Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengangkutan barang itu memiliki tujuan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat tujuan. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam pengangkutan barang melalui laut adalah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang. Dalam hal terjadi kerusakan maupun kehilangan barang, pengangkut bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang. Dalam penelitian ini dibahas lebih dalam mengenai tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut, serta akan dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149/K/PDT/2012 antara Rahmad Setiawan melawan Yuni. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan kepustakaan. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa tanggung jawab pengangkut dimulai pada saat diterimanya barang hingga diserahkan kepada penerima; dan Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mana hal ini terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

ABSTRACT
The Carriage of goods has purpose of moving goods from one place to a destination. One of the risks of carriage of goods by sea is the damage and loss of the goods. In the event of damage or loss of the goods, carrier shall be liable for loss or damage arising or resulting from the damaged or lost of goods. This research discussed about liability or responsibility of the carrier in the carriage of goods by sea, and analysis of the Supreme Court Decision No. 2149/K/Pdt/2012 between Rahmad Setiawan versus Yuni. This research is using normative jurudical method, through study of various sources of primary law and secondary data. This research concluded that liability of carrier begins upon the goods are received and ends when the goods are delivered to the consignee; and the panel decisions which established that the actions of the defendant is a tort are correct. It's proved to the fulfillment of the elements of a tort in accordance the provisions of Article 1365 KUH Perdata.

Abstrak :
Skripsi ini membahas subrogasi dalam asuransi dan kewajiban penanggung jawab pengangkut angkutan laut dalam hal antara PT. Asuransi AXA Indonesia melawan PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogasi merupakan salah satu prinsip yang memiliki peran penting dalam asuransi terutama dalam hal kerugian obyek pertanggungan yang disebabkan oleh pihak-pihak ketiga. Namun dalam kasus ini Majelis Hakim tampak tidak konsisten dalam menerapkan asas subrogasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pertanggungan. Sehubungan dengan tanggung jawab pengangkut di bidang pengangkutan Laut, Majelis Hakim dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan pertanggungjawaban pembawa yang dapat melepaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya kepada tertanggung untuk menentukan apakah terdapat kewajiban bagi pengangkut untuk melakukan pembayaran kompensasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu hukum, konseptual, dan studi kasus. Dari hasil penelitian ini masih ada Majelis Hakim yang belum memahami prinsip subrogasi dan ketentuan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan laut sebagaimana dimaksud pada hukum dan peraturan yang berlaku. ......This paper discusses the subrogation in insurance and liability person in charge of sea transportation carrier in the case between PT. Insurance AXA Indonesia against PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Subrogation is one of the principles that has an important role in insurance especially in the case of loss of the insured object caused by third parties. However, in this case the Panel of Judges appeared to be inconsistent in applying the principle of subrogation in accordance with the provisions of the insurance laws and regulations. In connection with the responsibility of the carrier in the field of Sea transportation, the Panel of Judges in this case does not consider the liability of the carrier who can relinquish part or all of his responsibility. to the insured to determine whether there is an obligation for the carrier to pay compensation. This research is a juridical-normative research, where the authors use three approaches, namely legal, conceptual, and case studies. From the results of this study there is still The Panel of Judges does not yet understand the principle of subrogation and the provisions of liability insurance for sea transport as referred to in applicable laws and regulations.

Abstrak :
Tujuan penulisan skripsi ini adalah membahas mengenai subrogasi yang menjadi salah satu prinsip perasuransian. Proses pengangkutan barang melalui darat kerap kali menghadapi risiko-risiko yang menimbulkan kerugian bagi pengangkut serta pemilik barang. Perusahaan angkutan selaku pengangkut memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengangkutan hingga barang muatan yang diangkut sampai pada tujuan dan diterima oleh penerima barang. Ketika timbul kerugian, perusahaan angkutan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada pemilik barang. Untuk mengurangi beban risiko yang ditanggungnya, pemilik barang dapat mengasuransikan barang muatan tersebut dalam produk asuransi pengangkutan yang ditawarkan pertanggungannya oleh perusahaan asuransi. Keadaan tersebut kemudian menimbulkan adanya hubungan hukum antara pemilik barang sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung asuransi. Berdasarkan prinsip subrogasi, dibayarkannya kerugian oleh penanggung mengakibatkan tertanggung tidak dapat lagi menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan kerugian. Sebagai penanggung, perusahaan asuransi mendapatkan hak-hak yang dimiliki tertanggung seketika telah dibayarkannya kerugian, termasuk hak untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak ketiga penyebab kerugian. Tetapi dalam praktiknya, ditemukan adanya hak subrogasi yang tidak dapat dilaksanakan sehingga muncul beban kerugian pada perusahaan asuransi atas tidak terlaksananya prinsip tersebut. Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan penerapan pelaksanaan hak subrogasi termasuk juga mengenai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan selaku pengangkut pada rangkaian proses pengangkutan darat dalam hal peristiwa klaim yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan dari sopir yang ia pekerjakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari analisis peraturan perundang-undangan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hasil putusan No.18/Pdt.G/2017/PN. Blb jo.404/PDT/2020/PT. BDG. antara PT Asuransi Central Asia melawan Edy Santoso, Pemimpin PA Sentosa Abadi. Penelitian ini menunjukan bahwa masih ditemukannya ketidaksesuaian penerapan subrogasi oleh hakim di pengadilan yang berakibat pada tidak didapatkannya ganti kerugian yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan angkutan. Gugatan perbuatan melawan hukum atas perbuatan dari pihak ketiga penyebab kerugian yang dilayangkan oleh perusahaan asuransi merupakan hal yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip subrogasi tanpa harus melibatkan tertanggung selaku pemilik barang sebagai pihak dalam perkara. ......The purpose of this research is to discuss subrogation, which is one of the insurance principles. The process of transporting goods by land often faces risks that cause losses for the carrier and the owner of the goods. As the consigner, the transportation company bears the responsibility to transport the cargo until it reaches its destination and the recipient receives it. When a loss occurs, the transportation company has an obligation to provide compensation as a form of responsibility to the owner of the goods. The owner of the goods can insure the cargo with the insurance company's transport insurance product to lessen the risk they bear. This situation then leads to a legal relationship between the owner of the goods, as the insured, and the insurance company, as the insurer. Based on the principle of subrogation, payment of losses by the insurer means that the insured can no longer claim losses from the party who caused the loss. As an insurer, the insurance company acquires the insured's rights immediately upon payment of the loss, including the ability to demand liability from the third party responsible for the loss. However, in practice, the non-implementation of certain subrogation rights results in a loss for the insurance company. This research discusses the validity of the implementation of the right of subrogation, including the form of responsibility of the transport company as the consigner in the land transportation process in the event that an evenement occurs due to the error of the driver he employs. This research employs the juridical-normative method, which entails an analysis of the laws and regulations currently in effect in Indonesia. It is then continued by analyzing the compatibility between statutory regulations and the results of court decision No.18/Pdt.G/2017/PN. Blb jo. 404/PDT/2020/PT. BDG. between PT Asuransi Central Asia and Edy Santoso, Leader of PA Sentosa Abadi. This research shows that there are still discrepancies in the application of the subrogation by judges in court, which results in the transportation company not getting compensation that should be paid. The insurance company can file a claim for an unlawful act resulting from a third party's actions that caused the loss, using the subrogation principle, without needing to include the insured, who is the owner of the goods, as a party in the case.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap Penumpang Kapal, apabila terjadinya kematian atau lukanya penumpang, antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC). Perbandingan dilakukan didasarkan pada Undang-Undang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dengan Chinas Maritime Code serta peraturan terkait lainnya. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan komparatif. Akan dibahas mengenai tanggung jawab pengangkut, dan juga akan dibahas mengenai teori-teori Perbuatan Melawan Hukum. Dari hasil perbandingan, diperoleh beberapa perbedaan , yaitu dalam hal klasifikasi penyebab luka/kematian penumpang dan juga beban pembuktian, serta juga beberapa persamaan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga di Republik Rakyat Cina.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the comparison of civil liability for Passenger Ship, in case of death or injury of passengers, between Indonesia and the Peoples Republic of China (PRC). The comparison will be done by comparing Indonesias Maritime Code, Indonesias Commercial Code,against Chinas Maritime Code and other related regulation. The method used in this thesis is the juridist normative method with comparative approach. This thesis will focus on the liability of the carrier,and tort theory. Based on the comparison, its discovered that there are several difference, such as the classification of the cause of the death or injury of the passenger, and the burden of proof, along with some similarities, between the law of Indonesia dan Peoples Republic Of China (PRC).       

Abstrak :
Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. ...... Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses.

Abstrak :
Kenaikan permintaan produk tertentu, seperti produk pelumas menyebabkan kenaikan pada mobilitas kendaraan pengangkutnya. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak juga kedatangan kendaraan pengangkut ke tempat penyimpanan atau warehouse. Kapasitas warehouse yang terbatas untuk melayani aktivitas bongkar muat kendaraan pengangkut membentuk sebuah antrian kendaraan di area warehouse. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperbaiki waktu antrian kendaraan pengangkut di dalam warehouse melalui rancangan model simulasi. Metode simulasi sistem diskrit digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan kegiatan kendaraan di dalam warehouse saat sebelum dan sesudah melakukan bongkar muat. Dua skenario diuji untuk memperbaiki waktu antrian kendaraan pengangkut sehingga dapat membantu PT X untuk membuat keputusan dalam memilih solusi perbaikan. Dua skenario yang diuji untuk mengurangi waktu antrian kendaraan pengangkut antara lain simultaneous 5-gate service dan appointment scheduling. ......The increase in demand for certain products, such as lubricants, has resulted an increase in the mobility of the transport vehicles. The more requests, the more the arrival of transport vehicles to the storage or warehouse. The limited capacity of the warehouse to serve loading and unloading activities for transport vehicles forms a queue of vehicles in the warehouse area. This study aims to improve the queuing time of transport vehicles in a warehouse through a simulation model design. The discrete event simulation method is used in this research to describe vehicle activities in the warehouse before and after loading and unloading. Two scenarios were tested to improve the queuing time of transport vehicles so that they can help PT X to make decisions in choosing repair solutions. Two scenarios were tested to reduce the queue time for transport vehicles, namely simultaneous 5-gate service, and appointment scheduling.

Abstrak :
Sarana transportasi memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia.. Pemerintah dan/atau swasta menyediakan sarana transportasi umum guna mempermudah aktifitas masyarakat. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan Penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Tidak adanya kejelasan informasi mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan terhadap hilangnya barang bagasi penumpang angkutan udara dan nilai ganti kerugian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha penerbangan membuat konsumen pengguna jasa penerbangan sangat dirugikan. Pelaku usaha penerbangan haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. ......Means of transport has an important role in supporting human life. Government and/or private provide public transport facilities in order to facilitate community activities. Security, comfort, and safety of personal public transport passengers and its property are less attention from the public transport service providers. Many airlines have derelict their duties in air transporting. No clear information about passanger compensation in missing baggage and uniletary determined compensation by airlines was handicapped passangers. Airlines must be liable for damages suffered by passangers under the Consumer Protection Act and Aviation Act.

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi penduduk miskin kota, dalam hal ini pengangkut dan pengumpul sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dalam memperoleh penghasilan, berdasarkan Konsep Urban Lifelihood dari Carole Rakodi. Konsep ini mengkaji modal-modal yang diperkenalkan oleh Rakodi sebagai Pentagon Aset, yaitu : modal manusia, modal fisik, modal alam, modal sosial dan modal keuangan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kualitatif melalui metode advokasi dan parsipatoris. Hasilnya adalah bahwa untuk modal sosial dan manusia para pengangkut dan pemungut sampah cukup kuat, sedangkan untuk modal alam berupa keterbatasan lahan lemah, modal fisik berupa alat-alat produksi, rumah dan fasilitas lainnya juga lemah dan modal keuangan berupa layanan finansial juga lemah, sehingga para pengangkut dan pengumpul sampah ini terlibat dalam sistem patronisasi dan sistem ijon tarikan sampah. Diperlukan perencanaan sistem pengelolaan sampah permukiman yang menyeluruh yang juga melibatkan kaum miskin kota sebagai pelaku utama pengelola sampah permukiman. Juga aturan dan perundang-undangan mengenai mekanisme, pengoperasian dan formalisasi profesi para pengangkut dan pengumpul sampah yang semula informal menjadi formal, sehingga mereka dapat merasakan bantuan-bantuan dan layanan serta akses terhadap modal alam (tanah) fisik (alat produksi, rumah dan fasilitas lainnya), serta modal keuangan (pinjaman dan bantuan modal serta fasilitas tabungan untuk perencanaan masa depan). ......This thesis is focus on urban poor strategy, whichs is the waste pickers and collectors at intermediate transfer facility of solid waste; as urban poor lifelihood strategy based on sustainable lifelihood approach for urban poor introduced by Carole Rakodi. This concept is analyze assets who introduced bay Rakodi, as Pentagon Assets, which is : Man, Physical, Natural, Social and Finance. The reasearch is based on qualitative reasearch through a method of advocacy and parsipatoris. The result is that to social capital and human beings for the waste pickers and collector are strong enough `, while for capital nature in the form of limited land is weak, Physical capital in the form of the means of production, the house and other facilities are also weak, and financial capital in the form of financial services is also weak, so this waste pickers and collectors comunitiy involves in the patronage and ijon system. Planning system required waste management comprehensive settlement and that involve the poor the city as a leading perpetrator of waste management settlement. And also the mechanism of the law, and formalisation of the the waste pickers and collectors profession who was initially informal be formal. So that they can sense the grants and services and access to capital nature (the ground) physical (a means of production , the house and other facilities) , financial and capital ( loans and capital assistance as well as saving facilities for planning future).

Abstrak :
Skripsi ini menganalisa konflik antara hukum internasional dengan hukum internal dengan Konvensi Wina 1969. Isu yang diteliti dalam Skripsi ini adalah konflik yang dibahas dalam Kasus ECJ C-344/04 antara Konvensi Montreal 1999 dengan Regulation (EC) No. 261/2004 mengenai tanggung jawab pengangkut dalam hal keterlambatan angkutan udara. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 diaplikasikan dalam hal ini karena Pasal ini mengatur mengenai konflik antara hukum internasional dengan hukum internal. Regulation (EC), mempertimbangkan karakteristik-karakteristiknya dan apabila dilihat dengan kacamata Global Governance, lebih cocok disamakan dengan hukum internal dibandingkan dengan hukum internasional. Konvensi Montreal 1999 telah menyatakan secara eksplisit bahwa dasar hukum untuk gugatan ganti kerugian atas keterlambatan angkutan udara adalah bersifat eksklusif, yang berarti dasar hukum untuk gugatan ganti kerugian hanya boleh berdasarkan Konvensi ini saja dan bukan instrumen hukum lain. Eksklusifitas inilah yang dilanggar oleh EU dengan membuat Regulation (EC) No. 261/2004. Kedua instrumen hukum ini mengatur hal yang sama yaitu tanggung jawab pengangkut dalam hal keterlambatan angkutan udara. Dengan demikian, ada konflik antara Konvensi Montreal 1999 dengan Regulation (EC) No. 261/2004.

---

This research analyzes conflict between international law and internal law using 1969 Vienna Convention. The issue highlighted in this research is the conflict between 1999 Montreal Convention and Regulation (EC) No. 261/2004 regarding air carrier`s liability in case of delay as decided by the ECJ in the Case C-344/04. Article 27 of 1969 Vienna Convention is applied since this Article regulates the conflict between international law and internal law. Regulation (EC), considering its characteristics and when it is viewed using Global Governance approach, is more appropriately determined as internal law rather than international law. 1999 Montreal Convention has explicitly stated that basis of claims for any damages arising out of delay is exclusive, meaning that this Convention is the only basis of claims for any damages arising out of delay and not any other legal instrument. This exclusivity has been breached by EU by making Regulation (EC) No. 261/2004. Both of these legal instruments are relating to the same matter, which is air carrier`s liability in case of delay. Therefore, there is a conflict between 1999 Montreal Convention and Regulation (EC) No. 261/2004.

Abstrak :
Permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana permasalahan terkait barang bawaan penumpang baik itu bagasi kabin dan bagasi tercatat yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan udara di Indonesia, apakah maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin milik Leo Mualdy Christoffel, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan Qatar Airways dalam kasus Qatar Airways v Leo Mualdy Christoffel. Bentuk penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka atau dokumen siap pakai. Hasil penelitian menjelaskan bahwa permasalahan yang kerap terjadi terkait dengan barang bawaan penumpang maskapai penerbangan ialah terjadinya kehilangan terhadap barang bawaan penumpang baik bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Maskapai penerbangan Qatar Airways dapat memberikan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen karena tindakan yang dilakukan oleh Qatar Airways yang telah lalai dalam menerapkan pelayanan jasa serta standar mutu yang sangat merugikan konsumen. Qatar Airways sebagai pelaku usaha penerbangan harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan. Penulis memiliki beberapa saran terkait permasalahan dalam skripsi ini yaitu Kementerian Perhubungan harus menindak tegas segala bentuk pelanggaran karena hal tersebut merugikan konsumen penerbangan di Indonesia, perlunya perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara sebagai konsumen yang merasa hak-hak nya dirugikan, serta maskapai Qatar Airways harus meningkatkan sistem keamanan dalam kabin pesawat dengan penyediaan alat pengamanan dalam kabin serta pihak maskapai harus menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan pencurian. ...... The problem explained within this thesis is about the carriages carried by passengers of airline companies whether it 39 s listed baggage or cabin baggage experienced by indonesian users of international airline service, whether Qatar Airways capable of the liability caused by the loss of baggage belonging to Leo Mualdy Christoffel that was stored on the cabin, and how the liability is enforced. The Writing form for this thesis is normative juridical, by analyzing Literatures and ready documents. The research points out the problem that is often experienced with passenger 39 s baggage is the loss of carriages whether it 39 s listed or not cabin. Qatar Airways airline service may give responsibility for losses suffered by consumers due to the action taken by Qatar Airways which has been negligent in applying the standard of service and quality that is very detrimental to consumers. Qatar Airways as flight business operators should be responsible for conducting compensation for losses suffered by consumers under the Consumer Protection Law and the Law on Aviation. The author has suggestions related to problems in this thesis which is for the Ministry of Transportation must take stern action against any violation because it is detrimental to consumers low in Indonesia, the need for legal protection against air passengers as consumers feel the rights of its impaired, Qatar Airways must improve security systems within the aircraft cabin with the provision of security equipment in the cabin and the airline should minimize those who commit theft.