Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2017 tercatat total bencana di Indonesia adalah 2.853 kejadian dimana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yaitu banjir menempati urutan pertama (978 kejadian). Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi prasarana publik yang rusak. Penanganan tanggap darurat untuk infrastruktur itu sendiri memerlukan proses perencanaan proyek yang baik karena menjadi salah satu fungsi vital dalam mencapai tujuan proyek sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu aspek kemanfaatan dan efektivitas (Pasal 31). Pengembangan proses perencanaan penanganan tanggap darurat dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Pedoman Kerangka Ilmu Manajemen Proyek atau Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) khususnya edisi keenam tahun 2017 yang umumnya diakui sebagai praktik yang baik (best practice) dengan studi kasus: bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan menganalisa gap/kesenjangan berdasarkan komparasi prosedur perencanaan eksisting dengan proses perencanaan berbasis PMBOK yang mana kemudian ditambahkan/diperbaiki aktifitas-aktifitas yang diperlukan untuk mengeliminasi gap tersebut sehingga prosedur yang dihasilkan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dokumen perencanaan. ......In 2017 the total disaster recorded in Indonesia was 2,853 incidents which were dominated by hydrometeorological disasters, namely flooding which ranked first (978 incidents). The flood disaster not only caused rice fields to be flooded so they could not be harvested and destroyed housing and settlements, but also damaged the community's socio-economic service facilities and public infrastructure, and even claimed lives. Although community participation in the context of flood prevention is very evident especially in emergency response activities, flooding has caused additional state financial burdens, especially to rehabilitate and restore damaged public infrastructure functions. Emergency response handling for infrastructure itself requires a good project planning process because it is one of the vital functions in achieving project objectives as stated in the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, namely aspects of benefit and effectiveness (Article 31). The development of the emergency response planning process in this study will use the Project Management Body of Knowledge approach (PMBOK Guide) especially the sixth edition of 2017 which is generally recognized as best practice with case studies: flood natural disasters in Padang Pariaman District, it is by analyzing gaps based on the comparison of existing planning procedures with the PMBOK-based planning process which activities are then added/corrected to eliminate the gap so that the resulting procedures are expected to improve the quality of planning documents.

Abstrak :
Fenomena kerusakan yang terjadi pada bangunan gedung sering terjadi dan dapat memberikan dampak buruk yaitu mengganggu kinerja para penggunanya. Untuk mengatasi kerusakan tersebut perlu dilakukan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan pada komponen arsitektur bangunan tersebut. Pada nyatanya, pada bangunan pemerintah belum adanya standar operasional prosedur yang dapat digunakan unruk dijadikan pedoman teknis pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur. Tidak adanya prosedur sering kali menjadi hambatan dan berdampak buruk pada saat teknis pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan gedung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi komponen arsitektur pada bangunan negara, menetapkan alur komunikasi, mengembangkan prosedur dan menetapkan bentuk perencanaan k3 terkait pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan negara di Jakarta. Strategi penelitian yang digunakan adalah analisis arsip dan kuesioner kepada pakar. Dari identifikasi faktor yang penghambat, prosedur dapat dikembangkan berdasarkan literatur terkait. Hasil dari penelitian adalah standar operasional prosedur berbasis risiko yang kemudian digunakan dalam penyusunan rekomendasi perencanaan K3, sehingga dapat meningkatkan kinerja keselamatan dalam pekerjaan tersebut.

---

The phenomenon of damage that occurs in building buildings often occur and can adversely affect the performance of its users. To overcome the damage need to do maintenance work and maintenance on the architectural component of the building. In fact, in government buildings there is no standard operating procedures that can be used for technical guidance of maintenance and maintenance of architectural components. The absence of a procedure is often an obstacle and adversely affects the technical implementation of maintenance and maintenance work. The purpose of this research is to identify the architectural component of the state building, establish the communication channel, develop the procedure and establish the planning form of the work related to maintenance and maintenance of state building in Jakarta. The research strategy used is archive analysis and questionnaire. From identification of inhibiting factors, procedures may be developed based on related literature. The results of the study are risk based standard operation procedures used in the safety plan recommendations so as to improve safety performance in the work.