Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan penempatan investasi dari dana kontribusi peserta yang dilakukan oleh asuransi jiwa Bringin Life Syariah dan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan terkait, yakni PSAK 108 dan PMK No.11/PMK.010/2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2011 di Bringin Life Syariah, pengelolaan dana kontribusi peserta telah sesuai dengan PSAK 108 dan penempatan investasi pada deposito, sukuk, SBSN, reksadana syariah telah sesuai dengan PMK No.11/PMK.010/2011. ...... The focus of this study is to analyze the investment portfolios management in Bringin Life Syaria as well as the compliance with the relevant regulations, the PSAK 108 and PMK No.11/PMK.010/2011. The methods of research being used is case study with a descriptive analysis approach. The results showed that the Bringin Life Sharia on 2011, has managed the contributions in accordance with PSAK 108 and placement of portfolios in deposits, Sukuk, SBSN and Islamic mutual funds are in line with PMK No.11/PMK.010/2011.

Abstrak :
ABSTRAK
Unit link adalah sebuah produk hybrid menggabungkan asuransi dan investasi. Perusahaan asuransi unit link memiliki dua aktivitas yaitu jasa pertanggungan dan jasa pengelolaan investasi. Berdasarkan studi kasus dari Putusan Pengadilan Pajak, terjadi sengketa apakah jasa asuransi unit link terkena Pajak Pertambahan Nilai PPN atau tidak. Ada perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan perusahaan asuransi dan juga antara Majelis Hakim dengan Majelis Hakim lainnya. Menurut DJP jasa asuransi unit link mengandung jasa pengelolaan investasi sehingga dikenakan PPN, sedangkan perusahaan asuransi berpendapat, jasa pengelolaan investasi adalah satu kesatuan sebagai jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Analisis perlakuan PPN jasa asuransi unit link dilakukan dengan wawancara terhadap perusahaan asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DJP, Widyaiswara dan tenaga ahli di bidang perpajakan serta dikaitkan dengan peraturan perpajakan dan sebagian Putusan Pengadilan Pajak. Hasilnya adalah semua pihak sepakat bahwa jasa pertanggungan tidak terutang PPN, sedangkan jasa pengelolaan investasi terjadi perbedaaan pendapat. Analisis juga dilakukan terhadap penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN terhadap jasa pengelolaan investasi unit link yaitu berdasarkan biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada nasabah dan biaya top up investasi.

---

ABSTRACT
Unit link is a hybrid product combining insurance and investment. Unit link insurance companies have two activities, insurance services and investment management services. Based on a case study of Tax Court Decision, there is a dispute whether the unit linked insurance services are in terms of Taxable Services that imposed Value Added Tax VAT or not. There is a difference of opinion between the DGT Directorate General of Taxation with the insurance company and also between the Judges with other Judges. According to DGT unit link insurance services contain investment management services that is imposed VAT, while insurance companies argue, management service is one unity as an assurance service that is not imposed VAT. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. Analysis of VAT treatment of unit link insurance services by analyzing interview with insurance company, association of insurance company, Financial Services Authority, DGT, taxation lecturer and tax expert . The results is that all parties agree that the insurance services are not subject to VAT, while the investment management services occur different opinions. The analysis is also carried out on the calculation of the VAT Tax Implementation Basis on unit link investment management service is the replacement price based on the investment management fee charged to the customer and the top up charge of the investment.

Abstrak :
Perusahaan semakin menyadari pentingnya teknologi informasi (TI) untuk mendukung percepatan bisnisnya. Untuk menghadirkan layanan TI di perusahaan, dibutuhkan investasi TI. Pengelolaan investasi TI adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola TI. Pada kenyataannya, tidak semua investasi TI yang dilakukan perusahaan bisa memberikan manfaat seperti yang diharapkan sebelumnya. Dalam penelitiannya tentang tata kelola TI, Peterson mengungkapkan bahwa pengelolaan investasi TI yang baik harus mengakomodasi keterlibatan unit bisnis pada setiap proses pengambilan keputusan dalam investasi TI. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian tentang keterlibatan unit bisnis pada pengelolaan investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja VAL IT dan COBIT. Penelitian dilakukan dengan studi kasus di KKKS ABC yang bergerak di industria MIGAS. Kajian yang dihasilkan juga sertai pengukuran tingkat maturitas dari setiap proses pengelolaan investasi TI, sehingga KKKS ABC memiliki gambaran tentang proses-proses yang membutuhkan pengembangan selanjutnya. KKKS ABC telah memanfaatkan layanan TI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional bisnisnya. Adanya pengkajian pengelolaan investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja VAL IT dan COBIT bisa membuat KKKS ABC menyadari keunggulan-keunggulan yang dapat dipertahankan dan kekurangan-kekurangan harus diperbaiki terkait pengelolaan investasi TI.

---

Business practitioners are more and more apprehend the importance of information technology (IT) to support business growth. To deliver IT services in an organization, it takes IT investment. IT investment governance is a pillar of IT governance framework. In practice, not all IT investments performed by an organization deliver benefits as expected. Based on Peterson?s research, good IT governance has to accommodate other business units? involvement in decision-making process as well as decision making in the IT investment process. This research is about an assessment of in involvement of other business units within organization?s IT investments using VAL IT and COBIT framework. The research case study case is executed at KKKS ABC, Oil and Gas Company. The assessment comes with measurement of maturity level of each process in governance of IT investment in order for KKKS ABC has awareness about its eminence and weakness related to governance of IT investment. KKKS ABC takes IT as an indispensable part of its operations. Research study of governance on IT investments using VAL IT and COBIT frameworks could make KKKS ABC realizes high qualities that should be maintained and deficiencies that must be corrected, related to its IT investments.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usaha penghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenis transaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami oleh konsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasa keuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yang semuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan. Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJK bersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

---

ABSTRACT
This thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection and the society of the financial services industry especially about fund-raising efforts and the management of financial investment . The existence of these kinds of complicated financial transactions and make so many misunderstanding for some consumers and the society, potentially causing crime that make many bad impacts for the society. The concept of consumer protection in the financial services FSA conducted with preventive and repressive measures which all lead to financial inclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressive measures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case . In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force Handling Allegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and Investment Management , which is expected to provide a better protection to the society and consumers.

Abstrak :
Perusahaan semakin menyadari pentingnya teknologi informasi (TI) untuk mendukung percepatan bisnisnya. Untuk menghadirkan layanan TI di perusahaan, dibutuhkan investasi TI. Pengelolaan investasi TI adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola TI. Pada kenyataannya, tidak semua investasi TI yang dilakukan perusahaan bisa memberikan manfaat seperti yang diharapkan sebelumnya. Dalam penelitiannya tentang tata kelola TI, Peterson mengungkapkan bahwa pengelolaan investasi TI yang baik harus mengakomodasi keterlibatan unit bisnis pada setiap proses pengambilan keputusan dalam investasi TI. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian tentang keterlibatan unit bisnis pada pengelolaan investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja VAL IT dan COBIT. Penelitian dilakukan dengan studi kasus di KKKS ABC yang bergerak di industria MIGAS. Kajian yang dihasilkan juga sertai pengukuran tingkat maturitas dari setiap proses pengelolaan investasi TI, sehingga KKKS ABC memiliki gambaran tentang proses-proses yang membutuhkan pengembangan selanjutnya. KKKS ABC telah memanfaatkan layanan TI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional bisnisnya. Adanya pengkajian pengelolaan investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja VAL IT dan COBIT bisamembuat KKKS ABC menyadari keunggulan-keunggulan yang dapat dipertahankan dan kekurangan-kekurangan harus diperbaiki terkait pengelolaan investasi TI.

---

Business practitioners are more and more apprehend the importance of information technology (IT) to support business growth. To deliver IT services in an organization, it takes IT investment. IT investment governance is a pillar of IT governance framework. In practice, not all IT investments performed by an organization deliver benefits as expected. Based on Peterson?s research, good IT governance has to accommodate other business units? involvement in decision-making process as well as decision making in the IT investment process. This research is about an assessment of in involvement of other business units within organization`s IT investments using VAL IT and COBIT framework. The research case study case is executed at KKKS ABC, Oil and Gas Company. The assessment comes with measurement of maturity level of each process in governance of IT investment in order for KKKS ABC has awareness about its eminence and weakness related to governance of IT investment. KKKS ABC takes IT as an indispensable part of its operations. Research study of governance on IT investments using VAL IT and COBIT frameworks could make KKKS ABC realizes high qualities that should be maintained and deficiencies that must be corrected, related to its IT investments.

Abstrak :
Jasa asuransi merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, pemegang polis dibebaskan dari penarikan PPN oleh perusahaan asuransi baik yang merupakan beban ataupun biaya yang dikenakan kepada pemegang polis. Dinyatakan dalam pasal 4A ayat (3) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Dalam perkembangannya perusahaan asuransi tidak hanya menyediakan jasa asuransi akan tetapi juga jasa investasi yang dinamakan asuransi unit-link, dalam asuransi unit-link pemegang polis dapat membayarkan sebagian preminya untuk di investasikan dalam subdana investasi yang disebut unit. Terkait dengan hal tersebut terdapat putusan pengadilan pajak dengan nomor PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 tentang adanya hutang PPN masa pajak oktober 2010 atas Jasa Pengelolaan investasi unit-link yang harus dibayar oleh PT. AJMI. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan bentuk Penelitian yuridis normatif. metodologi yang diterapkan adalah menggunakan penelitian mono-disipliner, penelitian mono-disipliner didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perusahaan asuransi jiwa PT. AJMI terhutang PPN karena PT. AJMI selain melakukan kegiatan asuransi pertanggungan jiwa juga mengelola dana investasi dari pemegang polis. Oleh karena itu PT. AJMI dikenakan PPN atas pengelolaan dana investasi dari pemegang polis tersebut, akan tetapi untuk kegiatan pertanggungan jiwa tidak dikenakan PPN.

---

ABSTRACT
Insurance services are services that are not subject to value added tax, policyholder withdrawals are exempt from VAT by insurance companies either a burden or costs charged to policyholders. Stated in Article 4A paragraph (3) letter e of Law No. 42 Year 2009 insurance services are services that are not subject to VAT. In the development of the insurance companies not only provide insurance services but also investment services called unit-linked insurance, unit-linked insurance policy holders can pay partial premiums to be invested in investment fund called unit. Related to this are the tax court decision with numbers PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 concerning the VAT payable tax period October 2010 on the Management Services unit-link investment to be paid by PT. AJMI. The author in this study, using the shape of the normative juridical research. the methodology employed is the use of mono-disciplinary research, mono-disciplinary research based on one kind of science. The conclusion from this study is that the life insurance company PT. AJMI VAT payable for PT. AJMI insurance other than life insurance activities also manages investment funds from policyholders. Therefore, PT. AJMI subject to VAT on the management of investment funds from the policy holder, but for the life insurance activities are not subject to VAT.