Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor pcnyebab dan akibat dari kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumberdaya air sekaligus memperkenalkan program korporatisasi pengelolaan sumber daya air pada lingkungan instansi pemerintah, yaitu pendekatan baru di bidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya. Sebagai upaya awal dalam rangka mengatasi keterbatasan anggaran dana pemerintah. Selama bertahun-tahun pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh instansi tersebut sepenuhnya memperoleh biaya dari pemerintah, baik yang berasal dana rupiah murni maupun pinjaman luar negeri. Melalui Undang-Undang No. 22 tahun |999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, kewenangan pengelolaan sumber daya air termasuk penggalian dana untuk keperluan tersebut sepenuhnya diserahkan pada daerah. Penyerahan wewenang tersebut memerlukan Waktu dan persiapan dalam banyak hal, terutama persiapan mengenai sumber daya manusia di daerah, yang secara kualitatif` relatif masih rendah. Studi ini merupakan studi kasus pada Balai PSDA Ciujung -Ciliman,yaitu Salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pengelolaan sumber daya air yang mendapat bantuan pinjaman dana dari Bank Dunia. Bantuan pinjaman tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga menimbulkan sikap kurang bahkan tidak mampu untuk menggali dana dari sumber lain, kecuali dari sumber pinjaman tersebut. Ketergantungan ini merupakan kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air,yang tidak sesuai dengan amanah dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Pernguasaan air sebagai salah satu sumber daya alam menganduug makna sebagai suatu kewenangan nsgara untuk mengelola. yaitu mengatur, membina dan mengendalikan pemanfaatannya. Kewenangan tersebut harus berada dalam kerangka upaya menciptakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat atas dasar prinsip keadilan. Ini berarti, bahwa pengelolaan Sumber daya air harus didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi dan keuangau secara profesional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat disekitarnya. Pengelolaan demikian dimaksudkan sebagai upaya menggali potensi dan dana dari masyarakat, swasta dan dunia usaha. Upaya tersebut pada dasarnya merupakan upaya pebelajaran dalam rangka memperdayakan organisasi dan masyarakat di sekilarnya. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupn kuisioner yang dibagikan kepada semua pegawai Balai PSDA melalui skala-skala sikap terhadap korporatisasi pengelolaan sumber daya air. Studi ini menemukan hasil~hasil sebagai berikut;(l). Sikap terhadap pengelolaan sumber daya air, terutama pada pegawai tingkat pelaksana. yang umumnya berpendidikan relatif rendah menyatakan, bahwa pengelolaan sumber daya air adalah hanya merupaikan tugas pemerintah. (2 ) Sikap terhadap penyediaan dana untuk pengelolaan sumbcr daya dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah. (3) Kekeliruan sikap terhadap pengelolaan sumber daya air. kemungkinan besar disebabkan oleh faktor pendidikan dan pelatihan yang kurang merata pada semua tingkatan pegawai dan kebiasaan mereka selama bertahun-tahun selalu tergantung pada angggaran pemerintah. lni terbukti. bahwa umumnya pegawai pada lapisan bawah menyatakan, bahwa penyediaan dana untuk pengelolaan sumber daya air merupakan merupakan tanggung jawab pemerintah.(4)Kecuali pada level pimpinan Balai PSDA, ternyata konsep mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, belum banyak dikenal. Saran-saran yang, dapat diajukan adalah ; (1) Perubahan sikap mengcnai pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan lebih merata pada semua tingkatan pegawai, antara lain melalui pelatihan. (2) Korporatisasi pengelolaan snmber daya air sebagai salah satu alternatif pendekalan baru dibidang pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan secara professional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat di sekitarnya, perlu disosialisasikan kepada semua jajaran pegawai Balai PSDA melalui berbagai bentuk dan metoda pelatihan.(3).Pelatihan mengenai korporatisasi pengelolaan sumber daya air, perlu didukung oleh perubahan dan atau penyesuaian organisasi Balai PSDA yang dapat mengakomodasi kewenangan untuk mengatur upaya-upaya menghimpun dana dari pemakai air dan sumber daya air. (4) Program pelatihan tersebut harus dikaitkau dengan sistem pengembangan pegawai termasuk sistem penilaian untuk kerja dan imbal jasa yang adil.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai hubungan bisnis dan politik dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Dengan kasus pemanfaatansumber air Sigedang Kabupaten Klaten oleh PT. Tirta Investama-Danone. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relasi bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha di tingkat Kabupaten Klaten yang mempengaruhi pengelolaan sumber air Sigedang. Penelitian ini akan menjelaskan sebab akibat bekerjanya hubungan bisnis dan politik penguasa dengan pengusaha sebagai dasar dari keputusan penyerahan aset Sigedang kepada PT. Tirta Investama-Danone. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh terbesar dari proses pengalihan aset sumber air Sigedang kepada PT.Tirta Investama-Danone adalah hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan elit politik di Kabupaten Klaten pada tingkat eksekutif, legislatif, dan pemerintahan desa. Gerakan penolakan dilakukan oleh petani melalui Koalisi Rakyat Klaten Untuk Keadilan yang mendapat dukungan kelompok birokrat reformis, namun gerakan tersebut tetap masih belum mampu mencapai tujuannya yaitu kajian ulang terhadap keputusan pengalihan aset sumber air Sigedang. Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi teori memperlihatkan bekerjanya hubungan bisnis dan politik antara perusahaan dengan penguasa didasarkan pada pencapaian kepentingan pribadi dari kedua belah pihak. Hubungan bisnis dan politik yang berpusat pada Bupati dan perusahaan akhirnya ?menyandera? pemerintah yang tidak dapat bersikap tegas atas masalah ini. Hal ini sesuai dengan tujuan kelompok bisnis yang berupaya ?menyandera? birokrasi dalam bekerjanya pihak swasta pada sebuah kebijakan pemerintah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the relations of business and politics in water resources management policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. Tirta Investama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulers with business people in Klaten which influenced the management of Sigedang water source in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations between rulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT. Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process of transferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone was strongly affected by the relations between business people and political elites in Klaten at executive, legislative, and village government levels. The protest by farmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lot of support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to review the decision to transfer the assets of Sigedang water source. Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business and political relations between the company and rulers worked based on fulfillment of personal interests of both parties. Business and political relations which centered on the Regent and the company eventuallykeeps the government unable to make decision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracy in the work of private parties in a government policy;This thesis discusses the relations of business and politics in water resources management policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. Tirta Investama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulers with business people in Klaten which influenced the management of Sigedang water source in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations between rulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT. Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process of transferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone was strongly affected by the relations between business people and political elites in Klaten at executive, legislative, and village government levels. The protest by farmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lot of support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to review the decision to transfer the assets of Sigedang water source. Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business and political relations between the company and rulers worked based on fulfillment of personal interests of both parties. Business and political relations which centered on the Regent and the company eventuallykeeps the government unable to make decision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracy in the work of private parties in a government policy, This thesis discusses the relations of business and politics in water resources management policy in the case of Water Source Utilization in Klaten by PT. Tirta Investama-Danone. The purpose of this study is to explain political relations of rulers with business people in Klaten which influenced the management of Sigedang water source in Klaten. This study describes the causes and effects of the relations between rulers and businesspeople in making decision to hand the assets of Sigedang to PT. Tirta Investama-Danone. The result of the study shows that the process of transferring the assets of Sigedang water source to PT.Tirta Investama-Danone was strongly affected by the relations between business people and political elites in Klaten at executive, legislative, and village government levels. The protest by farmers through Coalition of People of Klaten for Justice (KRAKED) received a lot of support from reformist bureaucracy group, but it was still unsuccesful to review the decision to transfer the assets of Sigedang water source. Based on theanalysis, this study also theoretically implied that business and political relations between the company and rulers worked based on fulfillment of personal interests of both parties. Business and political relations which centered on the Regent and the company eventuallykeeps the government unable to make decision on this issue. This is consistent with business goal tokeeps the bureaucracy in the work of private parties in a government policy]

Abstrak :
Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Di daerah otonom, air juga dapat menimbulkan konflik dalam pemanfaatanya secara bersama antar Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk membahas pengaturan sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air, dan peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tersebut serta merumuskan model penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sumber daya air antar kabupaten/kota. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan. Kedua, Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bisa dilihat dalam Pasal 13 dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu “memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antar kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Ketiga, Pendekatan pengelolaan air kedepan dapat menggunakan pendekatan ekoregion yang bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. ......The regulation of authority and responsibility of Water Resource Management by the Central Government, Provincial Government, and Regency/City Government is based on the existence of river areas. In autonomous regions, water can also cause conflict in its use together between regencys/cities. Therefore, this study tried to discuss the regulation of disputes between regencys/cities in the management of water resources, and the role of the government in the resolution of such disputes and formulated a model of dispute resolution of water resource management by the government based on laws and regulations. This study is a prescriptive normative legal study. The approach used is a statutory and conceptual approach related to the resolution of water resource disputes between d regencys/cities. The answers obtained from the results of the study, first, the regulation of authority and responsibility for water resource management by the government, provincial government, and regency/city government is based on the existence of the river area concerned. Second, Dispute Resolution stipulated in Law Number 17 of 2019 on Water Resources can be seen in Article 13 in regulating and managing Water Resources, Provincial Government as referred to in Article 12 which is “facilitating the resolution of disputes between regencys and/or between cities in Water Resource Management”. Third, the future water management approach can use an ecoregion approach that aims to strengthen and ensure horizontal coordination between interdependent administrative areas (upstream-downstream) in the management and protection of the environment that contains problems of utilization, backup of natural resources and environmental problems.

Abstrak :
Kajian ini mencoba membahas peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya air yang seringkali dianggap tidak penting karena pengaruh budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah norma hukum baik secara internasional maupun nasional mampu mengakomodir dan memberikan jaminan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Penulis mencoba membuktikan seberapa besar dampak yang dapat diberikan ketika perempuan dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya air dengan melakukan review program dari Srikandi Sungai Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Klaten. Penulis menggali pengalaman para perempuan yang menjadi pendiri, pengurus, dan anggota Srikandi Sungai Indonesia melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisis mereka menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, hak atas air berdasarkan perspektif hukum feminis. Penelitian ini menemukan fakta bahwa sudah ada beberapa norma hukum nasional dan internasional yang mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya air, dan berusaha mengakomodirnya meskipun tidak spesifik. Namun fakta di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan dan perempuan masih sering mengalami diskriminasi ketika mencoba berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Pahlawan Sungai Indonesia merupakan salah satu forum yang membuktikan betapa pentingnya peran perempuan dan perspektif perempuan dalam pengelolaan sumber daya air. ......This study tries to discuss the role of women in water resource management which is often considered unimportant because of the influence of patriarchal culture in people's lives. This research then examines whether legal norms both internationally and nationally are able to accommodate and guarantee women's rights to participate in water resources management. The author tries to prove how much impact can be given when women are involved in water resource management by conducting a program review of Srikandi Sungai Indonesia conducted in Klaten Regency. The author explores the experiences of women who became founders, administrators, and members of Srikandi Sungai Indonesia through in-depth interviews with them and analyzes them using several theories such as ecofeminism, the right to water based on a feminist legal perspective. This study finds that there are already several national and international legal norms that recognize the importance of women's participation in water resources management, and try to accommodate them even though they are not specific. However, the facts on the ground are still far from what is expected and women still often experience discrimination when trying to participate in water resources management. River Hero Indonesia is one of the forums that proves the importance of women's roles and women's perspectives in water resources management.

Abstrak :
Dalam rangka mencapai Tujuan 6 Sustainable Development Goals, diperlukan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam Sistem Penyediaan Air Minum, salah satunya berkaitan dengan pungutan negara atas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air minum. Kesesuaian pungutan negara dengan asas ease of administration menjadi hal yang cukup penting agar kebijakan pajak dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengelolaan sumber daya air di Indonesia ditinjau dari asas ease of administration dengan fokus analisis terkait kebijakan PPN atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) terhadap PDAM dan dikaitkan dengan Pajak Air Permukaan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak sepenuhnya sesuai dengan asas ease of administration. Berdasarkan Dimensi Certainty, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dari sisi hukum pajak material dan formal, khususnya terkait kepastian pemungutan PPN atas BJPSDA pada setiap wilayah. Berdasarkan Dimensi Efficiency, terdapat beberapa permasalahan seperti adanya beban keuangan yang signifikan yang harus ditanggung penanggung jawab PPN dan adanya ketidaksesuaian dengan legal character PPN yaitu general dan on consumption. Berdasarkan Dimensi Convenience, mayoritas menunjukkan sejalan dengan dimensi ini, tetapi terdapat catatan berkaitan dengan berbagai pungutan yang berpotensi menurunkan voluntary compliance. Terakhir, berdasarkan Dimensi Simplicity, terdapat beberapa permasalahan di antaranya terkait perbedaan pemahaman antara Pemikul dan Penanggung Jawab Pajak. ......In order to achieve Goal 6 of the Sustainable Development Goals, it is necessary to focus on solving problems in the Drinking Water Supply System, one of which is related to state levies on Regional Drinkingss Water Companies (PDAM) as drinking water providers. Conformity of state levies with the principle of ease of administration is important so tax policy can run well. The purpose of this study is to analyze the implementation of value added tax policy on water resources management in indonesia in terms of the ease of administration principle with an analysis focus on Value Added Tax (VAT) policies on Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) contributions to PDAMs and associated with Surface Water Tax which collected by the Regional Government. This study uses a post-positivist approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature. The research results show that the VAT policy on BJPSDA needs to be fully in line with the principle of ease of administration. Based on the Certainty Dimension, several problems occur regarding material and formal tax law, mainly related to the certainty of VAT collection on BJPSDA in each region. Based on the Efficiency Dimension, there are several problems, such as the existence of a significant financial burden that must be borne by the person in charge of VAT and a discrepancy with the legal character of VAT, namely general and on consumption. Based on the Convenience Dimension, the majority show that they are in line with this dimension. However, there are notes relating to various levies that have the potential to reduce voluntary compliance. Finally, based on the Simplicity Dimension, there are several problems related to differences in understanding between the Tax Bearer and the Person in Charge of Taxes.