Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPergeseran kewenangan yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan pengawasan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan atribusi kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah APIP untuk melaksanakan pengawasan. Eksistensi APIP diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya tingkat korupsi dalam pemerintahan daerah. Penelitian ini mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan kedudukan, kewenangan dan eksistensi APIP di daerah serta bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penguatan APIP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa belum terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk melakukan pengawasan umum dan teknis pemerintahan kabupaten/kota menjadikan belum efektifnya pengawasan. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat Provinsi yang juga telah mempunyai beban kerja melakukan pengawasan terhadap perangkat daerahnya. Kondisi ini berpotensi luputnya obyek pengawasan apabila tidak didukung koodinasi yang intensif antar APIP. Dengan mengkaji pengaturan kedudukan dan kewenangan APIP daerah, penegakan prinsip independensi dan obyektifitas APIP sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala daerah. Eksistensi APIP di daerah yang diteliti belum didukung dengan jumlah SDM auditor yang ideal, anggaran belum memadai, terdapat dualisme jabatan pengawas dalam inspektorat, kapabilitas APIP belum di level 3 serta belum adanya auditor investigatif untuk menjalankan amanah UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan wewenang. Dari analisis tersebut dikemukakan rekomendasi perlunya membuka akses pelaporan pengawasan oleh APIP daerah kepada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi agar terwujud efektifitas pengawasan; independensi APIP diwujudkan dengan pembentukan tim ad hoc dalam pengisian dan pemberhentian jabatan inspektur dan auditor; dan perlunya peningkatan kapabilitas APIP.

---

ABSTRACTThe shift of wider authority to regional governments in the implementation of regional autonomy requires scrutiny to ensure the efficiency and effectiveness of local governance. Law Number 23 Year 2014 on Regional Government provides attribution of authority to the Government Internal Supervisory Apparatus APIP to exercise oversight. The formulation of this research problem is how to regulate the position of authority existence of APIP in some regions to the success of supervision of local government administration and how the effort have been made by the government in strengthening APIP. This research is normative law by using primary and secondary data. The result of the study shows that the regulation of APIP authority extension in conducting supervision of the city district government so that the potential overlap and miss the object if not supported by the intensive, sustainable and meticulous between APIP. By examining the position and authority of APIP area, the enforcement of the principle of independence and objectivity of APIP is influenced by the commitment of the head of region and on the other hand, the existence of APIP in the region has not been supported by the ideal number of HR auditors, inadequate budget, there is dualism in inspectorate position and the capability of APIP is still not reaching level 3. From the analysis, it was submitted a recommendation to open access monitoring reporting to higher level of government, in the form of ad hoc team for charging and dismissing inspectors and auditor so that it is not directly in the control of the regional head and the need to increase the capability of APIP"

"Koperasi merupakan badan usaha yang dijadikan sokoguru perekenomian bangsa Indonesia memiliki banyak masalah yang dihadapi seperti kasus investasi bodong Koperasi Cipaganti, penipuan oleh Koperasi Pandawa yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan internal yang terjadi di dalam badan koperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengaturan peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi dengan menganalisis pengaturan mengenai peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi, serta mengusulkan pengaturan ideal peran dan kedudukan organ pengawas dalam badan usaha koperasi dalam hukum Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan metode analisa data kualitatif, penelitian ini akan menjajaki pengaturanpengaturan mengenai peran dan kedudukan pengawas internal yang dijalankan oleh organ pengawas dalam badan usaha koperasi. Untuk memenuhi keperluan data untuk meneliti, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bersumber dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan fungsi pengawasan adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia anggota-anggota koperasi serta menerapkan prinsip koperasi dalam bidang pengawasan koperasi.

---

The cooperative is a business entity as a pillar of the Indonesian nation economies has many problems such as invesment case is bulging Koperasi Cipaganti, fraud by Koperasi Pandawa caused by weak internal supervisory that occur in the body of the cooperative. Therefore, it is necessary to do a research on the regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of a cooperative business entity by analyzing the regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of the cooperative business entity and proposes an ideal regulation regarding the role and position of the supervisory organ in the body of the cooperative business entity under Indonesian law.

This research is a normative juridical research, the nature of the research is analytical descriptive, with qualitative data analysis method, this study will explore the regulation regarding the role and position of internal oversight which is run by the supervisory organ in the body of a cooperative business entity. To meet the need to examine the data, the writer uses literature research methods. Literature research is a research literature that comes from material library or secondary data. In addition, one way to improve the function of oversight is to improve the human resources of their members as well as apply the principle of cooperation in the field of supervision of the cooperative."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara peningkatan kapasitas aparat pengawas internal Polri dengan implementasi good and clean governance dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui pendekatan kuantitatif danmenggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menganalisis desain pengembangan sumber daya manusia kepolisian republik indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan internal dan mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam mencegah praktik koruptif aparat kepolisian dan menerapkan good governance practices serta sistem manajemen nasional yang professional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pengawasan internal yang efektif, kebijakan lembaga kepolisian republik indonesia yang professional, konsisten, efektif dan berkelanjutan di lingkungan Polri.

---

This study aims to examine the relationship between increasing the capacity of the National Police's internal supervisory apparatus and the implementation of good and clean governance in efforts to prevent corruption. Through a quantitative approach and using doctrinal research methods, this study analyses the design of human resource development of the Indonesian National Police, the factors that affect the effectiveness of internal supervision and identifies best practices that can be applied in preventing corrupt practices of police officers and implementing good governance practices as well as a professional national management system. The results of this study are expected to contribute to the development of an effective internal supervision model, a professional, consistent, effective and sustainable policy of the Indonesian National Police institution within the National Police."