Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fenomena geng klitih merupakan suatu sebutan masyarakat Yogyakarta terhadap kasus kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan oleh sekumpulan geng remaja/pelajar. Motif kejahatannya beragam dan di luar orientasi materi, seperti balas dendam antarkelompok, menunjukkan solidaritas kelompok, pemberontakan terhadap sistem, hingga ajang unjuk eksistensi diri. Sementara itu, latar belakang lingkungan keluarga, pergaulan di sekolah, dan lemahnya social bond memiliki peran vital dalam pembentukan faktor kriminogen individu yang terlibat. Tesis ini membahas fenomena geng klitih dengan pendekatan kriminologi budaya yang berhubungan dengan subkebudayaan delinkuen, pengaruh dinamika kota dan penduduk, serta peranan agen kontrol sosial baik lembaga pemerintahan hingga masyarakat. Hasil penelitian ini berupa suatu gagasan pengendalian sosial kejahatan di luar peradilan pidana yang berbasis pada pelibatan agen masyarakat sesuai dengan konteks pandangan kriminologi budaya. ......A phenomenon of Klitih gang is a term mentioned by the people of Yogyakarta toward street crime conducted by a group of youth/student geng. The motive of the crimes are vary and beyond money orientation, such as revenge among groups, to expressed groups solidarity, rebellion against the system, and to show self exsistence. Meanwhile, family background, school‘s association, and weak social bond have a vital role in forming a criminogenic factor of the person involved. This thesis discusses the phenomenon of the Klitih gang with a cultural criminology approach that is related to delinquent subcultures, the impact of city and population dynamics, and the role of social control agents in both the government agency and society. The result of this thesis is in a form of a notion of social crime control throughout criminal justice based on the involvement of the community in accordance to the context of the cultural criminology views.

Abstrak :
Hadirnya media sosial di kehidupan sehari-hari memungkinkan kita dapat berkomunikasi dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dalam konteks kejahatan, media sosial juga berguna dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan suatu strategi dalam penegakan hukum, dimana media bertujuan untuk meminimalisir angka kejahatan dan mencapai ketertiban dalam masyarakat. Penulisan ini melihat bagaimana media sosial bisa menjadi salah satu metode yang efektif dalam pengendalian kejahatan melalui viralisasi kasus kejahatan di media sosial tahun 2021-2022. Dengan menggunakan teori perilaku kolektif dan transisi ruang, viralisasi terjadi sebagai respon dari masyarakat di ruang siber yang melihat penegak hukum tidak maksimal dalam pengendalian kasus kejahatan. Kriminologi konstitutif melihat bahwa proses viralisasi di media sosial merupakan wacana yang diciptakan sendiri oleh warga internet melalui proses interaksi, sehingga membentuk konstruksi sosial atau realitas baru di masyarakat. Oleh karena itu, viralisasi kasus kejahatan di media sosial merupakan mekanisme penekan (pressure mechanism) yang efektif kepada penegak hukum agar bisa memproses kasus kejahatan dengan maksimal.  ......The presence of social media in life allows us to communicate easily anywhere and anytime. In the context of crime, social media is also useful in crime prevention which is a strategy in law enforcement, where the media aims to minimize crime rates and achieve order in society. This writing looks at how social media can be an effective method of controlling crime through viralization of crime cases on social media in 2021-2022. By using the theory of collective behavior and space transition, viralization occurs as a response from people in cyberspace who see that law enforcement is not optimal in handling crime cases. Constitutive criminology sees that the viralization process on social media is a discourse created by internet citizens themselves through the interaction process, thus forming a new social construction or reality in society. Therefore, viralization of crime cases on social media is an effective pressure mechanism for law enforcement to be able to process crime cases optimally.