Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Poros Maritim yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya menjadikan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai halaman depan Indonesia. Namun, kondisi yang terjadi ialah pulau-pulau kecil di Indonesia hampir nyaris tak terjamah dari segi pembangunan karena negara fokus pada wilayah daratan pulau besar yang padat penduduk. Kondisi tersebut dapat terlihat dari pelayanan masyarakat pulau kecil yang jauh dari standar di sektor kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru berpotensi merugikan masyarakat pulau. Hal ini terjadi pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu daerah yang mendapat dampak dari implementasi RZWP3K ini ialah Pulau Pari, gugusan Kepulauan Seribu akan dijadikan pulau pariwisata yang tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan, lebih dari 300 kepala keluarga di Pulau Pari mayoritas bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui RZWP3K tidak serta merta menjawab persoalan ruang di pulau kecil, sebab ada ketidakkonsistenan dan ketidaktegasan, serta dimensi kesejahteraan sosial yang terabaikan baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. ......The maritime axis launched by the government should make the coast and small islands on the front page of Indonesia. However, the condition that occurs is that small islands in Indonesia are almost untouched in terms of development because the country focuses on large and densely populated mainland islands. This condition can be seen from the services of small island communities that are far from standard in the health, education, transportation, and aspects related to community needs. So far, the state's attention to small islands is under the auspices of Law Number 1 of 2014, revision of Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. In small island management, there are often many debates, from an economic, geopolitical, to sociocultural perspective. This difference in perspective has led to interventions that have the potential to harm island communities. This is the case with the Coastal Zone and Small Islands Zoning Plan (RZWP3K) which is being drafted by the DKI Jakarta Provincial Government. One of the areas affected by the implementation of the RZWP3K is Pari Island, a group of Thousand Islands which will be turned into a tourism island that does not involve the community. Meanwhile, more than 300 households on Pari Island mostly work as fishermen. This research uses a qualitative approach, with a descriptive type of research. The results of this study indicate that the implementation of policies through RZWP3K does not necessarily address the problem of space on small islands because there are inconsistencies and indecisiveness, as well as neglected dimensions of social welfare from both the central and regional governments to manage and utilize coastal areas and small islands.

Abstrak :
Monitoring perubahan iklim terutama potensi kenaikan Tinggi Muka Laut (TML) di daerah pesisir yang mempengaruhi perubahan garis pantai penting dilakukan untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model spasial perubahan garis pantai melalui hasil identifikasi data garis pantai historis multitemporal tahun 1990-2021 berbasis citra Landsat (TM, ETM, dan OLI) menggunakan metode DSAS. Pemodelan spasial dibangun dengan mempertimbangkan faktor geodinamik eksternal (erosi dan akresi), faktor hidrometeorologi (kenaikan TML), faktor proses biologi (NDVI), dan faktor aktivitas antropogenik (penutup lahan), memprediksi posisi garis pantai di masa depan, berkaitan dengan rencana penataan ruang. Hasil pemodelan spasial yang merepresentasikan periode waktu tahun 1990-2021 menunjukkan rata-rata secara umum pesisir Pandeglang mengalami erosi dan akresi yang hampir seimbang, dengan dominasi persentase total erosi 53% dan akresi 47%. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa faktor aktivitas antropogenik memiliki peran penting, dimana semakin meningkatnya luasan permukiman di wilayah pesisir berpengaruh pada terjadinya akresi, dan faktor kenaikan TML tidak berpengaruh signifikan pada perubahan garis pantai, sementara faktor kerapatan vegetasi berbanding terbalik dengan perubahan garis pantai. Pemodelan prediksi perubahan garis pantai menggunakan perhitungan statistik variabel LRR dengan metode Kalman Filter pada tahun 2041 akan bervariasi di sepanjang pesisir barat Pandeglang mulai dari -261,4 meter hingga 1368,6 meter, dengan rata-rata pergeseran 6 meter. Pola ruang RTRW Kab.Pandeglang Tahun 2011-2031 berdasarkan prediksi garis pantai tahun 2031 dan 2041 secara umum mengalami dampak terutama pada kawasan pariwisata dengan dinamika pantai mengalami erosi tinggi hingga 43 meter pada tahun 2031 dan 70 meter pada tahun 2041, sementara akresi tinggi hingga 89 meter pada tahun 2031 dan 206 meter pada tahun 2041. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan agar terwujud tujuan penataan ruang sebagai pusat pariwisata di Provinsi Banten yang berkelanjutan. ......Monitoring climate change, especially the potential for sea level rise (SLR) in coastal areas that affect shoreline changes, is important for environmental protection and national development. This study aims to build a spatial model of shoreline change through the results of knowing multitemporal historical coastline data for 1990-2021 based on Landsat (TM, ETM, and OLI) images using DSAS variables : NSM, SCE, EPR, and LRR. Then spatial modeling is built by considering external geodynamic factors (erosion and accretion), hydrometeorological factors (Sea Level Rise), biological process factors (vegetation), and anthropogenic activity factors (land cover), predicting the position of the coastline in the future, related to the plan. spatial planning. The results of spatial modeling representing the time period 1990-2021 show that the general average of the coast of Pandeglang experiences almost equal erosion and accretion, with the dominance of the total proportion of erosion 53% and accretion 47%. The average rate of change of the LRR value is 0.15 meters/year, the EPR value is 0.07 meters/year, and the NSM value is 2.23 meters. Anthropogenic by increasing the factors that can be seen in coastal areas have an effect on the occurrence of erosion. Meanwhile, hydrometeorological factors (Sea Level Rise) in this study have no significant effect on shoreline changes, but biological process has inversely relationship. Predictive modeling of shoreline changes using statistical calculations of LRR variables using the Kalman Filter method in 2041 will vary along the west coast of Pandeglang starting from -261, 4 meters up to 1368.6 meters, with an average shift of 6 meters. The spatial pattern of the RTRW of Pandeglang Regency in 2011-2031 based on coastline predictions in 2031 and 2041 generally has an impact, especially on the area and coastal dynamics, experiencing high erosion of up to 43 meters in 2031 and 70 meters in 2041, while high accretion up to 89 meters in 2031 and 206 meters in 2041. This needs attention from policy makers in order to realize the goal of spatial planning as a sustainable center for tourism in Banten Province.