Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Shafira Sheffy R.R.
Penerapan hukum penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji kawin menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam: analisis putusan no. 3277 K/Pdt/2000 = The application of law on compensation due to false promises upon marriage according to Indonesian marriage law and Islamic law: analysis decision number 3277 K/Pdt/2000
"ABSTRACT
Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan khitbah-nya secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan yuridis dari janji kawin, penerapan hukum terhadap penggantian kerugian akibat ingkar janji untuk menikahi, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan nomor 3277 K/Pdt/2000 dimana ke-tiga permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia dan hukum Islam. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut penggantian kerugian. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini bahwa dasar hukum dalam penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi menurut hukum perdata Indonesia adalah menggunakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum, sedangkan dasar hukum dari Hukum Islam adalah menggunakan kaidah fiqih yaitu kaidah Laa Dharara Walaa Dhirar.
ABSTRACT
The main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Writer rsquo s background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriage rsquo s promise cases that results materiil and immateriil loss especially for women whose khitbah are canceled unilaterally. There are three problems that will be discussed in this thesis. First, is about the juridical position of promises to marry. Second, is about the application of the law on claiming compensation due to false promises of marriage. And third, the law consideration used by the judge on decision number 3277 K Pdt 2000 and all of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law and Islamic Law. Juridical ndash normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Civil Law and Islamic Law Fiqh. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Civil Law and laa dharaa walaa dhirar principle in Islamic Fiqih Law someone who is disadvantages by false promises to marry can claim for compensation."
2017
S66813
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alwetri
Perencanaan Horizon pada Masalah Penggantian Peralatan dengan Adanya Perbaikan Teknologi
"Tugas akhir ini membahas masalah penggantian peralatan dengan adanya perbaikan teknologi, yaitu peralatan pengganti dapat dipilih dari berbagai alternatif teknologi (tips) peralatan yang tersedia pada saat itu. Tujuannya adalah menemukan secara serentak periode yang optimal untuk penggantian dan tipe peralatan yang akan dipilih. Ditunjukkan pula suatu algoritma perencanaan horizon, yang menghasilkan suatu perkiraan horizon T, sedemikian sehingga keputusan penggantian yang optimal hingga waktu T, akan tetap optimal untuk horizon yang lebih panjang (dari T)."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1995
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wildatun Aziza
Ambiguous genitalia dalam operasi penggantian kelamin ditinjau berdasarkan hukum kesehatan: analisis penetapan nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung = Health law review on ambiguous genitalia in sex reassignment surgery: analysis of court decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung
"Ambiguous genitalia merupakan kondisi medis dimana alat kelamin seseorang tidak dapat secara sederhana ditentukan dengan tegas dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum karena dapat mengakibatkan kekeliruan antara identitas pada dokumen kependudukan dengan jenis kelamin seseorang yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan bentuk yuridis normatif dan bersifat deskriptif untuk menjelaskan pengaturan operasi penggantian kelamin di Indonesia, menjelaskan tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam operasi penggantian kelamin berdasarkan kondisi ambiguous genitalia dan menganalisis kedudukan ambiguous genitalia sebagai pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) operasi penggantian kelamin di Indonesia diatur secara khusus dalam Kepmenkes No. 191 Tahun 1989; (2) sebagai pihak yang terlibat aktif dalam operasi penggantian kelamin, sebagai salah satu metode penanganan ambiguous genitalia, dokter dan rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum administrasi, perdata, dan pidana; (3) ambiguous genitalia tidak disebutkan secara spesifik dalam pertimbangan Hakim pada Penetapan No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung namun merupakan faktor medis sebagaimana tertuang dalam keterangan saksi dan alat bukti surat, yang bersama-sama faktor yuridis, agama, dan psikologis dipertimbangkan oleh Hakim sebelum mengabulkan permohonan penggantian kelamin.  Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal seperti revisi dan pembentukan peraturan terkait penggantian kelamin, sosialisasi serta penelitian akademis lanjutan terkait ambiguous genitalia dan operasi penggantian kelamin.
Ambiguous genitalia is a medical condition where a persons genitals cannot be simply determined firmly and potentially cause legal problems because it can lead to errors between identity in the document of population and the actual sex of a person. The research method used in this study is a normative-descriptive juridical to explain the provisions of sex reassignment surgery in Indonesia, explain the responsibilities of doctors and hospitals in sex reassignment operations based on ambiguous conditions of genitalia; and analyze the position of ambiguous genitalia as Judges consideration in Couert Decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung. From the results of the study it was revealed that: (1) sex reassignment operations in Indonesia is specifically regulated in Kepmenkes No. 191 of 1989; (2) as parties actively involved in sex reassignment operations, doctors and hospitals have administrative, civil and criminal legal responsibilities; (3) ambiguous genitalia is not specifically mentioned in consideration of the Judge in Court Decree No. 518/Pdt.P/2013/PN.Ung but it is a medical factor as stated in the witness statement and proof of letter, which together with juridical, religious and psychological factors are considered by the Judge before granting the request for sex change. Based on the results of the study, the authors suggest several things such as revisions or establishment to the law, socialization and further academic research about ambiguous genitalia and sex reassigment surgery."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pywedont Mesakh Todingan
Perbandingan Frekuensi Penggantian, Komplikasi, dan Analisis Biaya antara Kateter Dua Lumen Temporer dengan Kateter Dua Lumen Tunneling pada Pasien yang Menjalani Hemodialisis di RS Cipto Mangunkusumo = Comparison of Replacement Frequency, Complication, and Cost Analysis between Temporary Double Lumen Catheter and Tunneled Double Lumen Catether in Hemodyalisis Patient at Cipto Mangunkusumo General Hospital
"Latar Belakang: Penyakit ginjal tahap akhir masih menjadi permasalahan nasional dan internasional, di Indonesia pada 2019 terdapat 185.901 pasien yang menjalani hemodialisis. Sampai saat ini hemodialisis menjadi pilihan terbanyak terapi pengganti ginjal bagi para pasien penyakit ginjal tahap akhir. Untuk dapat menjalankan hemodialisis dibutuhkan akses vaskular. Akses vaskular terbaik hingga saat ini adalah fistula arteriovenosa, namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maturasi. Kateter dua lumen menjadi pilihan bagi pasien saat menunggu maturasi fistula arteriovenosa atau jika membutuhkan hemodialisis segera. Terdapat dua jenis kateter dua lumen yaitu temporer dan tunneling. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan frekuensi pergantian, komplikasi, serta analisa biaya antara kateter dua lumen temporer dan kateter dua lumen tunneling.
Metode: Penelitian ini merupakan kohort retrospektif menggunakan rekam medis di RS Cipto Mangunkusumo. Variabel bebas yang dilihat ada jenis kateter dua lumen sedangan variabel terikatnya adalah frekuensi pergantian, infeksi, perdarahan, serta analisa biaya. Analisa statistic menggunakan SPSS versi 25, nilai p<0.05 menunjukkan terdapat hubungan bermakna secara statistik.
Hasil: 67 pasien masuk dalam penelitian, didapatkan pasien dengan kateter dua lumen tunneling sebanyak 36 pasien (53,7%) dan pasien dengan kateter dua lumen temporer sebanyak 31 pasien (46,2%). Kateter dua lumen tunneling secara bermakna memiliki angka perdarahan, infeksi, serta disfungsi kateter yang lebih rendah daripada kateter dua lumen temporer (p<0,001). Kateter dua lumen tunneling memiliki angka pergantian kateter dalam 6 bulan yang lebih kecil secara bermakna dibandingkan kateter dua lumen temporer (p<0,001). Dalam 6 bulan kateter dua lumen tunneling memiliki rerata biaya perorangan yang lebih besar dari kateter dua lumen temporer.
Simpulan: Kateter dua lumen tunneling memiliki frekuensi pergantian dan komplikasi yang lebih rendah dari kateter dua lumen temporer, namun memiliki rerata total biaya perorangan yang lebih besar disbanding kateter dua lumen temporer.
Background: End-stage kidney disease is still a national and global health problem, in Indonesia there were 185,901 patients undergoing hemodialisis in 2019. Hemodialisis is the most chosen renal replacement therapy for End-stage kidney disease patients. To be able to carry out hemodialisis, vascular access is needed. The best vascular access to date is an arteriovenous fistula (AVF), but it needed time to reach maturation. Double lumen catheter is used as an option for patients waiting for AVF maturation or when urgent hemodialisis is required. There are two types of double lumen catheters, namely temporary and tunneled. This study aims to compare the frequency of replacement frequency, complications, and cost analysis between a temporary double lumen catheter and tunneled double lumen catheter.
Method: This is a retrospective cohort study using medical records at Cipto Mangunkusumo General Hospital. The independent variable seen was the type of double lumen catheter, while the dependent variables were replacement frequency, infection, bleeding, and cost analysis. Statistical analysis using SPSS version 25, p value <0.05 indicates that there is a statistically significant difference between both groups.
Results: 67 patients were included in the study, there were 36 patients with tunneled double lumen catheter (53.7%) and 31 patients with temporary double lumen catheter (46.2%). tunneled double lumen catheter had significantly lower rates of bleeding, infection, and catheter dysfunction than temporary double lumen catheter (p <0.001). Tunneled double lumen catheter had a significantly lower 6-month catheter replacement rate than temporary double lumen catheter (p <0.001). At 6 months tunneled double lumen catheter had a greater average individual cost than temporary double lumen catheter.
Conclusion: Tunneled double lumen catheter have a lower replacement frequency and complications than temporary double lumen catheter temporary two-lumen catheters, but have a greater mean total individual cost than temporary double lumen catheter."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Margareta Fanny
Pengaruh Penggantian dan Jangka Waktu Penugasan Auditor terhadap Kualitas Laba: Studi pada Emiten Bursa Efek Jakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25515
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Richard
Analisa penggantian mesin kapal laut kargo pada salah satu perusahaan pelayaran di Indonesia = Analysis engine replacement of cargo boat at one of the sea transport company in Indonesia
"Perusahaan pelayaran yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini bergerak dalam bidang jasa transportasi laut, dalam hal ini jasa pengiriman barang dalam bentuk peti kemas (container).Dalam memenuhi permintaan konsumen (perusahaan yang mencarter kapal), perusahaan ini memiliki dua buah kapal laut kargo semi container untuk mengantar barang dari satu tujuan ke tujuan lain. Dengan bertambahnya umur kapal laut kargo semi container yang dimiliki perusahaan tersebut, maka banyak pula permasalahan yang timbul, salah satunya yaitu permasalahan mesin kapal. Mesin kapal laut kargo pada umumnya memiliki umur ekonomis sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tahun, namun didalam kenyataannya tidak banyak mesin kapal yang dapat beroperasi selama itu. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh maintenance atau perawatan mesin yang tidak sesuai dengan prosedur, atau pihak maintenance yang sengaja mengabaikan prosedur-prosedur pemeliharaan demi mendapatkan keuntungan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan analisa penggantian mesin kapal dengan Ilmu Ekonomi Teknik menggunakan metode Annual Equivalen. Pada penelitian ini, kenapa menggunakan metode Annual Equivalen, karena metode ini dianggap cukup efektif dan akurat terhadap perhitungan yang menggunakan dua investasi dengan umur sisa yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung Annual Equivalen dari mulai penggantian yang dilakukan saat ini sampai dengan penggantian sepuluh tahun kemudian. Dengan demikian maka dapat diketahui waktu yang tepat untuk melakukan penggantian.
Sea transport company that becoming research object in this study make a move in the field of sea transportation service, in this case service delivery of goods in the form of container. To fulfill request of consumer, this company have two semi cargo boat of container to deliver goods from one target to other target. By increasing semi cargo boat age that had by the company, hence there are also many problems of arising out, one of them that is a problems of motorship. Cargo ship machine in general have economic age about twenty five until thirty year, but in reality not many motorship able to operate during that. The mentioned can be resulted from the maintenance or treatment of machine which disagree with procedure, or the maintenance department which intend to disregard conservancy procedures for the shake of getting large of profit.
Consider of that problems, hence to analyse engine replacement of the ship with Economics Technique use method of Annual Equivalen. This method is assumed effective enough accurate and to calculation using two invesment with different remains age. The next step is by counting and calculating Annual Equivalen from strarting replacement in this time up to replacement ten years later. Thereby hence can know by right time to do replacement."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S52142
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yustina Sari
Analisis pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggota DPR RI melalui usulan partai politik, studi kasus: proses pemberhentian Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa
"Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu dan peraturan terkait seperti peraturan KPU. Ketiga, menganalisis kewenangan yang dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya dan kesesuaian proses penyelesaian perselisihan pemberhentian antarwaktu tersebut dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimiliki poleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan. Disamping itu, dalam studi kasus yang penulis sampaikan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan proses pemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
This research is based on the processes and the mechanism of the intertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which are regulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and Act No. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. In this paper, there are three main issues. First, the political parties?s authority to proposed the dismissal and replacement of their members in the parliament (DPR). The second is to describe about the mechanism of the recall process based on the regulation in Indonesia. And the third is to analyze about the authority of Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a party that registered in DPR, to propose the recalling process to their members in DPR and also analyze about the compatibility of the dispute settlement process according to the regulations. The method used in this study is a yuridis normatif by using the secondary data.
The results showed that the political parties in Indonesia have the authority to propose the recall process for their members that registered in DPR. There are several people that disagree about this recall authority which is own by the political parties. This recall by political parties?s proposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) and the results showed that this authority to recall their members in the parliament is not contradict with the implementation of the representative democracy. In addition, in the case studies that is included in this matters, it turns out that there is still an incompatibality between the implementation of the recall process according to the mechanism that regulated by the law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S1600
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Hardian Rahim
Keberhasilan Penggantian Sendi Lutut (psl) pada Pasien Gonartrosis Lanjut dengan Osteoartritis Degeneratif dan Rematoid Artritis di R.S. Siaga Raya Jakarta tahun 1990-1996
"Gonartrosis Ianjut merupakan kelainan sendi Iutut yang sering
mengenai usia tua. Penyebab tersering adalah Osteoartritis degeneratif dan
Rematoid Artrtitis. Karena kelainan ini pasien mengeluh nyeri lutut yang
menetap, gerakan sendi lutut terbatas yang mengakibatkan aktivitas sehari-
hari terganggu.
Penggantian sendi lutut (PSL) merupakan terapi alternatif untuk
menghilangkan nyeri lutut dan mangembalikan gerakan sendi lutut, sehingga
aktivitas sehari-hari tidak terganggu.
Telah dilakukan penelitian terhadap 110 lutut (92 pasien) yang
dilakukan Penggantian sendi lutut di R.S. Siaga Raya Jakarta selama tahun 1990-1996.
Keberhasilan Penggantian sendi Iutut pada penderita Gonartrosis
Ianjut dengan Osteoartritis degeneratif memberikan hasil survival tetap
sampai Iama pengamatan 6 tahun yaitu 96,75%.
Keberhasilan Penggantian sendi lutut pada penderita Gonartrosis lanjut
dengan Rematoid artritis memberikan hasil survival yang menurun, terutama
setelah tahun ke lima yaitu 26,24%.
Prognosis keberhasilan PSL pada Osteartritis degeneratif lebih baik
dibandingkan PSL pada Rematoid artritis dengan rasio survival 3,7 : 1.
Penyakit penyerta dan alat pengganti sendi berperanan dalam
keberhasilan PSL.
Abstract
Chronic Gonarthosis is common knee disturbance at the old people.
The commonest cause are Degenerative osteoarthritis and Rheumatoid
arthritis. The main symptoms are knee pain and limitation of knee range of
materi which will cause disturbance of daily activity.
Knee Arthroplasty is the alternative treatment for kites pain and correct
knee range of motion so recover the daily activity.
Study was done to 110 knees (92 patients) to evaluate knee arthroplasty at
Siaga Raya Hospital in 1990 to 1996.
The 6 years survival rate of kenee Arhtroplasty to chronic gonarthrosis
patients due to Degenerative osteoarthritis is 96,75 %.
The survivorship knee arthroplasty due to chronic gonarthrosis patients
with Rheumatoid Arthritis is lower especially after the fifth year : 26,24 %.
Prognosis Knee arthroplasty due to Degenerative Osteoarthritis is
better than Rhematoid Arthritis with Survival with survival Ratio = 3,7 : 1
Accompanying disease and arthroplasty material determine the
success of Knee Arthroplasty."
Jakarta: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bido Yuddistiro
Upaya-upaya kelompok kerja koalisi nasional organisasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam proses pengajuan penggantian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat (Tahun 2013-2015) = The efforts of working group of the national coalition of disabled people's organization in Indonesia in the filing process replacement act No. 4 1997 on people with disabilities (2013-2015)
"ABSTRAK
Pengajuan penggantian UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dilakukan oleh Kelompok Kerja Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja) atas dasar tidak relevannya lagi dengan amanah Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). Konsep kelompok kepentingan dan metode kualitatif digunakan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan upayaupaya Pokja. Hasil penelitian ini menunjukan upaya-upaya tersebut antara lain, melakukan pertemuan dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) di Indonesia, para ahli, dan organisasi lain; mencari keterkaitan pelaksana dan pembuat kebijakan dalam penggantian UU tersebut; menginformasikan tujuan mereka melalui media; mengajukan draft RUU serta melobi eksekutif dan legislatif.
ABSTRACT
Filing replacement Law four of 1997 on People with Disabilities conducted by the Working Group of the National Coalition for Disability Organizations (Pokja). This filling is based on the irrelevance to the mandate of the Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD). The concept of interest groups and qualitative methods of analysis were used as a tools to describe the efforts of Pokja. These research find that the efforts of Pokja, such as; meeting with the Disabled People's Organization (DPO) in Indonesia, experts, and other organizations; looking for linkages implementer and policy makers in the replacement of the law; informing Pokja goals through the media; proposing draft legislation and lobbying the executive and legislative."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S62544
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli Amran
Pengetahuan dan persepsi penggunaan alat kontrasepsi serta pola penggantian metode kontrasepsi pada perempuan akseptor keluarga berencana di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat = Knowledge and perceptions of contraceptive use and switching pattern of contraceptive method among women of family planning acceptors in East Java and West Nusa Tenggara
"Dalam siklus reproduksi, bertambah usia, jumlah anak dan kondisi kesehatan menimbulkan kebutuhan jenis alat kontrasepsi baru yang lebih rasional. Peralihan ke metode yang tidak rasional dapat berdampak pada kehamilan tidak direncanakan. Pengetahuan yang tinggi serta persepsi efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi berhubungan dengan pola penggantian metode rasional. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pola penggantian metode kontrasepsi, serta membuktikan perbedaan hubungan pengetahuan serta persepsi penggunaan alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional antara perempuan akseptor KB di Jawa Timur dan NTB.Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross-Sectional. Subyek penelitian adalah wanita usia subur dengan jumlah 4616 perempuan di Jawa Timur dan 4819 perempuan di NTB. Perubahan jenis kontrasepsi ditinjau dari perbedaan jenis kontrasepsi saat ini dengan sebelumnya selama rentang waktu mengikuti program KB. Penilaian rasionalitas ditinjau dari kecocokan metode kontrasepsi terakhir dengan usia, jumlah anak dan motivasi KB. Pengetahuan yang diukur terkait MKJP. Sementara persepsi yang diukur terkait efektifitas efek samping dan cara pemakaian dan efisiensi biaya dan kemudahan memperoleh alat kontrasepsi. Data dianalisis dengan meggunakan multilevel analisis regresi logistik berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Pola pengantian metode kontrasepsi didominasi oleh perpindahan dari non MKJP ke non MKJP lainnya. Hanya sebagian kecil perempuan berisiko tinggi yang beralih menggunakan kontrasepsi rasional baik di NTB maupun Jawa Timur. Persepsi terhadap efek samping terbukti berhubungan dengan pola penggantian rasional pada perempuan di Jawa Timur, dan persepsi terhadap cara pemakaian alat kontrasepsi terbukti berhubungan dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional pada perempuan di NTB. Persepsi terhadap biaya alat kontrasepsi terbukti berhubungan dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional pada perempuan di Jawa Timur dan NTB.Dapat disimpulkan ada perbedaan hubungan persepsi penggunaan alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi antara Jawa Timur dan NTB. Oleh karena itu, disarankan strategi KIE pada perempuan di Jawa Timur fokus pada penyelesaian masalah persepsi terkait efek samping dan pada perempuan NTB fokus pada penyelesaian masalah persepsi cara pemakaian alat kontrasepsi. Untuk menyelesaikan permasalah terkait persepsi biaya alat kontrasepsi pada perempuan di Jawa Timur dan NTB, perlu didukung keberlanjutan program penggratisan alat kontrasepsi pada masyarakat miskin dan juga masyarakat katagori lainnya melalui program BPJS.
In the reproductive cycle, the increasing age, number of children and health conditions lead to the need for more rational types of new contraceptives. Switching contraception to irrational methods may cause unintended pregnancies. High knowledge and perceptions of the effectiveness and efficiency of contraceptive use are related to the rational switching method pattern. Therefore, this study aims to evaluate the pattern of switching contraceptive methods, and to prove the difference association of knowledge and perception of contraceptive use with the pattern of rational switching contraceptive methods among women of Family Planning FP acceptors in East Java and West Nusa Tenggara.This study used a quantitative approach with Cross Sectional study design. Research subjects were women of reproductive age with 4616 women in East Java and 4819 women in West Nusa Tenggara. Changes in types of contraceptives were reviewed from the different types of contraceptives with the previous one during the timeframe of the FP program. Assessment of rationality was reviewed from the compatibility of the last method of contraception with age, number of children and family planning motivation. Knowledge was measured related to Long Term Contraceptive Method LTCM . While, perception rsquo s measurement was related to the effectiveness side effects and mode of use and efficiency cost and ease of obtaining of contraceptives. Data were analyzed using Multilevel Multiple Logistic Regression analysis to prove the research hypothesis.The switching pattern of contraceptive methods was dominated by changing from non LTCM to other non LTCM. Only a small proportion of high risk women switched to use rational contraception both in West Nusa Tenggara and East Java. Perceptions of side effect was associated with rational patterns of switching method in women in East Java, and perceptions of the use of contraceptives had relationship with patterns of rational contraceptive methods for women in West Nusa Tenggara. Perceptions of the cost of contraceptives was foundto be related withrational switching pattern of contraceptive methods among women in East Java and West Nusa Tenggara.In conclusion, there was a difference relationship of perceptionon contraception use and switching contraceptive method between East Java and West Nusa Tenggara. Therefore, it is recommended that Communication, Information and Education CIE strategies for women in East Java should focus on solving perceptual problems related to side effect while in West Nusa Tenggara women more focus on solving perception problems about how to use contraceptives. To solve the problems related to perception of contraceptive cost among women in East Java and West Nusa Tenggara, it is necessary to support the continuity of contraceptive application program for the poor and other categories through the Social Insurance Administration Organization Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS program."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
D2401
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>