Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kawasan teluk Binnmi dengan luas 18.637 Km2 atau 49,17% dari luas Kahupaien Manokwari Irian Jaya dengan potcnsi sumber daya alam yang meiimpah mempakan peluang bagi para investor untuk mclirik dan mcnanamkan modal di kawasan t¢lu1< Bintuni guna menggali, mcngarnbil dan mengolahnya. Tcrcatal 13 perusahaan saat ini beroperasi di Kawasan Teluk Bi.ntuni,dengan nncian : 9 pcrusahaan pcmegang HPH; 1 penzsahaan penangkapan udang laut; I perusahaan perkebunan PIR kelapa Sawit. Dan 2 pemsahaan yang bergerak clisektor pertambangan yaitu LNG dan Minyak Bumi. Kehadiran perusahaan-perusahaan tcrs¢but belum banyak dirasakan dan menikmati manfaat oleh masyarakat lokal. Mzsyarakat hanya sebagai penonton . texpinggirkan, tidak terlibat dan bespanisipasi dalam kcgiatan pengoiahan sumber daya alam. Penelitian ini mencoba mengungkapkan institusi sosial dan slruktur sosial masyarakat lokal serta apa yang tidak mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam secara menguntungkan. Selain itu, kebhakan pemerintah maupun kebijakan perusahaan yang memberi peluang bagi partisipasi masyarakat lokal _iuga menjadi kqiian dalam penulisan ini Kajian ini menclaah keteriibatan rnasyarakat lokal dalam pengolahan sumber daya alam dikawasxm tcluk Bintuni dilihal dari pertama, Instilusi Keluarga dan Pendidikan yang bcrpemn dalani' mcndorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengolalmn sumber days alam. Kedua, Stmklur sosial masyarakat yang pcnckanannya pada status dan peran serta perilaku yang ditata melalui pola hubungan baik vertikal maupun sejajar dalzzm masyarakat yang mempcngaruhi partisipasi. Ketiga, Kebnakan Pcmcrintah yang mcmberi peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi. Dan A-eempat. kebijakan perusahaan yang beropemsi di kawasan teluk Bintuni yang menunjang partisipasi masyarakat lokal. Keempat faktor tersebut dapat dihedakan dalam faktor irltemal dan faktor eksternal. Fal-:tor internal m¢liputi irustitusi sosial dan su-uktur sosial. Insiitusi sosial yaitu pcndidikan, menunjukkan bahwa anak SD dan desa-desa di 4 kecamatan yang ada di kawasan tciuk Bintuni rata-rata hanya 3 anak lulusan SD yang bisa melanjutkzm ke SMTP. Ini berarti sebagian bcsar anak putus sckolah dan tiuggal di dcsa dcngan jenjang pendiclikan rata-rata SD atau tidak tampat SD. Dengan demikian pcnghargaan untuk mendapat lowongan kerja bagi masyarakat lokal dengan jenjang pendidikan SD, kecil sekali pcluangnya. Sclain itu, ketcrikatan individu dalam Keluarga bcsar (extended family) dimana kekerabaran dan kcpcntingan kqmunal lebih ditekankan, mangakibatkan indiwidp yang bekerja pada pcrusahaan tidak dapat bcrlahan karcna pola dan irama kemja masyarakat lokal yang bcbeda dengan pola kerja yang ditcrapkan pada perusahaan modercn dcngan aturan perusahan yang ketat dan menghargai waktu sebagai uang. Dengan demikian, institusi sosial yang ada dalam masyarakat Iokal tidak dapat menunj ang partisipasi masyarakal dalam pengolahan sumbcr daya alam. Begitu pula dengan stmktur sosial yang tumbuh dan dipcrtahankan dalam masyarakat yang penekanannya pada status dan pcran Kcpala Klcn atau Kcrct dan Kepala Keluarga yang lebih menekankan kerja sama dalam kelompok kecil, sehingga menghambat masyarakat lokal tidak dapat memanfaatkan kchadiran porusahaan moderen. Lembaga Musyawmah Adat Masyarakat Teluk Bintunj (LMAMTB) yang baru dibentuk oleh masyarakal dikawasan teluk Bintuni tahun 1995 diharapkan akan bcrperan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah dan amara rakyat dongan pcmsahaan dan sekaligus dapat memalisasikan kepurusan Gubemur Pfopinsi lrian Jaya nomor 50 Tahun 2001 tcntang Standar Pembenan Kompcnsasi bagi masyarakat Adat atas Kayu yang dipungut pada Arcal Hak Ulayat di kawasan teluk Bintuni. Namun tantangan yang dihadapi LMAMTB adalah bagaimana upaya mcrangkul kelompok masyarakat yang masih m 2k3Il keberadaan LMAM`H3 msnjadi suatu kekuatan yang tumbuh dari oleh dan unruk pempexjuangkan kepentingan masyarakat lokal dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik. Faktor ekstema! yaitu falclor yang berasal dari Iuar masyarakat yang meliputi Kebiiakan pemcrintah berupa UU /PP yang mcmberikan saluran dan peluang bagi masyarakat unluk ikut terlibat masih tcrsumbat dan terasa masih sangat kurang. Hal ini bisa dibuktikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemelintahan Daerah sebagai penjabaran dari pasai 18 UUD 1945 temyata tidak ada salu pasal pun yang secara tegas menjelasl-can tentang batasan-batasan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bag masyarakat untuk bcrperan serta dalam berbagai aktifim di biclang sosial, ckonomi dan politik. Begitu pula kebijakan atau program nyata dari perusahaan untulg mcnunjang atau mendorong keteflibatan masyarakat lokal masih sangat rerbatasf dan seballknya perusahaan lcbih berorientasi kepada clit penguasa karcna pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan pengoiallan sumbcr daya alam membcxikan hak kepada Pemerintah unruk monopoli Dapat disimpulkan bahwa baik faktor internal maupun faktor ekstemal belum menunjang partisipasi masyarakat lokal clalam pcngolahan sun-uber daya alam di kawasan tcluk Bintuni. Sam-sam cara yang bisa mendongkrak masyarakat agar dapat berperan serta dalam pengolahan sumbcr daya melalui proscs belajar baik secara bezjanjang maupun melalui pclatihan kelrampilan. Sclain ilu, saluran~saluran yang selama ini tersumbat periu dibuka schingga masyarakat ikut tcrlibat dalam bcrbagai kegiatan sosial , ekonomi dan politik dalam rangka menciptakan Good Governance dengan elemen utamanya adalah panisipasi masyarakat. Dan sudah saatnya bahwa pcrusahaan sebaiknya mulai merubah pola pendckatan yang scmula dcngan beroxientasi kepada clit penguasa, supaya diganti dengan pendekatan masyarakat.

Abstrak :
Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakat hukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas juga terkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutan di Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi atas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the role of customary law communities in forest management in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenous people to manage forests by the state. In addition, also discussed related to the legal history of forest management and forest management paradigm in Indonesia as an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective of this study is to provide a description of the condition of forest management by indigenous people in Indonesia.

Abstrak :
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), termasuk emisi karbondioksida (CO2) telah menjadi penyebab utama dari perubahan iklim dan pemanasan global sejak pertengahan abad ke-20. Ekosistem Karbon Biru (EKB), yang meliputi mangrove dan padang lamun berperan penting dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebaliknya, kerusakan ekosistem ini dapat menimbulkan resiko lepasnya emisi karbon yang tersimpan kembali ke atmosfer. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi terbesar dari ekosistem tersebut, namun demikian, degradasi EKB di Indonesia yang disebabkan oleh konversi lahan dan kegiatan akuakultur kian meningkat. Sebagai kerangka pengaturan, Perencanaan Tata Ruang berperan penting untuk mengendalikan aktivitas tersebut, menimalisir konflik antar pengguna, dan melindungi EKB melalui instrumen Tata Ruang guna mencegah degradasi lebih lanjut. Perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan EKB secara berkelanjutan tidak hanya mempertahankan kapasitasnya dalam penyerapan CO2, tetapi juga mempertahankan jasa ekosistem yang penting bagi adaptasi perubahan iklim, meningkatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat, memberikan perlindungan terhadap risiko perubahan iklim di wilayah pesisir, serta memulihkan habitat yang terdegradasi guna mempertahankan fungsinya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penelitian ini akan melakukan analisis berkaitan dengan mengenai peran Penataan Ruang dalam proses Tata Kelola Karbon Biru, yang secara spesifik mencakup pengaturan dan instrumen tata ruang dalam perlindungan EKB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan EKB di Indonesia, dan pengaturan serta studi kasus berkaitan keterlibatan masyarakat untuk pengelolaan EKB pada provinsi Kalimantan Timur dan Bangka Belitung. ......Emission of greenhouse gases, including carbon dioxide (CO2), has been the main cause of climate change and global warming since the mid-20th century. Blue carbon ecosystems (BCE), which include mangrove and seagrass meadows play a key role in climate change mitigation and adaptation. Conversely, damage to these ecosystems risks the release of that carbon back to the atmosphere. Indonesia hosts one of the biggest proportions of such ecosystems, however, the rate of BCE degradation in Indonesia caused by land conversion and aquaculture remains high. As a regulatory framework, spatial planning plays a key role to control such activities, maintain conflict between uses, and protect BCE through spatial planning instruments to prevent further degradation. Conserving, restoring, and manage BCE sustainably not only maintains CO2 sequestration capacity but also services essential for climate change adaptation along coasts, improves socio-economic potential of the coastal community, provide protection against risks related to climate change in coastal areas, as well as restoring degraded habitats to recover their climate change mitigation potential and avoid additional greenhouse emissions. This paper aimed to analyzed the role of Spatial Planning in the Blue Carbon Governance process, which specifically includes spatial arrangements and instruments for the protection of BCE in various laws and regulations, institutional arrangement issues in the management of BCE in Indonesia, and case studies related to community involvement in the management of BCE in 2 provinces, East Kalimantan and Bangka Belitung.