Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Kebijakan Insentif Plafon Penghapusbukuan di Bank ABC, khususnya dari aspek risiko keagenan dan pengendalian intern. Kebijakan ini diberlakukan sejak tahun 2011 untuk menekan pertumbuhan nonperforming loan (NPL) di pinjaman segmen ritel dan menengah. NPL merupakan salah satu faktor dari risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan debitur dalam melunasi kewajibannya yang berkaitan dengan pendanaan. Kebijakan ini dapat menyebabkan terjadinya moral hazard. Penelitian ini dilakukan pada September 2020 hingga Desember 2020 dengan wawancara kepada expert panel Bank ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko terjadinya moral hazard berkaitan dengan adanya inakurasi data recovery NPL dan proses negosiasi kredit yang tidak sesuai ketentuan. Untuk menekan terjadinya moral hazard, serta mengurangi risiko kerugian, Bank ABC membutuhkan sistem pengendalian intern. Dari sisi pengendalian intern, praktik penagihan dan penyelesaian kredit, termasuk penerapan kebijakan ini, telah memenuhi prinsip pengendalian intern yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, sistem pengendalian intern Bank ABC masih memerlukan peningkatan pada aspek aktivitas pengendalian dalam mekanisme penyelesaian kredit dan pemantauan pada laporan recovery NPL. Selain itu, jalannya kebijakan intern di Bank ABC juga menghadapi tantangan dari aspek ketidaktelitian pihak pemberi persetujuan dan sikap abai petugas bank atas tanggung jawabnya. Agar sistem pengendalian intern di Bank ABC dapat berjalan dengan semakin efektif, maka diperlukan review dan evaluasi secara berkala, sistem pelaporan berbasis digital, dan penekanan peran dan fungsi petugas bank

---

This thesis aims to study the implementation of the Incentive of Write-off Ceiling Policy in ABC Bank, specifically in the aspect of agency risk and internal control. This policy was set in 2011 to reduce the growth of nonperforming loans (NPL) in the retail segment. This policy is expected to increase the NPL recovery. This policy causes the occurrence of moral hazard. The research was conducted from September 2020 until December 2020 by interviewing the expert panels of ABC Bank. The results show that the risks of moral hazard are related to inaccuracy in the data of NPL recovery and the noncompliance in credit settlement. ABC Bank requires an internal control system to reduce the occurrence of moral hazard. In the internal control aspect, the practice of debt collection, including the implementation of this policy, has met the principles of internal control. Even though the internal control system in ABC Bank has been well-implemented, it also faces challenges from the oversight during the verification and approval, as well as account officers’ ignorance of their responsibilities. Periodic review and evaluation, digital-based reporting, and the emphasis on the role and functions of the bank officers are necessary to increase the effectiveness of ABC Bank’s internal control system

Abstrak :
Tingkat kredit macet yang tinggi dapat menurunkan profitabilitas dan likuiditas keuangan bank yang berakibat pada penurunan anggapan kesehatan bank di mata masyarakat maupun dunia perbankan. Terhadap kredit macet bank akan melakukan berbagai upaya penyelesaian seperti penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan penghapusbukuan tanpa menghilangkan hak tagih bank terhadap kredit tersebut, yang dapat diikuti dengan dilakukannya penghapustagihan. Pada kenyataannya masih terdapat ketidakjelasan dalam proses pelaksanaan serta dampak kepastian hukum atas dilakukannya tindakan ini. Skripsi ini meneliti lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan pada Bank BUMN terutama setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 yang memberikan banyak perubahan serta dampak yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatis-yuridis yaitu dengan mengaitkan permasalahan terhadap norma hukum terkait perbankan yang berlaku di Indonesia ditambah dengan peninjauan pada Bank X untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Pada kesimpulannya, proses penghapusbukuan dan penghapustagihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan internal masing-masing Bank BUMN dan membawa dampak baik positif maupun negatif bagi bank dan debitur. ......High level of non-performing loans may decrease the profitability and liquidity of the bank's financial result that may affected the bank's health perception in the eyes of society and the world of banking. Against bad loans the bank will make various efforts to settle such as rescheduling, reconditioning, and restructuring. If these efforts are not successful, it will be done with write-off without removing the bank's right to claim the credit, which can be followed by doing the hair cut. In case there is still a lack of clarity in the implementation process and the impact of legal certainty for commission of these acts. This research further investigates the implementation process of write-off and hair cut on state-owned banks, especially after the enactment of Government Regulation No. 33 on Year 2006 which gives a lot of changes and impacts. The method used in this research is by linking the normative juridical issues related to the legal norms applicable in the Indonesian banking coupled with observation to X Bank to complete the required data. In conclusion, write-off and hair cut process is conducted in accordance with the internal policies of each state-owned bank and bring both positive and negative effects for bank and debtor.