Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembangunan Apartemen Semanan Indah. Dalamrangka melaksanakan pembangunan, tanah adalah salah satu sarana yangterpenting dimana pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan perludiperhatikan. Pengadaan tanah ialah rangkaian kegiatan yang diawali dariperolehan, ijin — ijin yang diperlukan sampai dengan perolehan tanah secara legal.Asas — asas umum pengadaan tanah merupakan dasar berlakunya penguasaantanah dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kitakepada para pemegang hak atas tanah. Dalam Apartemen Semanan Indah asas -asas umum pengadaan tanah telah diperhatikan dengan baik oleh pihakpenyelenggara. PT. X dalam memperoleh tanah untuk pembangunan ApartemenSemanan Indah sudah mematuhi peraturan yang berlaku dalam Hukum TanahNasional kita yaitu dengan menggunakan alas hak guna bangunan dalampembangunan tersebut. PT. X berusaha mendirikan apartemen sesuai denganperuntukkannya dan kegunaannya sesuai dengan Undang - Undang nomor 16tahun 1985 tentang Rumah Susun, hanya saja pelaksanaan penjualan terhadapsatuan atas rumah susun mengacu pada Surat Keputusan Mentri NegaraPerumahan Rakyat nomor ll/KPTS/1994 tanggal 17 Nopember 1994 tentangPedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, yaitu sebelum bangunanselesai satuan rumah susun pada Apartemen Semanan Indah sudah dapatdipasarkan kepada calon pembeli dengan menggunakan pemasaran ojf Plan, yaitupemasaran atas satuan rumah susun yang dilakukan dalam keadaan rumah susunbelum selesai dibangun, PT. X mengacu pada Surat Keputusan Menteri NegaraPerumahan Rakyat tersebut.

---

ABSTRACTIn order to ruin and develop a projcct, land is one of the most important thingswhere land procurement supports for the development of the project need to beconcerned. Land procurement sequence begin with concessions process up tolegalizing land concession. The laws foundation of land procurement is one ofprimary principal to get land authorization and laws/legal protection given by theBadan Pertahanan Nasional Land Law. Semanan Indah Apartment project hasgiven the laws foundation of land procurement through their developer, PT. X.PT. X have fulfilled their primary obligation, bidding the primary principal whichcause to be effective in the Badan Pertanahan Nasional Land Law, by utilize thestructure authorization right coaster (alas hak guna bangunan). Neverthless, thedevelopment of Apartment Semanan Indah held by PT. X and the apartment unitownership by the purchaser have been finalized. PT. X acting as the apartmentdeveloper attempt to develop the apartment structure according to it’s purpose andutility based on Government regulation no. 16 year 1985 regarding the apartmentdetails, however the sluggishness process headed to the minister of public housingjudgment No. 1 l/KPTS/1994 dated 17 November 1994 regarding the PedomanPerikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (apartment sluggishness regulation),where the developer able/authorized to sale the unit of the apartment SemananIndah with off plan marketing process based on the minister of public housingjudgment as mentioned in above."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di DKI Jakarta, mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan instrumen perizinan sebagai salah satu instrumen teknis dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering diidentikkan dengan proses yang sarat hambatan dan berlarut-larut pelaksanaannya.Menyikapi perubahan konteks pembangunan,telah dilakukan penyempurnaan regulasi yang terkait pengadaan tanah...."

"ABSTRAKPengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatanmenyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitisdengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian iniUndang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tidak memberikan jaminan perlindunganhukum bagi pemegang hak atas tanah, baik dari mekanisme pembebasan tanah,maupun dari manipulasi makna ?kepentingan umum? telah menyebabkanpemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan pengadaan tanah. DalamUndang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat otoriter dan memungkinkanNegara mengabaikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hakasasi warga Negara, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf h ayat 4, bahwasetiap orang orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan gantikerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga harusdapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupansosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatuganti rugi yang seimbang.

---

ABSTRACTLand acquisition for the development public interest to provide land by means ofgiving compensation. This study analyzed by descriptive analysis using a juridicalnormative approach. From the results of this study Law Number. 2 of 2012doesn?t give guarantee and legal protection for the title rights, both from themechanism of the land acquisition, and the manipulation intrensleting the costthe government not having good record in stipulating and acquisition. This can beconcquered public interest has to voluntary and mandatory way. but theimplementation is carried out by way of intimidation, terasment, and threats andother form. In Law No. 2 of 2012 was very authoritarian and allows the State toignore the enforcement, protection and respect for citizen rights, as stipulated inArticle 28 paragraph 4 letter h, that everyone has the right to private property andproperty rights are not be taken arbitrarily and should be offset by compensation.In addition to compensation payments with a value of money should also be ableto provide a better survival than the level of social and economic life before it hitland acquisition, resulting in a balanced compensation."

"ABSTRAKIklim yang terus berubah cendrung menciptakan keadaan cuaca yang tidak bisa di perkirakan manusia. Salah satu akibat buruknya adalah banjir. Tapi bisa dicegah dengan persiapan yang matang. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan pendidikan dalam menjalankan tidak boleh terganggu dengan hal tersebut. Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai peranan penting dalam mencegah banjir. Untuk mencegah hal tersebut perlu dibangun sebuah Waduk di daerah Lebak Bulus. Maka diadakan pengadaan tanah guna pembanguna demi kepentingan umum. Pengadaan tanah guna kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Nomor 65 Tahun 2006.Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui serta adanya kepentingan pihak-pihak yang saling bertentangan. Hal inilah yang akan dikupas dalam bentuk sebuah penulisan tesis yang berjudul Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Waduk Lebak Bulus Di Jakarta Selatan dengan tujuan untuk mengetahui proses, pelaksanaan pengadaan tanah guna proyek pembangunan Waduk Lebak Bulus di Jakarta Selatan dan kendala yang di hadapi dilapangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan tipe penelitian Deskriptis Analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta aktual dalam pengadaan tanah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan harga ganti rugi dalam pembangunan Waduk Lebak Bulus tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menginkan ganti rugi yang sesuai harga pasar tetapi tidak melihat bahwa lokasi tanah dan kondisi fisik bangunan mempengaruhi saat penilaian ganti rugi juga adanya unsur sosial atas tanah. Pemerintah yang lamban memberikan ganti rugi juga menciptakan ketidak adilan bagi masyarakat karena mereka sudah kehilangan tanah mereka tapi belum juga dibayarkan hak mereka.

---

ABSTRACTThe climate which always changed had been established the unpredictable weather. One of the worst impact is flood. But it could be overcome if human did a good preparedness regarding to this problem. Jakarta as the capital city, and also as the center of governance, economy and education is not allowed to get those threats. South Jakarta as the water infiltration area in Jakarta holds an importanta role in overcoming the flood. To overcome this problem, its very important to establish a reservoir in Lebak Bulus. Because of this reason, the land provision for development regarding to public needs is established. The land provision for public needs is regulated in President’s Decree No. 36/2005 jo No. 65/2006.The implementation of land provision is a complex problem because there are lots of steps and processes that need to be done, thus many stakeholders have different interests in this issue. This problem will be solved in this thesis with title “The Land Provision for Development Lebak Bulus Reservoir Construction in South Jakarta and it aims to know the process, the obstacles that existed, and also the solution of land provision for Lebak Bulus reservoir construction in South Jakarta). The method that has been used in this research is juridical-empiric and the type of this research is analytical-descriptive; its a procedure or problem resolution that has been conducted based on the actual facts in land provision case. The result of this research shows the compensation rate in Lebak Bulus reservoir construction which is not appropriate with community’s needs. The community wants a compensation that suitable with market rate, but they do not concern with the location of land and the physical condition of the construction that would affected the compensation, and the social factor of the land. The government also has a slow action to give compensation, it creates the unfair sphere among community because community lost their land, but they still could not get their rights."