Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korupsi terjadi tidak hanya pada tingkat level pemerintahan tertinggi, namun juga pada tingkat terendah, yaitu di desa. Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah untuk memahami dan mendiskusikan melemahnya pengendalian sosial di tingkat desa di wilayah Karesidenan Kediri yang mengakibatkan korupsi dana desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang kehidupan di desa yang menggambarkan solidaritas mekanik yang kuat dengan kepatuhan nilai dan norma dalam kehidupan sosial, akan tetapi masih terjadi tindakan korupsi di tingkat desa. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus korupsi dana desa di wilayah Karesidenan Kediri. Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan analisis fenomena pengendalian di masing-masing desa. Teori-teori yang digunakan untuk membantu analisis adalah occupational crime, containment theory, social exchange theory, dan hubungan patron klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dana desa rentan terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap perilaku korupsi oleh lingkungan kerja, pihak yang berwajib, dan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap sistem peraturan dan pengendalian terhadap tindakan korupsi di desa. Penelitian ini juga memberikan saran terkait kebijakan pengendalian sosial bagi masyarakat dan pemerintah desa, pengendalian terhadap perilaku korupsi, serta evaluasi terkait kompetensi dan integritas pemerintah desa dalam mencegah korupsi di tingkat desa. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. ......Corruption occurs not only at the highest level of government but also at the lowest level, namely in rural villages. In this study, the main objective is to understand and discuss the weakening of social control at the village level in the Kediri Residency area, resulting in corruption of village funds. The problem in this research lies in the rural community's way of life, which is characterized by strong mechanical solidarity and adherence to values and norms in social life, yet corruption still occurs at the village level. The method employed in this research is qualitative, using a case study approach to examine the corruption of village funds in the Kediri Residency area. The researcher collected data through observation, interviews, and analysis of control phenomena in each village. The theories utilized to aid the analysis include occupational crime, containment theory, social exchange theory, patron-client relationships, and stake in conformity. The research findings indicate that corruption of village funds is prone to occur due to a lack of supervision over corrupt behavior by the work environment, authorities, and social life of the community. This leads to non-compliance with regulatory systems and controls against acts of corruption in the village. The study also provides recommendations regarding social control policies for the community and village governments, control measures against corrupt behavior, and evaluations regarding the competence and integrity of village governments in preventing corruption at the village level. The aim is to prevent similar incidents from recurring in the future.

Abstrak :
Gerakan sosial global Black Lives Matter yang menolak diskriminasi rasial terhadap orang-orang ras kulit hitam didorong oleh maraknya kriminalisasi dan kasus kekerasan yang dilakukan oleh agen pengendalian kejahatan, terutama di Amerika Serikat. Fenomena tersebut tidak terlepas dari sejarah dan struktur sosial di Amerika Serikat yang menyebabkan kesenjangan dan bentuk-bentuk kerugian sosial terhadap kelompok Afrika-Amerika sebagai ras minoritas. Rasialisme dan rasisme yang dialami kelompok Afrika-Amerika diangkat dalam berbagai media dan karya seni, salah satunya adalah film dokumenter berjudul 13th (2016) yang diproduksi oleh Netfflix. Tulisan ini membahas film dokumenter 13th melalui pendekatan kriminologi visual sebagai salah satu bentuk kontra-visualitas, yakni karya visual yang mengungkap kekerasan di balik kekuasaan dan memberikan visibilitas baru bagi pihak yang tertindas untuk dapat mengubah narasi. ......The Black Lives Matter global social movement, which stands against racial discrimination against black people, emerged from the rampant criminalization and brutality committed by agents of crime control, especially in the United States of America. The phenomenon is closely related to the history and social structure which generates inequality and various forms of social harm towards African-Americans as a racial minority. The racialism and racism experienced by African-Americans have been a recurring theme in multiple media and artworks, for instance, the Netflix-produced documentary film entitled 13th (2016). By utilizing a visual criminology approach, this article will discuss the film as a form of counter-visuality, defined as a visual work that reveals the violence operating behind an authority and grants new visibility to the oppressed group in order to own and change the narrative.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang peran model panopticism Dewan Pers dalam pengendalian sosial kejahatan di media siber serta proses self regulation media siber. Melalui metode field research, peneliti mencoba menjelaskan model panopticism yang dibentuk atas adanya relasi antara Dewan Pers, Asosiasi Pers AMSI dan AJI serta Unsur Masyarakat dalam pengendalian berita kejahatan di media siber. Hasil menunjukkan empat ciri panopticism yang dimiliki oleh Dewan Pers, AMSI, AJI dan unsur Masyarakat berperan untuk terbentuknya regulation di media siber indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of panopticism model of Press Council in social control of crime in cyber media and the self regulation process of cyber media. Through field research method, the researcher tried to explain the panopticism model formed on the relationship between Press Council, Press Association AMSI and AJI and Elements of society in controlling crime news in cyber media.The results show four characteristics of panopticism possessed by the Press Council, AMSI, AJI and the elements of society that plays a role on the formation of self regulation in Indonesias 39 cyber media.