Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 17 E yang berbunyi "orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan memperhatikan isi dalam UU tersebut, maka perlu ditetapkan aturan pelaksana di lapangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sampai saat ini belum diputuskan dan ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan bentuk skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Penelitian ini menggunak9n pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan d 3n wisatawan mancanegara dengan menggunakan pedoman wawancara m3ndalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pendanat informan dengan kondisi yang ada berdasarkan data data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola, penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentUkan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasarna antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut. data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di lndonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut."

"Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Laporan magang ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 PT IPC Terminal Petikemas dimana yang pada umumnya langsung dipotong tetapi pada PT IPC Terminal Petikemas menggunakan metode pengembalian (reimbursement). Metode tersebut digunakan untuk mempermudah proses bisnis PT IPC Terminal Petikemas. Analisis dilakukan atas kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan 141 tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf C angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 serta dampak dari perlakukan metode reimbursement tersebut. Dampak tersebut muncul akibat beberapa kondisi yang belum sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Pada laporan ini juga menyertakan masukan yang dapat dilakukan oleh PT IPC Terminal Petikemas dalam mengatasi dampak yang diakibatkan dari proses reimbursement pajak PPh Pasal 23.

---

This internship report discusses Article 23 Income Tax that imposed on income for Domestic Taxpayer or Permanent Establishment that receives or obtains income derived from capital, delivery of services, or organizer of activities other than those tax deductible. This apprenticeship report discusses the flow of article 23 income tax at PT IPC Terminal Petikemas which is generally directly cut but at PT IPC Terminal Petikemas uses the method of reimbursement. This method is used to simplify the business process of PT IPC Terminal Petikemas. Analysis was carried out on compliance with Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax and 2015 Minister of Finance Regulation concerning Other Types of Services as referred to in Article 23 paragraph (1) letter C number 2 of Act Number 7 of 1983. The tax return at PT IPC Terminal Petikemas starts from the issuance of the Service Note that is made based on the Letter of Agreement up to the submission of tax refund requests in the financial section."

"ABSTRAKKebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara sudah berlaku sejak tahun 2010. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menyesuaikan konsep serta prinsip PPN yang berlaku di Indonesia yaitu destination principle. Selain untuk menyesuaikan konsep yang berlaku, adanya kebijakan ini juga diharapkan dapat diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak diberlakukannya kebijakan ini tidak sedikit pihak-pihak yang melakukan protes karena adanya batas minimal belanja yang cukup tinggi sehingga menganggap kebijakan ini kurang diminati pihak wisatawan mancanegara. Tujuan peneliti melakukan riset ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan PPN bagi wisatawan mancanegara berdasarkan PMK Nomor 76/PMK.03/2010 dan menganalisis antara PMK 120/PMK.03/2019 dengan pemberlakuan kebijakan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi wisatawan mancanegara jika dilihat dari konsep PPN yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dan mengikuti konsep yang ada. Namun, dalam mengimplementasikan kebijakan pengembalian PPN ini masih terdapat kekurangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan juga tingginya batas minimal belanja yang membuat wisatawan mancanegara tidak memanfaatkan kebijakan ini. Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan terbaru terkait perubahan syarat untuk mendapatkan batas minimal belanja, tetapi pada peraturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yang diharapkan dapat diubah kembali.

---

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) Refund policy for foreign tourists entered into force ever since the year 2010. The VAT Refund policy was made by the government to adjust the concept and principles of VAT in Indonesia, which is the destination principle. In addition to adjusting the current VAT concept, the VAT Refund policy was also made with the expectation to attract foreign tourists to visit Indonesia. However, since the enactment of The VAT Refund Policy, there has been a number of parties who criticized its high threshold spending limit, which led many to believe that this policy could be seen as less attractive to foreign tourists. The purpose of this research is to analyze the evaluation of VAT policies for foreign tourists through PMK No. 76/PMK.03/2010, also to analyze between PMK No. 120/PMK.03/2019 and the implementation of the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis technique. Data collection techniques used in this research are carried out through literature and field studies. The result of this research shows that the VAT Refund policy for foreign tourists in Indonesia is in compliance to the current VAT concept. However, there are still flaws in the implementation of the VAT Refund policy. One of the flaws in the implementation is the lack of socialization from the government, and also the high threshold spending limit which prevents foreign tourists from utilizing this policy. The government has issued a new regulation containing changes of requirements for obtaining the minimum threshold of spending limit, and yet there are still a number of flaws to the regulation that might expected to be revised."