Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya engembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party."

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya pengembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party."

"Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk melindungi konsumen dari kelemahannya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. UUPK mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen perumahan. Hal ini tercermin dari adanya ketentuan pasal-pasalnya yang dapat diterapkan dalam perlindungan hukum konsumen perumahan, khususnya dari iklan yang berlebihan dan tidak dapat dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan pengembang. Terhadap kasus yang dianalisis dalam tesis ini terlihat bahwa Penyelesaian rnasalah konsumen perumahan tidak cukup hanya ditangani satu pihak saja namun membutuhkan kesadaran dan peran semua unsur penegak hukum dalam meminimalisir pengeksploitasian pengembang atas kelemahan konsumen.

---

Consumer becomes business activity object to get maximum profit by developer through promotion gimmick, marketing model, and applying disadvantage consumer standar agreement. Consumer Protection Law has a real big role in straightening of law to deed of business agent harm housing consumer. This thing earns we to see from existence of rule of its applicable sections in protection of housing consumer law, especially from abundant advertisement and haves no implementation of achievement promised by developer. To case analysed in this thesis seen that solution, consumerism problem insufficient only handled by one party but requires awareness and the role of all element of law enforcer to minimize exploitation of developer to consumer weakness."

"Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran(PTP) memiliki peran strategis dalam pembelajaran di eradigital sekarang. Permasalahannya adalah: (1) apa produk-produk yang harus di hasilkan profesi PTP di era digital?; dan(2) bagaimana pemanfaatan dan penerapan produk PTP dalam pembelajaran di era digital? Tujuan kajian ini adalah untuk mendiskripsikan berbagai produk yang dihasilkan oleh profesi PTP, dan pemanfaatan atau penerapan produk tersebut dalam kegiatan pembelajaran di era digital sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai literatur dari hasilkajian dan penelitian mengenai produk-produk PTP. Hasil kajian menunjukkan bahwa profesi PTP telah menghasilkan produk-produk berupa: (1) model pembelajaran inovatif berbasis TIK; (2) konten pembelajaran dengan berbagai jenis media; dan (3) aplikasi e-pembelajaran. Kesimpulannya adalah bahwa produk-produk profesi PTP ini diharapkan dan dibutuhkan dalam menunjang terselenggaranya proses pembelajaran era digital di berbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan di Indonesia. Sarannya adalah bahwa profesi PTPharus selalu meningkatkan kompetensi teknis, kreatifitas, dan inovasi untuk menghasilkan produk sesuai dengan tuntutan era digital sekarang."

"Meningkatnya transaksi jual beli satuan rumah susun atau apartemen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun telah menimbulkan keraguan akan keabsahan hukum PPJB sebagai dasar kepemilikan bagi pembeli. Situasi ini sangat beresiko bagi pembeli untuk mengalami kerugian jika pihak pengembang mengalami kepailitan. Sebagaimana ditemukan pada kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Para pembeli Apartemen CL yang beritikad baik terhadap pengembang PT MTP yang dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut berakibat kepada usaha mereka dalam hal ini apartemen CL. Sehingga, berdampak bagi para penghuni apartemen yang telah mereka beli secara lunas akan ikut dieksekusi oleh Kurator. Penelitian hukum ini adalah berbentuk doktrinal, tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun atau apartemen yang didasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas serta unit apartemen sudah diserahterimakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakui sah dan memiliki kekuatan hukum. Pada proses kepailitan yang dialami PT MTP, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari developer yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai utang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren dalam proses kepailitan developer

---

The increasing number of transactions for the sale and purchase of condominium units or apartments through Preliminary Sale and Purchase Agreements without the creation of Sale and Purchase Deeds and the granting of Ownership Rights to Condominium Units has raised doubts about the legal validity of PPJB as a basis for ownership for buyers. This situation poses a high risk for buyers, who may suffer losses if the developer goes bankrupt. This issue was observed in the case of Supreme Court Decision Number 1459 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. The buyers of CL Apartments, who acted in good faith towards the developer MTP Ltd, were affected by the developer's bankruptcy. This bankruptcy impacted their business, including CL Apartments, leading to the potential execution of fully paid apartments by the curator, thus affecting the residents. This legal research is doctrinal in nature, using a prescriptive research typology and secondary data, which includes primary and secondary legal materials. The findings indicate that the sale and purchase of condominium units or apartments based on a fully paid PPJB, where the apartment unit has been handed over, is legally recognized and holds legal force according to the Civil Code. During the bankruptcy process of MTP Ltd, the legal standing of buyers is as parties entitled to a performance from the developer that has not been fulfilled, categorizing this as debt, making the buyers concurrent creditors in the developer's bankruptcy process."

"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah baru dan perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang sudah ada (existing).

 

---

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local government. This research is a normative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations which are then related to the reality or practice that occurs in the field using a legal approach, case approach, historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and developers to prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy certificates for existing homes.

"

"Manusia memiliki kebutuhan primer yang harus dipenuhi, kebutuhan primer itu salah satunya adalah kebutuhan akan papan (tempat bertinggal). Untuk menyiasati masalah kebutuhan akan tempat bertinggal (masalah ketersediaan lahan dan harga), dicarilah suatu solusi yang bertujuan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Kota Depok yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta dinilai feasible sebagai tempat untuk membangun hunian-hunian baru yang dapat menjawab masalah akan ketersediaan lahan dan masalah akan harga. Untuk membangun perumahan, tentunya pihak developer tidak akan membangun tanpa perencanaan yang matang. Untuk itu, penulisan ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi developer dalam membangun perumahan landed housing di Kota Depok. Melihat pertumbuhan perumahan yang cukup masif, penulisan mengenai faktor yang memengaruhi developer dalam membangun perumahan di Kota Depok menarik untuk diketahui supaya pengembang dapat memahami kondisi pasar terhadap suplai. Metode penulisan yang dilakukan adalah dengan cara studi teori pada literatur. Berdasarkan hasil penulisan, didapatkan kesimpulan faktor-faktor yang memengaruhi pengembang dalam membangun perumahan landed housing di Kota Depok adalah; harga pasar, pendapatan masyarakat, segmentasi pasar, jumlah penduduk, dan peraturan terkait. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi developer yang bergerak di dalam bidang properti, khususnya developer perumahan landed housing di Kota Depok.

---

Humans have primary needs that must be met, one of them is the need for shelter (dwelling). To get around the issues of dwelling needs (issues of land availability and prices), a solution was sought that aims to answer and solve these issues. Depok city, which borders with the capital city of Indonesia (Jakarta), is considered feasible as a place to build new dwellings that can answer the issue of land availability and the issue of the price of dwelling. In order to build landed housing, the developer must start from the proper planning. This thesis was conducted to look for any factors that influence developers in building landed housing in Depok city. Based on the massive growth of housing, it is interesting to finding on the factors that influence developers in building landed housing in the Depok city. Thus, developers can understand market conditions (supply and demand). The method used in this thesis is reviewing theoretical studies from literatures. Based on the results of the writing, it is concluded that the factors that influence developers in building landed housing in Depok city are; market prices, community incomes, market segmentation, population numbers, and related regulations. The results of this thesis are expected to be useful for developers, especially for landed housing developers in Depok city."

"Penelitian tesis ini merupakan hasil analisa hukum mengenai permasalahan yang dihadapi konsumen perumahan pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli atau (PPJB) lunas terhadap pengembang ketika dinyatakan pailit. Terdapat permasalahan yang timbul ketika pengembang dinyatakan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga mengenai sengketa konsumen terhadap obyek sengketa yaitu rumah, dalam hal ini ketika pengembang dinyatakan Pailit sedangkan konsumen telah membayar lunas rumah tersebut sehingga menimbulkan sengketa mengenai obyek perjanjian berupa rumah konsumen yang diikat dengan PPJB lunas milik konsumen, harus dicatat sebagai boedel pailit/harta pailit atau harus dikeluarkan dari boedel pailit/harta pailit. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi terhadap konsumen perumahan mengenai hak-haknya sebagai konsumen apabila telah membayar lunas obyek perjanjian berupa rumah yang telah diikat dengan PPJB Lunas antara konsumen dengan pengembang dan ketika pengembang dinyatakan pailit dan tidak dapat melanjutkan usahanya sebagai pengembang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan putusan-putusan pengadilan terkait PPJB lunas dalam kepailitan pengembang perumahan.

---

This thesis research is the result of a legal analysis of the problems faced by housing consumers who hold a deed of sale and purchase agreement (PPJB) in full against the developer when declared bankrupt. There are problems that arise when the developer is declared bankrupt by the panel of judges of the Commercial Court regarding consumer disputes against the object of dispute, namely the house, in this case when the developer is declared bankrupt while the consumer has paid off the house, causing a dispute regarding the object of the agreement in the form of a consumer's house bound with PPJB in full. owned by the consumer, must be recorded as bankrupt bank/bankrupt assets or must be removed from the bankrupt bank/bankrupt assets. This thesis research aims to provide information to housing consumers regarding their rights as consumers if they have paid in full the object of the agreement in the form of a house that has been tied to PPJB Lunas between the consumer and the developer and when the developer is declared bankrupt and cannot continue his business as a developer based on the Laws and Regulations. invitations in Indonesia and court decisions related to PPJB paid off in the bankruptcy of housing developers."