Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang efektivitas metode penggalangan terhadap mantan narapidana teroris di Indonesia. Terorisme di Indonesia terbukti masih ada bahkan berkembang dalam bentuk dan kelompok-kelompok baru. Penelitian ini berupaya mengukur efektivitas metode penggalangan yang sudah dilakukan oleh penegak hukum maupun yang dilakukan oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisa triangulasi yang membandingkan data dan hasil wawancara dari beberapa narasumber. Responden yang diwawancarai adalah sumber utama yang terlibat langsung baik sebagai subjek maupun objek penggalangan intelijen.Hasil penelitian ini menyarankan adanya upaya terkoordinasi antara aparat negara dalam memberdayakan mantan narapidana kasus terorisme. Selain itu, pendekatan lunak dengan metode RASCLS dinilai efektif dan dianjurkan untuk digunakan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses a method of raising the effectiveness of the intelligence conditioning for ex-convict terrorists in Indonesia. Terrorism in Indonesia has proven to still exist and even thrive in the form of new groups. This research seeks to measure the effectiveness of intelligence conditioning methods that have been carried out by law enforcement as well as those carried out by the nongovernmental organizations. This study is a qualitative study using techniques that compare data triangulation analysis and interviews from several sources. Respondents were interviewed is the main source directly involved either as the subject or object of intelligence conditioning. These results suggest the existence of a coordinated effort between state agencies to empower ex-convict terrorism cases. In addition, the soft approach RASCLS method is considered effective and is recommended for use., This thesis discusses a method of raising the effectiveness of the intelligence conditioning for ex-convict terrorists in Indonesia. Terrorism in Indonesia has proven to still exist and even thrive in the form of new groups. This research seeks to measure the effectiveness of intelligence conditioning methods that have been carried out by law enforcement as well as those carried out by the nongovernmental organizations. This study is a qualitative study using techniques that compare data triangulation analysis and interviews from several sources. Respondents were interviewed is the main source directly involved either as the subject or object of intelligence conditioning. These results suggest the existence of a coordinated effort between state agencies to empower ex-convict terrorism cases. In addition, the soft approach RASCLS method is considered effective and is recommended for use.]

Abstrak :
Disertasi ini membahas tentang perkembangan kegiatan intelijen modern dengan menggunakan human intelligence dan techno intelligence, yang dilaksanakan oleh sejumlah jajaran intelijen kenegaraan di Indonesia. Bahwa kegiatan intelijen yang dilaksanakan oleh setiap lembaga intelijen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dengan sifat tertutup dalam operasi rahasia selama kurun waktu tertentu, yang menggunakan teknik, taktik dan strategi, terhadap sasaran perorangan maupun kelompok, melalui pelibatan unsur manusia dan teknologi secara simultan. Adanya kegiatan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh agen intelijen bersama satuan intelijen, sebagai operasi klandestin untuk mendeteksi sejumlah fenomena dan potensi gangguan yang menjadi ancaman terhadap keamanan, sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri. Selain itu, kegiatan pengamanan intelijen menjadi bagian dalam upaya meniadakan segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas organisasi, melalui sejumlah tindakan pengamanan terhadap personel, kegiatan, material dan bahan keterangan / informasi. Sedangkan kegiatan penggalangan intelijen, dilaksanakan untuk merubah emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi dari sasaran perorangan maupun kelompok, dengan menggunakan metode tertentu oleh satuan intelijen di daerah yang telah ditentukan. Oleh karena itu, disertasi ini menguraikan upaya rekonstruksi kegiatan intelijen yang secara teknis, taktis dan strategis menjadi model pelibatan human intelligence dan techno intelligence, menghadapi ancaman keamanan dalam negeri di Indonesia. ......This dissertation discusses the development of modern intelligence activities using human intelligence and techno intelligence, which are carried out by a number of state intelligence agencies in Indonesia. That intelligence activities carried out by each intelligence agency include investigation, security and collection, with a closed nature in secret operations over a certain period of time, which uses techniques, tactics and strategies, against individual and group targets, through the simultaneous involvement of human and technological elements. There are intelligence investigation activities carried out by intelligence agents together with intelligence units, as clandestine operations to detect a number of phenomena and potential disturbances that pose a threat to security, as a form of anticipation to maintain security stability in the country. In addition, intelligence security activities are part of efforts to eliminate all forms of threats, interference and obstacles that occur in the implementation of organizational tasks, through a number of security measures for personnel, activities, materials and information/information. Meanwhile, intelligence gathering activities are carried out to change the emotions, attitudes, behavior, opinions and motivations of individual and group targets, using certain methods by intelligence units in predetermined areas. Therefore, this dissertation outlines efforts to reconstruct intelligence activities technically, tactically and strategically into a model involving human intelligence and techno intelligence, facing domestic security threats in Indonesia.

Abstrak :

Tesis ini mengkaji mengenai aturan terkait perlindungan hukum kegiatan penggalangan dana  yang dilakukan dengan menggunakan platform Donation based  Crowdfunding.  Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 namun aturan ini belum mengenal penggalangan dana dengan menggunakan pihak ketiga seperti platform donation based crowdfunding. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi analisis bentuk badan usaha yang dapat digunakan oleh situs pengelola donation based crowdfunding sehingga mempunyai legal standing di Indonesia, bentuk perlindungan dan pengawasan terkait risiko dan juga perbandingan aturan dan perlindungan hukum donation based crowdfunding di Amerika, Uni Eropa dan India. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature, dan buku-buku yang relevan dengan Donation Based Crowdfunding.

 

---

This thesis examines the rules regarding law enforcement of fundraising activities carried out using the donation based crowdfunding platform. Fundraising activities are basically governed by Law No.9 of 1961 and PP No. 29 of 1980, however these rules does not recognize fundraising using third parties such as donation based crowdfunding platforms. The problem examined in this thesis include the analysis of business entity forms that can be used by donation based crowdfunding management sites so that they have legal standing in Indonesia, in terms of risk protection and supervision and also comparison of donation based crowdfunding legal protection and rules in United States, European Union and India. This thesis is compiled using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on existing literature studies and positive laws. This study uses a legal approach accompanied by literature studies to get a more comprehensive understanding. The types of data needed in this thesis are secondary data obtained through library studies, such as legislation, official documents, literature, and books that are relevant to Donation Based Crowdfunding.

 

Abstrak :
Penelitian ini terkait kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding dengan studi kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji perbandingan pengaturan donation based crowdfunding di Indonesia dengan negara Singapura dan India; (2) untuk menganalisis kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding di Indonesia terkait kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap-ACT. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative. Adapun hasil yang didapatkan oleh penulis melalui penelitian ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan donation-based crowdfunding telah tersedia meskipun belum terintegrasi dan masih terpisah-pisah, namun demikian peraturan yang ada belum sepenuhnya melindungi hak-hak donatur dan memberikan kepastian hukum bagi donatur dalam kegiatan donation based crowdfunding. Hal ini terbukti dengan adanya kasus dugaan penyimpangan dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Untuk itu perlu segera dirumuskan dan diterapkan aturan perundangan yang khusus mengatur kegiatan donation based crowdfunding agar dapat lebih memberikan kepastian hukum bagi donatur. Pengalaman-pengalaman negara tetangga yakni Singapura dan India yang dapat diadopsi dan menjadi referensi untuk menyusun peraturan perundangan yang terintegrasi. ......This research is related to the law for donors in crowdfunding-based donation activities with a case study of the Aksi Cepat Tanggap Foundation. The objectives of this study are (1)to examine comparisons of donation-based crowdfunding arrangements in Indonesia with Singapore and India; (2) to analyze legal certainty for donors in donation-based crowdfunding activities in Indonesia related to the Aksi Cepat Tanggap Foundation – ACT case. This research was is compiled using normative legal writing method. The results obtained by the authors through this research are that the laws and regulations in Indonesia that regulate donation-based crowdfunding activities are available even though they are not yet integrated and are still fragmented, however, the existing regulations do not fully protect the rights of donors and provide legal certainty for donors in donation-based crowdfunding activities. This is proven by the case of alleged misappropriation of donation funds by the Aksi Cepat Tanggap Foundation. For this reason, it is necessary to immediately formulate and apply legislation that specifically regulates donation-based crowdfunding activities so that they can provide more legal certainty for donors. The experiences of neighboring countries, namely Singapore and India, which can be adopted and used as references for drafting integrated laws and regulations.

Abstrak :
Skripsi ini membahas strategi-strategi penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dompet Dhuafa memiliki strategi penggalangan dana berupa penggalangan dana retail, penggalangan dana dengan kemitraan, kampanye dengan media komunikasi dan layanan personal. Penggalangan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa didukung oleh kredibilitas organisasi, sumberdaya manusia yang loyal dan berjiwa kedermawanan sosial, kualitas program, komunikasi yang baik dengan donatur dan media kampanye yang menarik. Sedangkan hambatannya adalah kesulitan menemukan gagasasan tema, terbatasnya biaya sosialisasi, kurangnya kemauan masyarakat untuk berdonasi, kesulitan mencari karyawan yang berdedikasi tinggi dan kebijakan pemerintah. ......This study discuses about strategies of fundraising conducted by Dompet Dhuafa with the supports and obstacles. This study used qualitative method and descriptive approach. The result of study show that Dompet Dhuafa have some strategies of fundraising such as retail, partnership, champagne with communication media and personal services. The fundraising activities are supported by organization credibility, loyal and generous employees, best quality of programs and good relationship with donor. Whereas, the obstacles are getting some difficulties to find ideas, limited cost for socialization, less of motivation from people to donate, less employees with high dedication and the rules.

Abstrak :
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi lembaga yang memberi perhatian pada terorisme sebagai akibat dari paham radikalisme. Berdasarkan keterangan dari BNPT, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, beberapa diantaranya kembali melakukan aksi terorisme. Hal ini menjadi perhatian khusus aparat keamaan, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah aksi-aksi terorisme. Selain itu terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi terealisasinya aksi terorisme, salah satunya di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kegiatan penggalangan kepada mantan narapidana terorisme (Napiter) oleh pihak terkait dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme di wilayah Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan teori penggalangan, teori deradikalisasi, dan teori sinergitas. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan Nvivo sebagai alat bantu untuk mengkategorikan dan mempermudah dalam mendeskripsikan permasalahan serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan kepada mantan narapidana terorisme sudah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan intelijen negara di daerah, meliputi BIN, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, para napiter diberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait nasionalisme, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) oleh pihak LP dan kepolisian maupun setelah keluar LP dengan pemantauan dari BIN, TNI, Polri dan pemerintah daerah. Selain itu, proses penggalangan ketika napiter sudah bebas tetap diberikan perhatian khusus melalui silaturahmi ke rumah-rumah napiter dengan komunikasi persuasif oleh aparat setempat. Selanjutnya juga diberikan pendampingan kewirausahaan dan usaha mandiri oleh pemerintah daerah, serta sosialisasi terkait bahaya hoaks dalam dunia digital baik dari gadget ataupun media lain. Deradikalisasi secara mendasar sudah dilaksanakan oleh pihak BNPT dengan mensinergikan semua pihak dari lembaga- lembaga lain. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut menjadikan satu pertimbangan dan contoh nyata bahwa penggalangan dapat mencegah menyebarnya paham radikalisme dan aksi terorisme di masyarakat.