Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum mengenai klausula dalam polis asuransi unit link, khususnya mengenai masalah pengalihan tanggung jawab perusahaan asuransi dan membahas tanggung jawab perusahaan asuransi yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi, yang dibahas melalui sudut pandang Undang-Undang No. Tahun 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Undang- Undang Asuransi) dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang asuransi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Produk asuransi jiwa modern menawarkan keleluasaan kepada pemegang polis untuk turut serta dalam melakukan pilihan-­‐pilihan investasi, misalnya di pasar uang, obligasi, saham, atau campuran ketiganya. Akibatnya, imbal hasil investasi tidak lagi dijamin oleh penanggung. Dengan skema ini, pemegang polis turut bertanggung jawab atas imbal hasil investasi yang diinginkan, karena penanggung hanya berperan sebagai manajer investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa klausula yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai di dalam polis asuransi jiwa unit link, klausula yang efisiensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab penanggung kepada tertanggung asuransi.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the clause in unit-linked insurance policies, particularly on the question of transferring the responsibility of insurance companies and analysis the responsibility of insurance companies that suffered losses in investment, which is discussed through the perspective of Law Number 2 of 1992 on Insurance Business (Insurance Act) and others legislation in the field of insurance related to the issues discussed.

Modern life insurance products offer the flexibility to policy holders to participate in the conduct of investment choices, for example in the money market, bonds, stocks, or a mixture of all three. As a result, return on investment is no longer guaranteed by the insurer. With this scheme, policyholders are also responsible for the desired Return on Investment, because the underwriter only acted as an investment manager.

This research is normative research methods, while data analysis is a qualitative method. From this research, it can be concluded that there are several clauses that contain elements of the transfer of responsibilities that do not fit in the unit-linked life insurance policy, the efficiency is a fundamental clause has transferred responsibility to the insured's insurance underwriter."

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 1 ayat 10 UU Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Namun sayangnya klausula baku di dalam perjanjian baku yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, terutama klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha klausula eksonerasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen cenderung dianggap sebagai buah dari itikad tidak baik pelaku usaha dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan posisi tawar konsumen yang rendah. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah ldquo;bagaimana perbandingan konsep pengalihan tanggung jawab pelaku usaha antara pendapat ahli, UU Perlindungan konsumen dan putusan pengadilan dalam sengketa perlindungan konsumen rdquo;. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pembatasan dari pemaknaan klausula eksonerasi baik dari pendapat ahli, UU Perlindungan Konsumen sendiri ataupun penafsiran makna Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

ABSTRACTBased on Article 1 Paragraph 10 of the Consumer Protection Law in Indonesia, Standard Clause are rules or provisions and conditions which have been prepared and determined first unilaterally by a supplier in a document and or agreement binding and must be fulfilled by the consumer. Unfortunately, the standard clause in the standarized agreement issued by the supplier, usually transfering the responsibility of supplier exoneration clause as stated in Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law. The standard clause tends to be regarded as the result of bad faith of business actor rsquo s on seeking maximum profit, including from the weakness of consumer position. Article 18 Paragraph 1 of the Consumer Protection Law formulate the subject matter on this thesis is how to compare the concept of transfer of business actors 39 responsibility between expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia and court decision in consumer protection dispute . To answer the question the authors use normative juridical research methods with library data collection techniques, and related documents. The result of this thesis shows that there is no restriction on the meaning of exoneration clause either from expert opinion, Consumer Protection Law in Indonesia itself or interpretation of Judges of Badan Penyelesaian Sengketa Kosnsumen. "