Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan Notaris di dalam transaksi kegiatan di pasar modal sangat dibutuhkan, terutama terkait pembuatan akta-akta otentik. Notaris yang menjalankan kegiatan di bidang pasar modal, harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor VIII D.1. Dalam hal seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan jabatannya baik karena sakit atau karena sebab lain,Notaris dapat mengajukan cuti dan kemudian akan digantikan oleh seorang Notaris Pengganti. Akan tetapi syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam menjalankan peran Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidaklah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK. Mengenai Kedudukan Notaris Pengganti ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris Pengganti berhak menggantikan kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal, Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan yang diperoleh Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal itu melekat pada diri Notaris yang bersangkutan, sehingga Notaris Pengganti hanya dapat menggantikan tugas dan kewenangan Notaris secara umum dan tidak diperkenankan untuk membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal. Pada prakteknya, Notaris yang digantikan akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan akan menanggung risiko dari akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti tersebut sehingga akta yang dibuat tetap sah dan mengikat sebagai akta otentik.

---

The existence of a Notary in the transaction activity in the capital market is necessary, especially related to the establishment of authentic deeds. Notaries who have activities in the capital market first must be registered in Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK now known as Otoritas Jasa Keuangan) and comply the requirement that be regulated in Bapepam regulation VIII.D.1. In case a notary can not do his/her task because he/she sick or because of another reason, he/she can request to take a vacation and replaced by a substitute notary. But, both laws about notary or Bapepam regulation did not set the requirement to be a substitute notary in carrying out the rule of the Notary as one of capital market supporting professional. There are 2 opinions about position of Substitute Notary From Capital Market Notary. The first one opine that the substitute notary can replace a notary`s authority to make a deed about transaction in the capital market based on the law about notary. The second one opine that the notary`s authority as one of capital market supporting professional was stick to the person(to the notary) so the substitute notary can simply replace notary`s duties and authorities in general and did not allowed to make a deed about transaction in the capital market. In practice, notary who replaced will be required to make a statement letter which basically states he/she will bear all the risk for the deeds that made by his/her substitute notary so the deeds that made by his/her substitute still valid and binding as an authentic deed."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaturan jabatan Notaris Pengganti yang diatur dengan tujuan agar tidak ada kekosongan jabatan dalam praktik kenotariatan sebagai pelayan masyarakat guna memenuhi kebutuhan akta autentik. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur mengenai syarat pengangkatan, kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab Notaris yang berlaku sama dengan Notaris Pengganti, namun pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara Notaris dan Notaris Pengganti. Penelitian ini membahas mengenai: (i) perbandingan jabatan Notaris Pengganti di Indonesia dan Belanda; dan (ii) pertentangan pengaturan terkait Notaris dan Notaris Pengganti dalam Pasar Modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu: (i) terdapat perbedaan pengaturan jabatan Notaris di Indonesia dan di Belanda khususnya pada penunjukan Notaris Pengganti, kewenangan Notaris Pengganti, syarat magang Notaris, serta pengawasan jabatan Notaris, keberadaan Notaris Pengganti di Belanda diatur lebih spesifik, selektif dan setara dengan Notaris yang digantikannya; (ii) terdapat pertentangan antar pengaturan terkait jabatan Notaris Pengganti di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh Notaris Pengganti khususnya dalam pasar modal, maka pengaturan terkait Notaris Pengganti tersebut penting untuk diperbaharui atau diatur mengingat pentingnya jabatan Notaris dalam pemenuhan kebutuhan akta autentik bagi masyarakat.  

---

This study is about the arrangement of Substitute Notary position which is regulated with the aim that there is no vacancy in notary practice as public servant to fulfill authentic deed. Basically, Law Number 2 of 2014 about Amendments to Law Number 30 of 2004 about Notary Position (UUJN) has regulated the terms of Notary’s commision, authority, obligation, and responsibility that applies the same as Substitute Notary, but this law has a potential of injustice between Notary and Substitute Notary. This study discusses: (i) the difference of Substitute Notary in Indonesia and Netherlands; and (ii) arrangement conflict about Notary and Substitute Notary in Capital Market. This study is normative juridical research using secondary data with explanatory research typology. The results are: (i) there is a difference in Notary position arrangement in Indonesia and Netherlands especially in Substitute Notary commission, Substitute Notary authority, Notary internship requirement, also Notary position supervision, the existence of Substitute Notary in Netherlands is regulated more specific, selective, and equal to the Notary they replace; (ii) there is a conflict between arrangement related to the position of Substitute Notary in Indonesia that cannot be fulfilled by Substitute Notary especially in capital market, so the Substitute Notary regulation is important to be updated or regulated considering the importance of Notary position in fulfilling the need for authentic deed for society."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby). Permasalahannya mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta perikatan jual beli dan sertifikat yang dihilangkannya, serta tanggung jawab pemegang protokolnya. Bentuk penelitian ini yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 65 UUJN. Apabila terdapat konflik terhadap akta yang dibuatnya, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Kemudian pada saat penyerahan protokol notaris juga harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan protokol notaris agar terhindar dari konflik yang dapat muncul dikemudian hari. 

---

ABSTRACT

---

This thesis discusses the role of Substitute Notaries in the drafting of Land Purchase Agreement Deeds (Study of District Court Decisions Number 0019/Pdt.G/ 2016/PN.Sby). The problem concerns the responsibility of the Substitute Notary to the deed of sale and purchase agreement and the certificate it has lost, as well as the responsibility of the protocol holder. The form of this research is normative juridical, with analytical descriptive type. The results of this study conclude that the Substitute Notary is responsible for every deed he makes based on Article 65 UUJN. If there is a conflict with the deed he made, criminal, civil and administrative liability can be held accountable. Then, when the notary protocol is surrendered, it must also be accompanied by an official report on the submission of the notary protocol to avoid conflicts that may arise in the future.

"

"Struktur beton merupakan material yang paling banyak digunakan dalam konstruksi bangunan. Penggunaan yang beragam dikarenakan beton memiliki kekuatan yang besar dalam menahan beban, terutama adalah kuat tekannya. Untuk mendapatkan kekuatan yang besar, teknologi beton terus berkembang. Salah satunya yang akan diteliti adalah penggunaan serbuk cangkang kerang darah ke dalam material beton, sebagai pengganti semen PCC dengan persentase 0%; 5%; 10% dan 15%. Dengan penggantian tersebut, diharapkan dapat menjadi sumber daya baru dan memberikan kekuatan yang lebih besar dibanding beton normal dengan proporsi campuran yang sama.Beberapa kegagalan dapat terjadi seperti akibat panas hidrasi dan kondisi lingkungan pada awal pengecoran serta susut selama masa penggunaannya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini juga akan diteliti pengaruh penggantian semen PCC dengan serbuk cangkang kerang darah terhadap karakteristik suhu awal beton segar dan susut kering setelah beton mengeras.Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh adanya kenaikan suhu awal beton segar. Kenaikan suhu tersebut bukan merupakan akibat pengaruh reaksi kimia dalam campuran beton, tetapi akibat karakteristik suhu material pembentuk beton dan kondisi lingkungan sekitar. Dari penelitian susut, diperoleh susut yang semakin besar pada penggantian semen PCC dengan serbuk cangkang kerang yang semakin besar.

---

Concrete structure is the most commonly structural type used in building construction. The variety use of concrete is mostly due to the high strength in load capacity, particularly its compressive strength. Concrete technology continues to grow to get the high strength. That will be examined is the use of Anadara granosa?s shell powder for the concrete material, as a PCC substitution which its percentages are 0%, 5%; 10% and 15%. This substitution is expected to become a new material source and provides greater strength than normal concrete mixes with the same proportion.

Some failures can occur as a result of heat hydration and environmental conditions at the beginning of the concreting and the shrinkage during the use of concrete. Therefore, this study also examined the influence of PCC substitutions to characteristics of temperature of freshly mixed concrete and drying shrinkage of hardened concrete.

Based on the research, there is an increase in temperature of freshly mixed concrete. The increase in temperature is not a result of the influence of chemical reaction in the concrete mixes, but due to the temperature characteristics of the material forming the concrete and the surrounding environment. From the research of shrinkage, there is a greater of PCC substitution with Anadara granosa?s shell powder, ands greater shrinkage of hardened concrete."

"Anak merupakan sumber potensi dan generasi penerus yang memiliki tugas untuk mejujudkan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dan perlu dipersiapkan sedini mungkin agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar....."

"Permasalahan kajian dalam penelitian ini memfokuskan tentang bolehkah seorang cucu sebagai ahli waris dari harta pusaka kakek atau neneknya menggantikan bagian yang diperoleh bapak atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau nenek tersebut...."

"Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu mengenai (1) konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017; (2) perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan (3) tanggung jawab notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya terhadap peraturan OJK selama masa keanggotaan profesi penunjang pasar modal. Untuk menjawab permasalahan hukum diatas, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil analisa adalah setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017, seharusnya dapat menguatkan kedudukan baik notaris dan notaris pengganti di pasar modal. Namun pada kenyataannya, kedudukan notaris pengganti juga tidak kuat semenjak adanya peraturan tersebut, hal ini terjadi karena setiap akta mengenai IPO (Initial Public Offering) suatu perusahaan yang dibuat oleh notaris pengganti menjadi batal demi hukum. Mengenai peraturan terkait Otoritas Jasa Keuangan yang juga tidak diatur secara jelas menyebabkan ketidak pastian terhadap kedudukan notaris pengganti, contohnya dalam hal pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan tersebut pada praktiknya tidak dikenakan untuk notaris pengganti, hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada dimana setiap orang/badan yang melakukan kegiatan di pasar modal akan dikenakan pungutan.

---

This study discusses levies by financial services authorities to substitute notaries based on POJK number 67 / POJK.04 / 2017. In this study, the author raised 3 (three) main issues, (1) the conception of a notary substitute for the capital market until the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017; (2) to compare the position of a substitute notary public before and after the Financial Services Authority Regulation While; (3) the responsibility of a substitute notary who has ended his term of office against the FSA regulations during the membership period of the capital market supporting profession. To answer the above legal problems, the author uses the normative juridical research method. The result of the analysis is that after the enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 67 / POJK.04 / 2017, it should be able to strengthen the position of both notary and substitute notary public in the capital market. But in reality, the position of substitute notary public is not strong since the existence of the regulation, this happens because every deed regarding Initial Public Offering (IPO) of a company made by a substitute notary is null and void. Regarding regulations related to the Financial Services Authority which are also not clearly regulated, it causes uncertainty regarding the position of a substitute notary, for example in the case of levies by the Financial Services Authority. In practice, the levies are not imposed on substitute notaries, this is not in line with the existing regulations whereby every person / body carrying out activities in the capital market will be subject to levies."

"Latar BelakangKajian mengenai pemimpin tradisional pada masyarakat di Irian Jaya khususnya di daerah pedalaman belum banyak dibahas, dan kalaupun ada masih didasarkan pada penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh para antropolog, pamong praja, dan para pekabar Injil pada masa pemerintah Belanda beberapa tahun lampau.Penelitian tersebut masih terbatas pada upaya pendeskripsian data etnografi mengenai daerah di mana kegiatan mereka berlangsung. Upaya tersebut lebih ditekankan pada pencatatan berbagai aspek kehidupan sosial budaya, dengan tidak memberikan fokus pada suatu aspek tertentu.Kecuali itu, studi yang pernah dilakukan oleh Pospisil (1958;1978) di antara orang Ekagi yang berupaya membuat deskripsi serta menganalisa kebudayaan dari orang Ekagi. Salah satu aspek yang diungkapkan dalam hasil penelitiannya yaitu aspek hukum yang dipertautkan dengan aspek ekonomi, politik, dan masalah kepemimpinan. Aspek yang disebutkan terakhir ini lebih difokuskan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, serta bagaimana pengaruh dari luar terhadap kepemimpinan tradisional.Orang Ekagi seperti juga suku-suku lain yang mendiami daerah pedalaman (pegunungan tengah) dalam struktur pemerintahan adat mereka mengenal adanya pemimpin tradisional, yang masing-masing mempunyai sapaan yang berbeda satu dengan yang lain. Bagi orang Ekagi yang disebut sebagai pemimpin adalah tonowi. Sebagai seorang pemimpin tonowi, oleh para pendukungnya dikenal sebagai pemimpin yang secara ekonomis maupun politik menempati kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain, terutama dalam pemilikan harta (kekayaan).Pemilikan kekayaan yang berlebihan oleh seorang tonowi secara tidak langsung mengangkat status sosial sebagai pemimpin dalam masyarakat. Seorang tonowi dalam sistem politik tradisional menduduki posisi sebagai pemimpin dalam keluarga luas, klen, dan juga pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi. Selain sebagai pimpinan dalam lembaga-lembaga adat di atas, tonowi dengan kemampuan yang dipunyai dapat bertindak sebagai pelaksana hukum adat dalam menangani sengketa yang ada dalam masyarakat.Secara intern tonowi memiliki hak untuk menangani serta menyelesaikan sengketa-sengketa hukum yang terjadi di antara sesama anggota klen. Sedangkan sengketa yang terjadi antar klen ataupun konfederasi pun selalu diselesaikan secara bersama-sama antar tonowi yang bersangkutan.Dalam kehidupan politik seorang tonowi sebagai pemimpin di tingkat klen dan konfederasi selalu berupaya agar dengan kekuasaan serta kemampuan ekonomi yang dimilikinya agar dapat menciptakan hubungan baik di antara mereka, dan sekaligus memantapkan kedudukan sebagai pemimpin ke dalam maupun ke luar.Dari segi ekonomi seorang tonowi selain sebagai pemimpin juga dikategorikan sebagai orang yang memiliki kekayaan, yang biasanya diupayakan sendiri oleh yang bersangkutan. Kekayaan ini sebagai lambang status sosial keberhasilan seseorang dalam mengumpulkan harta dan menempatkan dia dalam kedudukan yang lebih tinggi dari penduduk lain. Dengan kekayaan yang dimiliki menyebabkan sebagian dari anggota klen atau konfederasi sangat tergantung kepadanya, terutama dalam upaya memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang hadapi anggotanya."