Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak Uni Eropa didirikan pada tahun 1957, telah terjadi perubahan berarti yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia di dalam Uni Eropa sendiri dan di sekitarnya. Tetapi, baru sejak tahun 199Oan Uni Eropa/Masyarakat Eropa lebih memfokuskan diri pada pengembangan agenda hak-hak asasi manusia yang terkait dengan dunia luar Eropa. Promosi dan perlinclungan hak-hak asasi manusia yang dilakukan Uni Eropa merupakan faktor penting, terutama dalam hal kerja sama terkait. Juga, konsep tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses demokratisasi dalam konteks yang lebih luas pada tahun 1990an. Sarana khas dalam mencapai atau menggiatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebetulnya merupakan sarat politis, sebagaimana dicontohkan oleh Cotonou Agreement. Sebagai gambaran khusus, ranah kebijakan pembangunan mencerminkan kondisi bahwa dimensi eksternal hak asasi manusia telah menjadi kebijakan hak-hak asasi manusia umum di Masyarakat Uni Eropa selama bertahun-tahun.

Abstrak :
This research explains the definition of jurisdiction, development of the extraterritorial jurisdiction and its regulation in international law which includes its principle and also boundaries. This research then analyzes cases before Al- Skeini and others v. UK case regarding the application of jurisdiciton mentioned in Article 1 of the European Convention on Human Rights (ECHR) by European Court of Human Rights (ECtHR). Furthermore, this research analyzes the applications of Article 1 ECHR in United Kingdom?s House of Lords decision and ECtHR decision in Al-Skeini. In its decision ECtHR stated that the existance of Public Power in Al-Skeini causes an extraterritorial jurisdiction in that case. The judgement cater to the human rights protection but on the other hand it still leaves a confusion in determining the requirement of extraterritorial jurisdiction in the ECHR.

---

Skripsi ini pertama menjelaskan pengertian yurisdiksi serta penjelasan perkembangan dan pengaturan yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum internasional yang mencakup prinsip-prinsip munculnya yurisdiksi ekstrateritorial juga batasan terhadapnya. Skripsi ini kemudian menganalisa kasus-kasus sebelum kasus Al-Skeini and others v. UK berkaitan dengan penerapan yurisdiksi yang dimaksud di dalam Pasal 1 European Convention on Human Rights (ECHR) oleh European Court of Human Rights (ECtHR). Skripsi ini selanjutnya menganilisa penerapan Pasal 1 ECHR dalam putusan House of Lords Inggris serta putusan ECtHR dalam kasus Al-Skeini. Putusan ECtHR menyatakan keberadaan Public Power dalam kasus Al-Sekini menimbulkan yurisdiksi ekstrateritorial atas kasus tersebut. Putusan tersebut berpihak kepada perlindungan Hak Asasi Manusia tetapi di lain sisi tetap meninggalkan kebingungan mengenai syarat jelas timbulnya yurisdiksi ekstrateritorialitas dalam ECHR.