di Indonesia terutama OPZ dengan jenis BUMN dan ORMAS Daerah untuk memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana operasional OPZ, terutama pada dana marketing dan promosi.

This study aims to examine the effect of operational funds issued by zakat management organizations, such as marketing and promotion costs, employee salary costs, general administration costs, and organizational development costs, as well as the diversification of fundraising components on total OPZ fundraising in Indonesia. The data used in this study comes from audited financial reports of 28 zakat management organizations in Indonesia, both from BAZ and LAZ, from 2017 to 2021. This study uses panel regression data with a random effect model. The results of this study indicate that all types of operational funds issued by OPZ such as marketing and promotion costs, employee salary costs, general administration costs, and organizational development costs have a significant and positive influence on the total OPZ fundraising. Meanwhile, the diversification of the collection component does not have a significant effect on the total fundraising of zakat management organizations. In addition, the results also found that the location of the OPZ office located in Jabodetabek significantly affected the level of fundraising, and the OPZ types of BAZNAS and National ORMAS became two types of OPZ with a high level of influence on OPZ fundraising. From these results, it is hoped that OPZ in Indonesia, especially OPZ with the types of BUMN and Regional ORMAS, will pay attention to the effectiveness and efficiency of channeling OPZ operational funds, especially in marketing and promotion funds."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fajar
"ABSTRAK
Tesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumen
dan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usaha
penghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenis
transaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami oleh
konsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yang
dapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasa
keuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yang
semuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan.
Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangat
dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJK
bersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan
Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan
Pengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang
lebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

ABSTRACT
This thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection and
the society of the financial services industry especially about fund-raising efforts
and the management of financial investment . The existence of these kinds of
complicated financial transactions and make so many misunderstanding for some
consumers and the society, potentially causing crime that make many bad impacts
for the society. The concept of consumer protection in the financial services FSA
conducted with preventive and repressive measures which all lead to financial
inclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressive
measures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case
. In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force Handling
Allegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and Investment
Management , which is expected to provide a better protection to the society and
consumers."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39156
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Tri Rahayu
"Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rianto Bagus Dwimakara
"Koperasi, sebuah badan hukum dan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau beberapa koperasi yang melandaskan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip koperasi dan azas kekeluargaan. Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha koperasi, salah satunya adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan dana yang telah dihimpun tersebut kepada para anggotanya. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, tidak semua koperasi menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh koperasi simpan pinjam yang melakukan penyimpangan kegiatan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group pada tahun 2016 lalu. Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group merupakan penyalahgunaan izin koperasi simpan pinjam, selain itu masyarakat yang melakukan investasi di tersebut menuntut pengembalian dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis, didukung dengan Putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. yang telah final atau berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian skripsi ini, bahwa koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group tidak melaksanakan beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Koperasi, termasuk rapat anggota dan tidak ada pengawasan, padahal pengurus koperasi mengetahui adanya kegitatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh Salman Nuryanto selaku ketua koperasi. Berdasarkan putusan pengadilan, koperasi simpan pinjam Pandawa Mandiri Group dinyatakan bersalah karena tidak menjalankan fungsi organisasi pada koperasi dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Cooperative, a legal entity and business entity consisting of individuals or several cooperatives that base economic activities based on cooperative principles and the principle of kinship. There are several types of cooperative business activities, one of which is savings and loan business activities. As a business entity, cooperatives have a goal to advance the welfare of members in particular and society in general. Savings and loan cooperatives have business activities to collect funds from their members and distribute the funds that have been collected to their members. In savings and loan business activities, not all cooperatives carry out these activities in accordance with statutory regulations. An example of a savings and loan cooperative that deviates from its savings and loan business activities is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loan Cooperative in 2016. The case of the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative is an abuse of the license of the savings and loan cooperative, besides that the people who invest in it demand a refund. This study uses a juridical-normative research method, namely by examining library materials or secondary data containing written legal norms, supported by the Depok District Court Decision number 428/Pid.Sus/2017.PN.Dpk. which have been final or have permanent legal force. The results of this thesis research, that the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperatives do not carry out several obligations stipulated in the Cooperative Law, including member meetings and there is no supervision, even though the cooperative management is aware of the fundraising activities carried out by Salman Nuryanto as the chairman of the cooperative. Based on the court's decision, the Pandawa Mandiri Group savings and loan cooperative was found guilty for not carrying out the organizational function of the cooperative and in carrying out its business activities not in accordance with the laws and regulations."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>