Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan Tanah adalah Setiap Kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dan upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan materi pengadaan tanah yaitu dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan materi pengadaan tanah, data yang dihimpun adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk mendukung penelitian kepustakaan dilakukan tehnik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara kepada Kantor Pertanahan kota Palembang, analisis data menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dituangkan bersifat evaluatif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan stadion olah raga telah berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bahwa upaya panitia pengadaan tanah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan stadion olah raga antara lain mengenai besamya dan bentuk ganti rugi yakni dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginannya mengenai bentuk dan besamya ganti rugi agar didapat hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sehingga ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya dan mengenai adanya selisih luas untuk bidang tanah tertentu yakni Panitia Pengadaan Tanah melakukan musyawarah lebih lanjut sehingga diperoleh kesepakatan luas tanah yang digunakan.

---

Land Acquisition is any activities to acquire land by means of providing compensation to the person who divests or transfers lands, buildings, plants and other objects relating to the land. This thesis writing is dealing with the implementation of land acquisition by regional government and efforts by the land acquisition committee to overcome the problems occurring in the implementation of land acquisition for sport stadium development. Research method applied in this thesis writing is a bibliographical method to obtain secondary data relating to materials of land acquisition, namely by means of analyzing statory regulations, legal documents and books in connection with land acquisition materials. Data collected is secondary consisting of primary legal materials and secondary legal materials. To support a bibliographical research in the form of observations and interviews to Land Affairs Office of Palembang City. Data analysis applies a qualitative method and the results of research will be embodied in an evaluative analysis. The results of research reveal that the implementation of land acquisition carried out by the regional government for sport stadium development has been guided by the Presidential Decree Number 55/1993 regarding land acquisition for the implementation of development for public interest. That the efforts of land acquisition committee in overcoming the problems taking place within the framework of land acquisition for sport stadium development among others are concerning the amount and kind of compensation namely, by giving opportunity to the society to express their wishes on kind and the amount of compensation in order to achieve the result agreed by both parties and that it is found the best way in the settlement. And concerning any difference of area size for certain land parcel, then land acquisition committee will hold a deliberation so that it will be obtained the land areas to be utilized."

"Pembangunan merupakan salah satu sarana untuk mensejahterakan rakyat, oleh sebab itu setiap negara termasuk Indonesia selalu giat melakukan kegiatan pembangunan, salah satunya adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan yang dilaksanakan baik untuk kepentingan umum maupun swasta selalu membutuhkan tanah sebagai wadah pembangunan, tetapi dengan terbatasnya ketersediaan tanah yang dikuasai oleh negara, maka pemerintah perlu mengadakan pembebasan hak atas tanah dengan melakukan kegiatan pengadaan tanah. Secara normatif pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang-undangan harus dibantu dengan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). Permasalahan yang penulis bahas adalah kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian secara normatif, menyangkut aspek yuridis formal dan materiil mengenai pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka dan Wawancara. Dari penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan terdapat 2 (dua) macam sarana perlindungan hukumnya bagi pemegang hak atas tanah yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan hukum represif sebagai upaya akhir untuk menuntut pertanggungjawaban.

---

Development is one of the means for the welfare of the people, therefore every country, including Indonesia, is always active in carrying out development activities, one of which is development for the public interest. Development carried out for both public and private interests always requires land as a container for the establishment, but with the limited availability of land controlled by the state, the government needs to acquire land rights by carrying out land acquisition activities. Normatively, land acquisition is related to activities to acquire land by providing compensation to those who release or hand over land, buildings, plants and objects related to land. The implementation of land acquisition for development in the public interest, according to the statutory regulations, must be assisted by the Land Acquisition Committee. The problem that the author discusses is the authority of the Land Acquisition Committee over control of land to be used for development for the public interest and legal protection for the heirs as holders of land rights that are released for public interests. This thesis writing method uses a form of normative research, involving formal and material juridical aspects regarding land acquisition arrangements for the public interest and is a descriptive analytical research. The data collection tool used was literature study and interview. From this research, it can be concluded that the Land Acquisition Committee has the authority to supervise land acquisition for the public interest by following the procedures contained in Presidential Regulation Number 65 of 2006 and there are 2 (two) kinds of legal protection for land rights holders, namely legal protection preventive as a preventive measure and repressive legal protection as the final effort to demand accountability."