Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembentukan Holding Company BONN merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan kinerja BUMN yang mulai dirintis pada tahun 1990-an dengan menyatukan BUMN-BUMN dengan industri sejenis. BUMN-BUMN holding yang ada sekarang ini, sebagian besar dibentuk dengan tujuan membuat satu BUMN menjadi Pemegang Sahara bagi BUMN lain dengan Industri sejenis dengan cara mengalihkan saham Negara RI pada BUMN yang ditunjuk tersebut.Karakteristik khusus BUMN holding sebagai badan usaha mink Negara pada kenyataannya tidak tercover dengan aturan yang cukup memenuhi kebutuhan akan "aturan main" yang jelas perihal hubungan antara holding company dengan subsidiary company/anak perusahaan-nya. Peraturan perundangan yang ada sekarang ini hanya mengatur perusahaan sebagai "single company". Khususnya untuk BUMN, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur bahwa BUMN menundukkan diri pada UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lain yang terkait dengan bentuk BUNN sebagai perusahaan, dan tak satupun dari peraturan ini mengatur secara jelas hubungan-hubungan hukum antara holding company dengan subsidiary companylanak perusahaan serta konsekuensikonsekuensi dari bentuk holding company tersebut.BENTUK HOLDING COMPANY BUMN MELALUI PENGALIHAN SAHAM NEGARA (STUDI PT PUSRI DAN ANAK-ANAK PERUSAHAAN) adalah judul tesis kami yang kami susun untuk mengkaji lebih dalam bentuk holding BUMN yang terbentuk dengan pengalihan saham Negara pada salah satu BUMN, baik perihal konsekuensi maupun permasalahan yang dihadapi berdasar peraturan perundangan dan kenyataan di lapangan.Pada akhirnya kami menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun besar harapan kami bahwa tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum ekonomi khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan BUNN berbentuk holding company."

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilalihan saham perusahaan terbuka terkait dengan ketentuan formil mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU oleh pelaku usaha tersebut. Pada khususnya skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi tolok ukur telah beralihnya pengendalian atas perusahaan dalam hal pengambilalihan saham telah terjadi, baik sebagian besar saham atau lebih dari 50 lima puluh persen saham, maupun pengambilaliahan saham kurang dari 50 saham. Serta aspek-aspek yang menentukan suatu perusahaan pengambil alih saham telah pula menjadi pengendali dari perusahaan yang diambil alih, dengan mengacu pada Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014, yang didalamnya terdapat suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham atas suatu perusahaan terbuka dengan adanya dugaan keterlambatan atas kewajiban pemberitahuan kepada KPPU setelah pengambilalihan saham dilakukan oleh pelaku usaha. Penulisan ini juga dibuat untuk mengetahui apakah penerapan hukum dalam perkara Putusan KPPU tersebut telah sesuai dengan segala pengaturan hukum yang mengatur mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia. Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengambilalihan saham yang diatur oleh KPPU maupun segala peraturan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia harus memperhatikan segala aspek yang meliputi aspek materiil dan formil. Sehingga tidak terjadi terlanggarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 serta peraturan lain yang terkait.

---

This Skripsi discussed the issue of the acquisition of shares publicly listed companies associated with the provisions of formil obligation notice about the acquisition of shares to business competition supervisory commission KPPU by acquirer or business owners. In particular, this thesis discussed the issue of what has been yardstick has been the transfer of control of companies in the event the acquisition of shares has happened , either partially a large share or more than 50 percent of fifty percent shares , as well as stock acquisition less than 50 percent of the shares. As well as the aspects that are determining a company decision makers over its stake has also become the controller from the company that was taken over, with reference to decisions of business competition supervisory commission No. 07 KPPU M 2014, in which there is a companies that have the acquisition of an enterprise open with the allegation delay for its liabilities notice to kppu after the acquisition is exercised for business operators. This skripsi is also made to know whether the rule of law in matters of decisions KPPU is it was in line with all setting laws governing business competition on the law in Indonesia .The kind of research this law use of juridical normative approach , which is descriptive analytical. The results of the study concluded that in the acquisition, arranged by KPPU and any regulations business competition law in Indonesia covering the aspects of material and formil. So, there is no accidentally struck the provisions of UU No.5 1999 and Government Regulation PP No.57 2010 and any regulations related."

"Peranan notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-Undang nomor 40 tahun 2007, termasuk dalam tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secära langsung dari pemegang saham.Pasal 128 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 128 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 menyatakan bahwa akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat 1 dan 2 tersebut di atas adalah pasal-pasal yang, antara lain, terkait langsung dengan peranan notaris sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham. Peranan notaris dalam tindakan pengambilalihan penting untuk diketahui dan dipahami karena tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham adalah salah satu tindakan korporasi yang paling umum dilakukan dewasa ini.Selain peranan, penting bagi notaris untuk mengetahui dan memahami tanggung jawabnya dalam suatu tindakan pengambilalihan. Salah satu tanggung jawab notaris yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dari seluruh persyaratan-persyaratan dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris menjadi penting untuk diketahui dan dipahami karena tanggung jawab erat kaitannya dengan sanksi. Dengan mengetahui dan memahami tanggung jawabnya maka seorang notaris akan bertindak hati-hati.Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mangkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti."

"ABSTRAK:Skripsi ini membahas pengaturan dan penerapan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan studi kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketentuan Tanggal Efektif Secara Yuridis mengenai Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terutama bersumber kepada penjelasan Pasal 133 UU No. 40 Tahun 2007. Pengaturan tersebut kemudian diadopsi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum persaingan usaha yaitu Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, Bab 4 huruf B angka 2.1 huruf b Lampiran Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012, serta Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012. Hasil penelitian lainnya adalah, dalam Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2012, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah salah dalam menerapkan dasar hukum dengan mengacu kepada Pasal 2 ayat (2) huruf a butir ii Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 padahal Peraturan Komisi ini baru diberlakukan pada tanggal 27 Agustus 2012, sedangkan tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 27 April 2012.

---

ABSTRACT:This thesis discusses the regulation and application of the provisions of the Juridical Effective Date of Shares Acquisition Notice to Commission Of Business Competition Supervision with case study Commission's Decision No. 08/KPPU-M/2012. This study is a normative legal research with qualitative analysis. The results showed that the regulation provisions of Juridical Effective Date of Shares Acquisition Notice to Commission Of Business Competition Supervisio is mainly regulated in the explanation of Article 133 of Law No. 40 of 2007. The regulation is then adopted by various laws and regulations in the field of competition law, namely Article 5 paragraph (1) of Government Regulation No. 57 Year 2010, Chapter 4 letter b letters B number 2.1 Competition Commission Regulation Appendix No. 3 of 2012 , and Article 2 paragraph (2) letter a clause ii Competition Commission Regulation No. 4 of 2012. Other study result is,in Commission's Decision No. 08/KPPU-M/2012, the Business Competition Supervisory Commission Council was wrong in applying the legal basis with reference to Article 2 paragraph (2) letter a clause ii Competition Commission Regulations No. 4 of 2012 when the new Commission Regulation entered into force on August 27, 2012, while the legally effective date of the acquisition of shares is dated 27 April 2012.."

"Penelitian ini membahas tentang dampak pengalihan saham pada perusahaan tambang terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dilakukannya penelitian ini berkaitan dengan adanya pasal dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang adanya pengalihan IUP. Larangan pengalihan IUP ini terkait dengan maraknya jual beli izin pertambangan pada masa peraturan pertambangan masih diatur dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Larangan tersebut membuat pengusaha tambang mencari cara bagaimana agar dapat mengalihkan IUP, salah satu cara yang dianggap tidak melanggar Undang-Undang adalah melakukan pengambilalihan saham terhadap perusahaan pemilik IUP. Kemudian muncul pertanyaan apakah jika saham mayoritas perusahaan tambang pemilik IUP beralih, maka kepemilikan atas IUP ikut beralih ke tangan perusahaan pengambilalih? Bagaimana sebenarnya dampak dari pengambilalihan saham tersebut terhadap kedudukan IUP perusahaan yang sahamnya terambilalih. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dimana menggunakan UU No. 4 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai data primernya.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa walaupun 99% saham perusahaan pemilik IUP diambilalih, namum kepemilikan IUP tidak akan ikut beralih, jika kedua belah pihak tidak melakukan proses pengalihan IUP. Proses administrasi dan persyaratan pengalihan IUP dan pengambilalihan saham memiliki caranya masing-masing. Adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perseroan, terutama dalam hal pengambilalihan saham yang membuat penerapan peraturan pengalihan saham pada perusahaan tambang sulit untuk dapat ditaati oleh masyarakat.

---

This research examines the impacts of shares takeover in mining company to the Mining Permits. The background of this research is Law of The Republic Indonesia Number 4 of 2009 concering Mineral and Coal Mining. This regulation prohibits transfer of Mining Permits. The prohibition is related to the raise of the sale and purchase of mining permits when the regulation of mining was still regulated in Law of The Republic Indonesia Number 11 of 1967 concering Basic Provisions of Mining. This prohibition has caused mine operators to look for the solution to transfer the Mining Permits. One of the solutions is buying shares from a company that has Mining Permits. This solution is regarded as the way out that does not infringe the regulation. This research background led to these following research questions: if the majority shares of a company that holds Mining Permits was taken over by another company, is the ownership of Mining Permits also transferred to the acquiring company? What are the impacts of this shares takeover to the Mining Permits that is hold by old company (that holds Mining Permits)? This research uses juridical and empirical methods. The Law Number 4 of year 2009 and Law Number 40 of year 2007 on limited company are used as primary sources.The outcome of this research indicates that although 99% of shares is taken over, the ownership of Mining Permits would not be transferred if two parties do not conduct the Mining Permits transfer process. Moreover, the administration process and transfer requirement of Mining Permits and the takeover of the shares have their own ways. Finally, the disharmony between the mining regulation and limited company regulation is occurred, especially in regulating shares takeover that makes implementation of takeover regulation on mining company difficult to be obeyed by society."

"ABSTRAKPengembangan ekonomi di Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan investasi asing yang dilakukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Salah satu bentuk investasi asing tersebut adalah berupa jual beli saham dalam proses pengambilalihan. Akusisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham suatu perseroan berikut kendalinya. Pengambilalihan yang dilakukan tentunya disetujui oleh para pihak lewat pembuatan sebuah perjanjian jual beli saham. Pengambilalihan tersebut yang dilakukan di Indonesia tentunya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang muncul adalah jika pengambilalihan tersebut dilakukan oleh perusahaan asing, maka aturan apa saja yang harus berlaku bagi transaksi tersebut. Kemudian jika para pihak memilih hukum asing sebagai hukum yang akan berlaku dalam perjanjian jual beli saham tersebut, maka sejauh manakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan. Dalam tulisan ini, akan dianalisis mengenai proses pengambilalihan atas dua perusahaan Indonesia dengan membahas perjanjian jual beli sahamnya memiliki pilihan hukum yang berbeda. Selanjutnya, akan dibahas pula mengenai aspek-aspek hukum perdata Internasional yang ada dalam kedua perjanjian jual beli saham tersebut.

---

ABSTRACT

Economic development in Indonesia has made major contribution to the increase of foreign investments made to companies in Indonesia. One of the form that is done as foreign investments is a purchase of shares in an acquisition process. An acquisition is a legal action carried out by a legal entity or an individual to take over the shares of a company as well as its control. The acquisition was agreed to by the parties through the creation of a sale and purchase agreement of shares. The acquisition which was carried out in Indonesia and must be done in accordance with Indonesian law. The problem that arises is if the acquisition is made by a foreign company, then which law that must apply for the transaction. Also, if the parties chose a foreign law to be enforced in the sale and purchase of shares agreement, then to what extent of the choice of law can be applied. In this paper, the acquisition process of two Indonesian companies will be analyzed from its sale and purchase agreements of shares which has different choice of law. Furthermore, the sale and purchase of shares agreements will be analyzed from international civil law aspects."

"ABSTRAK

Pemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu

dilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakan

suatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atas

saham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurus

dalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbul

permasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalam

pengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham

pengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? dan

bagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yang

tidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40

tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi

kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untuk

mengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas serta

secara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnya

tentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACT

Transfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlor

Shares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the shares

should be made by Authorized Director. In the event of any change in the board of

Director of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary to

registered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is How

the enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares in

case the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been set

forth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shares

which not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No.

40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research is

to knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspects

ofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law."

"Perkembangan dunia usaha yang dinamis semakin mendorong banyak perusahaan untuk melakukan pengambilalihan saham untuk meningkatkan efesiensi pasar. Berkaitan dengan hal ini, rezim hukum persaingan usaha nasional mewajibkan setiap tindakan pengambilalihan saham yang telah memenuhi ambang batas tertentu untuk melakukan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menemukan bahwa hingga tahun 2019, KPPU telah mengeluarkan 700 (tujuh ratus) pertimbangan dalam urusan notifikasi tersebut. Namun diketahui bahwa dari jumlah tersebut tidak sedikit pula perusahaan yang masih belum memahami aturan terkait notifikasi. Hal ini sangat fatal, karena KPPU akan mengenakan sanksi denda dari setiap keterlambatan notifikasi oleh perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlambatan notifikasi tersebut dapat dicegah dengan memaksimalkan peran notaris. Notaris dengan salah satu kewenangannya untuk membuat akta pengambilalihan saham perusahaan diharapkan dapat ikut mengambil peran sebagai pintu utama untuk mencegah terjadinya keterlambatan notifikasi tindakan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Selain itu notaris juga berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Oleh karenanya, penyuluhan hukum mempunyai urgensi yang sangat vital dalam proses pengambilalihan saham perusahaan. Salah satunya adalah memberi informasi terhadap para penghadap bahwa terdapat ketentuan mengenai notifikasi pengambilalihan saham kepada KPPU. Metode penelitian ini berbentuk yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris, dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada para pelaku usaha selaku penghadap yang akan melakukan tindakan pengambilalihan saham perusahaan. Notaris juga wajib mengelaborasi ketentuan mengenai tindakan pengambilalihan saham dari sudut pandang hukum persaingan usaha.<

---

The dynamic development of the business world has increasingly encouraged many companies to do shares acquisition to increase market efficiency. In this regard, the Indonesian business competition law requires every shares acquisition that has met certain thresholds to notify the Indonesia Competition Commission (KPPU). This aims to prevent the potential of unfair business competition practices to occur. This research found that until 2019, KPPU had issued 700 (seven hundred) considerations in matters of notification. However, it is known that of this number there are so many companies that still do not understand the rules regarding notifications. This is very important, because KPPU will impose fines for every late notification by the company. This study also found that late in notifications can be prevented by maximizing the role of the notary. It is expected that a notary with one of his powers is to make a deed of company shares acquisition to take on the role of being the main door to prevent late in notification of the company shares acquisition to KPPU. In addition, the notary is also authorized to conduct legal counseling in connection with the deed he made. Therefore, legal counseling has a very vital urgency in the process of taking over company shares. One of them is to provide information to the appearers that there is a provision regarding notification of share acquisition to KPPU. This research method is in the form of normative juridical which is explanatory, with an emphasis on the use of secondary data and using primary and secondary legal materials. The results of this study note that notaries are required to provide legal counseling to business actors as appearers who will take action to take over company shares. The notary is also required to elaborate on the provisions concerning the act of taking over shares from the point of view of business competition law."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh sebuah badan hukum asing yaitu Y Pte Ltd terhadap badan hukum indonesia yaitu PT X. Namun, sebelum dilaksanakannya pengambilalihan, seringkali didahului dengan perjanjian pengambilalihan bersyarat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat antara PT X dengan Y Pte Ltd dan akibat hukum yang timbul dikarenakan pengambil bagian saham tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis, dikarenakan menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum di bidang perjanjian dan perseroan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengambilalihan saham PT X oleh Y Pte Ltd telah memenuhi syarat sah perjanjian ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, kemudian akibat hukum akibat pengambilalihan tersebut berdampak kepada organ perseroan dan status perseroan dari perusahaan modal dalam negeri menjadi perusahaan modal asing.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the shares acquisition by a Foreign Legal Entity, Y Pte Ltd against Indonesian Legal Entity, PT X. However, it is often preceded by a conditional takeover agreement before the acquisition. The subject of this study is the validity of the conditional conditional shares subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd and the legal consequences arising from the acquisition of the shares. This research is a juridical-normative and analytical descriptive research, because this study illustrates the problem then analysed based on the laws and legal theory in the field of agreement and the company. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study. The results of this research concluded that the conditional share subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd fulfilled the legal requirements of the agreement reviewed based on Indonesian laws and regulations, then process of this acquisition itself is fulfilled the legal requirement based on Indonesian Laws and Regulations.

 

"

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara antara PT Y dan CV X yang mana kerja sama pertambangan batubara tersebut dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan yang menjadi hak PT X (dahulu dikenal dengan CV X). Penelitian ini dilakukan karena keberadaan Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan Batubara oleh salah satu pemegang saham PT X, salah satu pemegang saham PT X yang mewakili CV X (i) telah tidak beritikad baik dalam pelaksanaan Share Sale and Purchase Agreement; dan (ii) telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap salah satu pernyataan dan jaminan pemegang saham PT X (penjual saham) di dalam Share Sale and Purchase Agreement. Share Sale and Purchase Agreement merupakan salah satu perjanjian terkait dengan jual beli atau pengambilaihan saham pada PT X oleh BHS Ltd. selaku investor asing. Sehingga, di dalam penelitian ini juga dilakukan kajian terhadap perjanjian yang terkait dengan jual beli saham PT X dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu dalam hal ini penelitian terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Sedangkan, analisa dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan memilih pasal-pasal yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi dan Share Sale and Purchase Agreement dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini kemudian melakukan penelusuran terhadap teori dan asas-asas hukum sehubungan dengan hal tersebut.

---

This thesis focuses on the state of Cooperation Agreement of Coal Mining between PT Y and CV X on which the cooperation of coal mining is conducted on mining permit area possessed by PT X (formerly known as CV X). This research is conducted due to the existence of Cooperation Agreement of Coal Mining does not fulfill and is in conflict with prevailing laws. In addition, by signing the Cooperation Agreement of Coal Mining by a shareholder of PT X representing CV X, the shareholder of PT X (i) has not been in a good faith in implementing the Share Sale and Purchase Agreement; and has been in default over one of representations and warranties of shareholders of PT X (shares seller) under the Share Sale and Purchase Agreement. The Share Sale and Purchase Agreement represents an agreement in relation to the purchase or acquisition of shares on PT X by BHS Ltd. as foreign investor. Accordingly, in this study, it is also conducted study on agreements relating to purchase of shares on PT X whether it fulfils the prevailing laws. This research is normative juridicial research which is the research conducted on legal principles and legal synchronization. Whereas, analysis in this research is conducted in a qualitative by selecting articles in Cooperation Agreement of Coal Mining, Share Sale and Purchase Agreement, and prevailing laws, subsequently conducting research over legal theory and legal principle in relation to those matters."