Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selaku curandus atau orang yang berada dibawah pengampuan harus dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk melakukan tindakan pengampuan harus disertai pihak ketiga yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam pengelolaan harta warisan akan timbul permasalahan hukum yang terjadi bila ahli warisnya memperbolehkan untuk menjual atau menyewa atas barang-barang tidak bergerak maka pengampu diperbolehkan untuk menjual atau menyewa. Tetapi jika ahli waris tidak memperbolehkan maka pewaris diwajibkan untuk mengganti rugi semua aset atau harta yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik simpulan bahwa dalam kegiatan pengampuan harus dibuat laporan yang stabil dari kegiatan pengampuan yang dijalani dan laporan tersebut dibuat antara pengampu dengan Balai Harta Peninggalan guna mempermudahkan kedua belah pihak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan orang yang dibawah pengampuan.

---

The occurrence of forgiveness is because someone who is an adult but is not capable of carrying out the law and cannot carry out his daily life must be with the guardian determined by the District Court Decision. Those who can become custodians are blood relatives in a straight line or a sibling family in a lateral line up to the fourth degree. The management of the inheritance given by the heir to the heirs as curandus or people who are under guardianship must be accompanied by a Certificate of Inheritance made before a Notary and to carry out the pardoning action must be accompanied by a third party, namely Balai Harta Peninggalan. In the management of inheritance, there will be legal problems that occur if the heirs allow to sell or rent immovable property, then the guardian is allowed to sell or rent. But if the heir does not allow it, the heir is obliged to compensate for all the assets or assets he sells. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it was concluded that in custodial activities a stable report must be made of the custodial activities undertaken and the report was made between the custodian and the Heritage Treasurer to make it easier for both parties to take legal action related to the person under custodial."

"Tanah adalah sumber daya alam yang dibutuhkan oleh banyak aspek dalam kehidupan. Sebagai salah satu landasan untuk terpenuhinya kebutuhan manusia, Tergugat I mengajukan penetapan menjadi pengampu dan ijin jual ke PN Ngawi dengan alasan untuk biaya hidup maupun perawatan. Kedua objek tanah tersebut termasuk merupakan harta warisan yang didapatkan oleh Endang Hariwarti melalui waris berdasatkan Surat Keterangan Waris tanggal 21-10-2013 atas nama Endang Hariwarti yang dibenarkan Kepala Desa Gelung Tanggal 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 dan dikuatkan Camat Paron tanggal 16-12-2013 no. 594.4/01.02/WRS/404.314/2013. Oleh karena itu permasalahan yang akan diteliti adalah keabsahan jual beli hak atas tanah bawaan oleh pegampu berdasarkan penetapan pengadilan dan bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibatalkan dalam hal tanah bawaan. Dengan demikian berdasarkan hasil analisis Penulis diketahui bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat I untuk membatalkan jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dan menyatakan sertipikat Hak Milik nomor 2201 dan Hak Milik 2202 berikut juga menyatakan jual beli yang dilakukan adalah cacat hukum. Peran aktif dari Balai Harta Peninggalan untuk memonitor pelaksanaan dari penetapan hakim yang meletakkan seseorang berada di bawah pengampuan.

---

Land is a natural resource that is needed by many aspects of life. As one of the foundations for the fulfillment of human needs, Defendant I submitted a determination to be a Curator and permission to sell to the Ngawi District Court on the grounds of living expenses and maintenance. The two land objects are inherited assets obtained by Endang Hariwarti through an inheritance based on a Certificate of Inheritance dated 21-10-2013 in the name of Endang Hariwarti which was confirmed by the Head of Gelung Village on 21-10-2013 no. 1327/404.314.12/2013 and strengthened by the Head of Paron District on 16-12-2013 no. 594.4/01.02/WRS/404.314/2013. Therefore, the problems that will be investigated are the legality of the sale and purchase of inherited land rights by the curator based on a court ruling and how Land Deed Official is responsible for the canceled Land Sale and Purchase Deed in the case of inherited land. Thus, based on the results of the author's analysis, it is known that the Panel of Judges granted the claim of Plaintiff I to cancel the sale and purchase carried out by Defendant I with Defendant I and Defendant II and Defendant III and stated that the certificate of Property Rights number 2201 and Property Rights number 2202 also stated that the sale and purchase carried out was legally flawed. The active role of the Heritage Hall is to monitor the implementation of judges' orders that place a person under interdiction."

"Skripsi ini membahas mengenai perwakilan yang bersumber dari undang-undang seperti tindakan perwakilan yang dilakukan oleh orang tua, wali, dan pengampu bagi orang-orang yang ada di bawah pengawasannya, yang mana berfokus pada perwakilan bagi anak di bawah umur. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang tidak cakap sehingga tindakan hukumnya tidak sah apabila dilakukan sendiri sehingga apabila anak di bawah umur hendak melakukan perbuatan hukum, maka upaya yang dapat dilakukan agar tindakan tersebut tetap sah adalah dengan menggunakan lembaga perwakilan yang telah disediakan undang-undang. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam menentukan bentuk perwakilan bagi anak di bawah umur pada peristiwa penjualan barang tak bergerak milik anak dalam Penetapan Pengadilan No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh dan Penetapan Pengadilan No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) belum tepat karena bentuk perwakilan yang seharusnya adalah dengan perwakilan orang tua yang didasarkan pada undang-undang (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Perkawinan) dan kuasa dari Pengadilan Negeri (Pasal 309 jo. 393 KUH Perdata). Ketentuan adanya kuasa dari Pengadilan Negeri dalam mengalihkan barang tak bergerak milik anak masih berlaku karena Pasal 48 UU Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tata cara orang tua dalam mengalihkan hak barang tak bergerak milik anak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, ketentuan dalam KUH Perdata masih berlaku. Bagi mereka yang tidak tunduk pada KUH Perdata adanya kuasa dari Pengadilan untuk mengalihkan barang tak bergerak milik anak bukanlah suatu keharusan, namun karena adanya penetapan pengadilan dapat menjadi bukti otentik dan menjamin tindakan tersebut telah sesuai dengan kepentingan anak, maka bagi mereka yang tak tunduk pada KUH Perdata dapat pula menundukkan diri pada ketentuan tersebut.

---

This thesis discusses about the representations that are given by the law such as representative actions taken by parents, guardians, and curators for people who are under their control, which is focused on the representation of minors who are under their parental authority. The form of this thesis research is juridical-normative with descriptive-analytical research type. The results of this research indicate that minor children do not have full capacity to perform legal actions. So that if minors want to take legal actions, they have to be represented by their legal representatives that will act on their behalf. Then, The legal considerations in determining the form of representation when transferring immovable property owned by minor children in Court Decree No. 89/Pdt.P/2019/PN.Skh and Court Decree No. 28/Pdt.P/2019/PN.Sit) are not correct because the form of representation should be the representation of parents that are based on Indonesian Marriage Law 1974 (Article 47 paragraphs (1) and (2)) and the power granted from Local Court (Article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code). Based on article 66 of Indonesian Marriage Law 1974, The provisions of article 309 jo. 393 of Indonesian Civil Code still apply because article 48 of Indonesian Marriage Law 1974 does not further regulate the procedures for parents when transferring immovable property owned by minor children. For those who are not subject to the provision of Indonesian Civil Code, the power granted by Local Court is not a must. However, they can also decide to subject to the provisions since the court decree can be an authentic evidence and guarantee that the action is align with the interests of the child."