Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terdapat cukup banyak pelanggaran di pasar modal yang merugikan investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Saat ini belum pernah ada kasus yang mengimplementasikan sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Penelitian ini fokus pada komparasi sistem disgorgement yang diimplementasikan di Amerika, Inggris dan Indonesia serta studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement sesuai kasus konkret di Indonesia Penelitian menggunakan metode yurudis normatif dengan data primer dan data sekunder, perbandingan sistem disgorgement pada Otoritas di Amerika, Inggris dan Indonesia. Ketentuan disgorgement telah banyak diterapkan oleh SEC dan FCA serta berhasil mengembalikan dana kepada investor dalam jumlah besar. Ketentuan disgorgement di Amerika dan Inggris tidak hanya berlaku di pasar modal, namun juga berlaku di perbankan, ritel, asuransi dan gratifikasi. Sampai dengan tesis ini disusun belum ada penerapan ketentuan disgorgement di Indonesia oleh OJK. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa contoh kasus hukum di masa lalu yang apabila telah terdapat ketentuan disgorgement maka dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Terdapat beberapa kesamaan dan kelebihan peraturan OJK, namun demikian dalam peraturan POJK masih terdapat beberapa kriteria untuk dikembangkan dan diatur kembali oleh OJK. ......Numerous infractions of capital market regulations harm investors and the broader public. The Financial Services Authority (OJK) has established a disgorgement mechanism in line with POJK No. 65 (POJK.04/2020) and SEOJK No. 17 (SEOJK.04/2021). POJK Number 65/POJK.04/2020 indicates that a disgorgement process has never been executed. This paper focuses on a comparison of the disgorgement mechanisms implemented in the United States, the United Kingdom, and Indonesia, together with case studies of earlier infractions. The results are anticipated to inform the OJK's application of disgorgement monies based on Indonesia's particular circumstances. This study uses normative legal methods with primary and secondary data, a comparison of the disgorgement systems in the United States with, the United Kingdom and Indonesia. The SEC and FCA have successfully implemented disgorgement requirements on a massive scale. In the United States and the United Kingdom, prohibitions on disgorgement apply not just to the capital market, but also to banking, retail and other. When this thesis was published, the OJK in Indonesia had not yet established disgorgement legislation. According to the author's research, a number of court cases in the past can be may be used a disgorgement clause. OJK rules have many parallels and benefits with POJK norms, however OJK must yet construct and restructure a number of POJK standards.

Abstrak :
Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari. ......Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future.

Abstrak :
Dalam dunia investasi yang semakin kompleks, peran Manajer Investasi Reksa Dana telah menjadi sangat penting. Namun, ada potensi penyalahgunaan pemberian informasi dari Manajer Investasi kepada para investor. Hal ini tentunya akan merugikan investor, sehingga diperlukan proteksi hukum terhadap korban yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab OJK sebagai pengawas resmi aktivitas pasar modal di Indonesia. Salah satu upaya OJK adalah menetapkan POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund). di Tahun 2020 melalui POJK Nomor 65/POJK.04.2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi. Sistem disgorgement fund ialah suatu sistem pengumpulan dana dari pelaku kriminalitas pasar modal yang hendak dikembalikan, untuk kemudian dana yang telah terkumpul ini dapat dibagikan kembali guna melunasi kerugian yang dialami para investor sebagai dampak dari penyelewengan UUPM. Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab Manajer Investasi atas kerugian Investor Reksa Dana apabila dikaitkan dengan Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data penelitian literatur serta wawancara terhadap pihak-pihak relevan dengan isu ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dana Kompensasi Kerugian Investor pada dasarnya merupakan instrumen yang esensial untuk melindungi investor, Namun, implementasinya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia masih kurang optimal. Maka dari itu, penulis menyarankan adanya peraturan pelaksana yang jelas dan ketat agar proses eksekusi Dana Kompensasi Kerugian Investor dalam rangka tindakan pemulihan kerugian yang dialami oleh investor dapat dilaksanakan dalam lingkungan Pasar Modal Indonesia. ......In the increasingly complex world of investment, the role of Mutual Fund Investment Managers has become highly significant. However, there is potential for the misuse of information provided by Investment Managers to investors. This could undoubtedly harm investors, necessitating legal protection for the victims, which falls under the responsibility of the Financial Services Authority (OJK) as the official supervisor of capital market activities in Indonesia. One of OJK's efforts was the issuance of OJK Regulation No. 65/POJK.04.2020 regarding the Return of Illegal Gains and Compensation Funds, which introduced the Disgorgement and Disgorgement Fund System in 2020. The disgorgement fund system involves the collection of funds from capital market wrongdoers with the intention of returning them, and subsequently redistributing these accumulated funds to compensate investors for the losses incurred due to violations of the Capital Market Law. The main focus of this thesis is on the responsibility of Investment Managers for the losses incurred by Mutual Fund Investors in relation to the Disgorgement Fund System. This research will be conducted using normative legal research methods with literature and interviews with relevant parties on this issue as the data sources. The results of this study indicate that the Disgorgement Fund is fundamentally an essential instrument to protect investors. However, its implementation within the existing Indonesian legal framework is still suboptimal. Therefore, the author suggests the need for clear and stringent regulations to ensure the execution of the Disgorgement Fund process in the context of recovering losses experienced by investors within the Indonesian Capital Market environment.