Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan. ......The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya aksi unjuk rasa yang mengakibatkan terbakarnya empat personel Polres Cianjur. Situasi unjuk rasa saat itu, terjadi pembakaran kardus dan ban bekas oleh peserta aksi kemudian ke-empat personel tersebut berinisiatif keluar dari ikatan pasukan untuk memadamkan api yang terbakar tanpa menggunakan alat pemadam api ringan, peralatan dan perlengkapan Dalmas. Seketika itu salah satu peserta aksi unjuk rasa melempar plastik yang berisi bensin kepada petugas hingga api menyambar kepercikan bensin dan membakar ke-empat personel Polres Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan wawancara secara mendalam terhadap dokumen dan pihak yang terlibat. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian massa aksi unjuk rasa tidak mendapat perhatian khusus dari pimpinan Polres Cianjur. Hal ini terlihat dari data yang telah penulis dapatkan bahwa hanya dua personel yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dan pelatihan singkat dari 71 personel Sat. Sabhara. Pada penelitian ini teori manajemen digunakan untuk menggambarkan pengelolaan personel Polres Cianjur dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Sedangkan teori kompetensi digunakan untuk menganalisa kemampuan personel dalam melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa. Selain itu, terdapat konsep HAM dan pengendalian massa digunakan untuk menganalisa pelaksanaan aksi unjuk rasa. Kendala yang dihadapi Polres Cianjur dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa terlihat pada kurangnya pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Dalmas. Oleh sebab itu, penulis melengkapi analisa dengan menggunakan konsep pembinaan pelatihan sehingga dapat memberikan gambaran dalam upaya perbaikan pengamanan aksi unjuk rasa yang damai. ......This research was motivated by a demonstration that resulted in the burning of four Cianjur Police Personnel. The demonstration situation at that time, there was burning of carboard and used tires by the participants of the action then the four personnel took the initiative to leave a troop bond to extinguish the burning fire without using light fire extinguishers and Dalmas equipment and supplies. Immediately, one of the protesters threw a plastic bag filled with gasoline at the officers until the fire grabbed sparks of gasoline and burned the four Cianjur Police personnel. This research uses a qualitative method with a case study approach with in-dept interviews of the documents and parties involved. This study found that the provision of knowledge and skills in controlling mass demonstrations did not receive special attention from the leadership of Cianjur District Police. This can be seen from data that the author has obtained that only two personnel have attended training and brief training from 71 of Patrol personnel. In this study, management theory is used to describe mass management control by Cianjur District Police. Meanwhile, competency theory is used to analyze the ability of personnel in carrying out the task of securing demonstration. In addition, there are concepts of human rights and mass control used to analyze the implementation of demonstrations. In fact, most of the Cianjur District peronnel did not have the knowledge and skill for mass control. Therefore, the author completes the analysis by using the concept of training development so that it can provide an overview in effort to improve the security of peaceful demonstrations.