Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda. ......In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly.

Abstrak :
Pemerintah pusat menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional sehingga diberikannya bantuan berupa DAK Fisik Pendidikan untuk membenahi sarana prasarana pendidikan di daerah. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dengan peningkatakan DAK Fisik Pendidikan SD secara signifikan setiap tahunnya. Namun dari anggaran tersebut kondisi sarana prasarana pendidikan SD masih rendah dan banyak sekolah yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana efektivitas dalam penggunaan anggaran DAK Fisik Pendidikan SD yang dapat dilihat dalam proses pengelolaan yang mengacu pada teori efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaannya masih kurang baik dan efektivitas yang kurang efektif. Kondisi sekolah yang masih rendah disebabkan jumlah sekolah yang sangat banyak menyebabkan kesusahan dalam realisasinya dan sekolah yang tidak mendapatkan bantuan anggaran disebabkan oleh tidak validnya data kondisi sekolah di dapodik sehingga tidak sinkron dengan perencanaan. Solusi utama dari penelitian ini adalah Dinas pendidikan harus melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana terhadap semua sekolah dengan melibatkan tim teknis sehingga daerah mempunyai base data yang lengkap dan akurat. ......The central government makes education a national priority so that the aid is given by Education Physical Special Allocation Fund to fix the facilities of the education infrastructure in the area. Tangerang Regency became one of the areas that get assistance with the improvement of DAK Physical education SD significantly annually. But from the budget, the condition of education infrastructure is still low and many schools are not able to get assistance. Therefore, this research aims to analyse how effectiveness in the use of budget DAK physical Education SD that can be seen in the management process that refers to the theory of effectiveness and management of regional finances. The research method used in this study is through post positivist approach with descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the management is still less good and effectiveness is less effective. School conditions are still low due to the number of schools that very much cause distress in their realisations and schools that do not get the budget assistance caused by not validnya data of school conditions in the dapodic so as not in sync with the planning. The main solution of this research is the education Office should do mapping the needs of infrastructure to all schools by involving technical teams so that the region has a complete and accurate base data.

Abstrak :
Legal aspects of local government finance in Indonesia.

Abstrak :
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD) yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan instrumen sangat penting yang menyertai penerapan otonomi daerah yang diatur UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kesuksesan dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Variabel penelitian terdiri dari kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna, penggunaan dan manfaat bersih. Populasi dari penelitian ini terdiri dari seluruh satuan kerja di pemerintah kota Banda Aceh dan pemerintah kabupaten Aceh Besar. Responden penelitian merupakan pengguna SIPKD yaitu Pejabat pengelola keuangan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Pemilihan sampel menggunakan metode survey, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan alat bantu Lisrel 8.8. Hasil penelitian dengan menggunakan DeLone dan McLean IS Success Model (2003) menunjukkan bahwa dari 9 hipotesis yang dibangun, 7 hipotesis menunjukkan pengaruh. 2 hipotesis lainnya tidak menunjukkan pengaruh yaitu kualitas sistem terhadap penggunaan serta kualitas layanan terhadap penggunaan. Secara keseluruhan SIPKD dapat dikategorikan sukses. ......This study aims to look at the success rate of the local financial management information system (Sistem Informasai Pengelolaan Keuangan Daerah). The research variables consisted of information quality, system quality, service quality, user satisfaction, use and net benefits. Population of this research consisted of all work units in the municipality of Banda Aceh and Aceh Besar district government. Respondents are users SIPKD namely financial management officer, treasurer and treasurer acceptance. Selection of the sample survey method, in which the entire population of the research sample. Methods of data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) with lisrel tools.8.8. Research results using DeLone and McLean IS Success Model (2003) showed that out of 9 hypotheses constructed, 7 hypotheses show the effect 2 other hypotheses do not show the influence that the quality system is to use and the quality of service to use. Overall SIPKD can be considered a success.

Abstrak :
Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan kelembagaan pemerintah. Banyaknya permasalahan korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi dan aparatur sipil negara menunjukkan masih rendahnya tingkat tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian ini menguji persepsi aparatur sipil negara terhadap pentingnya sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang ditujukan kepada pejabat eselon IV di seluruh organisasi perangkat daerah OPD. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Metode analisis data menggunakan structural equation modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan kinerja institusi pemerintah daerah memiliki korelasi yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance di Pemerintah Provinsi Riau. Namun korelasi tersebut belum efektif karena persepsi aparatur sipil negara atas implementasi sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja institusi pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik good governence di Pemerintah Provinsi Riau tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sehingga upaya penciptaan tatakelola pemerintahan good governence menjadi tidak terpenuhil dan berdampak pada tingginya permasalahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

---

Good governance is needed in order to address the various institutional problems of the government. The number of corruption problems involving high officials and state civil apparatus show the low level of governance in the Provincial Government of Riau. This study explains the perception of the state civil apparatus on the influence of internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in the effort of improving good governance in the Provincial Government of Riau. The primary data obtained through questionnaires that addressed to echelon IV officials throughout the organization of the regional apparatus. Data collection techniques using purposive sampling. Method of data analysis using structural equation modeling. The results showed that internal control system, local financial management and the performance of local government institutions have a positive correlation in supporting good governance in the Provincial Government of Riau. However, the correlation has not been effective because the perception of the state civil apparatus on the implementation of the internal control system, local financial management, and the performance of local government institutions in supporting good governance implementation in the Provincial Government of Riau are not accordance with the actual conditions. This condition give low effect on the good governance and cause the high corruption problems in the Provincial Government of Riau.

Abstrak :
Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut.

Abstrak :
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan. Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making. To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi. ...... This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas. The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions. In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor.