Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini fokus pada perumusan konsep pengarusutamaan pemuda sebagai sebuah kebijakan yang sedang dirancang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan bagaimana strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda tersebut sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan. Dari analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Konsep pengarusutamaan pemuda adalah ?suatu strategi yang mengikat setiap pihak untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sarnpai kepada monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara koordinatif sinergi, dan harmonis; dan (2) Strategi kebijakan yang diusulkan adalah perlunya perumusan kebijakan yang lebih implementatif untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan agar mau menerapkan konsep dan kebijakan pengarusutamaan pemuda dalam proses pembangunan. Kebijakan ini diharapkan berbentuk Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 40 tahun 2009. Agar implementasinya bisa beqalan lancer, kebijakan ini harus memperhatikan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur dan adanya komitmen yang kuat dari pemimpin. ...... This research is focused on concept formulation of youth mainstreaming as an ongoing policy prepared by The Ministry of Youth and Sport of the Government of Indonesia, as well as developing the strategy of youth mainstreaming as part of the country youth development. The conclusions of the analysis are (i) the concept of youth mainstreaming by definition is ? a strategy that binds commitment of youth development stakeholders to make priority of youth developments issues regarding the urgency in all stage of development, bcginning from planning, implementing, monitoring and evaluation, that managed in a coordinative, harmony, and synergy way. (ii) The suggested strategy of youth mainstreaming is to formulate policy to implement the Act No. 40/2009 to encourage the policy makers and actors to pay attention to and implement thc mainstreamed policy in development process. In order to run successfully, this policy must consider communication, resources, disposition, structure, and strong willingness from leader.

Abstrak :
Rasisme merupakan suatu fenomena yang kerap terjadi, bahkan di era kontemporer seperti saat ini. Sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik rasisme, gerakan anti-rasisme juga semakin berkembang. Anti-rasisme perlahan hadir sebagai norma yang mulai diterima pada akhir abad ke-20 yang mana perkembangannya merupakan fenomena yang terintegrasi pada level global, regional, nasional, sampai lokal. Berangkat dari gambaran besar tersebut, tulisan ini berusaha untuk melihat perkembangan literatur yang menjelaskan mengenai norma anti rasisme dalam ilmu hubungan internasional. Adapun, terdapat 16 literatur yang digunakan dalam tulisan ini, dari mulai artikel jurnal, bab dalam buku edited volume, buku secara keseluruhan, hingga monograf. Dalam penggoraganisasian literaturnya, tinjauan pustaka ini menggunakan metode taksonomi yang terbagi menjadi tiga tema utama, yakni: 1) Norma Anti-Rasisme dalam Entitas Negara dan Kawasan; 2) Norma Anti-Rasisme dalam Perspektif Global; 3) Upaya Transnasional dalam Pengarusutamaan Norma Anti-rasisme. Setelah menjabarkan pengorganisasian literatur, tulisan ini juga berupaya untuk melihat konsensus dan perdebatan, refleksi, serta sintesis dari literatur-literatur yang sudah dipaparkan. Pada akhirnya, tulisan ini mengarah pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan norma anti-rasisme tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kuasa. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu kolonialisme dan kapitalisme, kepentingan politik negara, serta determinasi identitas. Kemudian, tulisan ini akan ditutup dengan rekomendasi penulis secara akademik dan praktik. ......Racism is a phenomenon that often occurs, even in the contemporary era like today. As a form of resistance to the practice of racism, the anti-racism movement is also growing. Anti-racism slowly emerged as a norm that began to be accepted at the end of the 20th century where its development occurred at the global, regional, national and local levels. Departing from the big picture, this paper attempts to look at the development of literature that explains the norms of anti-racism in the science of international relations. Meanwhile, there are 16 literatures used in this paper, ranging from journal articles, chapters in edited volumes, books as a whole, to monographs. In organizing the literature, this literature review uses a taxonomic method which is divided into three main themes, namely: 1) Anti-Racism Norms in State and Regional Entities; 2) Anti-Racism Norms in a Global Perspective; 3) Transnational Efforts in Mainstreaming Anti-racism Norms. After describing the organization of the literature, this paper also attempts to look at the consensus and debate, reflection, and synthesis of the literature that has been presented. In the end, this paper leads to a conclusion that the development of anti-racism norms cannot be separated from the dynamics of power relations. These dynamics are influenced by three aspects, namely colonialism and capitalism, the political interests of the state, and the determination of identity. Then, this paper will be closed with the author's recommendations academically and practically.

Abstrak :
Kesetaraan gender masih menjadi tantangan bagi bangsa kita. Hal itu dikarenakan masih banyak terjadi praktek ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di berbagai sektor, baik di sektor ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Kaum perempuan menjadi korban ketidakadilan tersebut. Kenyataan itu melahirkan kebudayaan dan peradaban yang negatif bagi bangsa. Diperlukan sarana yang efektif guna mewujudkan kesetaraan gender untuk membangun peradaban bangsa yang unggul. Yakni, melalui partai politik. Melalui langkah langkah transformatif berbasis gender yang dilakukan oleh partai politik, diharapkan akan mampu menyiapkan peradaban bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang.

Abstrak :
Pemerintah sejak tahun 2010 telah menunjukan keseriusannya dalam memajukan kesetaraan gender melalui strategi kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia. Strategi ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan pengarusutamaan gender yang diperkenalkan ke semua instansi pemerintahan terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik kerja birokrasi saat ini dapat mendukung atau menghalangi gender untuk berkembang dalam instansi dan implikasinya kepada pegawai. Tidak semua pegawai memiliki sudut pandang yang sama, mengingat realitas sosial bersifat plural. Kajian penelitian ini melihat perspektif ASN terhadap kebijakan yang bertolak belakang dengan narasi positif. Dengan pendekatan kualitatif interpretivisme, kuesioner dengan 167 responden dan wawancara semi terstruktur dengan 15 ASN dari instansi Pemerintah Pusat, Lembaga dan Pemerintah Daerah dilakukan dan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meskipun terdapat niat baik dalam kebijakan tersebut, kebijakan ini mungkin belum dapat sepenuhnya dapat dilakukan dalam organisasi. mengingat hal tersebut diharapkan pemerintah dapat meninjau pengelolaan sistem birokrasi guna mendukung kebijakan pengarusutamaan gender kearah yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan pengarusutamaan gender di internal organisasi sehingga memberi dampak positif meskipun dilakukan di sektor publik. ......Since 2010, the Indonesian government has demonstrated its commitment to gender equality by implementing a gender mainstreaming policy approach. As a result of this policy, all relevant government agencies have implemented a number of gender mainstreaming policies. The goal of this research is to see how present bureaucratic work methods can help or impede gender development inside the agency, as well as what this means for personnel. Given the plural nature of social reality, not all employees share the same point of view. This research project examines ASN's viewpoint on policies that contradict positive narratives. A questionnaire with 167 respondents and semi-structured interviews with 15 ASN from Central Government agencies, Institutions, and Local Governments were done using a qualitative interpretivism approach, and the data were processed using theme analysis. The conclusion to be reached is that, even though the policy is well-intentioned, it may not be properly implemented inside the business. In light of this, it is hoped that the government will conduct a review of the bureaucratic system's administration in order to better support gender mainstreaming programs. Even though it is conducted in the public sector, this research is meant to aid organizations in designing and executing gender mainstreaming policies within the organization so that it has a positive impact.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif mengenai kemitraan antarstakeholders pada implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi jawa Tengah....

Abstrak :
Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai.

Abstrak :
Penulis berargumentasi untuk menggunakan landasan teori baru karena kegagalan perspektif Pengarusutamaan Gender dalam melihat persoalan terkait gender. Penulis mengajukan pendekatan interseksionalitas sebagai pendekatan yang mampu melihat persoalan Covid-19 dan implikasinya yang bukan hanya pada gender (laki-laki dan perempuan) tetapi juga pada ras, etnisitas, kelas, LGBTQIA dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Penulis menekankan konsep critical praxis, yaitu bukan saja menggunakan pertanyaan-pertanyaan kritis tetapi juga berpijak pada aktivisme untuk perubahan sosial secara total.

Abstrak :
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislatif Nasional (Prolegnas) tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terhadap satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR RI, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG...

Abstrak :
Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkeadilan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, maka tujuan studi ini melihat sejauh mana implementasi strategi pengarusutamaan gender yang meliputi akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi yang setara antara perempuan dan laki-laki dilakukan dalam kegiatan peningkatan kualitas hunian program BSPS. Hal ini penting, mengingat kualitas rumah layak huni merupakan salah satu indikator dari pengurangan kemiskinan perkotaan. Analisis menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik skoring dan pembobotan, melalui penyebaran kuesioner pada 33 rumah tangga penerima bantuan di Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Validasi terhadap upaya peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui observasi terhadap kondisi fisik masing-masing ruma, sebelum dan sesudah menerima bantuan. Hasil studi menunjukkan dua aspek yang unggul secara nilai yaitu manfaat sebesar 74,74 dan kontrol sebesar 67,17. Walaupun demikian, aspek kontrol memiliki pengaruh yang kuat pada rumah tangga penerima bantuan yaitu meningkatnya kapasitas individu. Hasil analisis penerapan program BSPS merekomendasikan bahwa strategi pengarusutamaan gender berhasil diterapkan pada beberapa aspek, khususnya peningkatan pada aspek akses dan partisipasi. Output studi juga menunjukkan adanya peran penting fasilitator lapangan untuk mempercepat proses peningkatan kapasitas individu.