Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah mutu pendidikan di Indonesia yang dikaitkan dengan keberadaan dan kinerja pengawas termasuk dukungan dari sistim birokrasi pemerintah daerah sudah bukan isue regional tapi sudah menjadi isue nasional. Hal ini menarik untuk diteliti dan tetap hangat untuk diperdebatkan dan tentuna harus dicari solusi dan pemecahannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan-determinan apa yang mempengaruhi kinerja pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK. kota Sukabumi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang yang didasarkan pada paradigma positivisme. Dalam penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengawas kota Sukabumi. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengawas seluruh jenjang pendidikan kota Sukabumi yang berjumlah 57 pengawas. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis faktor yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mampu menjelaskan berbagai indikator independen yang diobservasi. Sedangkan untuk menguji kontribusi setiap variabel dalam penelitian ini, teknik yang akan digunakan adalah analisis regresi ganda (multiple regression). Analisis regresi ganda adalah suatu analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih (variabel X) terhadap variabel terikat (Y) untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih. Dari hasil analisis regresi menunjukan bahwa variabel Kepemimpinan Kepala Dinas memiliki pengaruh yang dominan dan sangat signifikan. F hitung pada variabel independen yaitu kepemimpinan kepala dinas adalah 5.140. dengan membandingkan F hitung dengan F tabel α = 0,05 dengan derajat bebas pembilang 1, dan derajat bebas penyebut 55 didapat F tabel = 4.02. F hitung > F tabel berarti signifikan berpengaruh, atau dengan melihat probabilitasnya (sig) yang lebih kecil dari taraf signifikansi (0,027 < 0,05). Sedangkan pada variabel lain menunjukan bahwa probabilitas (sig) > α = 0,05, sehingga kelima variabel penelitian Pendidikan , evaluasi kepala dinas, disiplin pengawas, rekomendasi pengawas dan penghargaan kepala dinas adalah yang tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK Kota Sukabumi Jawa Barat.

---

The problem of education quality that connected with supervisor?s existance and performance include the supporting system of local govenment bereaucracy are not only as a regional but also as national issue. It is very interesting and debatable. One of the solution is study about supervisor?s problems and determinants that influences supervisor?s performance and teh solution of the problems. This study is aimed to find which determinans that influence on supervisor?s performance of TK/SD/SMP/SMA/SMK in the city of Sukabumi. This research belongs to a quantitative approach, based on positivism paradigm. This research will analize the factors that influence supervisor?s performance in the city of Sukabumi. The data gathering is by using questionare. The population of this research is all the supervisors of all levels of education, there are 57 supervisors in total and the researcher used the population as the sample (total sampling). The data analysis technique used is factor analysis to find and identify the factors that are able to explain any kinds of independent indicators observed. For analyzing contribution of each variable, regression analysis ( multiple regression) is used. Regression analisys is to predict influence value of two independent variables or more (X) toward dependent variable (Y). To prove the existance of causal relationship between two independent variables or more. The result of regression analisys shows that the leadership of the cheaf of educational affair has dominant and significant influence. F value of the independent variable is 5.140, by comparing F value with F crit α =0.05 with cfree degree 1, and sign free degree is 55 from F crit = 4.02. F value > Fcrit. It means it has significant influence or by proving its probability (sig) that smaller than significance level (0,027< 0,05). While another variables show that the probability (sig) > α = 0,05, so the five variables of educational research: the evaluation of the cheaf of education affair, supervisor?s discipline, supervisor?s recommendation, chief of educational affair reward has no significant influence to TK/SD/SMP/SMA/SMK supervisor?s performance in the city of Sukabumi West Java. Key words : Supervisor?s Performance."

"Dalam proses peradilan pidana setelah ada putusan pengadilan, selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan itu dan membawa terpidana untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Pada tahap selanjutnya pengadilan masih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk mengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaan pidana yang harus dijalani oleh terpidana. Lembaga baru berupa hakim yang bertugas untuk mengawasi eksekusi dari putusan pidana awalnya diambil dari negara Perancis, yaitu "juge de l'application des peines", yang dapat disejajarkan dengan hakim pengawas dan pengamat yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim pengawas dan pengamat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan terpidana menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, maupun setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakatan. Hakim pengawas dan pengamat dalam KUHAP diatur pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283."

"Fenomena dugaan adanya kecurangan dalam pelakasaan Ujian Nasional merupakan hal yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, namun demikian pemerintah masih tetap menyelenggarakan Ujian Nasional untuk mengukur kualitas output peserta didik secara nasional. Peranan pengawas sekolah dalam fungsi supervisi pendidikan dan tugas pokok melakukan penilaian dan pembinaan diperlukan sebagai agent of change pada proses pembelajaran yang di sampaikan kepada guru. Tujuan supervisi tersebut adalah agar guru dapat memberikan pelayanan yang baik pada peserta didik sehingga siswa dapat berhasil dalam Ujian Nasional. Untuk itu diperlukan pengawasan optimal agar pelaksanaan Ujian Nasional dapat berdaya guna dan berahasil guna bagi pendidikan Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan pengawas sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data : wawancara, observasi insidental, dokumenter, dan diskusi kelompok. Hasil Penelitian Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu ini adalah: (1) pengawas sekolah hanya sebagai pemantau kesiapan sekolah penyelenggara UN, kelengakapan administrasi, ketercapaian target kurikulum, dan jumlah peserta Ujian Nasional pada satuan pendidikan, (2) kendala dalam program pengawasan pendidikan adalah kurangnya jumlah pengawas sekolah (3) kompetensi pengawas sekolah belum optimal karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai pada pengawas akademik, (4) nilai dan prinsip kepengawasan belum dapat berjalan dengan baik, serta (5) rekrutmen pengawas sekolah dipengaruhi oleh kepentingan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

---

The assumption of fraud phenomenon in National Examination needs serious attention from the stakeholders, but the government still implement National Examination to measure the national output of students. The role of school supervisor as their function in educational supervision and the core duties in doing assesment and controlling are needed as the agent of change in teaching and learning process conveyed to the teachers. The aim of supervision is that the teachers can give better service to students so they can pass the National Examination. For that pupose, optimum supervision is needed for efficient and effective result of the National Examination.

The aim of this research is to analyze the role of school supervisors in the national examination in Indramayu regency. This research used qualitative method with descriptive analisys through interview, incidental observation, literature study and group discussion for data gathering.

The result of this research about the school supervisors in National Examination in Indramayu regency are : (1) the school supervisors are only as the observers of school readiness for national examination, curriculum fulfillment target, and the amount of national examination participants, (2) educational supervision problem is lack of school supervisor quantity, (3) school supervisors competence is not in optimum level due to their inappropriate educational background, (4) the value and principles of supervision doesn?t run well, (5) school supervisor recruitment was affected by political interest of Indramayu regency government."

"Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat profesionalisme pengawas SMP berdasarkan persepsi para kepala SMP di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Persepsi kepala SMP tersebut didasarkan pada penguasaan enam kompetensi pengawas yaitu kompetensi-kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan serta penelitian dan pengembangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum profesionalisme pengawas SMP di Kabupaten Sanggau berada pada kategori baik. Namun secara individu masih ada satu orang pengawas SMP yang termasuk dalam kategori kurang. Dilihat dari jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas SMP, dari enam kompetensi tersebut terdapat satu kompetensi yang kurang dikuasai, yaitu kompetensi penelitian dan pengembangan.

---

The purpose of this study is to analyze the level of professionalism of the Junior High School Superintendents? based on the perception of the Principals in the District of West Kalimantan. Perception of the principals are based on the sixth competency mastery of the superintendents, those are personality, social, managerial supervision, academic supervision, education evaluation, and research and development. The method used in this research is descriptive quantitative.

The results show that overall the Superintendents?professionalism in the district are good. But there remains one Junior High School Superintendent is included in the category of less. Judging from the types of competencies that must be mastered by Junior High School Superintendents, the competency that is less mastered namely research and development competencies."

"School supervisor palys an important role in developing education quality, especially, in school existence . The role of superivisor implies some approach in conducting their role such as scientific, clinic , humanisme, colaborative, artistic , and existence"

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris diberi jalan untuk mempertahankan haknya dengan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memohonkan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, ke Pengadilan Umum jika akt.

---

ABSTRACT

The Notary Superviion Council has been given the authority to supervise and guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary roles and responsibility in fulfilling the requirements to the establishment of limited company, and also the impact of the Notary Supervision Council's Decision on the Notary itself and Direct Interest Parties on the deed. This research has done based on juridicial normative literature research using qualitative approach on The Supervisory Council Decision No. 226/MPW-JABAR/2008, which produce a conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given an administrative sanction by the Notary Supervision Council. The Notary will given a chance to defend his right by using the Decision as a lawsuit object in the local Administrative Court. The interested parties may propose for a cancellation of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District Court."

"Bahwa pembangunan ekonomi kita diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisensi ekonomi Nasional sebagai satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.Untuk berhasilnya pelaksanaan Undang-Undang tersebut telah dibentuk sebuah lembaga pengawas yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disingkat Komisi Komisi ini mempunyai kekuasaan yang cukup unik / besar karena dapat menyelidiki, memeriksa bahkan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha.Karena komisi ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa, maka dalam pelaksanaannya keberadaan komisi ini banyak dipertanyakan, oleh pelaku usaha maupun praktisi hukum. Suatu putusan KPPU dalam masalah tender saham dan obligasi PT IMSI,Tbk yang menurut KPPU melanggar Undang-Undang No.5 tahun 1999 ternyata telah dibatalkan ditiga Pengadilan Negeri Jakarta (Pusat, Barat dan Selatan). Dengan dibatalkannya putusan KPPU tersebut, maka timbul pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan apabila terus terjadi sedemikian maka harapan terhadap Komisi sebagai salah satu upaya mempercepat recovety perekonomian kita yang semakin terpuruk ini akan menjadi jauh"

"Tesis ini membahas mengenai fungsi Majelis Pengawas Notaris yang ditinjau dari Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga harus mampu bertanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang berlaku bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, kewenangan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan antara lain mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri bersifat preventif dan represif. Sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris tidak hanya sekedar melakukan pengawasan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap Notaris.

---

This research is examined about the function of Notary Supervision Board based on Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris and Peraturan Jabatan Notaris. The research method used in this research is normative law research which is a library research. As a Public Official, in doing his/her task Notary must supervised in order not to break the law and also must responsible in the making of authentic deed for public that need it. Notary supervision according to Peraturan Jabatan Notaris is held by Supervision Judge appointed by Stated Court. After UUJN was effective, the court was no longer doing supervision, investigation, and give sanction to a Notary, those authority was done by Ministry of Law and Human Rights with forming Notary Supervision Board.Based on that matters, the issues in this research is about the authority of Notary Supervison Board and how to implement supervision which is done by State Court. Supervision which is done by State Court is preventive and repressive. Whereas after Undang-Undang Jabatan Notaris was effective, Notary Supervison Board not only doing supervision but also doing Notary development."

"Tesis ini membahas mengenai Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris terhadap Pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta. Sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I pada Ketentuan Umum, pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Di dalam tesis ini penulis melakukan penelitian di 5 (lima) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Daerah Notaris di DKI Jakarta yaitu dengan mendata kasus-kasus berdasarkan laporan Polisi dan pengaduan masyarakat yang diterima Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan dengan akta Notaris. Kasus tersebut meliputi seluruh jenis pelanggaran yang dinyatakan di dalam surat panggilan Kepolisian dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya penulis menganalisa pengaruh pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap jumlah pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta. Sehubungan dengan jumlah pelanggaran, penulis melakukan analisa terhadap variabel jenis-jenis pelanggaran, variabel wilayah terjadinya pelanggaran dan variabel tahun terjadinya pelanggaran.Metode penulisan yang dipakai adalah metode Yuridis Empiris, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan seluruh data mengenai laporan polisi dan pengaduan masyarakat yang ada di Majelis Pengawas Daerah Notaris. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode Kuantitatif yaitu objek penelitian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi dan membuat tabulasi sederhana, tabulasi frekuensi . Di dalam bagian kesimpulan Penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris di dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Selanjutnya disebutkan juga kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris di dalam menjalankan tugasnya. Di bagian akhir disimpulkan hasil penelitian lapangan berkaitan dengan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi di 5 (lima ) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Notaris di DKI Jakarta dari tahun 2006 sampai dengan 2010.

---

This thesis discusses the influence of Control and Guidance Notary against violations that often occur in Jakarta. As per Act No. 30 of 2004 concerning Notary Chapter I on General Provisions, Article 1 point 6 stated that the Council of Trustees is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of the notary. Within this thesis the authors conducted a study in 5 (five) the Supervisory Council of the Regional Municipality of Notary in Jakarta, namely, listing the cases based on police reports and public complaints received by the Regional Council of Trustees relating to the Notary Deed. The case covers all types of offenses set forth in the letter calling the police and public complaints. Furthermore, the authors analyze the influence of supervision and guidance by the Supervisory Council of Notaries of the number of violations that occurred in Jakarta. Relative to the number of violations, the authors analyze the variable types of violations, violations of the variable region and a variable in the violation. Writing method used is the method of Empirical Legal, Data obtained from the research literature (library research) and conduct field research (field research) to collect all data on police reports and public complaints in the Supervisory Council of the Regional Public Notary. Data analysis techniques used were the object of research Quantitative methods are broken down into specific elements that can be quantified and make a simple tabulation, tabulation of frequencies. At the conclusion of the author discusses some of the things that need to be done by Notary Public Oversight Board in carrying out the task of supervision and guidance of the notary. Furthermore, also mentioned the constraints faced by the Supervisory Council of Notaries in conducting their duties. At the end of the inferred results of field research related to the types of violations that occurred in 5 (five) Municipality territory Supervisory Board Notary in Jakarta from 2006 to 2010."