Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tanah dalam arti ruang mempunyai kedudukan yang strategis bagi kehidupan manusia, terutama untuk pembangunan.Salah satu bentuk pembangunan itu adalah pembangunan dibidang pertanian, baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan.Transniigrasi lazimnya diartikan sebagai kegiatan sehubungan dengan tanaman pangan, sehubungan dengan itu kualitas tanah yang dicari adalah yang baik untuk tanaman pangan dan penetapan suatu daerah transmigrasi hams benar-benar dinilai kemampuan tanahnya.Keberhasilan suatu daerah transmigrasi mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk. Penggunaan tanah tidak statis melainkan berkembang kearah peningkatan kualita dan peningkatan luas, karena jumlah manusia meningkat. Pengaruh tekanan penduduk dapat meningkatkan teknologi pertanian di suatu daerah, misalnya merubah tanah alang-alang menjadi sawah. Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Panaragan Jaya dan UPT Mulyo Kencono secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah, sedangkan UPT Kartasari masuk wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara. Ketiga UPT mi memiliki persamaan yaitu kondisi fisik yang relatif sama, penempatan penduduk pada waktu sama, yaitu pada tahun 1974 dan penyerahan UPT kepada pemerintah daerah pada tahun yang sama pula, yaitu tahun 1981. Masalah dalam penelitian mi adalah bagaimana pola perubahan penggunaan tanah di tiga UPT tahun 1981 dan tahun 1996, dan bagaimana persamaan dan perbedaan dal pola perubahan penggunaan tanah di tiga UPT tersebut tahun 1981 dan tahun 1996 ? (Pola perubahan yang dilihat adalah sejauh 5 km dari pusat UPT dari tiap-tiap UPT) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola penggunaan tanah di UPT Panaragan Jaya relatif tidak mengalami perubahan, yaitu didominasi oleh penggunaan tanah tegalan. Sedangkan di UPT Mulyo Kencono mengalami perubahan dan penggunaan tanah tegalan menjadi sawah sampai dengan 3 km dari pusat UPT. Di UPT Kartasani mengalami perubahan penggunaan tanah padang menjadi sawah. Persamaan dari penubahan penggunaan tanah pertanian di tiga UPT adalah pada penggunaan, tanah perkebunan yang mengalami peningkatan luas: Sedangkan dan persentase penggunaan tanah intensif (sawali dan tegalan) makin jauh dan pusat UPT persentase relatif makin. berkurang. Perbedaan perubahan penggunaan tanah terdapat pada perubahan luas perkebunan dan sawah. Peningkatan jumlah penduduk, kepadatan, dan persentasejumlah petani sejalãn dengan peningkatan penggunaan tanah pertanian

Abstrak :
Geornorfologi mempelajari tentang bentuk muka bun-i. Pembentukan muka bumi merupakan hasil akhir dari dua kekuatan yang berlawanan, yaitu kekuatan dalarn dan kekuatan luar, dari proses kegiatan kedua kekuatan tersebut menghasilkan berbagai macam bentuk muka bunü. Keberagaman bentuk muka bumi yang membentang di alam mi, penlu ada upaya untuk melakukan penyederhanaan dengan membuat penggolongan atau kiasifikasi bentuk muka bumi, dengan demikian pengkajian atas muka bumi diharapkan menjadi Iebih mudah. Pegunungan Kapur Utara termasuk Wilayah Lipatan Utara, bahan induknya banyak mengandung kapur berupa gampingan Limestone). Secara garis besarnya wilayah mi terbentuk dari hasil pengangkatan wilayah endapan di dasar laut menjadi daratan,, dan daratan tersebut mengalami proses pelipatan sehingga membentuk bukit-bukit yang memanjang dari sekitar daerah Purwodadi, Rembang, Tuban hingga Pulau Madura. Adapun masalah yang akan dibahas adalah unit geornorfologi apa saja yang terdapat di wilayah Pegunungan Kapur Utara, Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Analisa yang dilakukan dengan pertampalaan peta serta pendekatan bentang alam atas dasar proses pembentukannya yang diindentifikasi dengan keberadaan aliran sungai yang membentuk pola-pola tertentu Adapun hasil penelitian mi adalah: Unit geomorfologi daerah penelitian terdiri atas Unit Fluvial, Unit Karst, Unit Gunung Api, Unit Dataran Sisa, Unit Lipatan

Abstrak :
Setiap manusia dalam kegiatannya selalu membutuhkan tanah. Penggunaan tanah merupakan indikator dari dinamika masyarakat. Sementara kondisi fisik merupakan faktor pembatas manusia dalam menggunakan tanah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan Kodya Bukittinggi sebagai wilayah penelitian pada tahun 1985 dan 1995. Kelurahan digunakan sebagai unit pengamatan. Selanjutnya melihat perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian dan membandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan angka kepadatan penduduk dan 1ereng. Dari basil penelitian terungkap, bagian barat wilayah penelitian mengalami perubahan penggunaan tanah terbesar pada tiap unit pengamatan (> 12 ha). Besamya perubahan ini lebih sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk ketimbang perubahan angka kepadatan penduduk. Perubahan penggunaan tanah dari pertanian, terutama berubah menjadi permukiman. Faktor lereng tidak begitu banyak berpengaruh pada perubahan penggunaan tanah ini. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian sebagian besar menjadi permukiman seluas 123,56 ha, diikuti penggunaan tanah jasa, industri dan perusahaan. Sedang penggunaan tanah pertanian yang mengalami penyusutan terbesar adalah kebun campuran seluas 71,44 ha. Faktor pertambahan jumlah penduduk lebih sejalan dengan perubahan penggunaan · tanah. Lereng lebih bersifat sebagai faktor pembatas pada perubahan penggunaan tanah ini, terutama pada lereng > 40%.

Abstrak :
Penggunaan Alat Pelindung Diri pada waktu melakukan pertolongan persalinan di rumah sangat penting karena dapat mencegah bidan tertular dari penyakit infeksi akibat kerja terutama hepatitis dan HIV/AIDS. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dan faktor apa saja yang berhubungan dengan penggunaan APD pada waktu melakukan pertolongan persalinan di rumah. Desain ini adalah cross sectional. Popolasi penelitian adalah seluruh bidan di desa dengan total sampel yang memenuhi criteria inklusi 96 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, pendidikan, ketersedian dan pengawasan adalah faktor yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri oleh bidan di desa. ...... The use of self safety tool by midwife at the time of delivering natal assistance in home is very important because it can prevent the midwife of being infected by infection illness because of working especially hepatitis and HIV/AIDS. The purpose of this research is to recognize the description and the factors of anything that connect with the use of APD at the time of delivering natal assistance in home. This research design is cross sectional. The population of the research is all the entire midwives in the village with total sample that covers the inclusive criteria of 96 people. The research shows that knowledge, education, availability and supervision are the factors that connect with the use of self safety tool by midwife in the village.

Abstrak :
Konsep desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan dan kekuasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diikuti dengan penyerahan aspek finansial, yang disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu jenis dana perimbangan yang di transfer dari pusat kepada daerah adalah dana bagi hasil (DBH). DBH secara konsep merupakan transfer untuk daerah dengan persentase tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya adanya DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang berfokus pada urusan sektor kehutanan dalam level pemerintah daerah. Adapun konsep DR di Indonesia pada awalnya berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menyebutkan bahwa DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan DR tersebut yang peruntukkannya terlalu spesifik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya DR yang mengendap dalam kas daerah dan tidak terserap dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah pusat menginisiasikan adanya perubahan alokasi melalui perluasan penggunaan DBH DR, yang dimana DR tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan dengan ketentuan sesuai pada tujuan utama dana perimbangan tersebut yakni, kegiatan reboisasi dan RHL. Pengaruh dari pengalihan urusan kehutanan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi pengalihan kewenangan fiskal untuk DBH DR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi munculnya kebijakan perluasan penggunaan DBH DR, mengingat bahwa DR di pemerintah kabupaten/kota belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan perluasan penggunaan DBH DR dapat menjadi pemicu pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan atau penyerapan DBH DR dalam rangka melaksanakan kegiatan RHL.

---

......Decentralization concept in Indonesia is not just giving authority from central to local government. It needs to be followed with financial authority or fiscal decentralization. There are many types of fiscal decentralization, one of them is revenue sharing. By definition, revenue sharing is a budget with specific presentation that local government can be use to execute government activities. There is one of revenue sharing types called forest revenue sharing or DBH DR in local government. DR in Indonesia is reffering to reforestation and forest and land rehabilitation activity based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 about Dana Reboisasi. That regulation is forming an issue about DR absorption in local government is not proper. Responding to that issue, central government is giving an effort for expansion of usage by changing the allocation for DBH DR, so local government can use the budget for many program that still refers to reforestation and forest and land rehabilitation activity. Forest authority transfer from district to province, is also giving an impact for DBH DR as it state on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Pemerintahan Daerah. Therefore, the expansion of usage is triggering the local government for using or elevated the DR absorption to support reforestation and forest and land rehabilitation activity.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsistensi penggunaan kondom pada Penasun masih rendah. Menurut Laporan STBP 2013, konsistensi penggunaan kondom pada Penasun sebesar 17% pada pasangan tetap, 17% pasangan tidak tetap dan 16% pasangan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan penggunaan kondom pada Penasun di 4 Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data STBP Penasun tahun 2013. Cara pengambilan sampel STBP Penasun adalah Responden Driven Sampling (RDS). Analisis data secara univariat, bivariat dan multivariabel. Hasil penelitian menunjukkan proporsi penggunaan kondom pada saat berhubungan seks sebesar 18% pada pasangan tetap, 17% pada pasangan tidak tetap, 17% membeli seks dan 5% menjual seks. Determinan penggunaan kondom pada 4 pasangan berbeda, namun tidak memiliki kondom selalu ada pada semua jenis pasangan. Determinan penggunaan kondom pada pasangan tetap adalah tidak memiliki kondom, tidak merasa berisiko, pengetahuan rendah, tidak mengakses LASS, tidak menikah dan merasa kondom tidak bermanfaat dalam mencegah HIV merupakan determinan dari perilaku penggunaan kondom Penasun pada pasangan tetap. Determinan penggunaan kondom pada pasangan tidak tetap adalah tidak memiliki kondom dan tidak menikah merupakan determinan penggunaan kondom Penasun pada pasangan tidak tetap. Determinan penggunaan kondom pada Penasun yang membeli seks adalah tidak memiliki kondom merupakan determinan penggunaan kondom Penasun saat membeli seks

---

ABSTRACT
Consistent condom use in IDUs remains low. According to the report IBBS 2013, the consistent use of condoms in 17% IDU steady partner, 17% of couples are not fixed and 16% commercial partner. This study aims to look at the determinants of condom use among IDU in four cities in Indonesia. This study uses IBBS IDU 2013. How sampling IBBS IDU is Respondent Driven Sampling (RDS). Analysis of univariate, bivariate and multivariable. The results showed the proportion of condom use during sex by 18% on a regular partner, 17% on casual partners, 17% and 5% purchase sex sell sex. Determinants of condom use on four different couples, but does not have a condom always exist in all types of couples. Determinants of condom use on a regular partner is not having a condom, do not feel at risk, low knowledge, no access LASS, not married and feel condoms are not useful in preventing HIV is a determinant of condom use behaviors of IDUs in couples staying. Determinants of condom use in casual partners is not to have condoms and abstaining from marriage is the determinant of condom use in casual partners of IDUs. The Determinants of condom use among IDU who buy sex is not having a condom is a determinant of the use of condoms when buying sex IDU