Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesetaraan gender masih menjadi tantangan bagi bangsa kita. Hal itu dikarenakan masih banyak terjadi praktek ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kaum perempuan menjadi korban ketidakadilan tersebut. Kenyataan itu melahirkan kebudayaan dan peradaban yang negatif bagi bangsa. Diperlukan sarana yang efektif guna mewujudkan kesetaraan gender untuk membangun peradaban bangsa yang unggul. Yakni, melalui partai politik. Melalui langkah langkah transformatif berbasis gender yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan akan mampu menyiapkan peradaban bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang.

Abstrak :
Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik. ......Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif mengenai kemitraan antarstakeholders pada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi jawa Tengah....

Abstrak :
Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai.

Abstrak :
Penulis berargumentasi untuk menggunakan landasan teori baru karena kegagalan perspektif Pengarusutamaan Gender dalam melihat persoalan terkait gender. Penulis mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu melihat persoalan Covid-19 dan implikasinya yang bukan hanya pada gender (laki-laki dan perempuan) tetapi juga pada ras, etnisitas, kelas, LGBTQIA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Penulis menekankan konsep critical praxis, yaitu bukan saja menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial secara total.

Abstrak :
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terhadap satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR RI, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG...

Abstrak :
Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan, melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi fisik masing-masing ruma, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu. Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas individu.

Abstrak :
Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan. ......Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out.

Abstrak :
Saat pertama kali disahkan sebagai sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah terobosan yang diharapkan mampu mengubah pemahaman mengenai keamanan internasional secara masif sehingga mampu memperbaiki taraf hidup perempuan dalam konflik dan perang. Meskipun begitu, setelah 22 tahun berlalu, terlihat bahwa pada nyatanya agenda ini masih belum bisa membawa perubahan yang signifikan. Berangkat dari premis tersebut, maka tulisan ini berkomitmen untuk meninjau bagaimana Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan ini sebenarnya dimaknai dan diimplementasikan semenjak dua dekade terakhir. Menggunakan 121 literatur serta metode taksonomi, tinjauan ini mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama dalam kajian mengenai Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan, yaitu: 1) konseptualisasi agenda; 2) implementasi agenda; serta 3) evaluasi agenda. Ditemukan bahwa terlepas dari kandungan serta visi yang dianggap revolusioner, masih banyak permasalahan yang belum dibahas dengan baik oleh agenda ini. Selain itu, pemaknaan sekaligus pengimplementasian dari agenda ini juga dapat dikatakan eksklusif, terbatas pada kelompok-kelompok atau entitas-entitas tertentu saja. Dengan begitu, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pemaknaan sekaligus pengimplementasian agenda tersebut, baik secara normatif maupun pragmatis. ......When first adopted as a UN Security Council Resolution in 2000, the Women in Peace and Security (WPS) Agenda was a breakthrough that was expected to massively change the understanding of international security as well as to improve the standard of living of women in conflict and war. Even so, after 22 years, it appears that in fact this agenda has not been able to bring about significant changes. Departing from this premise, this paper is committed to reviewing how the WPS Agenda has been interpreted and implemented since the last two decades. Using 121 literature and taxonomic methods, this review identifies three main discussion categories in the study of the WPS Agenda, namely: 1) conceptualization of the agenda; 2) agenda implementation; and 3) agenda evaluation. It was found that apart from the revolutionary content and vision, there are still many issues that have not been properly addressed by this agenda. In addition, the interpretation and implementation of this agenda can also be said to be exclusive, limited to certain groups or entities. In this way, there are still many evaluations that need to be carried out regarding the interpretation as well as the implementation of this agenda, both normatively and pragmatically.