Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk membuat suatu Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang merupakan dasar hukum Jabatan Notaris. Pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kewenangan itu dimandatkan kepada Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Bogor berpedoman pada Undang- undang Jabatan Notaris, Kepmen, Permen, dan Kode Etik Notaris. Dari hasil analisa penelitian ini pelaksanaan pengawasan terhadap jabatan notaris di kota bogor telah berjalan tetapi belum maksimal.

---

In creating authentic deed, the notary should follow the rule in Act no 30 of 2004 about notary law (UUJN) which is base of notary position law. The minister of justice and human right has an authority to supervise and guide notary. Then, the authority is mandated to Assembly of notary supervisor. This research is analyzed by analytic descriptive in using normative jurisdiction approach. The supervision from assembly of supervision of Bogor has guidance to Act of Notary Law (UUJN), the Minister Ajudication (kepmen), the Minister Code (permen), and Notary Public Code of Ethics. The result is that supervision toward the notary position implementation in Bogor runs but not well yet."

"Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ataupun mengesahkan akta dibawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, banyak hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang berkepentingan dalam akta tersebut, ataupun tidak ditemukan secara langsung dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penulis membahas mengenai cara mengoptimalkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris agar pelanggaran Notaris setidaknya berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun, baik yang dilaporkan ataupun ditemukan dalam praktek. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) responden sebagai alat bantu. Penulis menarik kesimpulan yang salah satunya ditemukan dalam penelitian lapangan, dan hal tersebut kurang lebih sama sebagaimana pendapat dari para responden, dan hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja dari anggota Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat, sebagai satu kesatuan, yaitu memperbaiki administrasi. Karena suatu pekerjaan dapat dilihat baik apabila administrasi telah berjalan dengan baik dan hal tersebut hanya salah satu cara selain meningkatkan anggaran, koordinasi dan kontrol kerja antar tingkatan majelis, serta sumber daya manusia itu sendiri datang dari dirinya untuk meningkatkan kinerjanya.

---

This Thesis hits performance from Majelis Pengawas Notaris as [the] institute that given duty to Government to observe and construct profession Notary in Indonesia according to the laws of legislation Number 30/2004 about Jabatan Notaris. Notary as [the] public functionary that given very big infroma by country, to make official documents that have perfect verification strength, as the same manner as that arranged in legislation Number 30/2004 are referred [as], however in practices still many are found collision that conducted by Notary, many that not taken as problem because not reported by society, that is society that have interest in official document referred [as], or not found directly in inspection by Majelis Pengawas Notaris. Then writer discusses procedural Optimize the performance of Majelis Pengawas Notaris in order to collision Notary at least decreases the number from year to year, both for reported or found in practice. Writing Method that weared is normative method, Datas is obtained/got from bibliography research (library research) and conduct field research (field research) by perform interview with 3 (three) responder as a means of helps. Writer draw a conclusions wrong ones are the other one found in field research, and that more or less same as the same manner as opinion from responders, and that become one of way for Optimize the performance from councilor Pengawas Notaris, that is Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah and Majelis Pengawas Pusat, as one unity, that is correct administration. Because a job can be seen good if administration has walked properly and that only one of way besides improve budget, coordination and [job/activity] control between ceremony level, and itself human resource comes from he/she to improve its performance."

"Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta yang bersifat otentik merupakan lembaga kepercayaan dari masyarakat yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambu peraturannya, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (dahulu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Ordonantie Staatblad 1860 Nomor 3). Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku baginya dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan suatu akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimana pengawas melakukan pengawasan bagi Notaris dalam pelaksanaan tugasnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dan apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut serta upaya mengatasinya.

---

Notary is known as one only public official which power by authority in producing a deed that is authentically constitute a trusted agent by public however unable releassed from its regulation rules, namely the Acts Number 30 of 2004 about Notary Official (formerly named official regulation contained within state gazette 1860 Number 3).

As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply from him and also must be capable with responsibility in provide an authentically deed that applied to those community required it.

The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon a supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating with controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on Notary as public official, it was issued a new regulation that effective for all Notaries, namely the Acts No. 30 of 2004. By effective that Acts so the authority of State Court as Notary Supervisor named as the Supervision Assembly.

In referring with the above matter there emerged a certain problem how an supervisor hold its control to those Notaries in doing their duties before and after effective the Acts No. 30 of 2004, problems during the supervision function and solutions for those."

"ABSTRAKAnalisis Yuridis Atas Pertimbangan Hukum MajelisPengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Palembangdengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) NotarisSumatera Selatan Dalam Memutuskan Suatu PerkaraDi Wilayah Sumatera Selatan (Kasus MPPN No:12/B/Mj.PPN/XI/2010 Tanggal 02 Desember 2010)

---

Abstract The role and authority of the notary is important for law traffic in social life inaddition the notary behavior and actions in carrying out the functions authorized ofNotary which is vulnerable with some manipulation that can cause harm to people,so that the agency of guidance and supervision of the notary needs to be moreeffected. This thesis discusses the role of MPD and MPW in an effort to reduceviolations of the code of conduct / breach of the implementation of the notary officeand his review in deciding the case. This study aims to determine the implementationof supervisory duties of the notary by the MPD in Palembang and MPW in SouthSumatra. The study was a qualitative study. The results suggest that the councilinspectors having the knowledge and understanding of the Notary especially inmaking of deed."

"Tesis ini membahas mengenai perkembangan profesi Notaris di Indonesia, dimana semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat, juga mengenai perbandingan pengawasan Notaris yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan dikarenakan banyaknya penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran Kode Etik Notaris maka penulis membahas juga mengenai implementasi serta mekanisme penyelesaian pelanggaran yang efektif dan efisien menurut peraturan perundangan yang berlaku. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data-data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan juga dari penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan narasumber dan melakukan studi kasus. Dalam kasus pelanggaran kode etik Notaris ini, Notaris JS,S.H telah lalai melakukan tugas jabatannya, beliau melalukan kelalaian sehingga minuta akta yang dibuatnya tidak ditandatangani dihadapan Notaris tersebut, akibatnya banyak pihak yang dirugikan. Oleh karena itu maka Majelis Pengawas Wilayah memberikan sanksi untuk diberhentikan secara tidak hormat karena kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang fatal. Berdasarkan penelitian dan wawancara, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan Notaris sebelum adanya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dan setelah adanya UUJN pengawasan dilakukan oleh Menteri dengan menunjuk Majelis Pengawas Notaris. Penyelesaian pelanggaran yang efisien dan efektif adalah dengan memberikan sanksi yang tegas bagi Notaris yang melakukan pelanggaran.

---

The thesis describes the development of Notary profession in Indonesia, where the increase of Notary in Indonesia requires better monitoring in order to maintain the dignity of Notary profession in the eyes of society, also concerning the comparison between Notary supervision before and after the existence of Law Number 30 Year 2004 on Notary Profession, and many misuse of profession and violation of ethical code, the author also discusses about the effective and efficient implementation and mechanism for resolution of violation according to the applicable law. The writing method used is normative method, data are obtained from library research and also from field research by conducting the interviews with experts and conducting a case study.

In the case of violation of Notary code of ethics, Notary J.S, S,H have neglected to do his duties, he has done a negligence, the minutes of deeds that he produced was not signed before the Notary, as a result many parties suffered. Therefore, the Area Board Of Trustees gave a sanction to dismiss him dishonorably because the mistake he made is a fatal error.

Based on the research and interviews, the author concludes that the Notary supervision before the UUJN was conducted by the District Court, and after UUJN the supervision is conducted by the Ministry by appointing a Notary Public Supervisory Board. Efficient and effective resolution of violations is by giving strong sanctions to Notary who commits violations."

"Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat serta untuk melindungi masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih terbatas. Setiap tingkat Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi apabila memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Penguatan terhadap kedudukan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih belum ada karena hal ini belum secara tegas dan jelas diatur oleh aturan yang ada.

---

The authority of the Majelis Pengawas Notaris as an institution assigned by the Government to oversee Notary in Indonesia. The government has drafted several laws and regulations governing the authority and obligations of the Majelis Pengawas Notaris comprising Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Notaries as public officials are authorized by the State to assist the community in its civil relationship, but in practice there are still many violations committed by Notaries that harm the public who use the services of Notaries. The increasing number of Notaries in Indonesia so that the supervision of Notary must be improved in order to maintain the dignity of the Notary profession in the eyes of the community and to protect the community. The research method used in this research is a form of normative juridical research which is a scientific research procedure to find the logic of legal science from the normative side, research typology is analytical descriptive research which means a method that serves to describe or give an idea of the object under study through the data Or samples that have been collected as is without doing the analysis and making conclusions that apply to the public. The authors draw the conclusion that the authority of the Notary Supervisory Board in giving sanctions to the Notary in the framework of the protection of society is still limited. Each level of the Notary Supervisory Board does not have the authority to impose sanctions in the event of a violation committed by a Notary. The strengthening of the position of the Supervisory Board of Notaries based on the categorization of its authority in the framework of the protection of the people still does not exist because it has not been explicitly and clearly regulated by the existing rules."